Dahulu Kala, 3 Tahun Lalu, Ada Seseorang Mau Jadi Presiden Agar Mudah Atasi Banjir

Dahulu Kala, 3 Tahun Lalu, Ada Seseorang Mau Jadi Presiden Agar Mudah Atasi Banjir

10Berita – Syahdan, tiga tahun lalu, ada seorang gubernur Jakarta yang ingin jadi presiden dengan alasan agar bisa lebih mudah mengatasi banjir dan kemacetan yang sering melanda ibukota. Agar kita ingat, inilah beritanya yang disalin dari Kompas.com, media pendukung utamanya:

JOKOWI: MACET DAN BANJIR LEBIH MUDAH DIATASI JIKA JADI PRESIDEN

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).

Jokowi menjamin, seluruh perencanaan transportasi yang telah dicanangkannya selama menjabat sebagai DKI-1 tidak akan terbengkalai jika nantinya ia menjabat sebagai RI-1. Ke depannya, Jokowi ingin agar Jakarta memiliki banyak moda transportasi.

Saat ini, Jakarta tengah dalam tahap upaya membangun MRT, monorel, menambah tiga koridor transjakarta, dan yang terbaru, membangun metro kapsul.[]

***

Dan, sudah tiga tahun lewat Jokowi duduk di atas singgasana kepresidenan… Banjir telah tidak ada lagi, yang ada cuma genangan. Demikian pula tidak ada lagi kemacetan, karena telah hampir semua ruas jalan di Jakarta telah berganti menjadi lahan parkir, hingga ke jalan tol. Inilah kehebatannya. []

Sumber : Eramuslim

Read More

Ketua Persatuan Ulama Internasional Ajak Umat Islam Syahid di Bumi Palestina

Ketua Persatuan Ulama Internasional Ajak Umat Islam Syahid di Bumi Palestina

10Berita – Ketua Persatuan Ulama Internasional, Sheikh Yusuf Al Qaradawi mengungkapkan kesedihan yang mendalamnya karena tidak dapat memenuhi panggilan Al-Quds dan al-Aqsa, dan menerima kehormatan mati syahid di tanah Palestina.

Pernyataan ini dilontarkan Dr. Yusuf Al Qaradawi dalam sebuah kicauan di akun Twitter miliknya. Ia mengatakan, “Saya berharap bisa memenuhi panggilan kiblat pertama dan dan dapat berpartisipasi dalam jihad untuk Al-Quds dan al-Aqsa yang tercinta, untuk kemudian dapat kehormatan mati syahid di tanah yang diberkati.”

Ketua Persatuan Cendekiawan Muslim ini kemudian mencantumkan videonya yang sedang menangis meratapi, “Kami berharap ketika Tuhan memanggil untuk Al-Quds dan Al-Aqsha semua bisa bergabung untuk berjihad, maka aku berharap bisa berangkat, walau harus dengan kursi roda yang menggerakkanku dan bergabung dengan kafilah mujahid. Aku aku berharap ketika kepala ini berpisah dari badanya dalam keadaan aku sedang berjihad.” (Pip/Ram)

Sumber: Eramuslim 

Read More

Makna Dari Hadist ‘Perceraian Dibenci Allah Meskipun Dihalalkan’

Makna Dari Hadist ‘Perceraian Dibenci Allah Meskipun Dihalalkan’

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Pak ustadz. Dalam sebuah hadist di sebutkan bahwasanya “perceraian dibenci oleh Allah swt meski dihalalkan”.

Mohon penjelasannya.syukran.

Lestari Tari 

Jawaban

Wa’alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh

Semoga Allah merahmati kita semua

1.Dikalangan ahli hadits sendiri ada pembicaraan masalah hadits ini. Ahli hadits cenderung menganggap dhoif hadits ini.

2.Meskipun demikian tidak ada salahnya menjelaskan maknanya. Maksud dari hadits (dhoif) tersebut adalah bahwa tholaq (cerai) secara umum itu hukumnya halal yakni diperbolehkan tetapi Allah membencinya,

3.Tetapi ada sebagian Ulama’ yang mengatakan bahwa maksud dari hadits tersebut bukan thalaq secara umum tetapi thalaq yang dilaksanakan tanpa alasan yang dapat dibenarkan meskipun thalaq itu jatuh dan akhirnya punya konsekuensi hukum tetapi hal itu di benci Allah. Alasannya tidak mungkin Allah membenci sesuatu yang halal

Ustadz Muchsinin Fauzi, LC

Sumber: republika.co.id

Read More

Pangeran Putra Mahkota Saudi dikecam karena membeli lukisan Salvador Mundi

Pangeran Putra Mahkota Saudi dikecam karena membeli lukisan Salvador Mundi

10Berita - 3 RIYADH  – Aktivis dan ulama telah mengkritik Pangeran Putra Mahkota Saudi, Muhammad Bin Salman, karena telah membeli lukisan Salvatore Mundi yang dilukis oleh Leonardo da Vinci dengan harga 450 juta dolar pada bulan lalu.

Mereka yang mengkritik berpendapat bahwa proses penjualan serta harga, yang diyakini tiga kali lebih tinggi dari nilai yang diantisipasi, datang pada waktu yang tidak tepat karena Kerajaan Arab Saudi, yang dipimpin oleh pangeran itu sendiri, tengah meluncurkan kampanye anti-korupsi massal terhadap ratusan pangeran serta pengusaha.

Aktivis hak asasi manusia Aljazair dan mantan diplomat, Muhamad Larbi Zitout, menulis di Twitter: “Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan dari sebuah lukisan dan dari mana dia mendapatkannya?”, lansir MEMO(11/12/2017).

“Apa hukumnya secara Islam atas kesepakatan seperti itu menurut ulama dua Masjid Suci?” imbuhnya, mengacu pada ulama Saudi.

Beberapa laporan menuduh Pangeran Mahkota Saudi menggunakan pelelangan untuk mencuci uang, sementara yang lain mengkritik pembelian sebuah lukisan yang menggambarkan seorang nabi, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada hari Jumat, kedutaan besar Saudi di Washington mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyangkal laporan media bahwa Pangeran Mahkota adalah pembeli utama lukisan tersebut.

Kedubes tersebut mengatakan dalam pernyataannya bahwa Pangeran Bader menjadi penyokong acara Louvre Abu Dhabi, dan bahwa pada tanggal 8 November, pada upacara pembukaan Louvre, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mendekati pangeran dan memintanya untuk bertindak sebagai “perantara pembeli”.

Sumber : Arrahmah.com.

Read More

Pembuang Duit ke WC Jadi Staf Ahli Menteri, Mahfud: Duh, Negaraku

Pembuang Duit ke WC Jadi Staf Ahli Menteri, Mahfud: Duh, Negaraku

10Berita - Saat digerebek KPK pada 2016, Nurhadi dan Tin Zuraida panik. Tin merobek berkas dan membuang sejumlah uang ke toilet. Tapi kini, Tin menjadi staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bidang politik dan hukum.

"Kalau di pusat, penertiban aparat (Kemenpan) saja sudah begini, bagaimana kita bisa tertib?" kicau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, sebagaimana dikutip detikcom, Senin (11/12/2017).

Kicauan Mahfud MD itu juga di-mention ke Kantor Staf Presiden, MenPAN-RB, dan Presiden Joko Widodo. Cuitan Mahfud MD menuai banyak respons penggunaan Twitter.

"Yang bersangkutan secara teknis-yuridis memang masih aman. Tapi secara etis kan harus dijadikan pertimbangan serius, ya? Duh, negaraku," ujar Mahfud.

Menurut KemenPAN-RB, Tin Zuraida terpilih, antara lain, karena latar belakang pendidikan (doktor hukum) dan pengalaman kerja (di MA) yang dipandang lebih relevan. Penetapan dan pelantikan yang bersangkutan sempat ditunda karena ada pemberitaan di media tentang status yang bersangkutan sebagai saksi terkait permasalahan di MA. Kementerian PAN-RB menunggu perkembangan fakta hukum selanjutnya.

"Setelah hampir setahun tidak ada perkembangan fakta hukum tentang yang bersangkutan, akhirnya yang bersangkutan ditetapkan dan dilantik. Apabila dalam perkembangannya nanti terdapat fakta hukum yang mengarah pada masalah integritas yang bersangkutan, hal itu akan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan status yang bersangkutan," demikian siaran pers Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Herman Suryatman.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dimintai tanggapan soal pengangkatan Tin sebagai Staf Ahli MenPAN-RB. Padahal KPK biasanya dilibatkan untuk pengangkatan pejabat tinggi di pemerintahan.

"Biasanya untuk pejabat tinggi KPK diminta (memberi) tanggapan ya. Tapi kayaknya kali ini kami tidak dimintai tanggapan untuk itu. Saya berharap ASN harus lebih ketat untuk menempatkan orang-orang di posisi tinggi di pemerintahan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Siapakah Tin? Ia merupakan pejabat MA yang juga istri Sekretaris MA kala itu, Nurhadi. Rumah Tin-Nurhadi 'diobok-obok' KPK setelah KPK melakukan OTT terhadap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution, pada April 2016.

Penggeledahan membuat panik seisi rumah. Tin menyobek-nyobek berkas dan membuang sejumlah uang yang nilainya mencapai Rp 1,7 miliar ke toilet.

Atas hal itu, Nurhadi-Tin berkali-kali diperiksa KPK dan statusnya hingga kini masih saksi. Nurhadi mengundurkan diri sebagai Sekretaris MA pada awal Agustus 2016.

Sumber : beritaislam24h.info

Read More

Fadli Zon Gantikan Setnov Jadi Ketua DPR RI

Fadli Zon Gantikan Setnov Jadi Ketua DPR RI

10Berita - Rapat pimpinan DPR RI mengesahkan Fadli Zon sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI setelah Setya Novanto mengundurkan diri.

"Untuk itu tadi kami sudah rapat dengan Pak Fahri Hamzah dan di setujui dengan Pak Taufik Kurniawan karena Pak Agus Hermanto tidak berada di tempat, maka telah ditetapkan Plt ketua DPR tadi adalah wakil ketua bidang korpolkam sesuai dengan fraksi dalam hal ini saya akan menjalankan tugas Plt ketua sampai dengan adanya ketua atau pimpinan yang definitif," ujar Fadli Zon di komplek
parlemen, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Lanjut Fadli, dirinya menjabat sebagai Plt Ketua DPR RI hingga Fraksi Partai Golkar mengajukan nama Ketua DPR RI yang legal dan melewati mekanisme prosedur di internal fraksi partai pohon beringin tersebut.

Fadli mengatakan, kemungkinan akan ada Ketua DPR RI yang definitif setelah massa reses selesai hingga Januari 2018 mendatang.

"Nanti tentu saja akan diajukan oleh Partai Golkar melalui fraksi Golkar pada waktu yg ditetapkan mungkin setelah masa reses berakhir yaitu pada masa sidang yang akan datang, akan kita mulai pada 9 Januari 2018," kata Fadli Zon.

Menurut Fadli, penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua DPR RI merupakan mekanisme yang berlaku dalam UU MD3.

"Jadi saya kira demikian supyaa tidak ada informasi atau kesimpangsiuran kita menjalankan segala sesuatu berdasarkan amanat dari UU MD3. Dan sifatnya tentu saja untuk menjalankan roda institusi sesuai dengan amanat UU tersebut," jelas Waketum Partai Gerindra itu.

Sumber : kabarsatu.news

Read More

SandiUno: Sumber Waras Tolak Kembalikan Uang Rp.191 Miliar

SandiUno: Sumber Waras Tolak Kembalikan Uang Rp.191 Miliar

10Berita – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku telah memberikan pilihan bagi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YSKW) mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191 miliar dalam polemik pengadaan lahan. Namun, Sandi mengatakan opsi itu ditolak pihak yayasan.

“Opsi pertama sudah kami lakukan dan kami sudah dapat jawaban mereka tidak bersedia,” kata Sandi di Balai Kota DKI, Senin (11/12) malam.

Pemprov DKI, kata dia, memang telah memberikan dua pilihan untuk YKSW. Selain pengembalian uang sejumlah Rp 191 miliar sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pilihan lain adalah pembatalan transaksi pembelian lahan tersebut. Hal ini yang kini sedang diupayakan pemprov bisa selesai antara kedua pihak.

“Opsi kedua itu kami utamakan pembicaraan kekeluargaan dulu untuk mencari titik temu, alangkah baiknya kalau kita dapatkan titik temu,” ujar dia.

Sebelum salah satu opsi itu dipenuhi, kata Sandi, permasalahan RS Sumber Waras tidak akan selesai. Dan sebelum masalah itu selesai, Pemprov DKI belum dapat menindaklanjuti pembangunan rumah sakit baik dari sisi akuntansi maupun hukum.

Sandi mengatakan, persoalan pengadaan lahan Sumber Waras harus segera tuntas, mulai dari status hukumnya hingga akuntansinya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya Pemprov DKI mengejar target predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2017.

Sebelumnya, BPK kembali menegaskan bahwa pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai. Proyek ini terindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar. Jumlah ini adalah hasil pemeriksaan investigatif BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BPK juga merekomendasikan Pemprov DKI membatalkan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 meter persegi dengan pihak YKSW. Rekomendasi itu untuk memulihkan indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU) karena BPK fokus pada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara.(kl/rol)

Sumber : Eramuslim

Read More

FRTR: Reklamasi Proyek Penipuan Penguasa Kepada Rakyat

FRTR: Reklamasi Proyek Penipuan Penguasa Kepada Rakyat

10Berita - JAKARTA , Front Rakyat Tolak Reklamasi (FRTR) menilai proyek Reklamasi Teluk Jakarta adalah suatu proyek  penipuan yang dilakukan penguasa-pengusaha kepada rakyat Indonesia khususnya masyarakat Jakarta.

"Ini dapat kita lihat dengan sikap Pemerintah Melalui Menteri Kordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mencabut Moratorium dengan alasan telah dilakukan kajian oleh Ahli ITB,dan pengusaha yang membangun  Reklamasi sudah dilakukan perbaikan dan sesuai dengan yang di minta pemerintah,"kata Koordinator FRTR, Amirullah Hidayat, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Bahkan, lanjut Amirullah, Menko Maritim sampai menekan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anis Baswedan dan Sandi Uno agar tidak menghentikan  reklamasi, tapi Anis-Sandi melawan atas tekanan itu.

"Begitu ditantang untuk adu data dan kajian  oleh tim 9 yang di bentuk Amin Rais, sampai sekarang Luhut Binsar Panjaitan tidak berani menghadapinya, seharusnya Presiden Jokowi segera  memerintahkan Menko Maritim untuk berani menantang adu data ini, lebih baik lagi jika pertemuan adu data dan kajian itu di laksanakan di depan Presiden Jokowi, biar tuntas masalah Reklamasi,"jelas Amirullah.

"Bukan Presiden membiarkan saja, malah seperti buang badan, apalagi beliau saat menjadi Gubernur DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Reklamasi, sedikit banyaknya beliau tahulah," sambungnya di dampingi Rizal Kobar Tokoh Masyarakat Jakarta Utara dan Kay Ahmad.

Menurut Amirullah, ketika pemerintah hingga saat ini tidak berani melakukan dialog dan adu data kajian, proyek ini jelas terindikasi kuat sebagai bentuk penipuan kepada Rakyat, khususnya masyarakat Jakarta oleh penguasa untuk menyenangi pengusaha reklamasi biar proyek.

"Oleh karena itu, melihat kenyataan ini. Maka Front Rakyat Tolak Reklamasi akan konsisten melakukan perlawanan terhadap Proyek Reklamasi sampai di berhentikan selamanya,"tegas Amirullah.

Amirullah mengungkapkan, saat ini FRTR sedang melakukan konsolidasi kekuatan, dalam waktu dekat akan bersama-sama dengan masyarakat yang berdomisili di Jakarta Utara dan para nelayan akan melakukan aksi unjuk rasa dengan menduduki lokasi proyek Reklamasi.

"Ini dilakukan untuk menunjukan sikap kita bahwa Stop Reklamasi adalah harga mati,"tandasnya, yang diamini oleh Rizal Kobar Selaku Tokoh Masyarakat Jakarta Utara. (bilal/)

Sumber :voa-islam

Read More

Terungkap, Kelompok Separatis Papua Pernah Minta Dana dan Senjata ke AS

Terungkap, Kelompok Separatis Papua Pernah Minta Dana dan Senjata ke AS

10Berita – Sebuah dokumen AS menyebut pada pertengahan 1960 silam, warga Papua pernah meminta bantuan Amerika Serikat untuk mendukung rencana mereka melawan tentara Indonesia. Gerakan Papua merdeka itu meminta bantuan uang dan senjata.

Dokumen yang dibuka itu merupakan satu di antara ribuan kabel surat antara Departemen Luar Negeri AS dan Kedubes AS di Jakarta pada saat itu. Dokumen telah di buka satu per satu awal tahun ini. Sebanyak 37 boks telegram surat menyurat itu tersimpan rapih di National Archives and Records Administration di Maryland.

Dokumen juga mengungkap bagaimana awal mula Amerika mendapat izin mengkesploitasi tanah Papua yang kaya akan tembaga dan emas.

Melihat kesengsaraan sukunya, pemimpin Papua Markus Kaisiepo mengadu pada pejabat senior Amerika tentang penderitaan yang dihadapi warga Papua di bawah kekuasaan Indonesia.

“Papua bertekad memiliki kemerdekaan namun tak ada sumber pendanaan atau senjata untuk bangkit melawan penindasan Indonesia,” kata Kaisiepo yang tercatat dalam buku ‘Eloquence and Intensity of Markus Kaisiepo’ yang kini tersimpan di Departemen Luar Negeri sejak 1966 silam.

Kaisiepo pun meminta Amerika membantu Papua untuk merebut kemerdekaan dengan memberikan pinjaman uang dan senjata secara diam-diam, namun niatannya ditolak. Langkah yang sama juga dilakukan Pemimpin Papua lainnya Nicolaas Jouwe yang mengunjungi kedutaan besar Amerika dan Autralia pada 1965 lalu.

Namun sumber kemarahan warga Papua, menurut dokumen itu, bukan hanya ketidakadilan Indonesia semata, namun juga keengganan RI untuk menepati perjanjian dengan Belanda yang saat itu diawasi Amerika.

Dalam perjanjian itu, seharusnya Indonesia dapat memberikan kesempatan Papua untuk memilih antara tinggal dan hidup dalam naungan Indonesia atau mendirikan negara sendiri.

Ketua Komite Papua Barat, Victor Yeimo mengatakan, dokumen tersebut dapat memberikan bukti peran Indonesia dan Amerika menyembunyikan kebenaran terhadap hak Papua dalam menentukan nasib kemerdekaannya.

“Kami, orang Papua Barat, telah dibantai sejak Indonesia pertama memasuki tanah kami dan sampai sekarang. Dan kita belum pernah melihat keadilan,” kata Yeimo. (sumber: AP/ )

Sumber : republikaonline

Read More

Imam Masjid Al Aqsha: Keputusan Amerika Soal Yerusalem Adalah Deklarasi Perang

Imam Masjid Al Aqsha: Keputusan Amerika Soal Yerusalem Adalah Deklarasi Perang

10Berita - AL QUDS,  – Keputusan pekan lalu oleh pemerintah AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel sama saja dengan sebuah “deklarasi perang”, demikian pendapat Syeikh Ekrima Sabri, kepala Otoritas Islam Tertinggi Al Quds dan seorang imam Masjid Al-Aqsha.

Sabri menegaskan bahwa demonstrasi baru-baru ini yang dilakukan di seluruh dunia untuk memprotes langkah AS menunjukkan bahwa Yerusalem “tidak hanya milik orang-orang Palestina, tapi juga bagi semua Muslim.

Dia kemudian mendesak orang-orang Palestina dan rakyat Yerusalem untuk melindungi kota suci dengan segala cara.

“Keangkuhan Amerika tidak akan mencapai apapun, posisi kita berasal dari keyakinan [agama] kita, ” kata Syeikh Sabri, demikian lansir worldbulletin.net, 11 Desember 2017.

“Negosiasi atau proses perdamaian apa pun,sekarang tidak mungkin karena AS telah memutuskan posisinya di Yerusalem, bertentangan dengan dirinya sendiri dan memilih perang,” tambah Syeikh Sabri.

Sumber : muslimdaily.net

Read More