OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Senin, 29 Januari 2018

Plt Gubernur Dari Polri, Menhan: Maneketehe, Saya Nggak Ikut Politiklah

Plt Gubernur Dari Polri, Menhan: Maneketehe, Saya Nggak Ikut Politiklah


10Berita, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menolak mengomentari usulan Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari polisi aktif, seperti disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Kalau orang betawi bilang maneketehe, saya nggak tahu. Saya nggak ikut-ikut politik lah," ucap Menhan di Gedung Nusantara II, Konplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ryamizard yang mengenakan kemeja warna putih dipadu celana bahan berwarna hitam datang ke gedung wakil rakyat untuk menghadiri rapat dengan Komisi I DPR RI dan Panglima TNI.

Ia yang jelas keberatan jika Polri dan TNI ikut campur dalam dunia perpolitikan. Netralitas kedua institusi itu harus tetap dijaga.

"Dikawal aja, jangan macem-macem saya juga nggak suka gitu-gitu, saya dari dulu selalu adil," tukasnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menjelaskan bahwa pengangkatan anggota sebagai Plt Gubernur masih dalam tahap usulan dan belum diputusan Presiden. Jika disetujui maka jabatan gubernur Jabar yang diduduki Asisten Operasi Kapolri (Asops) Irjen Pol. Mochamad Iriawan. Sedangkan untuk Plt Gubernur Sumut ditunjuk Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol. Martuani Sormin.

Sumber : musber.net

Kepolisian adalah Penegak Hukum Bukan Alat Politik

Kepolisian adalah Penegak Hukum Bukan Alat Politik

 


10Berita, Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menilai penunjukkan polisi sebagai penjabat gubernur adalah sebuah pelanggaran hukum. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan UU Kepolisian.

“Fungsi kepolisian itu adalah alat negara penegak hukum bukan alat politik. Penunjukkan tersebut bisa menyeret pejabat polisi ke ranah politik praktis,” kata Bambang pada Republika.co.id, Senin (29/1).

Seperti diketahui, Asops Kapolri Irjen Pol Mochamad Iriawan direncanakan akan mengisi penjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara Kadivpropam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diwacanakan akan mengisi penjabat Gubernur Sumatera Utara. Dua wilayah tersebut adalah dua wilayah penyelenggara pilkada, bahkan termasuk zona rawan pilkada.

Menurut Bambang, espirit de corp atau sikap loyalitas anggota pada pimpinan maupun institusi bisa memengaruhi netralitas polisi. Dalam hal ini, netralitas dalam tugas pengamanan pemilu di wilayah pilkada dengan penjabat Gubernur seorang pati Polri pun menjadi pertanyaan.

Bambang menjelaskan, sesuai UU no 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 23 tentang sumpah bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas harus netral. Pasal 28 menyebutkan anggota polisi tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar Polri harus mengundurkan diri.

“Jadi secara fungsional maupun yuridis pengangkatan pejabat polisi tersebut berpotensi rawan dalam pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Bambang menambahkan, tuntutan reformasi adalah dihapusnya dwi fungsi ABRI. Sedangkan ABRI adalah TNI & Polri. Sehingga Polri juga tidak diperbolehkan mempraktikkan kembali dwifungsi.

“Itu melanggar hukum, karena bertentangan dengan UU Kepolisian & UU Pilkada,” kata Bambang menegaskan. Ia pun menyarankan, secara fungsional lebih baik mengangkat pejabat sipil untuk mengisi posisi gubernur daripada pejabat Polri. [rol]

Sumber : Republika.co.id, Dakwah Media

TERBONGKAR! Ada yang Sengaja Impor Becak untuk Jegal Anies-Sandi

TERBONGKAR! Ada yang Sengaja Impor Becak untuk Jegal Anies-Sandi


10Berita,   Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan ada kelompok politik yang sengaja memobilisasi becak-becak dari luar daerah masuk ke Jakarta.

“Ada mobilisasi dengan pakai truk, tapi jangan dibesar-besarkan. Kalau ada politik di belakangnya, ini kan buih-buihnya,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Ahad, 28 Januari 2018.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran Wali Kota di Jakarta untuk melakukan tindakan tegas terhadap mobilisasi truk pengangut becak dari daerah ke Ibu kota Negara, katanya.

“Ini juga terus berkoordinasi dengan pak Wali, bahwa ini tegas, bahwa kalau ada mobilisasi becak pakai truk kontainer, dan itu seperti terorganisir, dan itu kami tegas bahwa Jakarta tertutup,” ucap Wagub Sandiaga.

Sebelumnya diketahui, terdapat satu kontainer berisikan becak yang berhasil dihalau Dinas Perhubungan untuk masuk ke Jakarta.

Diduga satu kontainer berisikan becak yang berhasil diusir di daerah Bandengan, Tambora, Jakarta Barat tersebut berasal dari luar Jakarta.

Dia akan menindak tegas kelompok-kelompok yang diduga ingin memobilisasi becak-becak daerah ke Jakarta. Tindakan tersebut yakni berupa pengusiran hingga peringatan.

Sumber :Portal Islam 

Ribuan Motor Mulai Lalu Lalang di Jalan Thamrin dengan Tertib


Ribuan Motor Mulai Lalu Lalang di Jalan Thamrin dengan  Tertib


Pekerja mengecat jalur kuning khusus sepeda motor di Kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (17/1).



10Berita ,  JAKARTA -- Ribuan motor pada hari Senin pagi (29/1) telah mulai berlalu lalang di Jalan Medan Merdeka Barat dan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menetapkan tanggal 29 Januari hingga 15 Februari sebagai masa uji coba. Apalagi Mahkamah Agung telah mencabut larangan bagi motor untuk melewati beberapa jalan utama di sekitar Taman Monas.

Arus lalu lintas di depan gedung PT Indosat (Persero) nampak tetap lancar sekalipun ribuan motor sudah melewati Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Penjagaan oleh polisi Polda Metro Jaya pun tidak terlalu ketat. 

Semua pengendara motor mengenakan helm dan tidak nampak ada pelanggaran. Beberapa pengendara motor nampak memundurkan motor mereka setelah melewati garis putih di dekat lampu merah menjelang air mancur di seberang gedung Indosat.

Sumber: Antara , Republika.co.id

Akademisi UGM: Ada Yang Aneh, Setelah Tinggi Harga Beras Turun Jelang Panen Raya Petani ?

Akademisi UGM: Ada Yang Aneh, Setelah Tinggi Harga Beras Turun Jelang Panen Raya Petani ?


10Berita  – Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. Bagus Santoso menanggapi kabar harga beras yang turun Rp.300 dan harga gabah petani yang anjlok hingga Rp.800 sebelum panen raya dan kebijakan beras impor masuk ke Indonesia.

“Harga beras eceran ternyata sudah turun sendiri sebelum barang impor beras masuk pelabuhan kita. Berita ini merupakan sesuatu yg menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan”, ujarnya, Minggu (28/1/2018)

Dr. Bagus mengatakan berita turunnya harga beras eceran premium sebesar 300 per kg merupakan berita menggembirakan karena ini mengindikasikan bila supply beras di dalam negeri sebenarnya sudah cukup, tidak perlu impor. Harga beras yang sempat melambung tinggi pada minggu-minggu sebelumnya nampaknya harga psikologis hasil goreng-gorengan pedagang untuk mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) merekomendasikan impor.

“Apa boleh buat, rekomendasi impor sudah terlanjur diteken dan pihak importir juga sudah terlanjur ditunjuk. Tetapi masalah tidak berhenti di situ. Kita perlu khawatir bahwa banjir impor beras yang tidak diperlukan ini sebenarnya punya maksud yang perlu diwaspadai” urainya.

Apa itu? Dr. Bagus menjelaskan bahwa harga gabah hasil panen raya yang sudah mendekati pintu gerbang rezeki melimpah untuk petani ini akan terhempas ke titik rendah lagi.

“Pedagang akan memborong gabah petani pada harga yang murah. Setelah panen raya selesai, harga langsung melambung lagi. Pedagang untung, petani buntung. Jika benar dugaan tersebut, maka petani jelas dirugikan oleh niat politik yang sehat ini”, tandasnya.

Menurut Dr. Bagus, komitmen Pemerintah untuk pro rakyat seharusnya dimaknai dengan memberi kesempatan petani menikmati panen rayanya. Pemerintah harus melindungi petani agar warga mau jadi petani sehingga Indonesia memiliki ketahanan pangan yang andal.

“Untuk itu saya cenderung merekomendasikan pada Mendag untuk membatalkan impor beras dari luar negeri tersebut. Sekiranya pembatalan punya risiko yang tidak siap ditanggung, pilihan terbaik berikutnya adalah agar pengiriman barang dilakukan dua-tiga bulan setelah panen raya usai”, ujarnya.

Penundaan ini juga, kata pengajar Ekonomi Bisnis UGM ini, sekaligus memberi ruang yang cukup pada Bulog untuk merencanakan stabilisasi harga beras yang berkelanjutan.

Ditanya apakah perlu melakukan re-ekspor kembali, Dr. Bagus mengatakan dirinya merasa tidak perlu di-re-ekspor. Kebijakan re-ekspor akan membuat pemerintah seperti tidak cermat membuat perencanaan pangan karena miskin data yang akurat.

“Untuk tahun ini cukup dengan pembatalan impor atau second bestnya penundaan pengiriman barang setelah panen raya sudah benar-benar usai. Dan yang pangling penting, perlulah koordinasi yang lebih matang sebelum akan impor lagi.”, pungkasnya. (Fj/Ram)

Sumber : Eramuslim 

Oposisi Mesir Menyerukan Boikot Pemilu

Oposisi Mesir Menyerukan Boikot Pemilu

MEM

Dr. Abdul Mun'im Abul Futuh

10Berita Tokoh oposisi Mesir, termasuk mantan kandidat presiden, menyerukan pemboikotan pemilihan presiden yang akan dijadwalkan bulan Maret nanti.

Kandidat presiden 2012 yang juga Ketua Partai Mesir al-Qawiyah Abdel Moneim Aboul Fotouh (Dr. Abdul Mun’im Abul Futuh),  dan mantan bakal calon presiden untuk pemilihan 2018, Mohammad Anwar Sadat, membuat sebuah pernyataan bersama pada hari Ahad, dengan mengatakan bahwa pemilihan tersebut telah “kehilangan semua kredibilitasnya”.

“Kami mendesak orang-orang mulia kami untuk memboikot pemungutan suara dan tidak mengenali apapun hasilnya,” kata pernyataan tersebut dilansir dari Anadolu Agency.

Baca: Pemerintah Mesir Menangkap Jendral ‘Penantang’ Presiden al Sisi


Hazem Hosny dan Hisyam Genena, ajudan kampanye utama Jenderal Sami Anan, Mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Mesir tahun 2005 dan 2012,  dan kandidat calon presiden, juga menandatangani pernyataan tersebut, menurut media setempat.

Pemilihan Presiden (Pilpres) Mesir dijadwalkan berlangsung 26-28 Maret.

Mantan jenderal angkatan darat, al-Sisi berkuasa pada 2014, memainkan peran utama dalam kudeta militer 2013 di Mesir, dengan pemenjaraan presiden yang terpilih dalam Pemilu yang bebas dan jurdil, Mohammad Mursi.

Sepekan ini, beberapa calon calon presiden Mesir seperti Mantan PM Mesir Ahmed Shafiq dan  Pengacara Mesir Khaled Ali diberitakan  mengundurkan diri, termasuk penantang utama  Presiden Abdul Fattah al-Sisi, Sami Anan ditangkap dan dijebloskan dalam penjara militer tanpa alasan jelas.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kampanye Pemilihan Sami Anan, Ahmed Abed Rabbo kepada Aljazeera mengatakan, penangkapan Sami Anan murni bermotif politik dengan dugaan Presiden Abdul Fattah al-Sisi berusaha mencegah para kandidat agar tidak maju dalam pemilihan presiden.*/Sirajuddin Muslim

Sumber :Hidayatullah.com 

Inilah 5 Da’i Yang Dicintai Umat namun Mendapat Perlakuan Tak Mengenakan

Inilah 5 Da’i Yang Dicintai Umat namun Mendapat Perlakuan Tak Mengenakan


10Berita, Penganiayaan terhadap KH Umar Basri di Bandung beberapa waktu lalu menambah daftar ulama yang menerima perilaku tak mengenakan. Jika ditelisik dua tahun kebelakang saja setidaknya ada 5 orang ulama yang bernasib seperti pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah ini.

1. Habib Rizieq Shihab
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan keluarganya menerima teror yang cukup hebat. Dimana, kediaman pria yang kini tengah diincar pihak kepolisian itu ditembak dari jarak jauh oleh orang tak dikenal (sniper).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium 212 Ustadz Ansufri ID Sambo saat mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (28/4). Akibat peristiwa tersebut, Habib Rizieq pun memutuskan memboyong keluargaanya ke luar negeri.

“Habib Rizieq tinggalkan tanah air, gara-gara ditembak sniper. Kalau nggak salah (penembakan), Selasa (25/4). Untungnya meleset, kena pendopo,” ungkap Sambo.

Pada pertengahan November 2016, media sosial (medsos) juga dihebohkan dengan tersebarnya kabar bahwa Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab telah dianiaya oleh oknum prajurit Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Informasi ini diketahui tersebar melalui pesan broadcast whatsapp.

Lokasi penganiayaan diketahui di Jalan Petamburan III Nomor 17, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun kabar ini kemudian dibantah oleh Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI pada saat itu. Jendral bintang 4 ini mengatakan bahwa kabar tersebut hoax, dan Rizieq sendiri dalam keadaan sehat.

2. Felix Siauw
Setahun berselang setelah kejadian Habib Rizieq. Tragedi kekerasaan verbal juga menimpa Ustad Kondang Felix Siauw. Kejadian ini bermula saat pria keturunan Tionghoa ini dijadwalkan menjadi penceramah di Masjid Manarul Islam, Bangil Jawa Timur, Sabtu (4/11).

Setibanya di lokasi pada pukul 08:00 WIB Felix telah dinanti oleh segerombolan polisi. Tak lama kemudian polisi meminta agar acara tersebut dibubarkan dan aparat juga langsung menggiring ustad kondang ini ke Polres Pasuruan.

Setelah dilakukan dialog panjang diketahui bahwa pembubaran ini akibat adanya tekanan kepada aparat dari ormas tertentu. Ormas ini diduga meminta agar Ustad Felix mau mengisi surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dirinya tidak menyebarkan ideollogi khilafah.

Selain itu ormas ini juga menuntut agar pria keturunan Tionghoa ini mengakui bahwa ideologi pancasila merupakan ideologi tunggal NKRI dan poin terakhir menyatakan bahwa dirinya keluar dari Hizbut Tahriir Indonesia (HTI).

Hal ini tentu ditolak mentah-mentah oleh Felix. Ia juga turut memberikan klarifikasi didalam akun Instagramnya. “Bagi saya ini jelas-jelas sebuah jebakan dan juga penghinaan. Sebab jika saya menandatangani, sama saja saya mengaku bahwa semua yang dituduhkan pada saya benar adanya,” tulis Felix di @felixsiauw.

3. Ustad Abdul Somad
Kejadian persekusi juga menimpa Ustad Abdul Somad. Pada 9 Desember 2017 Ustad asal Riau ini dijadwalkan menjadi penceramah disebuah Tabliq Akbar di Bali. Namun pada saat menginap di Hotel Aston, Denpasar, secara mengejutkan segerombolan orang mendatangi tempat menginap Ustad Somad.

Dalam pengepungannya, masa menyebut alumni Kairo Mesir ini tidak berjiwa NKRI. Selain itu juga beberapa masa terlihat membawa senajata tajam. Setelah dilakukan mediasi oleh aparat, Ustad Somad tetap memberikan ceramahnya dengan aman, dan tidak menimbulkan korban.

Namun buntut permasalahan ini panjang, Koalisi Masyarakat Islam, serta beberapa pihak lain yang tidak terima Ulama idolanya ini diperlakukan semena-mena, melaporkan 10 orang dari 4 ormas Bali yang diduga melakukan persekusi. Kasus ini sendiri, sampai sekarang masih ditangani oleh penyidik.

4. Syekh Ali Jaber
Tanggal 4 November 2016, jutaan umat muslim melakukan aksi damai atau lebih dikenal aksi 411 di sekitar Monas. Acara ini ditujukan guna menggelar aksi protes terhadapat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta pada waktu yang diduga melakukan penghinaan terhadap ulama dan Islam menggunakan surat Al Maidah ayat (51).

Setelah hari menjelang sore, ketika peserta aksi mulai berburan, tanpa alasan yang jelas secara tiba-tiba terjadi kerusuhan. Saat bentrok ini terjadi, Syekh Ali Jaber terkena gas air mata dari aparat yang berusaha menenangkan masa.

Kemudian akibat insiden ini, ulama keturunan Arab ini harus dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan. Foto dirinya sedang terbaring di kasur perawatan juga viral di media sosial dan mendapat banyak simpati netizen.

5. KH Umar Basri
Kekerasan terhadap ulama terbaru menimpa KH Umar Basri pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu (27/1). Pria 60 tahun ini tiba-tiba dipukuli oleh satu oknum tidak dikenal. Kejadian terjadi saat KH Umar sedang melakukan dzikir pasca shalat Subuh berjamaah.

Sesaat setelah santri memetikan lampu masjid, tiba-tiba Umar diterkam dari belakang dan dipukul secara membabi buta. Akibatnya ia menderita luka lebam yang cukup parah dibagian muka.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat, Polres Bandung berhasil menagkap satu orang diduga tersangka pemukulan. Namun penyidik menduga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa pasalnya selalu memberikan jawaban ngawur setiap kali ditanya.

Saat ini kasus penganiayaan ini sedang ditangani Polrss Bandung. Tersangka sendiri saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih, guna dilakukan visum serta observasi kejiwaan oleh psikolog. [kaffah]

Sumber :Dakwah Media

Wow, Tanah Abang Explorer Tembus 19 Ribu Penumpang Per Hari

Wow, Tanah Abang Explorer Tembus 19 Ribu Penumpang Per Hari

10Berita Sejak 22 Desember 2017, Pemprov DKI telah melakukan penataan kawasan Tanah Abang. Selain mengatur kebijakan untuk lahan pedagang kaki lima, Pemprov juga menyediakan ‘Tanah Abang Explorer’, bus TransJakarta yang beroperasi memutari kawasan Tanah ABang tersebut.

Pengadaan bus ‘Tanah Abang Explorer’, ini diklaim sebagai sebuah solusi untuk memberikan moda transportasi yang nyaman, bebas macet, juga tanpa dipungut biaya alias gratis. Tidak hanya warga Jakarta, banyak warga luar daerah ikut memanfaatkan keberadaan bus tersebut. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai pengguna bus kian meningkat setiap harinya.

“Syukur Alhamdulillah kita menembus rekor untuk integrasi moda transportasi Transjakarta, hampir mendekati 19 ribu per hari di hari Sabtu kemarin. Ini enggak pernah terjadi sebelumnya,” kata Sandi di Sekretariat RW 03 Kalisari, Jakarta Timur, Minggu (28/1).

“Jadi kan ada empat (tujuan). Satu, memuliakan pejalan kaki. Nomor dua menata PKL. Ketiga, integrasi moda transportasi. Nah ini yang Tanah Abang Explorer menembus angka hampir 19 ribu. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Nomor terakhir adalah bagaimana kita punya penataan yang komprehensif,” kata Sandi.

Menurut Sandi, jumlah ini sama dengan jumlah 10 persen dari penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang setiap harinya. Sandi berharap, dengan adanya bus berkapasitas 68 orang ini, tujuan Pemprov soal ‘integrasi moda transportasi’ dapat segera terwujud.

Ke depan, lanjut Sandi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait rekomendasi-rekomendasi penataan kawasan Tanah Abang.

Sumber : Ngelmu.co

Kasus Korupsi Rp 35 Triliun, Tersangka Honggo Sudah di Luar Negeri, Bareskrim Baru Terbitkan DPO

Kasus Korupsi Rp 35 Triliun, Tersangka Honggo Sudah di Luar Negeri, Bareskrim Baru Terbitkan DPO


10Berita - JAKARTA - Bareskrim Polri resmi mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap eks Direktur Utama TPPI Honggo Wendratno.

DPO itu diterbitkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) 26 Janauri 2018. Padahahl tersangka kasus korupsi penjualan kondensat negara itu diduga sudah berada di luar negeri sejak lama.

"Bareskrim Polri keluarkan Daftar Pencarian Orang untuk tersangka Honggo," ujar Kasubdit III TPPU Money Laundering, Bareskrim Polri, Kombes Pol Jamaludin melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Hingga kini, Bareksrim masih berkutata mencari Honggo di Tanah Air, dengan menyambangi dan menggeledah kediamannya di kawasan Pakubowo, Jakarta Selatan.

Padahal, Honggo sudah pergi ke Singapuran ketika kasus kondensat mulai disidik di era Kepala Bareskrim Budi Waseso 2015 lalu

Honggo sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan SKK Migas. Dia kini menjadi buronan polisi.

Polri berharap masyarakat melapor jika mengetahui keberadaan Honggo. "Dimohon bantuan masyarakat, apabila mengetahui tersangka agar segera melapor ke Kantor Polisi terdekat," ujarnya.


Untuk diketahui, Kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang juga melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negaranya.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara dirugikan sebesar 2,716 miliar dollar AS. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya sekitar Rp 35 triliun.

Sejak Mei 2015, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara ini. Mereka adalah Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno.

Namun, yang baru ditahan penyidik hanya Raden Priyono dan Djoko Harsono. Sementara Honggo Wendratno belum ditahan karena menjalani perawatan kesehatan pascaoperasi jantung di Singapura. Akan tetapi, Singapura melalui akun Facebook Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia membantah keberadaan Honggo di Singapura.

Sumber :Portal Islam 

Polri Berikan SP3 kepada Ahok Atas Tuntutan Penistaan Agama

Polri Berikan SP3 kepada Ahok Atas Tuntutan Penistaan Agama

Pihak kepolisian mendapatkan hasil bahwa apa yang diucapkan Ahok adalah eksepsi.

10Berita , JAKARTA -- Pihak kepolisian memberikan keputusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal ini terkait dengan laporan Novel atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Habib Novel Chaidir Hasan menyatakan, satu lagi keputusan Polri berpihak kepada penista agama dengan memberikan SP3 kepada Ahok yang telah kembali menghina Al-Maidah dalam persidangannya. "Padahal, jelas dikatakan oleh Ahok bahwa Al-Maidah adalah pemecah belah bangsa," ujar Novel dalam pesan elektronik yang didapat Republika.co.id, Ahad (28/1).

Dalam pesan yang dikirimkan oleh Novel, disertakan sebuah foto surat dari pihak Kepolisian Badan Reserse Kriminal Polri yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2018. Dalam surat tersebut berisikan perkembangan hasil penyelidikan terkait laporan Novel atas kasus tindak pidana Penistaan Agama Islam kepada terduga Ahok.

Laporan yang dibuat oleh Novel dilakukan pada tanggal 14 Desember 2016. Dalam penyelidikan pihak Kepolisian sendiri sudah melakukan wawancara dengan tiga orang yang merupakan saksi serta Made Darma Weda selaku Ahli Hukum Pidana. Tiga orang saksi yang dimaksud adalah Novel Chaidar Hasan sebagai saksi pelapor, Dahlan Pido, dan Yeyet Nurhayati.

Selain melakukan wawancara, pihak kepolisian juga memeriksa sebuah barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman video terlapor saat persidangan. Video tersebut dapat juga dilihat dalam situs video Youtube dengan judul Baca Eksepsi, Ahok Kutip Isi Bukunya Soal 'Berlindung di Balik Ayat Suci'. Kepolisian juga memeriksa sebuah e-book terlapor yang berjudul 'Merubah Indonesia' serta rakaman suara terlapor saat menjalani persidangan pada tanggal 13 Desember 2016.

Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan seperti disebut di atas, pihak kepolisian mendapatkan hasil bahwa apa yang diucapkan Ahok adalah eksepsi atau tangkisan. Yang mana eksepsi tersebut dibuat atas perintah hakim dan sah saja jika Ahok menyampaikan kalimat pembelaan.

Pernyataan berupa eksepsi di persidangan disebut merupakan hak terdakwa yang dijamin KUHAP sepanjang selama disampaikan dalam persidangan tidak ada teguran dari hakim, maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana. Polisi kemudian menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Ahok bukan termasuk dalam tindak pidana.

Selanjutnya dalam surat tersebut juga dituliskan sebuah pemberitahuan kepada pelapor atau Novel bahwa perkara yang dilaporkan oleh penyidik dihentikan penyelidikannya. Hal ini mengacu pada hasil yang sudah disebutkan di atas.

Sementara itu dalam video yang disebutkan sebagai salah satu bukti Ahok memang menyebutkan Al-Maidah digunakan sebagai pemecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan. Hal ini dipercayai dilakukan oleh oknum-oknum elit yang tidak bisa bersaing dengan visi, misi, serta program dan integritas yang dimiliki Ahok.

Berikut ungkapan lengkap Ahok dalam video berdurasi 1:21 menit yang diunggah dengan judul Baca Eksepsi, Ahok Kutip Isi Bukunya Soal 'Berlindung di Balik Ayat Suci di situs Youtube.

"... tulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan jelas. Isinya sebagai berikut, saya kutip, 'Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan Bupati bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas, ...". //

Sementara itu, hingga saat ini, belum diperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian menyangkut pemberian SP3 kepada Ahok.

Sumber :Republika.co.id