Kemuduran Reformasi, KAMMI Tolak Rencana Anggota Polri Aktif Jadi Plt Gubernur

Kemuduran Reformasi, KAMMI Tolak Rencana Anggota Polri Aktif Jadi Plt Gubernur

10Berita, Pernyataan Sikap PW KAMMI Jawa Barat tentang Penunjukkan PLT Gubernur Jawa barat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai akibat dari Negara Hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI harus berlandaskan norma yang berlaku, bukan berdasarkan opini perseorangan semata.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini PW KAMMI Jawa Barat sebagai bagian dari elemen mahasiswa yang memiliki peran social controlpemerintah menyoroti ihwal penunjukan PLT Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri dan menyatakan sikapnya sebagai berikut:

1. Menolak rencana pengusulan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif sebagai PLT Gubernur karena merupakan kemunduran reformasi dan berpotensi melanggar UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 3;

2. Mendukung Netralitas Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dengan tidak terjebak dalam pragmatisme politik;

3. Meminta Presiden RI untuk menegur Menteri Dalam Negeri dan mengajak untuk dapat memberikan teladan yang baik, terutama memperhatikan sensitifitas masyarakat dengan tidak mengambil kebijakan-kebijakan kontroversial;

4. Mempertanyakan alasan bahwa Jawa Barat sebagai daerah rawan konflik sehingga mengharuskan pihak-pihak tertentu yang mengambil tanggungjawab Plt. Gubernur dan mengeyampingkan permendagri no. 74 tahun 2016;

5. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representatif dari masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal UU yang berlaku di NKRI.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. Hidup Mahasiswa!

Bandung, 28 Januari 2017

Tertanda,

Ketua PW KAMMI Jawa Barat,

M. Rijal Wahid Muharram

Sumber : voa-islam.com

Read More

150 Ton Bahan Narkoba asal China Gagal Diselundupkan ke Indonesia

150 Ton Bahan Narkoba asal China Gagal Diselundupkan ke Indonesia

10Berita, Kupang Sebanyak 150 ton bahan baku narkoba asal China yang masuk melalui Dili gagal diselundupkan ke Indonesia setelah ditangkap aparat keamanan di negara Timor Leste.

"Kami mendapat informasi dari Timor Leste bahwa bahan baku pembuatan narkoba sebanyak 150 ton itu hendak dikirim ke Indonesia. Semua barang bukti itu sudah diamankan di negara itu," kata Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Nusa Tenggara Timur, Muhammad Nur, dalam kegiatan sosialisasi penangulangan narkoba bagi camat dan lurah di Kupang, Senin (29/1).

Bahan baku pembuatan narkoba seberat 150 ton itu, menurut jenderal bintang satu, ini telah dikemas secara rapi dalam sembilan kontainer yang diselundupkan dari China.

Ia mengatakan, sebelum tiba di Dili, ibu kota negara Timor Timur, sebanyak 150 ton bahan baku narkoba asal China itu sempat menyingahi negara Singapura sebelum menuju Dili.

"Sembilan kontainer bahan baku narkoba itu sempat menyinggahi Singapura sebelum ditangkap di Dili," kata Nur.

Ia menambahkan, Dili hanya sebagai tempat transit bagi sembilan kontainer bahan narkoba itu sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

"Semuanya bahan baku itu akan diedarkan di Indonesia, namun berhasil digagalkan pihak Timor Leste," kata Nur di hadapan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, serta para camat dan lurah serta kepala Polsek dan komandan Koramil di Kota Kupang. 

Menurut dia, peredaran gelap narkoba di daerah ini harus menjadi musuh bersama bagi masyarakat NTT sehingga Kupang menjadi daerah yang bebas dari peredaran gelap narkoba.

sumber: antara

Read More

Waspada !, Ada Upaya Memecah Belah Alumni 212

Waspada !, Ada Upaya Memecah Belah Alumni 212

10Berita, Saat ini ada upaya memecah belah alumni Aksi Bela Islam 212 demi kepentingan memecah suara Alumni 212 untuk kepentingan Pilpres 2019. Upaya memecah Alumni 212 itu dilakukan dengan mengkondisikan pembentukan nama-nama baru Alumni 212.

Pendapat itu disampaikan aktivis politik Rahman Simatupang (30/01). “Kekuatan Alumni 212 diperhitungkan, maka ada upaya memecah kekuatan dengan mengkondisikan pendirian organisasi atas nama Alumni 212,” kata Rahman Simatupang.

Menurut Rahman, untuk memecah Alumni 212, pihak tertentu menggelontorkan sejumlah dana dan membujuk tokoh masyarakat atau agama untuk membentuk nama-nama baru Alumni 212. “Padahal Alumni 212 yang resmi di bawah Dewan Pengawas Habib Rizieq Sihab,” beber Rahman.

Rahman meyakini, umat Islam dan rakyat tidak terpengaruh dengan Alumni 212 ‘abal-abal’ yang dibuat pihak tertentu. “Alumni 212 punya komitmen dalam membela agama Islam dan ulama, serta tidak mau ditunggani kepentingan politik tertentu,” papar Rahman.

Selain itu, kata Rahman, organisasi Alumni 212 asli ditambah GNPF Ulama menjadi kekuatan dalam menghadapi kezaliman penguasa saat ini. “Ini kekuatan real rakyat dan umat yang ditakuti penguasa saat ini,” pungkas Rahman.

Juru bicara Presidium 212 Aminudin, menegaskan, gerakan Alumni 212 tetap solid. Tidak ada perbedaan antara Persaudaraan Alumni 212 dan Presidium Alumni 212.

“Jangan bilang terpecah, ini kan cuma banyak jalan ke Mekah, jadi kalau ada yang lewat, kalau kita umrah kan ada yang lewat Madinah ada yang lewat Jedah kan gitu,” kata Aminudin seperti dikutip tirto (29/01).

Aminudin menerangkan, kisah yang sama juga terjadi saat kemunculan Garda Alumni 212. Garda Alumni 212 merupakan kelompok yang dipimpin oleh Ustad Ansufri Idrus Sambo untuk mengakomodir alumni 212 yang ingin berpolitik. Garda berdiri setelah keterlibatan Al Khaththath, yang sebelumnya pengurus Presidium Alumni 212 dan kini bergabung dalam Persaudaraan Alumni 212.

Sedangkan Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, kepada tirto (29/01) mengirimkan foto yang berisi dua nomor surat keputusan hasil Munas Alumni 212 di Bogor. Kedua surat keputusan ditandatangani pada 26 Januari 2018 oleh pimpinan sidang di antaranya Amien Rais selaku ketua, Misbahul Anam selaku sekretaris.

Dalam surat keputusan pertama bernomor 004/MUNAS212/I/2018 disebutkan tentang pengubahan nama dari Presidium Alumni 212 menjadi Persaudaraan Alumni 212.

Sumber :Dakwah Media

Read More

Tengku Zulkarnain: Kapolri tidak Usah Ngeles

Tengku Zulkarnain: Kapolri tidak Usah Ngeles

Akan ada pertemuan dengan organisasi-organisasi Islam dengan jajaran Polri.

10Berita , JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Mohammad Tito Karnavian tidak perlu melakukan klarifikasi terkait ucapanmya yang menyebut ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah merontokkan negara. Menurut Tengku, Tito tidak perlu beralasan dan cukup meminta maaf.

"Tidak perlu ngeles-ngeles lah. Tidak perlu lagi, sudah tersakiti umat Islam. Cukup minta maaf," kata Zulkarnain, Senin (30/1).

Zulkarnain pun memandang, rencana Polri untuk mengumpulkan ormas Islam untuk mengklarifikasi hal tersebut tidak perlu dilakukan."Tak usahlah. Lebih gentlemen minta maaf," kata dia.

Zulkarnain pun mempertanyakan maksud rencana pengumpulan tersebut. Ia khawatir justru muncul pihak lain yang disalahkan. "Apa maksudnya dikumpulin itu, nanti ujung-ujungnya yang salah yang nulis, yang protes, yang kritis. Sudah minta maaf sajalah lebih baik di depan umum," ujar dia.

Sebelumnya sebuah video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuai polemik setelah menyatakan bahwa akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito yang menyebut organisasi lain merontokkan negara pun menuai protes dari sejumlah pihak.

Soal hal tersebut, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengatakan, Kapolri akan bertemu dengan organisasi Islam lainnya. "Nanti akan ada pertemuan dengan Organisasi-organisasi Islam. Kita silaturahim," kata Setyo di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).

Di pertemuan itu, kata Setyo, selain bersifat silaturahim, Polri juga akan memberikan penjelasan terkait ucapan Tito Karnavian. Adapun penggalan ucapan Tito yang dipermasalahkan dalam video yang beredar di Media Sosial adalah: "Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya".

Sumber : Republika.co.id 

Read More

Sebut Omas di Luar NU dan Muhammadiyah Perontok NKRI, Kapolri Diprotes Dewan Dakwah

Sebut Omas di Luar NU dan Muhammadiyah Perontok NKRI, Kapolri Diprotes Dewan Dakwah

10Berita, JAKARTA -Ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik protes keras terhadap pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menginstruksikan ke jajaran Polres dan Polsek untuk hanya bekerjasama dengan dua ormas Islam saja yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta melabelkan ormas lainnya sebagai perontok NKRI. Pernyataan ini bersumber dari beredarnya video viral liputan berita dari Inews TV di media sosial dan chat messenger seperti whatsaApp dan Facebook.

“Jika video tersebut memang benar ada nya, maka saya tidak habis pikir bagaimana mungkin pejabat sekelas Kapolri tidak tahu tentang sejarah perjuangan bangsa ini,” ujar Siddik dalam rilis yang diterima Voa Islam, Selasa (30/1/2018).

“Apakah Kapolri tidak tau bahwa ormas ormas Islam sebelum kemerdekaan ini sudah banyak terbentuk seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, kemudian berubah menjadi ormas Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911, ada juga Al-Irsyad yang berdiri tahun 1914, ada juga Persatuan Islam (Persis) yang berdiri tahun 1923,  dan masih banyak ormas lainnya baik yang terbentuk sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan,” lanjut Siddik.

Menurutnya pula, pernyataan ormas ormas selain NU dan Muhammadiyah sebagai perontok NKRI merupakan pernyataan berbahaya dan memecah belah persatuan Bangsa dan Negara karena pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai dalil para jajaranya dibawah untuk mengadu domba antar dua ormas tersebut dengan ormas lainnya. Justru dengan pernyataan tersebut akan merepotkan Polri dalam menjaga keamanan negara.

“Kapolri dan jajaran akan sulit menjaga keamanan di seluruh wilayah di Indonesia yang luas ini kalau hanya berpikir NU dan Muhammadiyah yang menjadi pendukung NKRI. Coba kalau kita ke Banten, ormas terbesar adalah Matla’ul Anwar, ke daerah Sumatera Utara dan Aceh tentu kita akan temui Al-Washliyah dan Perti yang terbesar, begitu juga bila ke NTB maka akan kita temukan Nahdhatul Wathon sebagai ormas terbesar, belum lagi Jawa Barat yang mempunyai basis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Persis yang seperti Al Irsyad bersifat Nasional,” ujar Siddik yang sudah mengunjungi seluruh daerah di Indonesia.

Oleh sebab itu, Siddik menyarankan agar Kapolri harus segera meralat pernyataan nya dan meminta maaf kepada ratusan ormas ormas lainnya yang bernaung dibawah MUI.

“Kita juga punya asosiasi kerjasama ormas-ormas Islam khusus dibidang da’wah yaitu Majlis Ormas Islam (MOI) beranggotakan 12 ormas Islam yaitu Dewan Dakwah, Matlaul Anwar, Al-Washliyah, Persis, Wahdah Al-Islamiyah, Al-Ittihadiyah, Ikadi, Perti, Syarikat Islam, Hidayatullah dll, semuanya berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI, melalui program da’wah, pendidikan sesuai Pancasila dan UUD 45 Dewan Da’wah tiap tahun mengirimkan ratusan dai ke daerah perbatasan dengan harapan untuk membentengi aqidah ummat dan jiwa nasionalismenya agar tetap menjadi warga Republik Indonesia yang baik,” terang M. Siddik.

Siddik juga mencontohkan bahwa di Dewan Dakwah sendiri unsur para Pembina banyak yang berasal dari berbagai ormas,  “Dulu kita punya Pembina KH. Masykur dari NU, ada juga Prof. Dr. Yahya Muhaimin dari Muhammdiyah, ada Ustadz Anwar Shaleh dari PUI, ada juga Kyai Abdurrasyid Abdullah Syafi’i dari Asyafiiyyah, ada Ustadz Maman Abdurrahman dari Persis, ada pak Yudo Paripurno dari Perti dan lain sebagainya” ujarnya.

Oleh karena itu, Dewan Da’wah dapat dikatakan sebagai penerus Masyumi, meski tidak aktif dalam kegiatan politik praktis.

Beliau juga menambahkan bahwa pendiri Dewan Dakwah, allahyarham Mohammad Natsir adalah orang yang pertama kali mencetuskan dan mempelopori mosi integral Mohammad Natsir yang mengususlkan pembubaras RIS bentukan Belanda dan melahirkan Parlemen RI tanggal 3 April 1950. "Mungkin tanpa jasa Allahyarham Mohammad Natsir, Indonesia tidak akan seperti sekarang yang masih utuh dari Sabang hingga Merauke" jelasnya.

Tentu kita semua mengapresiasi mengenai kontribusi Muhammadiyah (yang sudah berdiri 1912) dan Nahdhatul Ulama (berdiri 1926). Tetapi tidak boleh ada yang mengabaikan keberadaan dan peran ormas-ormas Islam dalam sejarah perjuangan dan Kemerdekaan RI.* [Syaf/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Natalius Pigai: Papua Telah Lama Menderita Karena Pembiaran secara Sadar dan Sengaja oleh Negeri Ini

Natalius Pigai: Papua Telah Lama Menderita Karena Pembiaran secara Sadar dan Sengaja oleh Negeri Ini

10Berita, Pejabat daerah Papua dari TNI ataupun Polri pasti konflik.

“Saya hanya mau ingatkan jangan mancing air keruh, orang Papua sudah terlalu lama menderita dan mati karena adanya pembiaran secara sadar dan sengaja oleh negara ini,” ujar Natalius Pigai.

Menurut dia, jika perwira TNI/Polri menjadi gubernur Papua maka sama saja negara merampas hak politik rakyat di wilayah paling timur Indonesia itu.

“Pak Menteri belum tahu apa-apa tentang bagaimana menentukan pejabat kepala daerah di Papua,” tegas mantan komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Untuk diketahui, beber Natalius, lebih dari delapan tahun dirinya membantu Prof Sudarsono dan Prof Johermansyah Johan sebagai dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Selama itu pula ia ikut membantu dirjen Otda menentukan pejabat yang tepat di Papua.

“Dan hasilnya kami rasakan tidak pernah ada konflik dan protes sedikitpun di Papua,” terangnya.

Oleh karena itu, saran dia, penunjukan pejabat gubenur Papua oleh Mendagri sebaiknya tidak boleh subjektif.

“Kalau anggota TNI dan Polri ditempatkan sebagai pejabat gubernur Papua maka beresiko besar karena calon dari PDIP itu tidak punya nilai jual namun terkesan negara berada di balik beliau menang di Papua,” kritiknya.

Namun demikian, ia mengapresasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang telah berkomitmen untuk menempatkan salah satu dirjen Kemendagri sebagai Plt gubernur. []

Sumber :Rmol,  Dakwah Media

Read More

Kereta Cepat Jakarta-Bandung MANGKRAK, Sofjan Wanandi: China Tunda Pencairan Dana Pinjaman

Kereta Cepat Jakarta-Bandung MANGKRAK, Sofjan Wanandi: China Tunda Pencairan Dana Pinjaman

10Berita,   Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi membeberkan alasan belum cairnya dana pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar Rp 73 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Sofjan, belum cairnya dana pinjaman dari CDB lebih disebabkan karena masalah teknis.

"Kita masih banyak masalah-masalah teknis soal tanah dan lain-lain. Mereka ingin kita mempercepat pekerjaan rumah kita supaya penyelesaiannya bisa dipercepat. Mereka ingin persoalan-persoalan ini selesai lebih cepat seperti yang mereka inginkan," kata Sofjan usai rapat tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla dan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta, Senin 29 Januari 2018.

Pendek kata, Cina meminta masalah teknis ini segera diselesaikan oleh pemerintah. Masalah ini diakui Sofjan, sudah berkali-kali dibahas antara kedua negara karena menjadi proyek strategis.

"Presiden juga dengan presiden mereka (Xi Jinping) dekat sekali, sudah lima atau enam kali bertemu tahun lalu minta supaya tahun itu juga (diselesaikan). Beberapa proyek besar mereka antara lain kereta cepat Jakarta-Bandung supaya dipercepat. Halangan-halangan apa, itu minta dipercepat juga," sebutnya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan oleh Joko Widodo pada Januari 2016. Sejak saat itu, pengerjaan proyek tersebut mangkrak. Selain masalah teknis soal pembebasan lahan, kendala lainnya adalah dana pinjaman dari CBD belum juga cair untuk membiayai proyek tersebut.

Padahal, Januari tahun ini Menteri BUMN Rini Soemarno dengan sangat yakin mengatakan dana pinjaman dari CBD akan cair hanya dalam hitungan hari.

“Modalnya sudah masuk. Kemungkinan kalau sekarang, karena kita menunggu sampai pembebasan Halim. Jadi sudah selesai, insya Allah kita bisa narik (dana) dalam 10 hari ke depan," ungkapnya usai bertemu Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu 10 Januari 2018.

Proyek KA cepat Jakarta-Bandung bukan merupakan proyek pemerintah. Proyek ini adalah business to business antara BUMN Indonesia dan BUMN Cina. Pemerintah tidak menganggarkan dana untuk proyek besar ini. Proyek akan dikerjakan oleh konsorium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Sebenarnya, konsorsium sejumlah BUMN yang meliputi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) bahkan sudah membebaskan 100% lahan di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pembebasan lahan itu nantinya akan diikuti pembangunan tunnel alias terowongan kereta. Nantinya akan ada 5 terowongan yang dibangun di kawasan Halim.

Sumber: TeropongSenayan

Read More

SURAT TERBUKA BUAT KAPOLRI

SURAT TERBUKA BUAT KAPOLRI

10Berita, Jika Petinggi Negara NKRI, sekelas Kepala Kepolisian Republik Indonesia masih bersikap seperti ini, kasihan Ibu Pertiwi dan akan menangis lah Para Pejuang Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ujungnya dapat mengancam Kesatuan dan Persatuan di NKRI.

Mereka yang berada di luar Ormasy Islam saja, dan tidak memeluk Agama Islam, walau tidak lebih dari 10% populasi WAJIB dihormati jasa-jasanya dalam perjuangan Kemerdekaan, apalagi umat Islam yang hampir 90%. Bukankah ada ungkapan yang sangat terkenal:"Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang dapat Menghargai Jasa Pahlawannya"?

Nampaknya, Bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah Pergerakan dan Perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tantang hal ini sangat mengecewakan.

Ada banyak Ormasy Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati-matian melawan Penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera.

Di Jawa saja sebelum Muhammadiyah dan NU lahir ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam, dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.

Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami'atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab.

Di Banten ada Mathla'ul Anwar berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun setelah Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912. Dan anda perlu tahu saat itu TIDAK ADA satupun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU yang berjuang demi Rakyat Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten. Bukankah NU belum lahir ke dunia saat Umat Islam Mathla'ul Anwar di Banten sudah berjuang melawan penjajah dan membuat usaha agar Republik Indonesia bisa berdiri MERDEKA?

Perlu juga Bapak ketahui bahwa salah satu anak didik Mathla'ul Anwar adalah Almarhum Bapak Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara, Jendral pejuang asal Lampung, yang pernah jadi Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Agama RI.

Di Medan, berdiri Ormasy Islam Al Washliyah pada tahun 1926. Membuat banyak sekolah, bahkan para Ulama nya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda. Sebut Almarhum Riva'i Abdul Manaf (pengarang lagu "Panggilan Jihad", yang fenomenal itu), Almarhum Bahrum Jamil, Almarhum Bahrum Sholih dll., Ulama pejuang dari Al Washliyah. Perlu Pak Kapolri Catat BESAR BESAR bahwa pada saat itu dapat dipastikan belum ada Satu orang pun anggota NU di Sumatera Utara, khususnya Medan yang berjuang di sana.

Pada tahun 1936 berdiri pula Ormasy Islam Al Ittihadiyah, oleh Syekh Muhammad Dahlan, Syekh Zainal Arifin Abbas, (penulis Besar asal Medan, yang juga Ulama Pejuang yang angkat senjata melawan penjajah), dan Syekh Sayuti Nur (guru saya), Ulama Pejuang di Medan.

Di Aceh berdiri Persatuan Ulama Aceh yang menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan "Hikayat Perang Sabil" yang terkenal itu.

Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa'ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh (kakek guru saya). Sudah dapat dipastikan saat itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana.

Di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran Beliau. Ada Juga PUI (Persatuan Umat Islam).

Di Lombok ada Nahdhatul Wathon, yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB saat ini.

Di Sulawesi ada Al Khairat, dan lain lain.

Apa pak Kapolri pikir jika saat itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh sampai Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, KEMERDEKAAN INDONESIA dapat tercapai?

Tegas kami katakan bahwa di NKRI ini semua Ormasy yang ada di NKRI mempunyai HAK dan KEWAJIBAN yang sama. Mendoktrin dan menebarkan Policy "BELAH Bambu" sangat tidak manusiawi.

Melalui Surat Terbuka ini saya, Tengku Zulkarnain PROTES KERAS atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta anda meminta maaf serta menarik isi pidato anda yang saya nilai tidak ETIS, merendahkan jasa Para Ulama dan Pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU. Mencederai rasa Kebangsaan, serta berpotensi memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan negara Indonesia.

Tanjung Pinang, 29 Januari 2018

K.H. Tengku Zulkarnain
(Warga Negara Indonesia)

[video - pidato Kapolri]

Sumber :Portal Islam 

Read More

Melihat Keindahan Masjid Malik Saud

Melihat Keindahan Masjid Malik Saud

Ada unsur-unsur arsitektur Persia yang menjadi ciri khas masjid ini.

10Berita ,  JAKARTA -- Namun, nuansa yang berbeda akan terasa ketika pengunjung memasuki  Masjid Malik Saud. Ada unsur-unsur arsitektur Persia, khusus nya pada gerbang yang menjadi pintu masuk menuju ruang shalat.

Bentuknya menyerupai iwan, yakni lengkung luas yang menjorok ke dalam pada dinding. Bila di Iran sana lengkung iwan itu dihiasi dengan ornamen berbentuk ukiran tetumbuhan, pola-pola geometris, untaian kaligrafi ayat-ayat Alquran, serta berwarna biru cerah, maka di Masjid Raja Saudi ini iwan itu di dominasi warna putih-krem serta polos daripada motif ornamen-ornamen. Namun, masih terdapat kaligrafi ayat-ayat suci Alquran yang terbingkai pada bentuk persegi-panjang.

Masih di bagian dalam Masjid Raja Saudi. Dominasi warna putih-krem tampak kontras namun indah dengan warna permadani yang menghampar di lantai ruang tempat shalat. Permadani itu menampilkan ornamen dengan motif tetumbuhan--sesuatu yang mengingatkan pengunjung pada corak arsitektur Persia.

Keindahan ini tampak cemerlang dengan tata cahaya yang sumber utamanya adalah lampu gantung. Bertaut dengan langit-langit kubah utama, lampu tersebut terdiri atas dua lingkaran besar dan kecil. Bila diper hatikan baik-baik, lampu gantung itu tampak berotasi, berputar pada sumbunya, secara pelan- pelan. Benda serupa tetapi berukuran lebih kecil juga tersebar merata pada seluruh langit-langit ruang tempat shalat di masjid ini.

Masjid Malik Saud ini dilengkapi dengan pelbagai fasilitas pendidikan Islami untuk umum. Diantaranya adalah perpustakaan publik dengan koleksi yang banyak dan variatif. Selain itu, ada pula madrasah yang diselenggarakan untuk anak-anak dan remaja. Setiap hari Jumat, terdapat majelis-majelis ilmu agama Islam dan ceramah di masjid ini.

Letak Masjid Raya Saudi cukup strategis. Ia hanya 15 menit dari pelabuhan Jeddah Islamic Seaport. Kemudian, hanya perlu waktu kurang dari satu jam untuk mencapai Masjid al-Haram di Makkah. Pengelolaan masjid ini berada langsung di bawah pemerintahan pusat lantaran fungsinya sebagai masjid resmi kenegaraan.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Sandi Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Sandi Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Sandiaga Uno

Sandi mengatakan tidak membawa berkas apapun dalam pemeriksaan ini

10Berita , JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menghadiri pemeriksaan dirinya sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Dia datang tepat waktu seperti yang sudah dijadwalkan, yakni tepat pukul 14.00 WIB, wajahnya terlihat di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

"Nanti ya setelah ini. Saya enggak bawa apa-apa (berkas), saya enggak ada yang memegang berkas sama sekali, kan memang enggak terlibat," ujar Sandiaga sambil berjalan masuk ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (30/1).

Terkait penyebutan namanya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) rekan bisnisnya, Andreas Tjahjadi, Sandiaga enggan berkomentar dulu. Ia meminta izin untuk laksanakan pemeriksaan terlebih dahulu, baru berkomentar.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai saksi terlapor, dugaan penggelapan dan penipuan penjualan lahan tanah di Curug Tangerang, Banten. Sandiaga akan kembali diperiksa pada Selasa (30/1).

Penyidik membutuhkan keterangan tambahan atau lanjutan terhadap Sandiaga Uno. Sandiaga telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (18/1), namun pemeriksaan belum selesai karena Wagub DKI Jakarta itu harus menghadiri agenda pertemuan.

Sumber : Republika.co.id

Read More