Ternyata Habibie Pernah Bilang : Esemka Cuma Mobil “Dolanan”

Ternyata Habibie Pernah Bilang : Esemka Cuma Mobil “Dolanan”

10Berita, Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, mengatakan, mobil Esemka tidak dibuat secara profesional.

“Mobil Esemka itu cuma dolanan, pembuatannya tidak profesional. Masa anak-anak yang baru tamat sekolah menengah pertama (SMP) sudah mau jadi montir, ya, pasti belum ada pengalaman,” kata BJ Habibie seusai acara talkshow Merah Putih di kediamannya, Patra Kuningan 13, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Menurut Habibie, untuk bisa menciptakan sebuah industri otomotif diperlukan pengalaman serta riset yang cukup, tidak serba instan. “Untuk bisa masuk ke dalam industri otomotif dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, membutuhkan waktu yang panjang,” tutur dia.

Lebih lanjut Habibie mengungkapkan kecurigaannya akan adanya kepentingan politik di balik pemberitaan mobil Esemka. “Menurut saya, ada ’interest’ politik di balik semua ini. Oleh karena itu, saya sarankan media berhenti mengangkat topik ini, anggap sepi saja,” ujar dia.

Habibie menyarankan, membangkitkan industri otomotif di Tanah Air sebaiknya dimulai dengan membidik industri sepeda motor. “Indonesia ini adalah masyarakat terbesar yang memanfaatkan sepeda motor di bumi. Kenapa kita tidak mengembangkan itu saja, sediakan anggarannya, lakukan riset yang menyeluruh, saya rasa itu lebih rasional,” papar Habibie.

Meski begitu, Habibie tetap memberi semangat kepada generasi muda, terutama siswa sekolah menengah kejuruan yang telah berhasil membuat mobil Esemka. “Tidak ada sesuatu yang datang dengan percuma, semua harus dilakukan melalui perjuangan yang dibarengi dengan pengorbanan, kita tetap harus optimistis terhadap masa depan bangsa,” kata dia.

Sumber : Dakwah media

Read More

Rizal Ramli Skak Mat Sri Mulyani Soal “Harus Lulus Mata Kuliah Makro Ekonomi Dulu Baru Boleh Kartu Kuning”

Rizal Ramli Skak Mat Sri Mulyani Soal “Harus Lulus Mata Kuliah Makro Ekonomi Dulu Baru Boleh Kartu Kuning”

Rizal Ramli (kiri), Sri Mulyani (kanan)

10Berita , Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyindir Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mendapat tanggapan pedas dari Rizal Ramli. 

Sri Mulyani mengatakan, harus lulus mata kuliah Makro Ekonomi dulu baru boleh demo. Pernyataan itu ia sampaikan sewaktu menjadi dosen pengantar ekonomi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Senin (5/2/2018).

"Lulus makro ekonomi dulu, baru boleh demo," kata Sri Mulyani, di Auditorium FEB UI Kampus Depok, seperti dikutip Okezone.

Menurutnya, jangan sampai ada mahasiswa mengatakan pertumbuhan ekonomi baru 5% tapi gaji Presiden Jokowi lebih dari 5%, kemudian harus diberi kartu kuning. Mahasiswa, lanjutnya, harus bisa membandingkan pertumbuhan ekonomi 5% dengan negara lain.

"Harus lihat kenapa dia 6%, kita kenapa 5%. Filipina, RRT, India, sekarang lebih tinggi. Kenapa gak sama kaya Brasil dan Turki. Nah sebelum kartu kuning, lihat dulu bahwa sebenarnya kita itu beruntung ada di negara Asean," ujar Sri Mulyani.

Rizal Ramli melontarkan tanggapan keras atas pernyataan itu hingga disebut oleh warganet sebagai “skak mat.”

“Ternyata nora banget 😀😀 demokrasi boleh saja beda pendapat 🙏 Ikut kuliah percuma, wong situ bisanya cuma minjem dgn bunga tinggi, yield bonds RI 2-3% lebih tinggi dari Thailand, Philipina & Vietnam. Itu rugikan Indonesia milyaran dollar tahu ? Situ belajar lagi basic finance😀” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadinya @ramlirizal, Senin (5/2/2018).

Ternyata nora banget 😀😀 demokrasi boleh saja beda pendapat 🙏 Ikut kuliah percuma, wong situ bisanya cuma minjem dgn bunga tinggi, yield bonds RI 2-3% lebih tinggi dari Thailand, Philipina & Vietnam. Itu rugikan Indonesia milyaran dollar tahu ? Situ belajar lagi basic finance😀 https://t.co/fL1Y51wgyr

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) 5 Februari 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Benarkah Politik Identitas Menakutkan?

Benarkah Politik Identitas Menakutkan?

10Berita, SIAPA SANGKA, pilkada DKI tahun silam malah menyisakan kisah kelam. Kekalahan satu pasangan calon berbuntut pada tekanan yang kian menjadi terhadap komunitas muslim. Keberhasilan dakwah yang terbukti pada meningkatnya taraf pemahaman masyarakat, seperti masalah kepemimpinan, tak urung menjadi momok tersendiri bagi segelintir pemuja kekuasaan.

Seolah tak ingin keberhasilan terus berlanjut, persekusi digencarkan terhadap gerakan dan individu muslim yang getol menyuarakan kebenaran. Dalihnya, merongrong NKRI dan kebhinekaan. Bahkan, berpegang teguh terhadap ajaran agama seperti menolak menyediakan ucapan natal oleh sebuah toko kue pun  kini berujung pada aksi bully.

Dicap rasis, atau bahkan disebut sebagai politik identitas ekstrem yang berujung pada segresi dan enklavisasi sosial seperti yang disampaikan sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Aktivis aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika juga menilai sikap tersebut menentang realitas keberagaman dengan tidak toleransi terhadap perbedaan.

Sadar atau tidak, klaim buruk semacam itu - baik oleh rakyat biasa, pemikir, maupun pemangku kekuasaan - semakin menunjukkan hilangnya identitas diri negeri ini. Mengaku menjunjung nilai agama di satu sisi, dan menjadikannya dasar falsafah, tapi di lapangan fakta tak menunjukkan hal serupa. Ketakutan tak berdasar akan politik identitas menggagas mereka untuk bersegera mengeluarkan kebijakan yang bisa menjamin eksistensi kekuasaan.

Istilah 'moderat' makin digulirkan di tengah masyarakat demi meraih opini yang seragam bahwa Islam 'jalan tengah' sudah cocok dengan kondisi dalam negeri. Tidak liberal, tidak juga saklek alias kaku. Dan dalam aksinya, istilah tersebut seringkali dibenturkan dengan Islam fundamentalis. Islam yang identik dengan kekerasan dan radikal berkonotasi negatif. Konflik di Timur Tengah yang tak kunjung usai, dijadikan patokan betapa berbahayanya realisasi Islam fundamentalis tersebut

Padahal yang sebenarnya terjadi, upaya moderatisasi adalah jebakan batman yang hanya menghantarkan pada pengaburan substansi Islam itu sendiri. Mengikis sedikit demi sedikit pemahaman kaum muslimin terhadap ajaran dan keyakinan nya. Hingga tanpa sadar, aqidah pun turut terancam.

Tidak berhenti sampai disini, kesesatan berpikir yang menjerumuskan makin dihembuskan melalui anjuran anjuran kasat mata. Seperti halnya pemisahan agama dari politik, atau penghapusan sekat pemahaman agama demi menghindari konflik horizontal. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima akal. Eksistensi agama bukanlah subjek yang bisa dijadikan kambing hitam kerusuhan dalam negeri. Justru sebaliknya, tanpa agama perpolitikan akan berjalan amoral. Pendidikan dan perekonomian pun bisa dipastikan semakin liberal.

Menghadapi sikap penghulu negeri yang mengkerut ketakutan semacam ini, maka tidak ada jalan lain bagi umat selain memperkuat identitas diri sebagai seorang muslim. Baik pola pikir maupun pola sikapnya. Taraf berpikir yang tinggi secara otomatis akan mendorong umat untuk bersikap kritis sehingga tidak mudah dibodohi. Kecerdasan ini pula yang perlahan akan membentengi umat dan memberikan  kekuatan dalam  menghadapi hegemoni asing yang sepertinya sengaja  dipertahankan.

Di samping itu, tali syara' yang sudah melekat pada individu yang telah mengukuhkan diri sebagai muslim harus semakin dipererat. Tidak boleh longgar meski untuk satu aspek pun. Sehingga setiap komponen yang menopang kemaslahatan bisa berjalan dengan imbang tanpa goresan cacat. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud MD Khawatir Oposisi Ditangkapi

Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud MD Khawatir Oposisi Ditangkapi

10Berita, Rencana DPR menghadirkan kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik di masyarakat, karena dianggap tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD, pasal penghinaan terhadap Presiden diputuskan atau dihapus MK saat lembaga tersebut dipimpin Jimly Asshiddqie yang diajukan advokat Eggi Sudjana.

“Tapi saya setuju putusan itu. Karena kalau dihidupkan lagi nanti dikhawatirkan dimanfaatkan untuk menangkapi yang oposisi,” ujar Mahfud seperti dilansir SINDOnews, Selasa (6/2/2018).

Mantan Ketua MK ini menilai putusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya perlu ada alasan baru jika ingin menghidupkan kembali pasal tersebut. Menurut Mahfud, pasal baru dimaksud apabila dalam putusan MK dianggap masih memiliki celah dan kurang sempurna.

Mahfud mencontohkan pasal baru seperti dalam Undang-undang Pilkada yang diputuskan MK, lalu kemudian diuji materikan kembali yang akhirnya menjadi Undang-undang. Baginya alasan baru itu penting agar tidak mencampuradukan hukum dengan politik.

“Tapi bicara teorinya harus ada alasan-alasan baru. Alasan barunya apa?” tanya Mahfud.

Maka itu, Mahfud menyarankan sebelum membahas revisi KUHP menyangkut pasal penghinaan presiden, terlebih dahulu meminta masukan atau pertimbangan publik.

“Karena ini menyangkut putusan MK, kalo putusan MK ditolak ya buat apa ada MK,” pungkasnya.

Sumber : intelijen.co.id

Read More

Makin Ekstrem dan Tak Menentu, Begini Prediksi Suhu dan Cuaca di Indonesia 30 Tahun ke Depan

Makin Ekstrem dan Tak Menentu, Begini Prediksi Suhu dan Cuaca di Indonesia 30 Tahun ke Depan

10Berita, Perkiraan Suhu Cuaca Ekstrem Indonesia

Kalau mengamati berita di media belakangan ini, kok kayaknya sering banget Indonesia dilanda bencana. Mulai dari banjir, longsor, sampai angin kencang. Yang masih hangat sekarang ini ada Sungai Ciliwung yang meluap pada Senin (05/02) dan membuat Bogor dilanda banjir parah di sejumlah titik. Beredar juga video yang menunjukkan derasnya arus banjir di sana. Hal ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak hari Minggu sebelumnya.

Kejadian di atas cuma satu dari sekian banyak bencana yang terjadi karena perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi sekarang sebenarnya udah dirasakan sejak lama. Kamu mungkin pernah berpikir kenapa rasanya musim hujan dan kemarau tak lagi bisa dibedakan dan diprediksi dengan pasti kapan datangnya. Di sekolah dulu sih katanya musim hujan berlangsung dari Oktober-Maret sedangkan kemarau dari Maret-Oktober. Tapi kenyataannya sekarang nggak pasti juga. Kalau sekarang aja udah nggak menentu gini, apa kabar suhu dan cuaca di Indonesia 30 tahun mendatang ya?

Perubahan iklim secara global juga ikut berpengaruh pada iklim di Indonesia sendiri. Jangan kaget kalau cuaca jadi seringkali tak menentu

Perubahan iklim via malangtoday.net

Advertisement

Hampir mayoritas penduduk dunia udah tahu kalau bumi kita ini lagi dilanda pemanasan global yang berdampak pada ke beberapa hal. Yang paling kerasa sih iklim atau cuaca yang seringkali nggak menentu. Meski kata buku sedang musim kemarau, kadang hujan tetap turun dengan lebatnya. Atau sebaliknya, sedang musim penghujan tapi cuaca di beberapa wilayah malah panas dan terik. Belum lagi peningkatan intensitas gelombang air laut yang berpengaruh pada mata pencaharian nelayan.

Pada 2014 lalu, BMKG memprediksi kalau 30 tahun mendatang Indonesia bakal mengalami kenaikan suhu. Imbasnya waktu musim hujan makin pendek, tapi dengan intensitas yang makin tinggi

Kenaikan suhu via sains.kompas.com

Dilansir Detik, BMKG melalui Kepala Pusat Iklim Agro Klimat II Iklim Maritim-nya, Nurhayati, pernah melansir pernyataan 2014 lalu kalau 30 tahun mendatang rata-rata temperatur di Indonesia akan meningkat 0,5-1,4 derajat celcius karena pengaruh perubahan iklim. Ini berdampak pada respon tiap wilayah di Indonesia terhadap peningkatan atau penurunan curah hujan. Karena sebenarnya setiap daerah itu curah hujannya juga berbeda-beda.

Peningkatan temperatur bisa membuat cuaca ekstrem lebih rentan terjadi. Pulau Jawa diklaim jadi yang paling rawan terkena

Cuaca ekstrem via www.suratkabar.id

Nurhayati menambahkan kalau 30 tahun ke depan, Pulau Jawa jadi daerah yang rawan terjadi cuaca ekstrem. Sedangkan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua diprediksi akan mengalami kenaikan curah hujan sebesar 10-15 persen. Akibatnya bencana banjir akan makin sering terjadi.

Ke depannya orang bakal lebih susah memprediksi kapan terjadi hujan, kapan terjadi kemarau. Soalnya bisa tiba-tiba datang dan pergi

Susah memprediksi cuaca via frontnews.eu

Advertisement

Menurut Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Armi Susandi, seperti dilansir Kompas menyatakan pemanasan global juga menyebabkan nggak meratanya pola temperatur dan tekanan udara. Makin tinggi perbedaan tekanan udara ini bisa mendorong terjadinya angin kencang penyebab badai pada lintang tertentu. Perhitungan musim tanam dan melaut jadi nggak presisi lagi. Soalnya jadi nggak jelas juga kapan musim hujan kapan musim kemarau.

Ini juga akan berdampak pada kenaikan permukaan air laut. Bukan nggak mungkin akan banyak pulau-pulau di pesisir tenggelam

Ilustrasi: Saat air laut semakin naik via techno.okezone.com

Kenaikan suhu temperatur ini juga menyebabkan es di kutub makin lama makin berkurang. Hal ini bisa menyebabkan naiknya permukaan laut sehingga berisiko tinggi menurunkan kualitas kehidupan di pesisir pantai. Nggak menutup kemungkinan pulau-pulau di pesisir lama-kelamaan bakal tenggelam. Tapi kenaikan itu nggak terjadi secara beragam. Contohnya di Indonesia. Ini karena negara kita diapit Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Biar gimanapun kita nggak bisa terhindar dari segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Tugas kita sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap kondisi bumi ini adalah dengan mencegah berbagai aktivitas yang malah bisa memperburuk. Selain itu alangkah lebih baik kalau kita membekali diri dengan berbagai upaya menghadapi perubahan cuaca dan iklim di masa mendatang…

Sumber : Hipwee

Read More

TELAK! Anies Balas Hajaran Wacana Interpelasi Dengan Prestasi

TELAK! Anies Balas Hajaran Wacana Interpelasi Dengan Prestasi

10Berita, Di tengah "hajaran" wacana hak interpelasi yang hendak digunakan oleh beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta, Anies-Sandi justru menunjukkan prestasi.

Musibah banjir yang menimpa Jakarta sejak kemarin justru membuktikan bahwa Anies-Sandi kompak bekerja tanpa banyak cingcong. Koordinasi Anies dengan Pemkot Bogor jelas.Instruksi Anies kepada aparat sangat tegas. Upayanya menemani warga di berbagai lokasi sangat humanis. Apresiasi terhadap kinerja Anies datang dari berbagai pihak.

Apakah Anies merasa jumawa?

Tidak. Anies dan Sandi terus bekerja.

Interpelasi yang bagi banyak pemimpin merupakan momok, tak membuat Anies-Sandi ciut.

Interpelasi yang menurut pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun sebagai balas dendam tak menyurutkan langkah Anies memperbaiki Jakarta.

Meski Anies tak terlalu memusingkan interpelasi dan memilih terus bekerja untuk Jakarta, Ubedillah tetap berpesan agar Anies berhati-hati.

“Saya kira ini polanya seperti pola dendam, pada masa Ahok juga pernah ingin interpelasi, tapi ini lebih kepada kritik terhadap langkah-langkah Anies Baswedan agar lebih berhati-hati mengambil kebijakan dan on the track menggunakan APBD dan seterusnya,” ujar Ubedillah, di Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Anies memang harus berhati-hati sembari terus bekerja melayani Jakarta. Publik tentu akan paham, mana interpelasi yang didasari keinginan untuk mengevakuasi, mana interpelasi yang didasari pada dendam kesumat politik.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Suku-Suku Tradisional Madagaskar Pun Berislam

Suku-Suku Tradisional Madagaskar Pun Berislam

Kids.britanica.com

Peta Madagaskar.

Mereka tergugah pada pemahaman bahwa Islamlah agama awal mula mereka.

10Berita , JAKARTA --  Ada satu perkembangan penting terkait perkembangan Islam di Madagaskar. Beberapa suku tradisional setempat mulai melihat Islam sebagai agama yang perlu mereka anut. Mereka tergugah pada pemahaman bahwa Islamlah agama awal mula mereka sehingga sangat perlu kembali pada keyakinan tersebut.

Suku demi suku pun dikabarkan telah mengikrarkan diri sebagai Muslim. Terakhir, Suku Intimor melakukan syahadat massal. Sebanyak 17.500 mualaf pun lahir dari suku tersebut.

Intimor adalah suku yang tinggal di tenggara Madagaskar. Suku ini diyakini telah memiliki akar Islam pada masa lalu. Berislamnya kembali Suku Intimor disaksikan para aktivis dakwah Muslim Afrika yang berbasis di Kuwait.

Kepala aktivis Syekh Bin Issa Alawy mengatakan, dulu orang-orang Intimor telah menjadi Muslim, tetapi kehilangan kontak dengan dunia Islam sehingga hilang pula keyakinan mereka. Kondisi itu diperburuk oleh masuknya misionaris Kristen yang memengaruhi kehidupan beragama mereka. Secara bertahap, suku tersebut kembali mengimani keyakinan mereka pada masa silam, yakni keimanan kepada Allah, Tuhan yang Esa.

Syekh Alawy mengatakan, upaya reislamisasi Intimor masih dalam proses meski telah berlangsung sejak empat tahun silam. Ke depan, ia mengharapkan sekitar 50 ribu warga Intimor dapat kembali memeluk Islam. Tak hanya Intimor, suku-suku lain pun diharapkan dapat menemukan kembali jati diri mereka sebagai Muslim.

''Muslim baru ini (mualaf Intimor) membutuhkan banyak bantuan. Karena itu, kami mengimbau para dermawan Muslim di seluruh penjuru dunia dapat membantu," ujarnya dikutip laman Islamic Voice. 

Sumber: Republika.co.id 

Read More

Fahri Hamzah Puji Langkah Hukum SBY Terkait E-KTP: Akhirnya Bapak Bersuara

Fahri Hamzah Puji Langkah Hukum SBY Terkait E-KTP: Akhirnya Bapak Bersuara

10Berita,   Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mengundang para mantan menteri hingga mantan pejabat terkait dengan proyek e-KTP. Hal ini dilakukan SBY sebagai reaksi atas penyebutan namanya sebagai aktor di balik proyek e-KTP yang belakangan didua banyak dikorupsi oleh beberapa nama pejabat penting negara di jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut SBY, dari kesaksian para pembantunya itu, proyek e-KTP telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Bahkan, dia menyebut bahwa tak ada program pemerintahan lain yang dijalankan lebih hati-hati, daripada proyek e-KTP.

"Organisasi sistemnya dibuat secara pruden, penuh kehati-hatian, barangkali ini program pemerintah yang penuh kehati-hatian dengan mekanismenya penuh akuntabilitas, pengawasannya diatur dengan dengan seksama," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa 6 Februari 2018.

SBY menyatakan informasi itu didapatnya dari mantan Mendagri, mantan Menko Polhukam, mantan Ketua Tim pengarah Pengadaan e-KTP, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Seskab, hingga mantan Menko Perekonomian.

SBY mengaku tidak terlalu mengetahui hal teknis terkait e-KTP. Maka dari itu, sebelum klarifikasi dilakukan, dia pun menghimpun informasi. Dari semua testimoni para mantan pejabat itu, tak ada satu pun yang menyatakan pernah ada usulan yang masuk untuk menghentikan proyek e-KTP.

Nama SBY sebelumnya disebut oleh Mirwan Amir dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, dengan tedakwa Setya Novanto. Mirwan mengaku SBY mengetahui betul perihal proyek e-KTP yang bermasalah. Namun, SBY tetap melanjutkannya.

"Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan," ujar Mirwan di dalam persidangan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Namun, menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan.

Sumber: KOMPAS

------

Langkah SBY untuk mengklarifikasi sekaligus melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik mantan Presiden RI ini dipuji Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) February 6, 2018

Sumber :Portal Islam

Read More

PDIP Dulu Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Sekarang Dukung

PDIP Dulu Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Sekarang Dukung

10Berita, 2013, Saat oposisi, saat Presidennya SBY, PDIP tolak pasal penghinaan Presiden.

Eva Sundari: Pasal Penghinaan Presiden Lahirkan 'Penjilat'

Usulan Kementerian Hukum dan HAM yang kembali memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang KUHP menuai kontroversi. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus delik ini pada 2006 lalu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku sangat tidak sepakat dengan usulan itu. Lantaran, usulan itu dinilai akan sia-sia dan membuang waktu saja.

"Karena itu sudah diputus dan ditolak MK, kok masih tetap dipaksain. Apakah itu bukan manuver yang sia-sia? Karena toh kalo di judicial review ya akan gagal lagi. Jadi ya hanya buang-buang waktu saja untuk membahas pasal yang diajukan kembali itu," kata Eva di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Eva menjelaskan, jika pasal ini kembali dimasukkan dalam RUU KUHAP, akan memunculkan politisi 'penjilat' dan menghidupkan kembali pola Asal Bapak Senang (ABS) seperti era Orde Baru dan era kolonial Belanda.

"Jadi ini banyak agenda yang terkesan menjilat. Kalau ini disahkan, ya berarti kita balik lagi ke zaman Belanda. Dan itu akan menurunkan kualitas demokrasi kita dan equality before the law," ungkapnya.

Selain itu, lanjut politisi PDIP ini, pemerintah diminta untuk taat kepada asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

"Jadi kalo Presiden saat ini jadi sasaran dan caci-maki, ya itu risiko. Tapi bukan berarti ketika dia berkuasa dia tidak bisa dicaci-maki, yang bisa dicaci-maki hanya orang lain saja. Itu kan lucu," tukas Eva.

http://news.liputan6.com/read/552087/eva-sundari-pasal-penghinaan-presiden-lahirkan-penjilat

2018, Saat berkuasa, saat Presidennya Jokowi, PDIP dukung pasal penghinaan Presiden dihidupkan lagi.

[Senin, 05/02/2018]

PDIP Dukung Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Lagi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pasal itu dianggap penting untuk menjaga marwah presiden sebagai simbol negara agar tak mudah dilecehkan oleh masyarakat.

"Tentu saja kita harus menempatkan marwah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu juga untuk mendapatkan tempat yang harus kita jaga bersama posisi politiknya," kata Hasto di kantor The Wahid Institute, Jakarta, Senin (5/2).

Hasto menilai proses demokrasi di Indonesia saat ini sudah masuk kategori 'kebablasan'. Pasalnya, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan seringkali dilecehkan oleh masyarakat yang tak bertanggung jawab.

Ia mengatakan sudah sepatutnya negara membutuhkan peraturan hukum untuk melindungi nama baik presiden.

"Tetapi dengan melihat demokrasi yang kebablasan yang simbol-simbol negara pun seringkali dilecehkan, maka kalau kita melihat hal tersebut perlu dilakukan pengaturan," tambah Hasto

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205185615-32-274000/pdip-dukung-pasal-penghinaan-presiden-dihidupkan-lagi

VaiZard
@Willy_Vaizard
Membalas @maspiyuuu
iyak dulu soalnya dia yg menghinapresiden.., sekarang giliran dihina ogah, kan lucu

Chaniago buluk
@Chaniag72590462
Membalas @maspiyuuu
Lain dulu lain sekarang, dulu mencoba ambil hati wong cilik sekarang berkuasa lupa daratan 😂😂😂😂

agung
@agung_jl
Membalas @maspiyuuu
Ngeri nya politik kalau di pake sama org2 jahat 

Sumber : b-islam24h.com

 

Read More

Jenny Jihad, Anak Kecil Palestina Yang Masuk Pantauan Lembaga Intelijen Zionis-Israel

Jenny Jihad, Anak Kecil Palestina Yang Masuk Pantauan Lembaga Intelijen Zionis-Israel

10Berita – Saluran TV 2 Zionis mengukap sebuah laporan khusus milik Kementerian Urusan Strategis Zionis Israel mengenai aktivitas seorang gadia belia Palestina dari desa Nabi Shaleh yang akan menjadi ancaman keamanan berikutnya bagi penjajah Zionis Israel.

Dalam laporan bersifat rahasia ini disebutkan sosok seorang gadis belia Palestina bernama Jenny Jihad, mahir berbahasa Inggris dan bertampang Eropa-Amerika, telah menjadi wartawan kecil dan mendokumentasikan perlawanannya terhadap penjajah sejak empat tahun terakhir.

Jenny, anak wanita tunggal dari seorang ibu singel parent, menyebut dirinya sebagai wartawati termuda di dunia. Tercatat sejak empat tahun yang lalu Jenny telah mendokuntasikan film dan foto keberdaannya dekat lokasi-lokasi konfrontasi antara warga Palestina dengan pasukan penjajah Zionis Israel.

Laporan rahasia kementerian usrusan strategis Zionis ini menyatakan bahwa lokasi rumah Jenny di garis depan area konfrontasi-konfrontasi di Tepi Barat. Hal ini memudahkan dirinya ke lokasi konfrontasi, tidak perlu mengerahkan usaha perjalanan, karena konfrontasi datang ke sana.

Lebih lanjut laporan ini menambahkan, laporan-laporan yang dibuat Jenny adalah laporan berseri dengan bahasa Inggris yang bagus. Itu karena keunggulan jaringan pendidikan resmi Palestina. Setiap pekan sejumlah film dia tampilkan di situs “Agora”, yang ditonton lebih dari seperempat juta orang.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa hal-hal ini telah mengubahnya menjadi pahlawan lokal, seperti Fares Odeh, yang fotonya dia tampilkan dan menyebar saat dia sedang menyerang sebuah tank pasukan Zionis Israel. Dia telah mengubahnya menjadi pahlawan lokal. Begitu juga Fawzi Junaidi dari Hebron, yang dia ambil fotonya saat dikepung oleh 25 tentara Israel sebelum ditangkap. Dan baru-baru ini disambut dan diterima oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Pip/Ram)

Sumber : Eramuslim 

Read More