Garuda Bertemu dengan Rajawali, Apa yang Terjadi?

Garuda Bertemu dengan Rajawali, Apa yang Terjadi?

10Berita, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu secara khusus dengan salah satu tokoh nasional Dr Rizal Ramli, Kamis 1 Maret 2018 sore.

Prabowo dan Rizal membahas perubahan geopolitik global dan dampaknya terhadap Indonesia.

Kedua tokoh nasional tersebut sama-sama sepakat untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia, terutama kenaikan harga minyak mentah dan batubara.

"Semakin penting kita memegang teguh filosofi kebangsaan kita menyangkut kedaulatan energi dan pangan," kata Prabowo.

Sementara Rizal Ramli menegaskan perlunya untuk meneguhkan kemandirian dan kedaulatan.

"Kita tidak boleh lagi terus bersembunyi di belakang slogan-slogan kemandirian dan kedaulatan, tetapi kebijakan kita sangat pro impor, pro petani asing dan mengacak acak kedaulatan energi," kata Rizal.

Pertemuan yang berlangsung nyaris 2 jam tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam suasana kebatinan yang hangat dan penuh dengan keakraban.

Prabowo dan Rizal sepakat untuk saling berkomunikasi untuk membuat Indonesia lebih baik sesuai dengan cita cita para pendiri bangsa.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Fahri: Pemerintahan Sekarang Tidak Tahu Cara Bikin Umat Islam Senang

Fahri: Pemerintahan Sekarang Tidak Tahu Cara Bikin Umat Islam Senang

10Berita, JAKARTA - Pemerintahan sekarang ini disebut oleh Fahri Hamzah tidak tahu menyenangkan umat Islam. Padahal, jika umat Islam tidak tenang, makan yang akan terjadi ketidaktenangan bagi yang lain.

“Pemerintah sekarang ini gak tahu cara bikin tenang orang Islam, pasti juga gak akan bIkin tenang yang lain. Sebab kalau orang Islam gelisah pasti semua gelisah,” katanya, di akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (1/3/2018).

Laku pemerintahan saat ini menurutnya nampak seperti inkonsisten ke umat Islam. “Satu sisi ingin obral tapi di bawah jual mahal. Ya gak selesai-selesai sampai pemilu. Urus HRS aja Gak sanggup.”

Ia mengakui ingin membantu hal tersebut agar umat Islam tidak melulu merasakan ketidakbahagiaan. “Kita pengen bantu tapi motif kita sudah beda sih. Ada yang memandang Islam dengan frame melawan teroris warisan pemerintahan BUSH tapi kita sendiri bangsa Indonesia banyak yang tidak berani percaya kepada diri sendiri.” (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Read More

Sambangi MUI, Dubes AS Soroti Materi Khutbah dan Ustadz

Sambangi MUI, Dubes AS Soroti Materi Khutbah dan Ustadz

10Berita – Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedatangannya antara lain menyoroti peran MUI dalam kebijakan pemerintah atau pembuatan UU, hingga membahas materi khutbah.

Sekjen MUI, Anwar Abbas yang turut menyambut Dubes AS di kantor Ketua MUI mengatakan, Dubes AS mempertanyakan peran MUI dalam membuat kebijakan pemerintah dan apakah UU bisa dipengaruhi oleh MUI. Menjawab hal itu, Kyai Ma’ruf Amin mengatakan bahwa MUI dapat mempengaruhi perancangan UU.

“Ia tetapi dengan sopan, karena MUI berkepentingan dalam UU itu. Sehingga, harapannya tidak ada UU yang bertentangan dengan syariat Islam,” ujar Anwar Abbas menyampaikan jawaban Ketua MUI, Kyai Maruf Amin di kantornya, Selasa, (27/02/2018).

Dia melanjutkan alasan kedua, peran MUI dalam UU adalah bahwa dalam syariat Islam banyak mengandung nilai yang baik. Sebab dengan begitu, bangsa ini menjadi lebih baik.

“Dalam menyinggung UU, Dubes AS tidak membicarakan hal spesifik, seperti membahas UU Kriminalisasi LGBT dan UU Pelarangan Minol. Hanya membahas hal umum,” ungkap Anwar Abbas.

Pengurus PP Muhammadiyah itu juga mengungkapkan Dubes AS juga menyinggung perihal materi khutbah dai yang bersikap intoleran. Kyai Ma’ruf menjawab, menyikapi hal itu maka MUI akan melihat isi teksnya dan mengingatkan apabila salah.

“Catatannya dicari apa penyebabnya teks khutbah itu disampaikan, sehingga ketemu solusi yang tepat,” ujarnya.

Anwar Abbas melanjutkan, Dubes AS juga menanyakan apakah fatwa di Timur Tengah diterima di Indonesia, Kyai menjawab diterima apabila sesuai atau dimodifikasi agar cocok diterapkan di Indonesia. Begitu juga apakah fatwa MUI perlu konsultasi dengan pemerintah.

“Fatwa terkait amaliah perorangan tidak perlu konsultasi pemerintah, berbeda dengan kepentingan orang banyak. Adapun menerapkannya melalui publikasi dengan berkoordinasi. Langkah menegakkan Islam moderat, kita punya Pancasila maka setiap masalah diselesaikan dengan falsafah dan kesepakatan,” pungkasnya. (Ki/Ram)

Sumber : Eramuslim

Read More

PDIP dan Hanura Bantah Minta Mahar ke Cagub Sultra yang Ditangkap KPK

PDIP dan Hanura Bantah Minta Mahar ke Cagub Sultra yang Ditangkap KPK

10Berita – KPK menetapkan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga merupakan cagub Sulawesi Tenggara Asrun sebagai tersangka suap. Dari hasil peneyelidikan KPK menyatakan suap yang dilakukan para tersangka digunakan untuk biaya Asrun dalam pilkada termasuk di dalamnya biaya kampanye hingga mahar politik.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, seperti yang dilansir oleh Kumparan, menyatakan bahwa partainya tidak meminta mahar sepeser pun kepada Asrun.

“Dipastikan tidak benar. Tidak ada mahar untuk Pilkada,” ujar Hendrawan, Kamis (1/3).

Hendrawan menyatakan bahwa partainyalah yang rajin menggalang konsolidasi pemenangan Asrun-Hugua di Sultra. Dengan harapan, soliditas partai-partai pengusung bisa terus terjaga sampai hari H pemilihan.

“Kami justru membantu melakukan konsolidasi agar soliditas partai pengusung terjaga. Untuk itu kami sering menugaskan salah satu Ketua DPP, yang rajin melakukan koordinasi, yaitu Ibu Wiryanti Sukamdani,” ungkap dia.

Adriatma Dwi Putra seusai diperiksa KPK

Hanura sebagai salah satu partai pengusung juga membantah keras bahwa pihaknya meminta atau mendapatkan mahar dari Asrun.

“Mana ada itu? Enggak ada. Orang yang begitu kalau kamu dengar, susahlah. Namanya orang yang begitu, dia cari-cari alasan. Kalau ada juga kan seharusnya dia ngomong dari kemarin, bukan sekarang,” ujar Sekjen Hanura, Herry Lontung Siregar, seperti yang dikutip dari kumparan, Kamis (1/3).

Sebelumnya, dalam konferensi pers mengenai OTT Wali Kota Kendari, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan dari hasil penyelidikan adalah bahwa tersangka mengakui jika biaya untuk kampanye pilkada sangatlah mahal, dan mereka memerlukan biaya lebih untuk kampanye.

“Kalau hasil dari beberapa penyelidikan memang mereka mengatakan biaya itu banyak, mereka perlu biaya untuk kampanye, mahar, saksi, sesuatu yang kita lihat, kita dengar tapi untuk membuktikannya itu suatu hal yang sulit,” jelas Basaria.

Sumber :Ngelmu.co 

Read More

Mustofa: Hoax! Tidak Ada Pemimpin MCA

Mustofa: Hoax! Tidak Ada Pemimpin MCA

10Berita, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, yang juga salah satu netizen senior Indonesia, Mustofa Nahrawardaya, membantah dengan keras adanya Pimpinan MCA (Muslim Cyber Army) yang dirilis Kepolisian. Polisi diminta tidak percaya begitu saja, terhadap pengakuan para pelaku.

"Para pelaku harus bisa membuktikan dirinya aktivis MCA, dengan menunjukkan beberapa hal. Jika yang bersangkutan benar-benar MCA, nanti bisa saja diuji. Tapi tidak akan saya bocorkan di sini. Sekalipun setiap Netizen Muslim dapat mengaku sebagai MCA, namun bukan berarti setiap pengakuan bisa diterima sesama pegiat MCA lainnya," ujar Mustofa yang juga pemilik akun Twitter @NetizenTofa, kepada Republika.co.id, (1/3/2018).

Dijelaskannya, keberadaan MCA hadir bukan tiba-tiba. Dan meski tidak memiliki payung organisasi, rata-rata para pegiat MCA saling faham dalam bekerja membela kepentingan MCA di dunia maya.

"Jadi, para pegiat MCA ini unik. Mereka tidak pernah ketemu muka, tidak punya organisasi perekat, bahkan tidak memiliki markas. Tidak ada juga alamat email atau nomor rekening. Maka jika ada orang menggerakkan pegiat MCA menggunakan email, nomor rekening, atau menggunakan wadah terstruktur misalnya lembaga atau semacam kantor, maka saya pastikan itu bukan MCA," tegasnya.

Mustofa yang juga Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) ini menegaskan, satu-satunya alasan mereka bergerak bersama-sama sehingga bisa menggalang opini adalah semata-mata karena alasan keyakinan sesama MCA, yang semuanya aktifis dunia maya Muslim.

"Memang hanya itu. Mereka pegiat MCA diikat oleh Islam sebagai pemersatu. Yang mengikat mereka bukan bayaran atau pekerjaan, dan bukan dipersatukan oleh partai politik maupun Ormas Islam," kata Mustofa.

Ditambahkan, saking hati-hatinya MCA dalam menjaga nama baik, sesama MCA dipastikan sudah saling faham bahwa mereka tidak akan membuat perkumpulan pertemanan dalam Grup Media Sosial. Para MCA, lanjut Mustofa, tidak membuat Grup WA, grup FB, atau grup Media Sosial lainnya seperti Telegram dan BBM grup.

"Jadi saya kaget ketika mendengar ada anggota MCA ditangkap Polisi karena punya grup WA dan Grup FB, lalu sengaja merancang aksi menghina Kepala Negara melalui postingan di Media Sosial," demikian Mustofa menanggapi berita penangkapan "Anggota MCA" di berbagai kota.

(Mustofa saat menjadi nara sumber di acara ILC tvOne)

Menanggapi langkah polisi yang merilis para pelaku, Mustofa meminta Polisi agar  mengusut tuntas mereka.  Jika mereka mengaku sebagai anggota MCA, maka Polisi harus usut detail, dimana mereka mendaftar sebagai anggota MCA. Pengakuan sebagai anggota MCA oleh netizen, tidak lantas akan dipercaya netizen lain. Rata-rata netizen sudah tahu pola yang dimiliki MCA selama ini.

"Polisi jangan cepat menyerah dengan kicauan pelaku yang sudah tertangkap. Interogasi yang cermat. Nanti akan ketahuan bohongnya. Karena pegiat MCA yang asli, tidak memiliki niat-niat ujaran kebencian. Tidak melakukan hate speech dan tak mengenal keanggotaan. Kok sampai ada orang mengaku-aku punya keanggotaan MCA, itu pasti ngawur. Kehidupan pegiat MCA, ditentukan oleh sesama MCA. Yang melakukan provokasi ujaran kebencian, pasti akan di-report as spam atau diblokir oleh MCA lainnya. Itu hukum mereka," pungkasnya. (Republika)

Hati-hati framing terstruktur dan sistematis untuk mempersepsikan netizen muslim yang kritis kepada rezim, identik dengan hoax dan hate speech. Siapa orang-orang yang mengaku-ngaku MCA itu? Siapa Aktor Utama yang menciptakan mereka?https://t.co/UjPZ8aN6kv

— Johan Khan (@CepJohan) 1 Maret 2018

Sumber : PORTAL ISLAM 

Read More

Elite PSI Temui Jokowi, Warganet: KEREEEN...Bahas Pemenangan Presiden di Jam Kerja. Presiden Panik?

Elite PSI Temui Jokowi, Warganet: KEREEEN...Bahas Pemenangan Presiden di Jam Kerja. Presiden Panik?

10Berita,    Hari ini, Kamis, 1 Maret 2018, tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ketiga elite itu adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua DPP PSI Tsamara Amany Alatas dan SekJen PSI Raja Juli Antoni.

Dalam pertemuan itu mereka mendapat sejumlah masukan terkait pemilu 2019.

"Jadi hari ini kita lebih ke silaturahmi, sekaligus Pak Jokowi memberikan tips-tips agar PSI bisa mencapai target menang pemilu 2019," kata Grace usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta.

"Beliau banyak kasih ide-ide dan seru-seru, keren-keren idenya," lanjut Grace.

Dalam pertemuan tersebut, PSI juga memberikan pernyataan dukungan kepada Jokowi, termasuk mendukung siapa pun calon wapres pilihan Jokowi.

"Kita tadi sudah menyatakan ke Pak Jokowi, siapapun kita ikut, yang digandeng sebagai wapres, kita akan full support, sebagaimana full support ke Pak Jokowi," ujar Grace.

Meski enggan menceritakan secara rinci strategi Jokowi agar PSI dapat memenangkan Pemilu 2019, Tsamara mengungkap sedikit hasil pertemuan PSI dengan Jokowi.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Tsamara.

Beberapa hari lalu PSI sempat membuat publik geram karena menempatkan sosok fenomenal Sunny Tanuwidjaja yang sempat tersandung kasus reklamasi sebagai salah satu Dewan Pembina.

(Baca: DHUAAR! Dewan Pembina PSI Dikabarkan Diisi Sunny Tanuwidjaja, Warganet: SELESAI SUDAH!)

--------

Menanggapi pertemuan elite PSI, warganet berkicau kritis.

"Keren! Membahas strategi kemenangan pilpres di istana pada jam kerja. Bua ha ha ha," tulis Ardi pada akun @awemany.

— Pelan-pelan, Ardi! (@awemany) March 1, 2018

Warganet lain pun menganggap istana bukan milik partai tertentu.

— #KamiBersamaHRS (@ayahnyafaris) March 1, 2018

— #KamiBersamaHRS (@ayahnyafaris) March 1, 2018

Sementara, warganet lain menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk kepanikan.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Ulama "Digebuk", Aktivis Medsos "Digebuk", Mustafa: Kita Ini Bangsa Apa?

Ulama "Digebuk", Aktivis Medsos "Digebuk", Mustafa: Kita Ini Bangsa Apa?

10Berita, JAKARTA - Pegiat media sosial yang juga seorang pengurus PP Muhammadiyah di bidang Majelis Pusta dan Informasi (MPI), Mustafa Nahrawardaya mempertanyakan eksistensi sebuah bangsa. Terlebih sebuah bangsa itu beragama mayoritas namun malah mendapatkan perlakuan yang nampaknya tidak adil.

“Ormas Islam ‘digebukin"’. Aktifis Medsos Muslim ‘digebukin’. Ulama juga ada yang ‘digebukin’ ampe cacat permanen. Pendekar Islam ada yang digebukin ampe mati. Percaya gak percaya,  perjalanan sakral umroh pun, juga ikut pula ‘digebuki’. KITA INI SESUNGGUHNYA BANGSA APA?” tanyanya, di akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, belum lama ini.

Sebelumnya, jika ingin diuntai—disambung persoalan yang ada, kini sedang hangat peristiwa adanya penangkapan ke para pegiat medsos. Pegiat medsos itupun dituding mempunyai kelompok.

Mustafa sebagai pegiat medsos misalnya melihat hal tersebut bisa jadi melihat kejanggalan atas peristiwa belakangan ini, seperti mempertanyakan pemimpin dari kelompok tersebut.

“Pimpinan MCA diumumkan dah ketangkep. Setelah nangis, lalu menyesal dan ujung-ujungnya minta maaf.

Apakah teman-teman aktivis MCA mengenal pimpinan tersebut?”

Dia melihat, apa yang sedang terjadi belakangan ini nampaknya tidak akan mengendurkan perjuangan pegiat medsos, sekalipun para pelaku yang kabarnya kerap sebar hoax menggunakan nama MCA.

“Hantam aja terus, nama MCA dengan menggunakan kasus ditangkapnya 4 orang barusan. Anak MCA YANG ASLI, kagak berubah dalam berjihad di media sosial.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

PKS Tolak Ajakan Istana; Tak Ingin Jokowi Lawan Kotak Kosong

PKS Tolak Ajakan Istana; Tak Ingin Jokowi Lawan Kotak Kosong

10Berita, Presiden PKS Sohibul Iman menolak ajakan koalisi untuk mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Sohibul menolak dengan alasan tak ingin Jokowi hanya melawan kotak kosong.

“Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada. Dan itu bukan sebuah kejahatan dalam politik. Itu biasa-biasa saja. Istana ingin mengajak kita,” kata Sohibul di kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (1/3/2018).

“Cuma melihat kalau PKS bergabung, Gerindra, PAN bergabung, kemungkinannya nanti Pak Jokowi lawan kotak kosong,” imbuh dia.

Sohibul menegaskan calon tunggal tak sehat untuk iklim demokrasi di Indonesia. Karena itu, sambung dia, PKS tak mau ikut bergabung dalam koalisi tersebut.

“Kita melihat itu tidak sehat untuk demokrasi kita. Maka ya saat ini belum, menolak bahasa ini ya. Saya katakan bahwa rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut,” ujarnya.

Sumber https://m.detik.com/news/berita/3893176/tolak-ajakan-istana-pks-tak-ingin-jokowi-lawan-kotak-kosong

Read More

Sa’i Nyeleneh di Tanah Suci: Politisasi Umrah atau Kebodohan yang Disengaja?

Sa’i Nyeleneh di Tanah Suci: Politisasi Umrah atau Kebodohan yang Disengaja?

10Berita – Suatu sore, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama menggelar diskusi. Mereka membahas kemungkinan untuk berkunjung ke Tibet dan menemui Dalai Lama, pemimpin spiritual tertingggi umat Budha. Desas-desus yang beredar, kunjungan itu tak hanya bersifat kunjungan kebudayaan, namun juga disisipi agenda dukungan kemerdekaan Tibet dari wilayah China.

Wilayah Tibet memang merupakan wilayah yang bergejolak sejak lama. Musim gugur 1950, pasukan tentara merah Cina menguasai Tibet—negeri di atas angin yang dipimpin Dalai Lama. Dari penyerbuan inilah pertikaian Cina-Tibet bermula. Setahun kemudian, pimpinan Tibet, Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, didongkel dari jabatannya. Sementara Cina mengangkat pemimpin baru di Tibet. Sejak itu, Tibet terpecah belah. Namun, mayoritas warga Tibet menginginkan lepas dari kolonialisme China.

Tak lama setelah pembicaraan tokoh NU itu rampung, intelijen pemerintah Cina menelepon Kedutaan Besar Indonesia di Beijing. Mereka bertanya rencana kedatangan tokoh NU ke wilayah Tibet dan menanyakan secara langsung adakah dukungan kemerdekaan secara langsung yang hendak disampaikan kepada Dalai Lama? Pihak Kedubes Indonesia sempat kebingungan, sebab informasi itu tak pernah mereka dengar, sementara tokoh-tokoh NU itu lebih kelimpungan lagi, bagaimana informasi itu bisa langsung cepat menyeberangi Laut China Selatan.

Kedekatan Gus Dur dengan Dalai Lama memang bukan hal yang baru. Pergaulannya dengan sejumlah pemuka agama dunia dikenal luas. Bahkan, hingga kini, selepas Gus Dur tutup usia, para penerusnya masih meneruskan hubungan baik dengan Dalai Lama. Kita pun bisa memahami semangat anti penjajahan yang diupayakan para tokoh-tokoh NU itu sesuai dengan semangat kemerdekaan yang dijiwai rakyat Indonesia. Tapi ada hal menarik yang perlu kita bahas di sini.

Dukungan kemerdekaan kepada Tibet yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU menunjukkan dua hal. Yang pertama ketidakpahamanterhadap sejarah dan geopolitik. Kedua, hal itu menunjukkan bahwa institusi agama di Indonesia sangat mudah dijadikan komoditas politik.

Secara geografis, wilayah Tibet memang menyatu dengan dataran China. Jadi sejak semula, Tibet memang bagian dari teritorial pemerintah China. Akan berbeda halnya, jika yang diminta lepas dari wilayah China ialah wilayah Hainan yang berada di wilayah selatan dan terpisah dari dataran China. Atau Pulau Hongkong yang memang pernah direbut oleh Inggris saat Perang Candu (1842), dan masyarakatnya sempat menolak saat pengelolaannya dikembalikan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.

Peta China, Wilayah Tibet dan Xinjiang sama-sama masuk dalam wilayah terirorial China.

Secara historis, sebenarnya akan lebih masuk akal jika tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama pada saat itu meminta wilayah Xinjiang yang merdeka dari wilayah China. Para tokoh NU itu memiliki kesamaan aqidah dengan mayoritas bangsa Uyghur di Xinjiang yang juga tak kalah menderitanya dari warga Tibet. Setidaknya, masyarakat Tibet masih diperbolehkan untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinannya secara terbuka. Berbeda dengan Muslim Uyghur yang ditindas secara moral dan material. Hal itu lebih layak diperjuangkan oleh Gus Dur dan tokoh-tokoh di Nahdlatul Ulama ketimbang masalah Tibet yang sudah mendapat perhatian lebih luas.

Persoalan yang lebih serius dari masalah ketidakpahaman akan realitas, ialah mudahnya institusi agama dijadikan komoditas politik. Institusi agama yang dimaksud di antaranya ialah tokoh agama, organisasi agama, pondok pesantren dan rumah ibadah. Belum lama ini, kita melihat video yang begitu populer di masyarakat. Tayangan itu menunjukkan adanya sekelompok jamaah umrah menyanyikan lagu “Ya Lal Wathon” saat sedang melakukan ritual sa’i. Lagu “Ya Lal Wathon” ini digadang-gadang merupakan syair cinta tanah air yang dibuat oleh KH Wahab Hasbullah. Lagu ini pernah diminta sebagai mars resmi Banser.

Sumber : Kiblat.

Read More

Kantor KSP digunakan Pertemuan Relawan Jokowi, Fadli Zon : Bahkan Bisa Terindikasi Korupsi

Kantor KSP digunakan Pertemuan Relawan Jokowi, Fadli Zon : Bahkan Bisa Terindikasi Korupsi

10Berita, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keras keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjadikan kantornya sebagai tempat rapat persiapan relawan Joko Widodo di Pilpres 2019.

Kritik ini menyusul pertemuan antara Ketua Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai dengan Deputi IV KSP yang membidangi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo di kantor KSP beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli, penggunaan kantor KSP sebagai tempat rapat relawan Jokowi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Itu bisa dikategorikan abiuse of power,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).

Selain penyalahgunaan kekuasaan, Fadli menilai pemakaian kantor KSP sebagai tempat rapat relawan bisa dikategorikan potensi korupsi. Sebab, uang negara digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini karena operasional KSP dibiayai oleh APBN.

“Dan juga bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya,” tegasnya.

Fadli menegaskan, tugas KSP adalah menyiapkan segala hal yang terkait dengan kinerja Presiden sebagai kepala negara bukan calon presiden di Pilpres 2019.

“Dia harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan bukan sebagai calon presiden lagi,” ucapnya.

Sumber : merdeka.com

Read More