Jend. Gatot Bersuara Lagi: PKI Itu Seperti Setan, Ada Tapi Tak Terlihat…

Jend. Gatot Bersuara Lagi: PKI Itu Seperti Setan, Ada Tapi Tak Terlihat…

10Berita – Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali meramaikan isu soal PKI. Dia bilang, kita mesti waspada. Karena bahaya PKI tetap hidup meski tak terlihat.

Hal itu disampaikan Gatot saat diundang menyampaikan kuliah oleh Yayasan Al-Azhar di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Selain Gatot hadir Ketua Pembina Yayasan Al-Azhar Prof Jimly Asshiddiqie. Tema yang diangkat adalah membangun dan mewarnai Indonesia.

Berkoko putih dan mengenakan peci, Gatot mengingatkan supaya bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bagaimana Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Menurut dia, Umat Islam di Indonesia juga dapat menggambarkan bagaimana Islam yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada umat semesta alam.

Menghadapi tahun-tahun politik ke depan ini, dia berharap umat Islam bersatu agar tidak mudah diadu domba dan dipecah belah. Jangan sampai Indonesia menjadi seperti Suriah atau Afghanistan. Karena itu, dia meminta umat jangan memperuncing perbedaan, tapi mari kita junjung tinggi persamaan. “Di sini, peran ulama sangat dibutuhkan untuk menyatukan semua umat dalam menjaga Indonesia. Ulama perlu bangkit demi umatnya,” kata Gatot.

Saat sesi tanya jawab, salah seorang jamaah yang hadir menanyakan tentang kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Gatot menjawab agar umat mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Karena, kata dia, bahaya PKI itu tetap hidup seperti setan yang tak terlihat. Hidupnya kembali PKI ini dapat dilihat dari pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. Karena itu juga, Gatot bercerita, pada September lalu memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI.

Menurut dia, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. “Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu,” ungkapnya. Bahkan, dia diceritakan anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun tidak tahu soal DN Aidit. Dia pun bikin survei. Hasilnya, kebanyakan anak muda tidak percaya soal bahaya PKI.

Meski begitu, Gatot meminta masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan. “Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun,” kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Sekadar latar, isu PKI sudah beredar saat masa kampanye Pilpres 2014. Tuduhan yang paling serius adalah tuduhan bahwa orangtua Jokowi terkait PKI. Tuduhan tersebut muncul dalam buku Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri Mulyono. Gara-gara buku ini, penulis divonis tiga tahun penjara. Tahun kemarin, isu ini juga mencuat setelah Gatot yang masih menjabat Panglima menginstruksikan kepada prajuritnya untuk nonton bareng film G30S/PKI.

Selain soal PKI, Gatot tentu saja ditanya soal Pilpres 2019. Namun, seperti biasa, dia belum mau membicarakan peluangnya berlaga di Pilpres nanti kendati telah melepaskan jabatan sebagai panglima. Gatot mengatakan masih berstatus sebagai tentara aktif sehingga tidak dapat melakukan politik praktis. “Persiapan saya.. Saya masih tentara. Tentara itu nggak boleh politik praktis. Kalau membicarakan persiapan begini begitu besoknya bisa ditegur,” kata Gatot.

Gatot kemudian mewanti-wanti umat muslim untuk bersatu. Dia pun berpesan tiga hal kepada para hadirin yang hadir dalam diskusi bersama Gatot itu. “Patuhi ulama, kembali ke masjid, dan pelajari Al-Quran,” ujar dia. Dengan begitu, dia yakin pergerakan umat Islam nantinya akan bersatu meski pilihan partai akan banyak. Dia yakin apabila orang Islam menyatukan hati, maka Allah SWT akan melindungi dan memberikan petunjuk yang benar. “Ada satu cara, salat istikharah sebelum memilih sesuatu. Pasti diberi petunjuk yang benar,” ujarnya.

Gatot mengajak umat Islam berpikir positif dan menanggapi santai soal stigma yang muncul di media sosial mengenai adanya kelompok Islam radikal dan lainnya. “Yang penting saatnya ulama satukan hati untuk Indonesia,” pungkasnya.(kl/)

Sumber : Rmol, Eramuslim

Read More

Ombudsman Akan Telusuri Dugaan Pelanggaran Pertemuan Jokowi-PSI

Ombudsman Akan Telusuri Dugaan Pelanggaran Pertemuan Jokowi-PSI

10Berita, Komisi Ombudsman akan mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menerima Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Negara. Dugaan pelanggaran muncul karena PSI menyatakan pertemuan itu membicarakan strategi pemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.

Namun Ombudsman harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, baik kepada Jokowi maupun PSI, mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan itu. “Karena kami baru mendapat informasi dari media saja,” kata Wakil Ketua Komisi Ombudsman Lely Pelitasari, Ahad, 4 Maret 2018.

Lely mengatakan, jika benar isi pembicaraan pertemuan itu mengenai strategi pemenangan Jokowi dalam pemilu, Ombudsman akan menelusuri lebih dalam. Ombudsman harus menelusuri apakah isi pembicaraan itu memang sudah diagendakan sejak awal atau hanya pembicaraan yang muncul di sela-sela pertemuan. “Masih banyak hal yang perlu kami luruskan,” katanya.

Sikap resmi Ombudsman mengenai polemik ini baru diputuskan saat rapat pleno pada Senin, 5 Maret 2018. “Pernyataan resmi dari kami baru keluar seusai rapat pleno,” kata Lely.

Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Ketua Umum DPP PSI Tsamara Amany mengunjungi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 1 Maret 2018. Dalam pertemuan itu, Grace mengatakan membicarakan strategi pemenangan pemilu 2019 bersama dengan Jokowi.

Grace juga mengaku membicarakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019. Grace mengatakan PSI akan tetap mendukung Jokowi, siapa pun calon wakil presidennya.

Isi pertemuan itu dikritik sejumlah pihak. Partai Gerindra dan PKS menganggap Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan saat menggunakan Istana Negara untuk membicarakan pemenangan pilpres 2019. “Pak Jokowi sekarang sangat jelas mempertontonkan sikap yang terlalu kebelet, sehingga beliau mengabaikan prinsip yang seharusnya tidak dilakukan Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Sabtu, 3 Maret 2018.

Sumber: tempo

Read More

Ada 3 Opsi Pilpres 2019, Prabowo Menjanjikan Keputusannya Mengedepankan Kepentingan Nasional

Ada 3 Opsi Pilpres 2019, Prabowo Menjanjikan Keputusannya Mengedepankan Kepentingan Nasional

10Berita, Petinggi Partai Gerindra, PKS, dan PAN bertemu di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru pada Kamis (1/3/2018). Pertemuan yang dilaksanakan terkait koalisi dukungan di Pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat-Ahmad Saikhu (Asyik) itu dihadiri sejumlah tokoh tiga partai, selain pasangan dan tim sukses Asyik.

Mereka antara lain dari Partai Gerindra sebagai tuan rumah Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Ahmad Riza Patria. Dari PKS hadir antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS sekaligus Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Netty Prasetiyani Heryawan. PAN diwakili oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno.

Presiden PKS Sohibul sempat menyebut ini merupakan pertemuan rutin untuk konsolidasi pemenangan pasangan Asyik. Tim sukses juga sempat menyuarakan yel-yel pasangan tersebut saat para media dipersilahkan mengambil gambar para tokoh yang hadir. "Sekali lagi Asyik," ujar para timses kompak. Pertemuan berlanjut secara tertutup.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pertemuan antara tiga partai memang kerap dilakukan. Pertemuan membahas koalisi tiga partai ini terkait Pilkada 2018.

Fadli menyatakan penjajakan koalisi ketiga partai ini tidak hanya berhenti pada pilkada serentak, tapi juga sampai pada Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang. "Kita menjajaki berbagai macam tantangan ke depan terutama pilkada dulu ya, baru kemudian pilpres," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (1/3).

Pertemuan pada Kamis itu memang tidak menghasilkan apa-apa, apalagi ada kesepakatan memajukan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Juga, pertemuan itu tidak menghasilkan satu kesepakatan deklarasi capres koalisi PKS, Gerindra, dan PAN.

Pertemuan ketiga partai ini pun menimbulkan banyak persepsi terutama atas pencapresan Prabowo pada Pilpres 2019. Dari catatan sejumlah analis politik, kini Prabowo dihadapkan pada tiga pilihan menyangkut Pilpres 2019. Munculnya tiga opsi ini tak lepas dari sikap Prabowo dalam menjawab pertanyaan maju tidaknya mantan prajurit baret merah itu pada Pilpres 2019.

Terkait dorongan berbagai pihak agar kembali maju menjadi capres, Prabowo belum dapat menjawab secara pasti. Prabowo mengaku akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan kader maupun rekan koalisi lain. "Saya akan mengambil keputusan bersama dengan semua rekan-rekan, dan pada waktu yang tepat keputusan itu akan saya sampaikan kepada rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menjanjikan keputusannya nanti mengedepankan kepentingan nasional. Ia akan terlebih dahulu mendengarkan suara partai, suara rakyat, dan mitra koalisi. Prabowo kini berada di antara tiga pilihan yang masing-masing memiliki plus minusnya.

Pilihan pertama, seperti dikatakan Fadli Zon, Prabowo tetap maju sebagai capres yang diusung Gerindra. Tak ada sangkalan jika seluruh kader Gerindra menginginkan Prabowo kembali menjadi capres, berhadapan lagi dengan Jokowi yang mengalahkannya pada Pilpres 2014.

Deklarasi Prabowo tinggal menunggu waktu saja. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan dalam waktu dekat ini Prabowo belum akan mengumumkan pencalonannya sebagai capres. Prabowo baru akan memutuskan maju atau tidak pada Pilpres 2019 pada Agustus mendatang.

Ferry menegaskan, para kader partai berlambang kepala Burung Garuda itu sudah menginginkan Prabowo maju sebagai capres 2019. Semua daerah mendukung Prabowo maju menjadi calon presiden tapi Prabowo memang belum memutuskan.

Prabowo memiliki modal elektabilitas yang masih bersaing dengan capres-capres lain, terutama Jokowi. Hampir semua lembaga survei nasional menempatkan Prabowo sebagai pesaing terdekat sang pejawat. Sampai saat ini belum ada capres lain yang elektabilitasnnya mampu mendekati atau membayangi Jokowi kecuali Prabowo.

Elektabilitas Jokowi berada pada angka 40-50 persen secara rata-rata, meski ada lembaga survei yang menyebut sudah di bawah 40 persen. Sementara Prabowo, elektabilitasnya berada pada angka 20-30 persen, masih di atas calon-calon lain yang masih berada di bawah 10 persen.

Pilihan kedua, mengawinkan Prabowo dengan Jokowi. Opsi ini terus terdengar dalam beberapa pekan ini, juga sempat disinggung petinggi PDIP usai Rakernas di Bali yang mendeklarasikan Jokowi sebagai capres. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan, PDIP membuka peluang berkoalisi dengan siapa saja termasuk Gerindra.

Wacana pun berkembang. Ada upaya dari internal PDIP untuk mengajak Gerindra dan PKS bergabung dengan blok mereka  bersama Jokowi. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah membuka wacana berbagi kekuasaan pada pilpres mendatang.

"Kalau kemudian Pak Prabowo, Pak Sohibul Imam (PKS), merasa bahwa sudahlah kita bersama-sama saja dalam satu blok agar pilpres aman tidak ada konflik. Lalu terjadi power sharing di dalam mengelola negara ini, why not?" kata Basarah di Denpasar, Ahad (25/2).

Bak gayung bersambut, ide ini dinilai menarik oleh banyak kalangan, termasuk PAN. Pimpinan PAN cukup gencar berkomunikasi dengan dua poros, yakni partai pendukung Jokowi maupun Prabowo Subianto.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, partainya sudah mengajukan pertemuan dua poros ini, yakni antara Jokowi dan Prabowo. Namun, pertemuan lebih dahulu akan dilakukan dengan PDIP dalam waktu dekat.

Ia belum dapat memastikan apa saja hal yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Yang pasti kata Zulkifli, berbagai kemungkinan terkait agenda nasional dan politik ke depan. Zulkifli melanjutkan, PAN juga tidak menutup komunikasi dengan poros lain selain partai yang mendukung Jokowi.

Namun, internal Gerindra memandang ide ini sebagai sesuatu yang aneh. Ada nilai-nilai yang tak dapat dipaksakan untuk disatukan di antara kedua orang itu. "Kalau calon tunggal, ide mempersandingkan Prabowo menjadi cawapres Jokowi itu lebih aneh lagi," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Ferry berpendapat, kedua orang itu tidak dapat disandingkan. Pihak yang mencoba menyatukan mereka menjadi satu pasangan calon lupa jika ada perbedaan-perbedaan yang signifikan pada garis pemikiran keduanya. Faktor tersebutlah yang membuat mereka sulit untuk dipersatukan.

Ferry mengatakan, nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masingnya tak mudah disatukan semudah pihak-pihak yang mencoba menyimulasikan keduanya menjadi satu pasangan calon pada Pilpres 2019. Setiap orang, kata dia, memiliki pemikiran, ideologi, dan idealismenya masing-masing

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Arief Susanto, mengatakan kecil kemungkinan Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Namun jika hal itu terjadi, maka hal tersebut akan merugikan Partai Gerindra.

Meskipun nantinya keuntungan politik bagi Prabowo akan lebih besar jika menjadi cawapres Jokowi, namun perlu diperhitungkan investasi politik Prabowo lima tahun ke depan. Prabowo akan jauh lebih untung jika berhadap-hadapan dengan Jokowi.

Pilihan ketiga, Prabowo tidak maju pada Pilpres 2019 dan berperan sebagai 'king maker'. Prabowo melahirkan capres kuat sebagai penantang Jokowi seperti yang dia lakukan pada Pilgub DKI dengan mengusung Anies Baswedan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpendapat, Prabowo memang masih menjadi penantang terberat Jokowi. Kendati demikian, Prabowo seharusnya mulai berpikir untuk menjadi orang yang melahirkan penantang Jokowi pada Pilpres 2019.

Yunarto mengatakan Prabowo harus mulai memikirkan rencana lain untuk bisa berpeluang mengalahkan Jokowi. Misalnya, Prabowo bisa memunculkan sosok seperti Anies Baswedan atau Gatot Nurmantyo pada Pilpres 2019. Baik Anies dan Gatot sudah dikenal masyarakat dan lebih segar sehingga ada peluang untuk mengalahkan Jokowi.

Apalagi, elektabilitas Jokowi yang berada di atas akan membuat peluang Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2019 akan semakin berat. Saat ini Jokowi telah resmi diusung oleh PDIP sebagai calon presiden 2019-2024 dalam Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, Jumat (23/2).

Pilihan mana yang akan dipilih Prabowo, baru akan terjawab dalam lima bulan ke depan. Dinamika politik akan terus bergulir dan segala sesuatu bisa saja terjadi.

(Oleh: Fauziah Mursid, Ronggo Astungkoro)

Sumber: Republika

Read More

10 Pernyataan Ulama yang Paling Ditakuti Zionis

10 Pernyataan Ulama yang Paling Ditakuti Zionis

10Berita, Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir menyampaikan 10 Kewajiban Ulama dan Da’i yang dinukil dari buku “Kewajiban yang terlupakan” karya DR. Raghib As Sirjani untuk membebaskan Palestina. Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Ulama dan Aktivis Pejuang Baitul Maqdis yang diadakan di Hotel Bidakara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/18).

Menurut KH Bachtiar Nasir saat ini Kita masih sama-sama kerja, belum bekerja sama. “Kita bertemu hari ini untuk bisa menyatukan langkah. karena memang untuk urusan Baitul maqdis kita harus bersatu”, ucapnya.

Berikut 10 kewajiban para ulama dan da’i untuk membebaskan Palestina:

1. Menyerukan arti pentingnya persatuan dan menghindarkan umat dari perpecahan.

2. Mengkaji permasalahan krisis Palestina dengan seksama dan menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami.

3. Menggerakkan kepedulian umat terhadap permasalahan krisis Palestina.

4. Menyampaikan nasihat kepada pemimpin atau pengusaha.

5. Membangun komunikasi dengan para tokoh.

6. Mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan masalah Palestina.

7. Menjadikan doa sebagai salah satu faktor penting dalam mendapatkan pertolongan dan senantiasa mengingat permasalahan krisis Palestina.

8. Memotivasi umat untuk berjihad dengan harta di jalan Allah SWT.

9. Menjaga semangat umat untuk pergi ke medan jihad.

10. Menyusun skala prioritas dalam menyampaikan pidato atau ceramah kepada khalayak umum.

Sumber: beritaterkinionline

Read More

Berita HOAX : Turki Tembaki Pengungsi Suriah

Berita HOAX : Turki Tembaki Pengungsi Suriah

10Berita - Juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalin membantah informasi dusta (hoax) yang menyebut bahwa Pemerintah Turki menutup perbatasan dan menembaki pengungsi asal Suriah.

Jubir Erdogan ini menegaskan berita tersebut sangat aneh dan tidak mungkin, mengingat selama ini tentara Turki melindungi para warga Suriah yang melarikan diri ke Turki sejak tahun 2011.

"Sangat tidak mungkin tentara Turki menembak pengungsi perang Suriah. Turki menampung 3,5 juta pengungsi perang Suriah sejak 2011" ujar Juru Bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin di Istanbul Turki, sabtu(3/2/2018).

Saat memberikan pertolongan terhadap para pengungsi, para tentara Turki juga tak pernah menanyakan latar belakang agamanya, selama membutuhkan pertolongan akan ditolong.

"Kami tidak pernah bertanya kepada siapapun apakah mereka orang Kurdi atau Arab atau Muslim atau Kristen, dari daerah ini atau daerah itu" tegas Ibrahim.

Bahkan Presiden Erdogan mengeluarkan perintah untuk penjaga perbatasan di semua persimpangan bahwa kekuatan mematikan tidak boleh digunakan terhadap pencari suaka dan bahwa pencari suaka tidak boleh dianiaya.

Informasi yang menyebut Militer Turki menembaki pengungsi Suriah berasal dari laporan LSM internasional Human Rights Watch (HRW), yang berkantor di New York.

Sumber: islamedia

Read More

Mendukung Terorisme Rezim Myanmar, Tiga Peraih Nobel Minta Suu Kyi Diadili

Mendukung Terorisme Rezim Myanmar, Tiga Peraih Nobel Minta Suu Kyi Diadili

10Berita – Tiga peraih hadiah Nobel Perdamaian, Rabu, memberi ultimatium dan mendesak pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan militer negara itu mengakhiri pemusnahan muslim Rohingya sekarang, atau ia diadili.

PBB dan badan pembela HAM mengumpulkan bukti menyangkut kekerasan luas, yang dilancarkan militer Myanmar terhadap banyak warga Rohingya, yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan menyebut tindakan militer itu pembersihan suku.

Kekerasan itu termasuk pembunuhan, pemerkosaan serta pembakaran dan memaksa hampir 700.000 warga Rohingya lari menyelamatkan diri ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh.

“Dia (Suu Kyi) harus berhenti berlagak tuli atas penyiksaan warga Rohingya atau ia terancam dianggap terlibat dalam kejahatan itu,” kata pegiat Yaman, Tawakkol Karman, dalam jumpa pers di Dhaka setelah mendatangi tempat penampungan pengungsi di Cox’s Bazar, di ujung selatan Bangladesh.

“Bangunlah atau akan menghadapi tuntutan,” kata Karman, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2011.

Suu Kyi adalah penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1991 karena ia dianggap berjasa memperjuangkan demokrasi selama berpuluh-puluh tahun.

“Kalau dia tidak bisa (menghentikan kekerasan), pilihan bagi dia adalah jelas: mengundurkan diri atau harus diadili, bersama para komandan tentara, atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan,” tambah Karim.

Sejak muncul ke kursi kekuasaan pada 2016, Suu Kyi belum mengeluarkan kecaman atas kekerasan terhadap warga Rohingya. Kekerasan mulai terjadi pada 25 Agustus tahun lalu setelah para pemberontak menyerang pos-pos polisi dan militer.(kl/tgr)

Sumber : Eramuslim 

Read More

Dalam 4 Bulan KPU Kalah 4X, Kinerja KPU Dipertanyakan

Dalam 4 Bulan KPU Kalah 4X, Kinerja KPU Dipertanyakan

10Berita, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali kalah dalam sidang sengketa pemilihan umum melawan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Ahad (4/3) malam. Kekalahan KPU di sidang pemilu ini adalah kali keempat dalam empat bulan terakhir.

Sebelumnya, medio 2017, KPU kalah sengketa di Bawaslu terkait dengan proses pendaftaran parpol ke KPU dan sengketa administrasi Partai Garuda dan Berkarya . Kemudian, pada 2018 ini, KPU kalah sengketa Pilkada Sumatra Utara dan sengketa di Bawaslu melawan PBB.

“Kita tentu terkejut sekaligus bertanya-tanya. Apakah ada masalah dalam kinerja KPU sehingga kalah beruntun dalam sengketa di Bawaslu,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya, Senin (5/3).

Ray mengatakan KPU tidak boleh menganggap sepele situasi ini. Sebab, kekalahan KPU kali keempat ini di sengketa pemilu akan menurunkan kepercayaan publik atas kinerjanya selama ini.

Dia menamahkan kekalahan demi kekalahan KPU tentu saja akan dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menyelenggarakan hajatan pemilu dan pilkada. Apalagi, pertengahan tahun ini akan ada hajatan pencoblosan dalam pilkada serentak di 171 daerah. Bersamaan dengan itu, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan dilaksanakan.

Ia sulit membayangkan kesuksesan pemilu dan pilkada dengan kemampuan KPU yang terus-menerus kalah dalam sengketa. Jika tak ada perubahan signifikan atas kinerja KPU, ia khawatir hasil pemilu atau pilkada akan rawan dan mudah mendapat gugatan.

Ia khawatir ketidakprofesionalan KPU ini akhirnya berujung meladeni berbagai gugatan sengketa baik di Bawaslu, MK atau PTUN. Karena itu, dia mendorong KPU meningkatkan kemampuan pengelolaan dan penyelenggaraan pemilu atau pilkada.

“Ujung dari semua hal ini akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada profesionalisme, netralitas, dan kemandirian KPU,” imbuh dia.

Kekalahan empat kali dalam sengketa di Bawaslu lebih dari cukup untuk sinyal perlunya perbaikan internal dan rekrutmen anggota KPU. Karena itu, Ray juga meminta ajang rekrutmen anggota KPU yang saat ini sedang berlangsung harus dipantau. KPU harus melaksanakan momen ini untuk mendapatkan anggota dengan tingkat kemampuan penyelenggaraan yang baik.

Sumber: Republika.co.id

Read More

Ustadz Haikal Hassan Baras: Kami MCA

Ustadz Haikal Hassan Baras: Kami MCA

‏"Moslem Cyber Army itu...
Tak ada ketua, sekr, bendahara
Tak ada organisasi, kumpulan
Tak ada wa group, copydarat
Tak sebar hoax, fitnah, mencela
Tak memaki kelompok/agama
Tak menghina golongan/etnis
Hanya melawan yg hina muslim
Hanya sebar akhlak yg baik
PAHAM LU? #kamiMCA"

(Ustadz Haikal Hassan Baras)

Moslem Cyber Army itu...
Tak ada ketua, sekr, bendahara
Tak ada organisasi, kumpulan
Tak ada wa group, copydarat
Tak sebar hoax, fitnah, mencela
Tak memaki kelompok/agama
Tak menghina golongan/etnis
Hanya melawan yg hina muslim
Hanya sebar akhlak yg baik
PAHAM LU? #kamiMCA

— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) 4 Maret 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

TEGAS! Dihadiri Kapolri, Ustad Abdul Somad mengingatkan Umat Islam Pilih Pemimpin yang Adil

TEGAS! Dihadiri Kapolri, Ustad Abdul Somad mengingatkan Umat Islam Pilih Pemimpin yang Adil

10Berita, Ada yang 'istimewa' dari pengajian Ustad Abdul Somad di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (4/3/2018) kemarin.

Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian ikut hadir dan menyimak pengajian Ustadz Abdul Somad yang disiarkan langsung tvOne di acara 'Damai Indonesiaku'.

Padahal Ustad Abdul Somad sempat 'dipersekusi' di Bali (dan sampai sekarang kasusnya gak jelas), ditolak dakwah di Hongkong, dituduh dengan berbagai macam: radikal, tidak nasionalis, anti NKRI, bla bla bla...

Apakah ceramah Ustad Abdul Somad jadi berubah tidak seperti biasanya, karena ada pejabat orang nomor satu Polri?

Ternyata tidak.

Ustad Abdul Somad ceramah seperti biasanya beliau ceramah dimana-mana. Tegas pendiriannya, jelas sikapnya, termasuk dalam hal paling sensitif "KEPEMIMPINAN NASIONAL".

Dihadapan Kapolri, Ustad Abdul Somad mengingatkan kepada Umat Islam untuk memilih Pemimpin yang Adil dan pentingnya politik.

"Seandainya doa mu makbul dan doa itu cuma satu saja, jangan kau minta istri sholihah, karena yang menikmatinya hanya kau saja... tapi mintalah pemimpin yang adil, dengan itu seluruh negeri akan merasakan ketenangan kenyamanannya.."

"Jadi masalah orang muslim yang musti pentingkan politik. Dalam kitab Fiqfud Daulah (Fiqih Negara) disebutkan 'ketika engkau mencoblos, saat itu kau sedang bersakasi di hadapan Allah 'Aku hamba Allah bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang'."

Masya Allah... walau ceramahnya dihadiri orang nomor 1 Polri, UAS tetap tegas sikapnya.

Inilah ulama yang hanya takut pada Allah...

Berikut videonya....

[video1]

Seandainya do'amu makbul dan do'a itu cuma satu saja jgn minta istri sholehah krn yg menikmatinya hanya engkau saja tapi mintalah PEMIMPIN yg ADIL dgn itu seluruh negeri akan merasakan ketenangan dan kenyamannya....

By Ustad Abdul Somad pic.twitter.com/P7R5XkHQ6T

— ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ (@RajaPurwa) 4 Maret 2018

[video2 - ceramah lengkap UAS]

Sumber :Portal Islam 

Read More

Gandeng TNI, Polisi Buru Pengirim dan Penyebar Surat Teror Ulama Depok

Gandeng TNI, Polisi Buru Pengirim dan Penyebar Surat Teror Ulama Depok

10Berita – Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka akan mengusut tuntas pelaku penyebar teror berupa surat ancaman atau surat kaleng yang berisi ancaman pembunuhan terhadap sejumlah ulama di Depok, Jawa Barat. Surat tersebut ditemukan pada hari Sabtu (3/3) dengan sederet daftar nama-nama ulama yang menjadi target sasaran.

Diliput dari Viva, Kapolresta Depok, Komisaris Besar Didik Sugiyarto, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama TNI (Kodim 0508 Depok) dan stakeholder lainnya telah melakukan langkah-langkah untuk meredam kepanikan warga. Diantaranya adalah dengan mendatangi langsung sejumlah ulama yang disebut dalam surat tersebut dan melakukan penjagaan.

“Iya kami telah datangi para ulama, agar masyarakat semakin tenang kami juga rutin melakukan patroli dan penjagaan,” katanya, Minggu 4 Maret 2018.

Didik juga menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya serius untuk mengungkap dalang sekaligus pelaku pengancaman itu.

“Tentu akan kami tindak tegas karena telah membuat resah,” jelas Didik.

Sementara itu, hasil penyelidikan yang telah dilakukan pihak kepolisian diketahui bahwa alamat pengirim yang tertera di surat tersebut ternyata tidak sesuai alias fiktif.

“Kita sudah cek alamatnya di kawasan Jakarta Timur ternyata fiktif,” kata Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Putu Kholis Aryana.

Seperti diketahui sebelumnya surat kaleng itu ditemukan di perumahan Gardenia, dan Kalimulya Cilodong Depok, Sabtu kemarin. Dalam surat itu berisi ancaman untuk yang menyatakan akan membunuh 14 ulama di kota Depok. Adapun empat ulama yang menjadi target sasaran diantaranya bermukim di Perumahan Gardenia. Hingga kini, kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Sumber : Ngelmu.co

Read More