OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Minggu, 18 Maret 2018

Sampah Menumpuk di Teluk Jakarta, Sandi: Kita Jangan Saling Menyalahkan

Sampah Menumpuk di Teluk Jakarta, Sandi: Kita Jangan Saling Menyalahkan

10Berita , JAKARTA—Terkait tumpukkan sampah yang berada di teluk Jakarta ditanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sandi mengatakan bahwa tumpukkan sampah tersebut sudah ada sejak tahun 2014 lalu.

“Iya, konon kabarnya dari pengelola sampah di sana dari 2014,” ujar Sandi, pada Sabtu (17/03/2018) kemarin.

Meski begitu, ia meyakini kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dia pimpin sudah memberi perhatian terkait hal itu, hanya belum sempat melakukan eksekusi.

“Jadi, kita jangan saling menyalahkan. Kita kerjakan saja sekarang. Positive thinking aja kita bereskan,” katanya.

Memang ada sedikit kendala lantaran di sana ada hutan mangrove. Jangan sampai kegiatan pembersihan sampai merusak hutan. Karena membawa alat ke sana sulit dengan alasan takut merusak, Pemprov DKI Jakarta pun berencana menggandeng warga sekitar untuk ikut membantu.

“Tapi ini akan ditangani karena itu dari tahun 2014 kita sedikit ada tumpang tindih. Karena ada konservasinya, sementara sampahnya kumpul di sana membawa kalau ada kegiatan takut mengganggu mangrovenya. Jadi nanti itu mari kita koordinasikan dan kita akan ajak relawannya juga seperti ibu-ibu ini karena sampah-sampah itu sampah rumah tangga. Banyak plastiknya yang mungkin bisa bernilai ekonomis,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan bekerjasama dengan pemeritah kota penyangga karena ada dugaan sampah di sana juga datang dari luar Jakarta. Dia menegaskan akan serius membersihkan semua lokasi, bukan hanya di Teluk Jakarta.

“Kita akan kerja terus lima tahun ke depan. Kita sistemnya nanti akan pilot di beberapa daerah. Dan ini kita harapkan membangkitkan warga untuk perduli terhadap lingkungan.” pungkasnya. []

SUMBER: VIVA.CO.ID

Soal Pilpres 2019, Ketua DPP Gerindra: Pak Prabowo Itu dengan Siapa-siapa Aja Cocok

Soal Pilpres 2019, Ketua DPP Gerindra: Pak Prabowo Itu dengan Siapa-siapa Aja Cocok

10Berita, JAKARTA— Memasuki masa pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2019, sejumlah partai telah menyiapkan manuver terbaiknya salah satunya partai Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman percaya diri Prabowo Subianto bakal menang pada pilpres tahun 2019.

Selain itu, mengenai Cawapres yang bakal diusung oleh Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa Prabowo cocok dengan siapapun itu calonnya.

“Pak Prabowo itu dengan siapa-siapa aja cocok, Yusril cocok, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) bagus juga, dengan TGB cakep, dengan Mbak Puan (Puan Maharani) bagus,” kata Habiburokhman, pada Sabtu (17/3/2018) kemarin .

Menurut Habiburokhman, Prabowo cocok dengan siapa pun karena partainya tidak pernah ada konflik. Dia mengatakan Gerindra membangun komunikasi politik yang bagus.

“Coba tanya Zulhas (Zulkifli Hasan) berkoalisi dengan Gerindra. Dia bisa jadi Ketua MPR. Coba tanya PKS, pernah ada keluhan? Nggak ada, semua happy,” kata Habiburokhman.

Oleh karena itu, dia merasa Gerindra tidak akan sulit mencari calon pasangan Prabowo. Habiburokhman pede partainya tak akan kesulitan pada Pilpres 2019.

“Bahkan bisa jadi mereka ketagihan berkoalisi dengan Gerindra. Kita nggak akan kesulitan cari koalisi,” pungkasnya. []

SUMBER: DETIKNEWS.COM,  Islampos.

Maju Pilpres, TGB Tandai Kebangkitan Santri

Maju Pilpres, TGB Tandai Kebangkitan Santri


10Berita -Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendapat dukungan kuat dari kalangan pondok pesantren untuk maju pada Pilpres 2019. Majunya TGB menandai kebangkitan kalangan santri.

Diminta tidak perlu berkecil hati dan ragu untuk melangkah maju menjadi calon presiden (capres) 2019. Meski berasal dari NTB dan relatif kurang populer, TGB diyakini mampu mengalahkan nama-nama populer.

”Kita berkaca pada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mampu mengalahkan nama-nama yang jauh lebih populer darinya,” kata Ketua Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ma’arif, KH Nu’man Abdul Hakim, saat tabligh akbar di Ponpes Darul Ma’arif Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (16/3/2018) malam.

Nu’man menyakinkan bahwa TGB akan mendapat dukungan dari kalangan pondok pesantren. Solidaritas pondok pesantren akan menguatkan perjuangan TGB ke depan.

Ia menilai TGB telah menjadi simbol kebangkitan santri. Berlatarbelakang pesantren, TGB membuktikan bahwa santri juga mampu menjadi pemimpin. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan TGB semasa menjabat Gubernur NTB selama dua periode.

“Kebangkitan santri dimulai saat beliau menjadi gubernur termuda di Indonesia dari kalangan santri,” ujar Nu’man.

TGB sebelumnya juga mendapat dukungan dari Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Ustaz Arifin Ilham, Rabu (14/3). Ustaz Arifin menyelipkan doa untuk TGB agar bisa menjadi pemimpin bangsa ke depan.

“Calon presiden kita, Tuan Guru Bajang, diberkahi, ya Allah,” ujar Ustaz Arifin yang diamini ratusan santri saat acara ‘Tabligh Akbar dan Zikir Bersama untuk Negeri’ di Ponpes Al-Muchtar, Bekasi Utara, Jawa Barat (Jabar), Rabu (14/3/2018).(hh/)

Sumber :teropongsenayan

Konsepnya mirip kafe, angkringan ini jadi langganan Duta Sheila on 7

Konsepnya mirip kafe, angkringan ini jadi langganan Duta Sheila on 7

10Berita - Selain terkenal sebagai kota kuliner gudeg, Yogyakarta juga dengan keberadaan angkringannya yang sudah menjamur di berbagai sudut kota. Bahkan, di seluruh kabupaten di sekitar Kota Jogja.

Angkringan atau dikenal juga dengan sebutan warung nasi kucing ini di Jogja sendiri sudah ada sejak tahun 1950-an silam. Semenjak saat itu hingga kini siapapun yang pernah atau sedang tinggal di Jogja pasti sempat mengunjungi warung yang biasanya mulai beroperasi saat petang tiba.

Tempat kuliner merakyat ini mudah ditemukan karena posisinya yang lebih banyak berada di pinggir jalan. Biasanya angkringan yang banyak terlihat saat ini berupa sebuah gerobak dorong yang dilengkapi dengan terpal dan beberapa kursi bagi pelanggan.

Namun, ada juga yang berkonsep unik. Angkringan Tobat, namanya. Angkringan itu hadir menyerupai kafe.

foto: brilio.net/Annisa A Hapsari

Pemilihan nama yang unik serta konsep yang berbeda, membuat penasaran banyak orang. Brilio.net pun akhirnya menyambangi tempat makan yang berada di daerah Condongcatur atau tepatnya di Jalan Sukoharjo RT O1/RW 08, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Yogyakarta untuk menjawab rasa penasaran itu.

Meski lokasinya tidak berada di pusat kota, tetapi angkringan yang sudah berdiri sejak Oktober 2015 ini tidaklah sulit untuk ditemukan. Dari kejauhan sudah terlihat plang berukuran besar dengan tulisan "Angkringan Tobat, Berdiri Sejak Mendapat Hidayah."

foto: brilio.net/Annisa A Hapsari

Bangunan angkringan didominasi bambu. Mulai dari kerangka bangunan hingga kursi dan meja bagi pengunjung semua terbuat dari bambu dengan hiasan mural berwarna hitam pada bagian dindingnya. Berbagai pilihan menu makanan dan minuman juga dapat terlihat dari luar.

foto: brilio.net/Annisa A Hapsari

Sesuai dengan nama dan slogannya yang unik, angkringan yang buka tiap hari pukul 10.00-24.00 ini merupakan bisnis yang digeluti Fandi Ahmad setelah mendapatkan hidayah saat beribadah salat. Pria berusia kepala tiga ini memilih membuka usaha angkringan karena melihat budaya ngangkring atau nongkrong yang sering dilakukan masyarakat Jogja terutama mahasiswa.

Menurut penuturan Adi, asisten manajer Angkringan Tobat, dengan target pembeli mahasiswa, maka dipilihlah konsep angkringan modern yang luas. Selain itu juga dilengkapi dengan colokan listrik untuk ngecas, TV, dan akses internet gratis berkecepatan hingga 40 Mbps. Dengan konsep ini diharapkan membuat pengunjung nyaman.

"Dulu akses internetnya cuma 10 Mbps, masih bayar lagi. Nah sekarang biar lebih menarik mahasiswa dibuat gratis terus lebih cepet sampai 40 Mbps," jelas Adi, saat ditemui brilio.net pada Kamis, (15/3).

foto: Instagram/@angkringantobat

Penggabungan dua konsep antara angkringan dan kafe ini sekaligus ikut menjaga budaya ngangkring agar tidak hilang. Agar ciri khas angkringan tidak hilang, pemilik mengadaptasi menu makanan khas angkringan seperti, nasi kucing, gorengan, sate usus, sate telur puyuh dan keripik.

"Yang ngebedain itu ya tempat sama pilihan menunya mbak. Kan kalau di angkringan biasanya menunya cuma itu-itu aja, kalau di sini banyak mbak pilihannya," lanjut Adi. "Tempatnya juga lebih luas lagi, kadang suka dipakai buat nonton bareng juga kok disini mbak."

foto: Instagram/@angkringantobat

Meski target pembeli adalah mahasiswa, tapi kenyataannya angkringan ini juga dikunjungi pembeli keluarga, orang kantoran, dan anak SMA. Bahkan, vokalis Sheila on 7, Duta, pun kerap datang ke sini. Duta mempunyai menu andalan berupa mangut ikan pari dan ikan manyung yang jarang ditemukan di daerah perkotaan.

Angkringan ini biasanya mendapat suplai kedua jenis ikan tersebut masing-masing dari Demak dan Pekalongan. Kini angkringan milik alumnus UGM ini juga mulai menyediakan menu kopi yang terbuat dari biji-biji kopi nusantara.

foto: brilio.net/Annisa A Hapsari

Sumber : Brilio.net

Paris Jadi Kota Berbiaya Hidup Termahal Kedua di Dunia

Paris Jadi Kota Berbiaya Hidup Termahal Kedua di Dunia

10Berita —Paris mengambil alih posisi Hong Kong sebagai kota kedua termahal untuk bermukim, menurut sebuah hasil survei yang dirilis hari Kamis (15/3/2018). Singapura tetap menduduki posisi nomor satu selama lima tahun berturut-turut.

Laporan Worldwide Cost of Living, yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit, membandingkan lebih dari 400 harga satuan dari 160 produk dan jasa guna mengukur biaya hidup di 133 kota di dunia. Laporan itu disusun dalam bentuk daftar peringkat dengan pembanding kota New York yang memiliki index 100.

Lima dari 10 kota yang paling mahal untuk ditinggali berada di Benua Eropa, tetapi hanya satu di antaranya yang berada di eurozone.

Paris naik dari posisi kelima di tahun 2017 menjadi kota kedua termahal di dunia untuk ditinggali, sama dengan dengan Zurich, lapor Euronews.

Kota-kota di Eropa cenderung lebih mahal dalam kategori harga kebutuhan rumah tangga, perawatan pribadi, rekreasi dan hiburan, kata laporan itu.

Berikut daftar kota 10 berbiaya hidup paling mahal di dunia menurut laporan tersebut.

1. Singapura

2. Paris

2. Zurich

4. Hong Kong

5. Oslo

6. Jenewa

7. Seoul

8. Kopenhagen

9. Tel Aviv

10. Sydney

Lima kota di dalam zona euro yang berbiaay hidup paling mahal berturut-turut adalah Paris (Prancis), Wina (Austria), Helsinki (Finlandia), Frankfurt (Jerman), serta Dublin (Irlandia).

Lima kota di Eropa di luar zona euro yang berbiaya hidup termahal berturut-turut adalah Zurich (Swiss), Oslo (Norwegia), Jenewa (Swiss), Kopenhagen (Denmark) dan Reykjavik (Islandia).*

Sumber : Hidayatullah.com

Relawan Jokowi Kecewa Karena Perekonomian Gagal Meroket

Relawan Jokowi Kecewa Karena Perekonomian Gagal Meroket


10Berita – Munculnya gelombang kekecewaan dari  relawan Jokowi dianggap wajar. Kekecewaan dalam bentuk penarikan dukungan itu dinilai sebagai wujud keprihatinan  relawan yang menganggap kinerja Presiden Jokowi masih minim di berbagai bidang. Termasuk di bidang ekonomi. Ekonomi meroket yang dijanjikan tak kunjung terjadi.

“Dukungan menurun itu wajar saja karena rakyat merasakan betul, apalagi masalah ekonomi hal ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut kehidupan banyak orang,” kata pengamat politik Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, Sabtu (17/3).

Menurutnya, masalah ekonomi adalah masalah paling mendasar bagi masyarakat, termasuk relawan. Hal tersebut berdampak langsung pada minimnya lapangan pekerjaan.

“Ada masalah ekonomi yang mendasar,  seperti harga kebutuhan sembako yang tidak pasti dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak jelas ini yang jadi problem masyarakat saat ini,” jelasnya.

Meski begitu, Karyono melihat, pemerintahan Jokowi masih terus berupaya semaksimal mungkin dalam menstabilitaskan ekonomi Indonesia. Karenanya, tidak fair apabila langsung menjustifikasi bahwa kinerja ekonomi era Jokowi bobrok.

“Ini kan masih dikerjakan terus bagi Jokowi dan kabinetnya. Jadi tunggu hasil kerjanya dulu saja nanti rasakan dampaknya,” tandasnya.[kl/]

Sumber : rakyatmerdekaonline

Melebihi Gereja, Menara Masjid Sentani Dituntut Dibongkar

Melebihi Gereja, Menara Masjid Sentani Dituntut Dibongkar


10Berita, Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGKJ) menuntut menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dibongkar.

Ketua Umum PGGKJ, Pendeta Robbi Depondoye mengatakan, pembongkaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi dilayangkan.

"Pernyataan ini kami sampaikan kepada pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Jayapura, DPRD, dan Polres Kabupaten Jayapura. Maka kami mulai hitung. Hari ini adalah hari pertama, sampai 14 hari ke depan," ujar Robbi saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh VIVA pada Sabtu, 17 Maret 2018.

Tuntutan tersebut merupakan sikap resmi PGGKJ yang dirumuskan dalam Konferensi I pada 16 Februari 2018. Menurut Robbi, tuntutan dikeluarkan karena masyarakat di sekitar lokasi pembangunan masjid menyatakan ketidaksukaannya. PGGKJ yang mewakili umat Nasrani di sana lantas mengeluarkan pernyataan sikap untuk direspons oleh pemerintah setempat, termasuk pihak yang membangun masjid.

"Masalah itu muncul ketika semua orang mulai melihat bahwa ketinggian bangunan ini (menara masjid) melebihi gedung-gedung gereja yang ada di sekitar situ," ujar Robbi.

Robbi beralasan, kenyataan bahwa Nasrani merupakan agama yang membuka keterisoliran Papua melalui para pengabar Injil pada 1911 dan harus dijadikan pertimbangan untuk menyikapi masalah ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua juga harus turut dipertimbangkan. "Papua memiliki kekhususan," ujar Robbi.

Robbi mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang melakukan pembangunan masjid yang sudah berlangsung selama satu tahun ini. Robbi meminta pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah sesuai aturan serta cara-cara persuasif. Cara lain akan ditempuh jika dalam 14 hari, belum ada titik temu penyelesaian masalah. Robbi mengaku belum mau mengungkap maksud cara lain yang ia sampaikan.

"Kalau tidak mendapat tanggapan, maka jelas, dari apa yang menjadi keresahan masyarakat, ada langkah sendiri yang akan dikirim PGGJ. Kita masih memiliki cara lain. Ada cara lain yang akan kita lakukan. Tapi kita mengawalinya dengan, marilah kita gunakan cara-cara santun dulu." (Sumber: VIVAnews)Melebihi Gereja, Menara Masjid Sentani Dituntut Dibongkar

PORTAL ISLAM / noreply@blogger.com (PORTAL ISLAM)/ 35 menit yang lalu


[PORTAL-ISLAM.ID] Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGKJ) menuntut menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dibongkar.

Ketua Umum PGGKJ, Pendeta Robbi Depondoye mengatakan, pembongkaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi dilayangkan.

"Pernyataan ini kami sampaikan kepada pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Jayapura, DPRD, dan Polres Kabupaten Jayapura. Maka kami mulai hitung. Hari ini adalah hari pertama, sampai 14 hari ke depan," ujar Robbi saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh VIVA pada Sabtu, 17 Maret 2018.

Tuntutan tersebut merupakan sikap resmi PGGKJ yang dirumuskan dalam Konferensi I pada 16 Februari 2018. Menurut Robbi, tuntutan dikeluarkan karena masyarakat di sekitar lokasi pembangunan masjid menyatakan ketidaksukaannya. PGGKJ yang mewakili umat Nasrani di sana lantas mengeluarkan pernyataan sikap untuk direspons oleh pemerintah setempat, termasuk pihak yang membangun masjid.

"Masalah itu muncul ketika semua orang mulai melihat bahwa ketinggian bangunan ini (menara masjid) melebihi gedung-gedung gereja yang ada di sekitar situ," ujar Robbi.

Robbi beralasan, kenyataan bahwa Nasrani merupakan agama yang membuka keterisoliran Papua melalui para pengabar Injil pada 1911 dan harus dijadikan pertimbangan untuk menyikapi masalah ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua juga harus turut dipertimbangkan. "Papua memiliki kekhususan," ujar Robbi.

Robbi mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang melakukan pembangunan masjid yang sudah berlangsung selama satu tahun ini. Robbi meminta pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah sesuai aturan serta cara-cara persuasif. Cara lain akan ditempuh jika dalam 14 hari, belum ada titik temu penyelesaian masalah. Robbi mengaku belum mau mengungkap maksud cara lain yang ia sampaikan.

"Kalau tidak mendapat tanggapan, maka jelas, dari apa yang menjadi keresahan masyarakat, ada langkah sendiri yang akan dikirim PGGJ. Kita masih memiliki cara lain. Ada cara lain yang akan kita lakukan. Tapi kita mengawalinya dengan, marilah kita gunakan cara-cara santun dulu."

Sumber: VIVAnews

[VIDEO - Pembangunan Masjid Al-Aqsha Distrik Sentani, Jayapura - video 10 Agustus 2017]





[VIDEO - Pembangunan Masjid Al-Aqsha Distrik Sentani, Jayapura - video 10 Agustus 2017]



Partai Harus Berani Hapus Mahar Politik

Partai Harus Berani Hapus Mahar Politik

Ilustrasi Politik Uang

Parpol sebaiknya rela memberikan kursi secara gratis kepada calon yang kompeten.

10Berita , PADANG — Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi mengatakan partai politik (parpol) harus berani menghapus mahar politik. Parpol sebaiknya legowomemberikan kursi secara gratis kepada calon kepala daerah yang kompeten. 

Asrinaldi melihat memang sudah ada partai yang mau memberikan kursinya secara cuma-cuma, tetapi belum banyak. “Salah satu upaya efektif menekan mahar politik ini adalah partai harus berani legowo memberikan kursi secara cuma-cuma kepada calon yang dianggap kompeten," kata dia di Padang, Sabtu (17/3).

Menurut Asrinaldi, mahar politik atau politik mahar muncul karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh parpol saat pemilihan umum. Dia menerangkan besarnya biaya tersebut membuat parpol kemudian meminta ganti kepada calon kepala daerah. 

Alhasil, kandidat harus mengeluarkan biaya mahal untuk maju pada sebuah kontestasi kepala daerah. Efek selanjutnya, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat saat pilkada turut andil memicu terjadinya perilaku korupsi di kalangan kepala daerah ketika terpilih.

"Biaya yang harus dikeluarkan seorang calon ikut pilkada terlalu mahal. Logikanya partai sudah bersusah payah mendapatkan kursi ketika pemilu, tentu mereka tidak mau memberikan cuma-cuma saja kepada calon kepala daerah sebagai tiket pencalonan," kata dia. 

Pada sisi lain, perilaku korupsi juga muncul akibat para elit yang minim gagasan saat mencalonkan diri sehingga satu-satunya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat selaku pemilih adalah uang. "Seharusnya kan calon itu menawarkan gagasan dan program, tapi karena mampu uang akhirnya yang dibagikan," katanya.

Ia menyampaikan akibat fenomena ini kerap terjadi akhirnya masyarakat pun terbiasa dengan politik uang. Saat ada calon kepala daerah yang datang mereka bukan menanyakan program, tetapi meminta uang. 

"Artinya lagi-lagi partai politik harus memperbaiki hal ini dengan tidak terus menerus membiarkan hal itu terjadi dan mendidik masyarakat menjadi pemilih yang lebih rasional," katanya.

Terkait aturan pelaksaan pilkada saat ini apakah mampu menghasilkan calon kepala daerah yang bersih ketika terpilih, ia mengatakan dalam UU no 10 tahun 2016 tentang pilkada Bawaslu sudah diberi kewenangan untuk bertindak jika menemukan indikasi politik uang. “Akan tetapi lagi-lagi hal ini tantangannya cukup berat karena jika Bawaslu bertindak juga akan mendapatkan perlawanan dari pendukung calon sehingga upaya yang bisa dilakukan hanya tindakan antisipasi," kata dia. 

Sumber: Antara 

Tak Hanya Menindak, Pemerintah Harus Cegah Hoaks

Tak Hanya Menindak, Pemerintah Harus Cegah Hoaks


Hoax. Ilustrasi

Kewajiban pencegahan termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

10Berita , PADANG — Pengamat hukum dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatra Barat, Miko Kamal, mengatakan pemerintah harus berperan dalam mecegah hoaks atau kabar bohong. Peran tersebut selayaknya beriringan dengan upaya penindakan hukum.

"Pada prinsipnya saya tidak membenarkan pembuatan ataupun penyebaran hoaks, tapi di sini pemerintah tidak bisa hanya bicara tentang penindakan hukum, tapi juga pencegahannya," kata Miko Kamal di Padang, Sabtu (17/3).

Kewajiban pencegahan itu, katanya, termuat dalam pasal 40 ayat (2)a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi: Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi pemerintah punya kewajiban menghentikan suatu informasi tidak benar sebelum menyebar secara luas, entah itu memanffatkan teknologi dari kementerian terkait atau hal teknis lainnya," katanya.

Menurutnya hal tersebut akan semakin memaksimalkan upaya melawan hoaks, apalagi dalam tahun politik. Tahun ini, 171 daerah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sedangkan pada 2019 mendatang ada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.

Sementara Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar), terus mengantisipasi peredaran hoaks dengan kegiatan patroli di dunia maya. "Untuk mengantisipasi dan mengawasi hoaks, kami terus meruntinkan patroli dunia maya melalui Satuan Tugas (Satgas) Nusantara yang sudah dibentuk," kata Direktur Binmas Polda Sumbar Kombes Pol Nasrun Fahmi, diwawancarai usai jadi pemateri dalam diskusi bersama melawan Hoaks di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (16/3) malam.

Melalui patroli Satgas tersebut polisi melakukan pengecekan informasi yang tidak benar, dan menimbulkan gejala atau tanda melanggar aturan Perundang-undangan. "Ketika ditemukan pelanggaran kami akan berkoordinasi dengan pihak Mabes, untuk memutuskan apakah permasalahan tersebut kami yang proses atau Mabes, tergantung tingkat pelanggarannya," jelasnya.

Pemantauan tersebut sekaligus juga dilakukan untuk mengantisipasi peredaran hoaks saat masa perhelatan politik. Pada 2018, ada empat kota yang menggelar Pilkada yaitu Sawahlunto, Padang Panjang, Padang, dan Pariaman, kemudian dilanjutkan dengan Pilpres pada 2019.

Meski begitu, ia menyebutkan, sejauh ini Sumbar dinilai sebagai daerah yang tidak signifikan dalam pemberitaan yang bersifat hoaks. “Untuk Sumbar kesadaran masyarakat untuk memahami dan mengantisipasi pemberitaan hoaks sudah cukup baik, ini harus terus dikembangkan," katanya.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak terlibat dalam pembuatan ataupun penyebaran berita hoaks, agar terhindar dari ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. 

Sumber: Antara, rol 

Mikroplastik dalam Air Minum Kemasan, Begini Imbauan BPOM

Mikroplastik dalam Air Minum Kemasan, Begini Imbauan BPOM

10Berita, Informasi kandungan partikel mikroplastikdalam air minum dalam kemasan (AMDK) beredar belakangan ini.  Itu adalah hasil penelitian Orb Media, konsorsium media yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan penjelasan terkait isu tersebut.

Dalam penjelasan resminya, BPOM menyebutkan bahwa mikroplastik merupakan isu yang sedang diamati perkembangannya. Belum ada studi ilmiah yang membuktikan bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia.

Lembaga Internasional seperti EFSA (European Food Safety Authority), US-Environmental Protection Agency/US-EPA saat ini sedang mengembangkan pengkajian termasuk metode analisis untuk melakukan penelitian toksikologi terhadap kesehatan manusia. The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) selaku lembaga pengkaji risiko untuk keamanan pangan di bawah FAO-WHO belum mengevaluasi toksisitas plastik dan komponennya.

Oleh karena itu, belum ditetapkan batas aman untuk mikroplastik. Codex, sebagai badan standar pangan dunia di bawah FAO-WHO belum mengatur ketentuan tentang mikroplastik pada pangan.

BPOM akan terus memantau isu mikroplastik dan berkoordinasi dengan lintas keahlian, akademisi, kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi baik ditingkat nasional maupun internasional. BPOM mengimbau agar konsumen tetap tenang karena keamanan, mutu dan gizi produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang beredar di Indonesia sudah diatur dalam SNI AMDK (Wajib SNI) dan Peraturan Kepala Badan POM, yang standarnya sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Codex.

"BPOM RI terus melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan sesuai dengan standar yang berlaku," demikian dijelaskan BPOM.

Apabila masyarakat menemukan produk yang tidak layak agar menghubungi Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia

 

Penjelasan Produsen Air Minum Kemasan

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) menegaskan bahwa Kesehatan dan keselamatan konsumen merupakan prioritas utama produsen AMDK.

"Semua produk anggota ASPADIN wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keamanan dan mutu pangan," ujar Ketua ASPADIN Rachmat Hidayat.

Rachmat menegaskan bahwa seluruh anggota ASPADIN mendapatkan pengawasan oleh lembaga yang berwenang, dilakukan secara berkala untuk memastikan pemenuhan produk terhadap ketentuan SNI dan BPOM. Pengawasan dimulai dari air sumber, kemasan, proses produksi sampai dengan produk akhir.

"Sebagai bagian dari produk, pengawasan mutu juga dilakukan terhadap kemasan, mengacu pada peraturan BPOM tentang pengawasan kemasan pangan,"“ kata Rachmat.

Menurut Rachmat, saat ini, mikroplastik menjadi topik yang berkembang dan dibahas dalam berbagai konteks yang berbeda. Secara lokal maupun global, belum ada kerangka peraturan, metodologi baku untuk pengujian mikroplastik dalam produk pangan, maupun penelitian yang memadai dan konsensus ilmiah tentang potensi dampak partikel mikroplastik terhadap kesehatan. “Kami akan terus mengikuti perkembangan terkait dengan isu mikroplastik ini,” ujar Rachmat.

Masih dalam Kajian 

Terkait isu mikroplatik ini, Danone Waters menyatakan tidak dalam posisi untuk berkomentar. Sebab, beberapa aspek dari metodologi pengujian yang digunakan masih belum jelas. Selain itu tidak ada bukti perbedaan statistik signifikan yang bisa digunakan sebagai pembanding terhadap angka acuan (nol).

Secara umum, data mengenai topik ini masih sangatlah terbatas dan kesimpulan yang diambil berbeda secara dramatis dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Sebagai contoh, penelitian yang baru diterbitkan dalam jurnal Water Research bulan Februari 2018 menyimpulkan bahwa tidak ada jumlah mikroplastik yang relevan secara statistik yang dapat ditemukan di dalam air yang dikemas menggunakan botol plastik tunggal.

Sumber air yang digunakan Danone Waters terlindungi secara alami dan geologis dan terjaga dari aktifitas yang dilakukan oleh manusia.

"Menjaga kemurnian sumber air dan kandungan mineral alaminya memerlukan kualitas kemasan yang tinggi dan kami melakukan pengujian kualifikasi sebelum kemasan tersebut digunakan," demikian penjelasan tertulis dari Danone.

Seluruh kemasan yang digunakan berjenis food grade (aman digunakan sebagai kemasan pangan) dan unsur dalam kemasan tersebut tidak bermigrasi ke dalam air. Proses pembotolan produk disebut telah mengikuti standar tertinggi dalam kebersihan, kualitas dan keamanan pangan.

"Di Danone Waters, kami tetap berkomitmen untuk mengurangi dampak kemasan kami melalui pendekatan sirkular terhadap penggunaan plastik untuk menjaga plastik tetap dalam lingkup ekonomi serta mengurangi dampaknya terhadap alam."

Sumber :Liputan6.com