OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 27 Maret 2018

TERCYDUK! Akun @makLambeTurah Sebar HOAX "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS"

TERCYDUK! Akun @makLambeTurah Sebar HOAX "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS"


10Berita, Akun twitter @makLambeTurah telah menyebarkan HOAX "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS".

"Setelah Beredar Abu Tours Sponsor Acara 212, Kini Beredar Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS Bawa Kaos #GantiPresiden2019 http://dlvr.it/QMPqJY," demikain kicau akun @makLambeTurah pada 26 Maret 2018 pukul 19.04 WIB.

— makLambeTurah (@makLambeTurah) 26 Maret 2018

(Link twit @makLambeTurah kalau belum dihapus: https://twitter.com/makLambeTurah/status/978241169359425536)

Akun @makLambeTurah menyertakan foto yang disebutnya "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS".

PADAHAL foto tersebut bukan foto Bos Abu Tours yang sudah ditahan Polda Sulawesi Selatan sejak Jumat (23/3/2018) lalu.

Wasekjen PKS Mardani Ali Sera yang dituding berfoto bersama Bos Abu Tours melalui akun twitternya menyampaikan bahwa foto itu adalah foto dirinya bersama salah seorang kader PKS bernama Zakaria.

"Bukan hanya hoax, berita ini sudah masuk fitnah. Unsur pidananya jelas loh. Itu foto Sabtu 24/3, saya sebagai pembicara kepemimpinan, lalu sesi akhir berfoto dgn kader bernama Zakaria. Sedangkan Abu Tour di dalam tahanan yg dijaga polisi," ujar Mardani melalui akun twitternya.

Zakaria (@airakaz) yang berfoto bersama Mardani juga menyampaikan:

"1. Saya Zakaria Maulana Alif @airakaz , benar yg berfoto dengan Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi, Bang @MardaniAliSera dengan kaos yg sedang booming #GantiPresiden2019."

Wasekjen PKS Mardani Ali Sera minta pelaku penyebar ditindak jangan tebang pilih.

"Penyebar berita hoax seperti ini dan tidak ditangkap, justru akan mempermalukan pemerintahan pak @Jokowi. Ada kesan tebang pilih dalam penanganan hukum kasus hoax & fitnah. Yg bersama saya di foto itu adalah @airakaz tidak punya bisnis tours," ujar Mardani.

HOAX ini juga diposting oleh media online arrahmahnews.com, beritaterheboh.com, dll.

Bukan hanya hoax, berita ini sudah masuk fitnah. Unsur pidananya jelas loh.
Itu foto sabtu 24/3, saya sebagai pembicara kepemimpinan, lalu sesi akhir berfoto dgn kader bernama Zakaria. Sdangkan Abu Tour di dalam tahanan yg dijaga polisi | Jgn fitnah Zakaria, jangan fitnah Polisi https://t.co/glwNqICTmh

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) 26 Maret 2018


Penyebar berita hoax seperti ini dan tidak ditangkap, justru akan mempermalukan pemerintahan pak @Jokowi. Ada kesan tebang pilih dalam penanganan hukum kasus hoax & fitnah.
Yg bersama saya di foto itu adalah @airakaz tidak punya bisnis tours. https://t.co/tFyZe4OYTD

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) 27 Maret 2018


— IG : zakalif (@airakaz) 26 Maret 2018


5. Hoax dan fitnah itu ternyta dari media online ArrahmahNews, yg cepat menyebar ke grup2 WA dan media sosial, yang jelas-jelas merugikan nama baik saya. @kemkominfo

— IG : zakalif (@airakaz) 26 Maret 2018


6. Kami sedang diskusikan langkah selanjutnya bagi media yg mencemarkan nama baik saya via berita hoax. Pemerintah sedang memburu penyebar hoax. Lalu penyebarnya muncul. #klarifikasi

— IG : zakalif (@airakaz) 26 Maret 2018


Sumber :Portal Islam 

Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia; Warganet: Pak Gimana Roketnya?

Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia; Warganet: Pak Gimana Roketnya?


10Berita, Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia

Presiden Joko Widodo optimis memandang masa depan Indonesia. Bahkan ia mengatakan, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

"Insya Allah, 2030 kita bisa di posisi 7 sampai 10 terbesar ekonomi terkuat di dunia," ujar saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Link: https://nasional.kompas.com/read/2018/03/27/15022581/jokowi-tahun-2030-ekonomi-indonesia-bisa-terbesar-ke-7-di-dunia

— Kompas.com (@kompascom) 27 Maret 2018


***

Pernyataan Jokowi ini rame ditanggapi warganet.

percaya & yakin itu asal anda lengser thn depan ya

— Shangrilla (@farelldwight) 27 Maret 2018


"Yang katanya ekonomi Indonesia meroket bulan september lalu mana?? Tak terbukti. Semoga kali ini terbukti dan tentunya dengan Presiden yang berbeda sehingga ekonomi Indonesia meroket. #2019GantiPresiden," ujar akun @ma_azis_abd.

"Yang ada depan mata aja, ga usah jauh ke 2030..semua biaya hidup naik meroket. Dollar belom 10.rb, menjelang 5 Thn masa jabatan," komen @wien_Syauqi10.

"Sprti thun 2015 kemarin yach....wuuss..wuss..wuss keq Roket gagal take off....🚀---------," timpal @herry_akang.

"percaya & yakin itu asal anda lengser thn depan ya," komen @farelldwight.

Yang katanya ekonomi Indonesia meroket bulan september lalu mana?? Tak terbukti.

Semoga kali ini terbukti dan tentunya dengan Presiden yang berbeda sehingga ekonomi Indonesia meroket. #2019GantiPresiden #2019PresidenBaru

— M Azwar Azis Abd (@ma_azis_abd) 27 Maret 2018


sprti thun 2015 kemarin yach....wuuss..wuss..wuss keq Roket gagal take off....🚀---------

— UingTea (@herry_akang) 27 Maret 2018

Yang ada depan mata aja , ga usah jauh ke 2030..semua biaya hidup naik meroket. Dollar belom 10.rb, menjelang 5 Thn masa jabatan.

— Masdar Hilmi Jaya K (@wien_Syauqi10) 27 Maret 2018

Awas kena tipa tipu lagi..😂😂😂

— Wondo25 (@wondopkl25) 27 Maret 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Gubernur Anies: Perwakilan Ombudsman Tidak Berhak Memberi Rekomendasi

Gubernur Anies: Perwakilan Ombudsman Tidak Berhak Memberi Rekomendasi

10Berita – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi Ombudsman Perwakilan DKI terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Namun, mantan Mendikbud ini mengingatkan Ombudsman DKI tak berhak mengeluarkan rekomendasi.

“Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan perwakilan Ombudsman. Diingat-ingat ya, ini perwakilan Ombudsman RI bukan dari Ombudsman,” kata dia di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3).

Menurutnya, perwakilan Ombudsman tak berhak mengeluarkan rekomendasi. Sebab, hal tersebut menjadi wewenang Ombudsman RI secara kelembagaan. Anies pun mempertanyakan langkah perwakilan Ombudsman DKI yang menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi jika LAHP tak di tindak lanjuti.

“Karena itu ada dua hal berbeda. Ini adalah perwakilan, yang memiliki otoritas (memberi rekomendasi) siapa? Ombudsman ini adalah perwakilan DKI,” ujar dia.

Anies mengaku menghormati temuan Ombudsman terkait penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang yang disebut terjadi malaadministrasi. Anies mengaku akan mempelajari rekomendasi Ombudsman secara menyeluruh. Ia juga mengaku senang Ombudsman DKI kembali aktif seperti saat ini.

“Kita akan pelajari dan kita senang bahwa perwakilan akhirnya aktif, akhirnya terlibat karena kita ingin juga Ombudsman jadi perwakilan yang di Jakarta aktif terlibat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengingatkan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya terkait keputusan mereka terhadap kebijakan penataan PKL di Tanah Abang. Triwisaksana mengatakan, Ombudsman perwakilan DKI Jakarta tak berhak memberi rekomendasi.

“Ombudsman perwakilan Jakarta itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga, tidak oleh perwakilan,” kata dia.

Politikus PKS ini menilai laporan dari Ombudsman DKI terkait penataan PKL Tanah Abang kental aroma subjektifitasnya. DPRD, kata Triwisaksana, akan turut mengawal proses yang dilakukan Ombudsman DKI terkait produk laporan yang dikeluarkan.

Namun, dia mempertanyakan mengapa Ombudsman DKI tak mengambil sikap atas kebijakan pemimpin DKI sebelumnya. Bahkan, di beberapa kasus, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan kebijakan gubernur dan Ombudsman tak melakukan apapun seperti saat ini.

“Ombudsman kali ini tuh tajam saat ini. Contoh penggusuran Bukit Duri, kemudian reklamasi dan sebagainya,” ujar Tri. (rol)

Sumber : Eramuslim

Alhamdulillah... Anies Tutup Total Alexis

Alhamdulillah... Anies Tutup Total Alexis


10Berita, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah resmi mencabut tanda usaha izin pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Hotel selaku pengelola Hotel Alexis. Pencabutan izin usaha ini berarti menghentikan seluruh unit usaha yang ada di Hotel Alexis untuk beroperasi.

"Pada Jumat (23/3) pemprov mengirim surat ke PT Grand Ancol Hotel menyampaikan bahwa sehari sebelumnya (Kamis 22/3) telah dikeluarkan surat pencabutan tanda usaha pariwisata untuk PT Grand Ancol Hotel," kata Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (27/3/2018).

Dalam surat itu disebutkan bahwa Alexis diberi waktu 5x24 jam untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya. Artinya, terhitung besok Rabu (28/3/2018) tidak boleh lagi ada kegiatan di tempat karaoke, musik hidup, bar, dan restoran di Alexis. Jika masih beroperasi, Anies akan menutup paksa.

"Apabila besok belum dilakukan pentupan maka pemprov akan melakukan penindakan," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.

Beberapa waktu lalu Anies telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 terkait izin usaha pariwisata di Ibu Kota. Dalam aturan baru itu, semua unit usaha dalam satu izin akan terkena imbas jika ditemukan pelanggaran di salah satu unit usahanya. Semua usaha di tempat tersebut akan ditutup.

Anies mengatakan, pergub baru mempermudah pemprov dalam melakukan pengawasan terhadap usaha hiburan malam. Selain itu, kata dia, aturan baru ini akan berdampak juga terhadap kemudahan urusan perijinan dan kepastian usaha.

Menurutnya, aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 yang sudah ada tentang usaha pariwisata. Anies mengaku, pergub yang ditekennya tersebut merinci hal-hal yang dianggap perlu didetailkan.

Dalam aturan baru tersebut, izin usaha yang dikeluarkan hanya ada satu meski di dalamnya banyak unit usaha. Jika di satu lokasi ada beberapa unit usaha pariwisata, tetapi manajemennya sama, maka izin TDUP cukup satu.  (ROL)

Sumber :Portal Islam 

Zeng Wei Jian: Sudirman Said Makin Naik, Ganjar Pranowo Makin Panik

Zeng Wei Jian: Sudirman Said Makin Naik, Ganjar Pranowo Makin Panik


10Berita,   Bambang Pacul, Ketua DPD PDI P cum Komandan Timses Ganjar-Yasin, menyatakan strategi Sudirman-Ida "ecek-ecek". Arogan sekali.

Statement Pancul masuk kategori "mockery". Targetnya menaikkan moral Pro Ganjar. To gain the sense of power.

Target kedua: menutup 'nyanyian' Setya Novanto di Pengadilan KPK. Dia seret nama Puan Maharani, Pramono, Olly dan tentu saja Ganjar Pranowo.

Pacul panik. Scary. Gemetar. Skandal korupsi E-KTP merusak. Pacul mirip Michael Spinks yang mencoba menaikkan pasar taruhan sebelum fight melawan Tyson.

Ada saja yang dikatakan Spinks untuk meruntuhkan psikologi Tyson. Tyson bakal dia bikin jatuh dan knocked out. Nyatanya, justru Spinks tersungkur dihajar Mike Tyson on the ring. Memalukan...!!

Di arena pilkada, Timses Ahok pernah bluffing berdasarkan survei abal-abal. Angkanya tinggi sekali. Anies-Sandi dinyatakan underdog. Alhasil, Ahok tumbang. Memalukan...!!

Salah satu ciri orang panik: inkonsisten. Di awal, Pacul bilang "ecek-ecek". Elektabilitas Ganjar-Yasin disebut 62%. Lalu dia berkata tetap waspada, tidak tau strategi SS, ada orang kuat di belakang SS, Anies-Sandi dan belajar strategi pemenangan ke Korea Selatan.

Lah, kalo udah yakin menang, ngapain pula berguru sampe ke Korea Selatan. Jelas, Pacul sedang panik.

Di sisi lain, Timses Sudirman-Ida tahu bahwa di detik-detik terakhir, sekelompok Pro Yasin akan memainkan kartu memecah suara NU.

Mereka akan merilis propaganda Ganjar bakal masuk bui dan Yasin yang bakal jadi gubernur. Jadi, mereka berharap sekali Ganjar terbukti terlibat skandal E-KTP.

Syahdan, sebaiknya kader Marhaen dan PDI-P blocking ke Sudirman-Ida saja dari sekarang.

Lagi pula, rakyat Jateng tampaknya sangat cerdas memilih program dan kualitas daripada silsilah keturunan. Mereka lebih memilih figur dengan program baik daripada dipimpin anak kyai tanpa program jelas.

Psywar Pacul mandul bila dihadapkan dengan grafik progres elektabilitas Sudirman Said.

Mantan Menteri ESDM anti korupsi ini memulai dengan angka elektabilitas 1.2% di bulan Juli 2017.

Pacul pasti mendadak galau bila disodori fakta survei koran-koran nasional yang beri angka 79% untuk Ganjar, padahal sekarang, survei internalnya hasilkan angka 62%. Artinya turun 17% dalam dua minggu. Ini pasti salah nyanyian Setya Novanto.

Sebaliknya, koran yang sama sebut elektabilitas Sudirman Said hanya 11%. Sedangkan Pacul bilang angkanya 22%. Artinya naik 2x lipat. Sudirman Said memang spektakuler.

Angka-angka ini sebenarnya ironis. Ganjar sudah berkuasa 5 tahun, sudah borong puluhan unit mobil baru, sudah sewa "Event Organizer" untuk pasang spanduk dan baliho, tapi alas...hasilnya cuma segitu.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber :Portal Islam 

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite


10Berita, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta, Jawa Tengah, menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari Rp7.600/liter menjadi Rp7.800/liter akan mempengaruhi inflasi.

“Kalau dilihat dari data, Januari lalu angka inflasi sebesar 0,49 persen, sedangkan pada Februari turun menjadi 0,48 persen. Untuk Maret dipastikan naik lagi menjadi 0,49 persen,” ujar Kepala BI Kanwil Surakarta Bandoe Widiarto di Solo, Senin (26/03).

Bandoe Widiarto menjelaskan kenaikan inflasi tersebut wajar mengingat BBM nonsubsidi memberikan andil sebesar 0,33 persen terhadap inflasi secara keseluruhan.

Ia mengatakan kontribusi pertalite cukup tinggi karena pengguna BBM nonsubsidi tersebut sangat banyak.”Mereka ini adalah yang berpindah dari premium tetapi juga enggan kembali ke premium meski harga pertalite naik karena khawatir perpindahan tersebut akan merusak mesin kendaraan,” katanya.

Terkait dengan kenaikan harga pertalite tersebut Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim mengatakan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menaikkan harga BBM tersebut. “Apalagi saat ini perekonomian kita sedang lesu. Dengan kenaikan semacam ini sepertinya tidak pas,” katanya.

Lukman mengatakan sebagian pengguna pertalite adalah masyarakat kalangan bawah sehingga kenaikan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi mereka.

“Dengan kenaikan harga yang dilakukan secara bertahap ini juga akan membuat stabilitas ekonomi kurang baik. Khawatirnya kalau kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain,” katanya.

Ia berharap ke depan pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum menaikkan harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat. “Kalau untuk kembali mengeluarkan BBM subsidi kan sudah tidak memungkinkan sehingga harus ada pertimbangan matang untuk menaikkan harga BBM,” katanya.

Sumber: republika

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite


10Berita, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta, Jawa Tengah, menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari Rp7.600/liter menjadi Rp7.800/liter akan mempengaruhi inflasi.

“Kalau dilihat dari data, Januari lalu angka inflasi sebesar 0,49 persen, sedangkan pada Februari turun menjadi 0,48 persen. Untuk Maret dipastikan naik lagi menjadi 0,49 persen,” ujar Kepala BI Kanwil Surakarta Bandoe Widiarto di Solo, Senin (26/03).

Bandoe Widiarto menjelaskan kenaikan inflasi tersebut wajar mengingat BBM nonsubsidi memberikan andil sebesar 0,33 persen terhadap inflasi secara keseluruhan.

Ia mengatakan kontribusi pertalite cukup tinggi karena pengguna BBM nonsubsidi tersebut sangat banyak.”Mereka ini adalah yang berpindah dari premium tetapi juga enggan kembali ke premium meski harga pertalite naik karena khawatir perpindahan tersebut akan merusak mesin kendaraan,” katanya.

Terkait dengan kenaikan harga pertalite tersebut Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim mengatakan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menaikkan harga BBM tersebut. “Apalagi saat ini perekonomian kita sedang lesu. Dengan kenaikan semacam ini sepertinya tidak pas,” katanya.

Lukman mengatakan sebagian pengguna pertalite adalah masyarakat kalangan bawah sehingga kenaikan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi mereka.

“Dengan kenaikan harga yang dilakukan secara bertahap ini juga akan membuat stabilitas ekonomi kurang baik. Khawatirnya kalau kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain,” katanya.

Ia berharap ke depan pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum menaikkan harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat. “Kalau untuk kembali mengeluarkan BBM subsidi kan sudah tidak memungkinkan sehingga harus ada pertimbangan matang untuk menaikkan harga BBM,” katanya.

Sumber: republika

Jreeng, Watimpres Jokowi Jadi Komisaris Lippo Grup

Jreeng, Watimpres Jokowi Jadi Komisaris Lippo Grup

10Berita – Pemerintah Jokowi kembali membuat polemik. Kali ini salah seorang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar, dikabarkan telah menjadi Komisaris Lippo Grup.

Hal yang tentunya dapat memunculkan conflict of interest, terlebih media internasional menyebut pemilik Lippo merupakan spionase China di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton.

Menurut Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak, penunjukkan Agum Gumelar sebagai komisaris Lippo harus direspon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi keamanan nasional, apalagi, kata dia, Agum Gumelar merupakan mantan kepala BIN (Badan Intelijen Negara).

“Jangan sampai Indonesia menjadi negara boneka karena semua rahasia negara didistribusikan ke Lippo. Kita ketahui bersama James dan Keluarga Riady mampu menunjukkan pada dunia tentang hubungan istimewanya dengan Presiden Clinton selama KTT APEC 1993 di Seattle (Washington),” kata Bastian melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/3).

Bastian pun mengungkapkan bahwa salah seorang Asisten Bill Clinton (Huang) telah mengirim informasi rahasia perdagangan ke Grup Lippo yang berkantor pusat di Jakarta.

“Agum Gumelar bisa saja melakukan hal yang sama bila jabatannya sebagai dewan pertimbangan presiden tidak dicopot atau ia mengundurkan diri dari posisi komisaris di Lippo,” ujar politisi DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, kata Bastian, bila negara seperti Amerika Serikat saja bisa diobrak-abrik apalagi Indonesia yang konon ponsel presidennya saja bisa disadap.

“Karenanya Jokowi jangan melakukan pembiaran terhadap posisi Agum Gumelar, atau Jokowi akan dianggap sebagai kaki tangan Lippo dalam menjual rahasia negara,” tukasnya.

Selain itu, ujar Bastian, dengan posisi sebagai dewan pertimbangan presiden, Agum Gumelar bisa saja memberi pertimbangan yang selalu menguntungkan kelompok jaring bambu pimpinan Lippo.

“Tentu saja (hal ini) akan menjerumuskan bangsa ini dalam lubang pemodal, negara ini bisa menjadi boneka mainan para pemodal,” pungkas Bastian. (swa)

Sumber : Eramuslim

Rekor! 80 Jenderal TNI Diganti, Gerbong Gatot Habis?

Rekor! 80 Jenderal TNI Diganti, Gerbong Gatot Habis?


10Berita -Gerbong mutasi Pati TNI kembali bergerak. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan mutasi dan promosi jabatan 39 perwira tinggi (Pati) TNI akhirnya pekan lalu.

Ini adalah mutasi ketiga kalinya di lingkungan TNI di bulan yang sama. Tak kurang dari 80 pati TNI telah bergeser. Ada yang mendapat promosi, ada yang ‘masuk kotak’, ada pula yang dimutasi dalam rangka pensiun.

Pada awal Maret 2018, Panglima Hadi melakukan mutasi dan promosi terhadap 35 Pati TNI. Mutasi 35 pati tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/196/III/2018, tanggal 2 Maret 2018.

Sebanyak 35 pati tersebut terdiri dari 16 pati TNI Angkatan Darat, 14 pati TNI Angkatan Laut, dan lima pati TNI Angkatan Udara.

Selanjutnya pada pertengahan Maret 2018, Panglima Hadi kembali melakukan mutasi terhadap 9 pati TNI. Mutasi tersebut tertuang dalam

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/247/III/2018, tanggal 19 Maret 2018.

Dari 9 Pati TNI yang dimutasi, 7 diantaranya adalah Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 1 Pati TNI Angkatan Laut dan 1 Pati TNI Angkatan Udara.

Selanjutnya, pada akhir Maret 2018, mutasi Pati TNI kembali dilakukan. Sebanyak 39 TNI bergeser. Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/277/III/2018, tanggal 23 Maret 2018.

Sebanyak 39 Pati TNI yang dimutasi, terdiri dari 25 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 2 Pati TNI Angkatan Laut dan 12 Pati TNI Angkatan Udara.

Mutasi besar-besaran ini menjadi buah bibir. Mutasi ini disebut-sebut sebagai ajang untuk ‘menghabisi’ anak buah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang disebut-sebut akan maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

Namun Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Inf Bedali Harefa menegaskan bahwa mutasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

“Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis,” kata Kolonel Inf Bedali Harefa, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 Maret 2018.

Berikut daftar Pati TNI yang dimutasi pada Maret 2018:

I. Mutasi Pati TNI 2 Maret 2018

1. Letjen TNI Dodik Widjanarko sebelumnya Irjen TNI menjadi Staff Khusus Panglima TNI

2. Mayjen TNI Muhammad Herindra Ph Sahli TK III bidang Hubint Panglima TNI menjadi Irjen TNI

3. Mayjen TNI Ganip Warsito Pangdam XIII/Merdeka menjadi Ph Sahli TK III bidang Hubint Panglima TNI

4. Mayjen TNI Madsuni Dirjen Kopassus menjadi Pangdam XIII/Merdeka

5. Mayjen TNI Eko Margyono Gubernur Akmil menjadi Dirjen Kopassus

6. Brigjen TNI Eka Wiharsa Dirdik Kodiklatad menjadi Gubernur Akmil

7. Kolonel Kav Hilman Hadi Pamen Denma Mabesad menjadi Dirdik Kodiklatad

8. Marsda TNI Wieko Syofyan Staff Khusus KSAU menjadi Wakasau

9. Mayjen TNI Wardiyono Koorsahli Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

10. Mayjen TNI Suhardjanto Pa Sahli Tk Bid Komsos Panglima TNI menjadi Koorsahli Panglima TNI

11. Brigjen TNI Rachmad Pribadi Staff Khusus Kasad menjadi Pa Sahli Tk Bid Komsos Panglima TNI

12. Mayjen TNI Jaswandi Pangdam Jaya menjadi Pati Mabes TNI AD

13. Mayjen TNI Joni Supriyanto Waka Bais TNI menjadi Pangdam Jaya

14. Bridjen Andjar Wiratma Waasintel Panglima TNI menjadi Waka Bais TNI

15. Brigjen TNI (Mar) Widad P. Ajie Staff Khusus Kasal menjadi Waasintel Panglima TNI

16. Laksda TNI Aryatmaja Asop Kasal Menjadi Pati Mabes TNI AL

17. Laksda TNI Aan Kurnia Pangarmabar menjadi Asops Kasal

18. Laksma TNI Yudo Margono Pangkolin Lamil Menjadi Pangarmabar

19. Laksma TNI Achmad Rivai Staff Khusus Kasal Pangkolinlamil

20. Mayje TNI Gatot Triwanto Aspotmar Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL

21. Laksma TNI Edi Sucipto Danlamtamal V Sby Koarmatim menjadi Aspotmar Kasal

22. Kolonel Laut (P) Edwin Dan Resimen AAL menjadi Danlamtamal V Sby Koarmatim

23. Laksma TNI Ismaya Trisnasetia Pati Sahli Kasal Bid Ekojemen menjadi Pati Mabes TNI AL

24. Laksma TNI Aziz Ikhsan Bactiar Kadismatal Menjadi Pati Kasal Bid Ekojemen

25. Kolonel Laut (T) Kasih Prihantoro Dirbin Seskoal menjadi Kadismatal

26. Mayjen TNI Zainal Arifin Kasatwas Unhan Menjadi Pati Mabes TNI AD

27. Marsma TNI Taufik Hidayat Sesbadiklat Kemhan menjadi Kasatwas Unhan

28. Laksma TNI Hendrawan Bayu Prewito Dir Telematika Deputi B BIN menjadi Sesbadiklat Kemhan

29. Brigjen TNI Yulius Selvanus Kabinda Kep. Riau BIN menjadi Staff Khusus Kasad

30. Brigjen TNI Amping Bujasar Tangdilintin Kabinda Sulsel BIN menjadi Staff Khusus Kasad

31. Laksma Eko Purwanto Bangdep Lingstranas Sekjen Wanntanas menjadi Pati Mabes TNI AL

32. Laksma TNI Nurhidayat Waasop Panglima TNI menjadi Bangdep Lingstrannas Sekjen Wanntanas

33. Marsma TNI Chairil Lubis Kas Koopsau II menjadi Waasop Panglima TNI

34. Marsma TNI Julexi Tambayong Danlanud abd menjadi Kas Koopsau II

35. Kolonel Pnb Andi Wijaya Paban II/Evalbangdik Dikjian Kodilklatau menjadi Danlanud abd

II. Mutasi Pati TNI 19 Maret 2018

1. Mayor Jendral TNI Doni Monardo dari Pangdam III/Siliwangi menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

2. Mayor Jenderal TNI Besar Harto Karyawan dari Danpuspenerbad menjadi Pangdam III/Siliwangi

3. Brigadir Jenderal TNI Stephanus Tri Mulyono dari Kasdam IX/Udy menjadi Danpuspenerbad

4. Brigadir Jenderal TNI Kasuri dari Staf Khusus Kasad menjadi Kasdam IX/Udy

5. Brigadir Jenderal TNI Bambang Sutomo dari Irku Itjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

6. Brigjen TNI I Nyoman Nastra dari Karoum Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

7. Kolonel Cku Dwi Mastono dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Irku Itjen Kemhan

8. Laksma TNI Hari Utomo dari Dosen Tetap Prodi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia menjadi Staf Khusus Kasal.

9. Kolonel Adm Dony Rizal P.A. Lubis dari Kabag Adabangpeg Ropeg Setjen Kemhan menjadi Karoum Unhan.

III. Mutasi Pati TNI 23 Maret 2018

1. Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo dari Irjen Kementerian Pertahanan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun

2. Mayor Jenderal TNI M. Thamrin Marzuki dari Dirjen Pothan Kemhan menjadi Irjen Kemhan

3. Brigadir Jenderal TNI Dessano Indrasakti dari Karoum Setjen Kemhan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemhan

4. Brigjen TNI Muhammad Nakir dari Sesditjen Strahan Kemhan menjadi Dirjen Strahan Kemhan

5. Brigjen TNI Kup Yanto Setiono dari Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan menjadi Sesditjen Strahan Kemhan

6. Kolonel Inf Erwin Bambang Tetuko dari Kabagproglap Setditjen Pothan Kemhan menjadi Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan

7. Brigjen TNI Alfred BH Rante Tandung dari Ses Itjen Kemhan menjadi Kabainstranas Kemhan

8. Brigjen TNI Efendi Sihole dari Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Ses Itjen Kemhan

9. Mayjen TNI Eko B. Soepriyanto dari Staf Ahli Bid. Keamanan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasad

10. Brigjen TNI Sunaryo dari Sesditjen Pothan Kemhan menjadi Staf Ahli Bid. Keamanan Kemhan

11. Brigjen TNI Iskandar M. Munir dari Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan menjadi Sesditjen Pothan Kemhan

12. Kolonel Cku Amad Sugiyono dari Karo Ren Setjen Kemhan menjadi Dirkomcad Ditjen Pothan Kemhan

13. Brigjen TNI Akhmad Tamim dari Staf Khusus Kasad menjadi Karo Ren Setjen Kemhan

14. Brigjen TNI Suyanto dari Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BIN

15. Kolonel Chb Ricky Fredrik Winowatan dari Agen Madya pada Direktorat Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN menjadi Direktur Asia dan Pasifik Deputi Bid. Intelijen Luar Negeri BIN.

16. Brigjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka dari Bandep Lingkungan Pemerintahan Negara Setjen Wantannas menjadi Sahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas

17. Brigjen TNI Abdul Latief dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad

18. Kolonel Inf Tri Martono dari Kakordos Seskoad menjadi Dirjianbang Kodiklat TNI

19. Mayjen TNI Ainurrahman dari Pangdivif-1 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad

20. Brigjen TNI Agus Rohman dari Kadisjasad menjadi Pangdivif-1 Kostrad

21. Kolonel Inf Mochammad Hasan dari Sekretaris Pusterad menjadi Kadisjasad

22. Mayjen TNI Agus Suhardi dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Staf Khusus Kasad

23. Brigjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. dari Kasdam II/Swj menjadi Pangdivif-2 Kostrad

24. Brigjen TNI Syafrial dari Kasdivif-2 Kostrad menjadi Kasdam II/Swj

25. Kolonel Inf Haryanto, S.I.P. dari Danpusdikif Pussenif Kodiklatad menjadi Kasdivif-2 Kostrad.

26. Kolonel Laut (E) Erwan Heruwicaksono dari Sahli E Teklog Pangarmabar menjadi Kapusdatin Kemhan

27. Kolonel Laut (T) Sulistiawan dari Agen Madya pada Binda Maluku Utara BIN menjadi Kabinda Sumatera Barat BIN.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

28. Marsma TNI Yusuf Jauhari dari Kapusdatin Kemhan menjadi Karoum Setjen Kemhan

29. Marsma TNI Asep Adang Supriyadi dari Dosen Unhan menjadi Sestama BNPT

30. Marsda TNI Suwandi Mihardja dari Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam menjadi Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam.

31. Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam menjadi Staf Ahli Bid. Ketahanan Nasional Kemenko Polhukam

32. Kolonel Pnb Amrizal Mansur dari Pamen Sopsau menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam

33. Kolonel Pas Hadi Suryono dari Agen Madya pada Binda Sulawesi Selatan BIN menjadi Kabinda Sulawesi Selatan BIN

34. Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Wadan Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

39. Marsma TNI R. Ismet Ismaya Saleh dari Dirdik Kodiklat TNI menjadi Wadan Kodiklat TNI

36. Kolonel Pnb Eko Dono dari Sesdisopslatau menjadi Dirdik Kodiklat TNI

37. Marsma TNI Gatot Purwanto dari Dirjianbang Kodiklat TNI menjadi Dirum Kodiklat TNI

38. Marsma TNI Novyan Samyoga dari Danlanud Adi Sucipto menjadi Staf Khusus Kasau

39. Marsma TNI Tedi Rizalihadi S. dari Staf Khusus Kasau menjadi Danlanud Adi Sucipto. []

Sumber :pojoksatu

Anies Sandi di Antara MetroTV, Ancaman Mendagri, dan Cara Kerja Ombudsman RI

Anies Sandi di Antara MetroTV, Ancaman Mendagri, dan Cara Kerja Ombudsman RI


10Berita, MetroTV lagi, haha. Pagi tadi, TV yang serba-anti ini membahas peringatan dari Ombudsman RI (ORI) terhadap Gubernur Anies Baswedan. Menurut ORI, Anies tidak kompeten mengelola pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Terus, Mendagri mengeluarkan ancaman kepada Anies jika dia tidak mematuhi rekomendasi ORI.

MetroTV menggaungkan ancaman Mendagri untuk membebastugaskan Anies kalau dia tidak mematuhi rekomendasi ORI. Begitu bersemangat Elman Saragih membacakan Editorial Media Indonesia (MI) di MetroTV yang intinya hanya berupa ketidaksukaan mereka terhadap Anies. Mereka membuat caption “Gubernur Ruwet” untuk menggambarkan bahwa Anies tidak mampu menjalankan tugas.

Ada beberapa poin yang dapat kita sarikan dari acara MetroTV itu.

Pertama, bagi stasiun TV ini tidak ada satu pun yang bagus dari Anies-Sandi. Bagi mereka, hanya Ahok yang bisa menjadi gubernur DKI. MetroTV adalah stasiun TV yang paling berbahaya di Indonesia. Konten acaranya, disengaja atau tidak, kebanyakan bersifat menghasut dan memperkuat perpecahan bangsa.

Kedua, ORI pantas dipertanyakan cara kerjanya. Terasa sekali lembaga ini tidak netral. Kita mau bertanya, mengapa ORI tidak berperan ketika proyek reklamasi Teluk Jakarta sarat dengan masalah ekosistem dan dampak sosialnya. Kenapa ORI bersembunyi?

Ketiga, kenapa ORI tidak mengeluarkan sikap terkait pengaduan warga masyarakat yang menduga terjadi penyalahgunaan Istana untuk kepentingan pribadi Jokowi ketika beliau membahas strategi pemenangan Pilpres 2019 bersama pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)?

Keempat, apakah wajar Mendagri mengeluarkan ancaman untuk membebastugaskan Anies hanya gara-gara tidak mematuhi rekomendasi ORI soal pengelolaan pedagang kaki lima Tanah Abang? Kenapa tidak pernah mengancam Ahok ketika dia dulu banyak melakukan kesalahan prosedur?

Semoga MetroTV menyadari sikap partisannya dalam menyajikan pembahasan berbagai isu politik dan sosial. Kalau Anda terus seperti sekarang, itu Anda sedang menjerumuskan masyarakat ke jurang partisan dan potensi konflik.

Kita juga mengimbau Mendagri agar tidak ikut-ikutan partisan seperti MetroTV atau mungkin juga ORI. Anda adalah pejabat publik yang diamanatkan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partisan.

Penulis: Asyari Usman, wartawan senior.

Sumber :Portal Islam