OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 27 Maret 2018

ANTI-KLIMAK Dulu Dituding "Bos Saracen-SARA-Produsen Hoax", Jasriadi Dituntut 2 Tahun Karena Ilegal Akses

ANTI-KLIMAK Dulu Dituding "Bos Saracen-SARA-Produsen Hoax", Jasriadi Dituntut 2 Tahun Karena Ilegal Akses

(Jasriadi menjalani persidangan di PN Pekanbaru, Riau pada Senin (26/3) sore. Ia dituntut oleh JPU Kejari Pekanbaru selama 2 tahun penjara. Detikcom)

10Berita, Pada Senin (26/3/2018) kemarin dalam sidang Jasriadi, yang dulu heboh tudingan sebagai 'Bos Saracen', akhirnya Jasriadi cuma dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena mengakses secara ilegal akun Facebook milik Sri Rahayu Ningsih.

"Menuntut pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa Jasriadi dipotong masa tahanan," kata JPU Sukatmin di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dipimpin Asep Koswara, pada Senin (26/3/2018) sore, seperti dilansir detikcom.

"Terdakwa melakukan akses ilegal milik orang lain," lanjut JPU.

Dalam dakwaan jaksa, Jasriadi tidak disebutkan melakukan ujaran kebencian. Jasriadi didakwa mengakses secara ilegal akun FB Sri Rahayu Ningsih yang sudah disita Mabes Polri. Dia mengubah password dan recovery e-mail untuk akun tersebut pada 5 Agustus 2017. Sri Rahayu Ningsih ditangkap oleh Polri dengan tudingan sebagai koordinator grup Saracen wilayah Jawa Barat.

Secara terpisah, salah satu kuasa hukum Jasriadi, Yasmar Piliang, mengatakan kliennya tidak terbukti menebar kebencian.

"Dalam fakta persidangan, kami bisa mematahkan dari 5 dakwaan jaksa, yang akhirnya hanya pada legal access akun Sri Rahayu saja. Salah satunya soal ujaran kebencian tidak bisa dibuktikan," kata Yasmar kepada detikcom, Selasa (27/3).

***

Kasus "Saracen" makin 'jauh panggang dari api', padahal umat Islam sudah kena pencitraan negatif dituduh mengorganisir berita hoax dan ujaran kebencian.

Setelah ibu Asma Dewi yang akhirnya divonis hanya karena menulis "koplak edun" di medsos, padahal sebelumnya dituduh jadi Bendahara Saracen, sekarang yang katanya Bos Saracen cuma didakwa membajak akun orang lain, bukan soal ujaran kebencian.

Mana tuduhan yang selama ini digembar-gemborkan bahwa saracen adalah kelompok terorganisir yang memproduksi hoax dan berkaitan dengan gerakan Islam melawan Ahok si penista agama?

Coba buka kembali dan gugling lagi saat pertama kasus Saracen ini heboh luar biasa di media. Dikaitkan dengan SARA, sampai dihubungkan dengan Prabowo, Kemenangan Anies-Sandi, DLL..

Perhatikan contoh HOAX dan kehebohan dan penggiringan luar biasa media...

[KOMPAS]
Polisi Sebut Saracen Pasang Tarif Rp 72 Juta Per Paket Konten SARA
https://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/20475761/polisi-sebut-saracen-pasang-tarif-rp-72-juta-per-paket-konten-sara

[TRIBUNNEWS]
Inilah Markas Saracen yang Digunakan sebagai Pabrik Hoax dan Ujaran Kebencian Berbau SARA
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/25/inilah-markas-saracen-yang-digunakan-sebagai-pabrik-hoax-dan-ujaran-kebencian-berbau-sara

[DETIK]
Sindikat Saracen Dibayar Puluhan Juta untuk Sebarkan Isu SARA
https://news.detik.com/berita/3611455/sindikat-saracen-dibayar-puluhan-juta-untuk-sebarkan-isu-sara

[LIPUTAN6]
Pertemuan Besar-besaran Anggota Saracen Saat Pilkada DKI
http://www.liputan6.com/news/read/3073771/pertemuan-besar-besaran-anggota-saracen-saat-pilkada-dki

[TEMPO]
Bos Saracen Mengaku Pendukung Prabowo, Berikut Blak-blakan...
https://nasional.tempo.co/read/903785/bos-saracen-mengaku-pendukung-prabowo-berikut-blak-blakan

Sumber : PORTAL ISLAM 

Ada yang Nantang Ombudsman Evaluasi Reklamasi dan RS Sumber Waras

Ada yang Nantang Ombudsman Evaluasi Reklamasi dan RS Sumber Waras

10Berita  Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, ikut menanggapi temuan Ombudsman dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal dengan Lulung mempertanyakan, mengapa baru saat ini Ombudsman melakukan evaluasi. Lulung, meminta Ombudsman agar tidak tebang pilih dalam melakukan evaluasi. Lulung menantang Ombudsman untuk mengevaluasi kasus reklamasi dan RS. Sumber Waras.

Dilansir oleh Ngelmu dari Viva, Menurut Lulung, Ombudsman mestinya bersikap sama saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin gubernur sebelumnya. Ombudsman seharusnya bersikap sama, di mana banyak kebijakan yang diduga melanggar aturan saat kepemimpinan Jakarta sebelumnya.

“Kalau mau evaluasi pelanggaran sebagai Ombudsman, artinya dia melihat secara utuh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya merata, harus dievaluasi mana saja, jangan cuma di satu titik. Jadi jangan cuma misalnya Pak Anies melakukan penataan PKL. Pelanggaran lainnya, pelanggaran buat jembatan Semanggi, berani enggak dia (Ombudsman)?” kata Lulung, Selasa, 27 Maret 2018.

Lulung melanjutkan, “Pelanggaran Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi enggak ada perdanya, enggak ada payung hukumnya. Reklamasi itu menurut kepresnya kan pantai bukan pulau, berani enggak dia?” tantang Lulung.

Lulung meminta agar Ombudsman sebagai lembaga negara bisa menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya. Ombudsman diminta tidak ikut campur menyangkut ranah politik. Lulung mengajak untuk bersama-sama membangun kesadaran, membangun Jakarta, terus dengan kesadaran kemudian yang paling penting ikut mencerdaskan bangsa.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan dugaan maladministrasi dalam penataan kawasan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setidaknya, ada empat tindakan yang diduga maladministrasi atas kebijakan penataan pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Atas pertemuan tersebut, Ombudsman mengancam bisa menonaktifkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sumber : Ngelmu.co

TERCYDUK! Akun @makLambeTurah Sebar HOAX "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS"

TERCYDUK! Akun @makLambeTurah Sebar HOAX "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS"


10Berita, Akun twitter @makLambeTurah telah menyebarkan HOAX "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS".

"Setelah Beredar Abu Tours Sponsor Acara 212, Kini Beredar Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS Bawa Kaos #GantiPresiden2019 http://dlvr.it/QMPqJY," demikain kicau akun @makLambeTurah pada 26 Maret 2018 pukul 19.04 WIB.

— makLambeTurah (@makLambeTurah) 26 Maret 2018

(Link twit @makLambeTurah kalau belum dihapus: https://twitter.com/makLambeTurah/status/978241169359425536)

Akun @makLambeTurah menyertakan foto yang disebutnya "Foto Bos Abu Tours dan Wasekjen PKS".

PADAHAL foto tersebut bukan foto Bos Abu Tours yang sudah ditahan Polda Sulawesi Selatan sejak Jumat (23/3/2018) lalu.

Wasekjen PKS Mardani Ali Sera yang dituding berfoto bersama Bos Abu Tours melalui akun twitternya menyampaikan bahwa foto itu adalah foto dirinya bersama salah seorang kader PKS bernama Zakaria.

"Bukan hanya hoax, berita ini sudah masuk fitnah. Unsur pidananya jelas loh. Itu foto Sabtu 24/3, saya sebagai pembicara kepemimpinan, lalu sesi akhir berfoto dgn kader bernama Zakaria. Sedangkan Abu Tour di dalam tahanan yg dijaga polisi," ujar Mardani melalui akun twitternya.

Zakaria (@airakaz) yang berfoto bersama Mardani juga menyampaikan:

"1. Saya Zakaria Maulana Alif @airakaz , benar yg berfoto dengan Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi, Bang @MardaniAliSera dengan kaos yg sedang booming #GantiPresiden2019."

Wasekjen PKS Mardani Ali Sera minta pelaku penyebar ditindak jangan tebang pilih.

"Penyebar berita hoax seperti ini dan tidak ditangkap, justru akan mempermalukan pemerintahan pak @Jokowi. Ada kesan tebang pilih dalam penanganan hukum kasus hoax & fitnah. Yg bersama saya di foto itu adalah @airakaz tidak punya bisnis tours," ujar Mardani.

HOAX ini juga diposting oleh media online arrahmahnews.com, beritaterheboh.com, dll.

Bukan hanya hoax, berita ini sudah masuk fitnah. Unsur pidananya jelas loh.
Itu foto sabtu 24/3, saya sebagai pembicara kepemimpinan, lalu sesi akhir berfoto dgn kader bernama Zakaria. Sdangkan Abu Tour di dalam tahanan yg dijaga polisi | Jgn fitnah Zakaria, jangan fitnah Polisi https://t.co/glwNqICTmh

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) 26 Maret 2018


Penyebar berita hoax seperti ini dan tidak ditangkap, justru akan mempermalukan pemerintahan pak @Jokowi. Ada kesan tebang pilih dalam penanganan hukum kasus hoax & fitnah.
Yg bersama saya di foto itu adalah @airakaz tidak punya bisnis tours. https://t.co/tFyZe4OYTD

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) 27 Maret 2018


— IG : zakalif (@airakaz) 26 Maret 2018


5. Hoax dan fitnah itu ternyta dari media online ArrahmahNews, yg cepat menyebar ke grup2 WA dan media sosial, yang jelas-jelas merugikan nama baik saya. @kemkominfo

— IG : zakalif (@airakaz) 26 Maret 2018


6. Kami sedang diskusikan langkah selanjutnya bagi media yg mencemarkan nama baik saya via berita hoax. Pemerintah sedang memburu penyebar hoax. Lalu penyebarnya muncul. #klarifikasi

— IG : zakalif (@airakaz) 26 Maret 2018


Sumber :Portal Islam 

Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia; Warganet: Pak Gimana Roketnya?

Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia; Warganet: Pak Gimana Roketnya?


10Berita, Jokowi: Tahun 2030, Ekonomi Indonesia Bisa Terbesar ke-7 di Dunia

Presiden Joko Widodo optimis memandang masa depan Indonesia. Bahkan ia mengatakan, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

"Insya Allah, 2030 kita bisa di posisi 7 sampai 10 terbesar ekonomi terkuat di dunia," ujar saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Link: https://nasional.kompas.com/read/2018/03/27/15022581/jokowi-tahun-2030-ekonomi-indonesia-bisa-terbesar-ke-7-di-dunia

— Kompas.com (@kompascom) 27 Maret 2018


***

Pernyataan Jokowi ini rame ditanggapi warganet.

percaya & yakin itu asal anda lengser thn depan ya

— Shangrilla (@farelldwight) 27 Maret 2018


"Yang katanya ekonomi Indonesia meroket bulan september lalu mana?? Tak terbukti. Semoga kali ini terbukti dan tentunya dengan Presiden yang berbeda sehingga ekonomi Indonesia meroket. #2019GantiPresiden," ujar akun @ma_azis_abd.

"Yang ada depan mata aja, ga usah jauh ke 2030..semua biaya hidup naik meroket. Dollar belom 10.rb, menjelang 5 Thn masa jabatan," komen @wien_Syauqi10.

"Sprti thun 2015 kemarin yach....wuuss..wuss..wuss keq Roket gagal take off....🚀---------," timpal @herry_akang.

"percaya & yakin itu asal anda lengser thn depan ya," komen @farelldwight.

Yang katanya ekonomi Indonesia meroket bulan september lalu mana?? Tak terbukti.

Semoga kali ini terbukti dan tentunya dengan Presiden yang berbeda sehingga ekonomi Indonesia meroket. #2019GantiPresiden #2019PresidenBaru

— M Azwar Azis Abd (@ma_azis_abd) 27 Maret 2018


sprti thun 2015 kemarin yach....wuuss..wuss..wuss keq Roket gagal take off....🚀---------

— UingTea (@herry_akang) 27 Maret 2018

Yang ada depan mata aja , ga usah jauh ke 2030..semua biaya hidup naik meroket. Dollar belom 10.rb, menjelang 5 Thn masa jabatan.

— Masdar Hilmi Jaya K (@wien_Syauqi10) 27 Maret 2018

Awas kena tipa tipu lagi..😂😂😂

— Wondo25 (@wondopkl25) 27 Maret 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Gubernur Anies: Perwakilan Ombudsman Tidak Berhak Memberi Rekomendasi

Gubernur Anies: Perwakilan Ombudsman Tidak Berhak Memberi Rekomendasi

10Berita – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi Ombudsman Perwakilan DKI terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Namun, mantan Mendikbud ini mengingatkan Ombudsman DKI tak berhak mengeluarkan rekomendasi.

“Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan perwakilan Ombudsman. Diingat-ingat ya, ini perwakilan Ombudsman RI bukan dari Ombudsman,” kata dia di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3).

Menurutnya, perwakilan Ombudsman tak berhak mengeluarkan rekomendasi. Sebab, hal tersebut menjadi wewenang Ombudsman RI secara kelembagaan. Anies pun mempertanyakan langkah perwakilan Ombudsman DKI yang menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi jika LAHP tak di tindak lanjuti.

“Karena itu ada dua hal berbeda. Ini adalah perwakilan, yang memiliki otoritas (memberi rekomendasi) siapa? Ombudsman ini adalah perwakilan DKI,” ujar dia.

Anies mengaku menghormati temuan Ombudsman terkait penataan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang yang disebut terjadi malaadministrasi. Anies mengaku akan mempelajari rekomendasi Ombudsman secara menyeluruh. Ia juga mengaku senang Ombudsman DKI kembali aktif seperti saat ini.

“Kita akan pelajari dan kita senang bahwa perwakilan akhirnya aktif, akhirnya terlibat karena kita ingin juga Ombudsman jadi perwakilan yang di Jakarta aktif terlibat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengingatkan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya terkait keputusan mereka terhadap kebijakan penataan PKL di Tanah Abang. Triwisaksana mengatakan, Ombudsman perwakilan DKI Jakarta tak berhak memberi rekomendasi.

“Ombudsman perwakilan Jakarta itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga, tidak oleh perwakilan,” kata dia.

Politikus PKS ini menilai laporan dari Ombudsman DKI terkait penataan PKL Tanah Abang kental aroma subjektifitasnya. DPRD, kata Triwisaksana, akan turut mengawal proses yang dilakukan Ombudsman DKI terkait produk laporan yang dikeluarkan.

Namun, dia mempertanyakan mengapa Ombudsman DKI tak mengambil sikap atas kebijakan pemimpin DKI sebelumnya. Bahkan, di beberapa kasus, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan kebijakan gubernur dan Ombudsman tak melakukan apapun seperti saat ini.

“Ombudsman kali ini tuh tajam saat ini. Contoh penggusuran Bukit Duri, kemudian reklamasi dan sebagainya,” ujar Tri. (rol)

Sumber : Eramuslim

Alhamdulillah... Anies Tutup Total Alexis

Alhamdulillah... Anies Tutup Total Alexis


10Berita, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah resmi mencabut tanda usaha izin pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Hotel selaku pengelola Hotel Alexis. Pencabutan izin usaha ini berarti menghentikan seluruh unit usaha yang ada di Hotel Alexis untuk beroperasi.

"Pada Jumat (23/3) pemprov mengirim surat ke PT Grand Ancol Hotel menyampaikan bahwa sehari sebelumnya (Kamis 22/3) telah dikeluarkan surat pencabutan tanda usaha pariwisata untuk PT Grand Ancol Hotel," kata Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (27/3/2018).

Dalam surat itu disebutkan bahwa Alexis diberi waktu 5x24 jam untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya. Artinya, terhitung besok Rabu (28/3/2018) tidak boleh lagi ada kegiatan di tempat karaoke, musik hidup, bar, dan restoran di Alexis. Jika masih beroperasi, Anies akan menutup paksa.

"Apabila besok belum dilakukan pentupan maka pemprov akan melakukan penindakan," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.

Beberapa waktu lalu Anies telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 terkait izin usaha pariwisata di Ibu Kota. Dalam aturan baru itu, semua unit usaha dalam satu izin akan terkena imbas jika ditemukan pelanggaran di salah satu unit usahanya. Semua usaha di tempat tersebut akan ditutup.

Anies mengatakan, pergub baru mempermudah pemprov dalam melakukan pengawasan terhadap usaha hiburan malam. Selain itu, kata dia, aturan baru ini akan berdampak juga terhadap kemudahan urusan perijinan dan kepastian usaha.

Menurutnya, aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 yang sudah ada tentang usaha pariwisata. Anies mengaku, pergub yang ditekennya tersebut merinci hal-hal yang dianggap perlu didetailkan.

Dalam aturan baru tersebut, izin usaha yang dikeluarkan hanya ada satu meski di dalamnya banyak unit usaha. Jika di satu lokasi ada beberapa unit usaha pariwisata, tetapi manajemennya sama, maka izin TDUP cukup satu.  (ROL)

Sumber :Portal Islam 

Zeng Wei Jian: Sudirman Said Makin Naik, Ganjar Pranowo Makin Panik

Zeng Wei Jian: Sudirman Said Makin Naik, Ganjar Pranowo Makin Panik


10Berita,   Bambang Pacul, Ketua DPD PDI P cum Komandan Timses Ganjar-Yasin, menyatakan strategi Sudirman-Ida "ecek-ecek". Arogan sekali.

Statement Pancul masuk kategori "mockery". Targetnya menaikkan moral Pro Ganjar. To gain the sense of power.

Target kedua: menutup 'nyanyian' Setya Novanto di Pengadilan KPK. Dia seret nama Puan Maharani, Pramono, Olly dan tentu saja Ganjar Pranowo.

Pacul panik. Scary. Gemetar. Skandal korupsi E-KTP merusak. Pacul mirip Michael Spinks yang mencoba menaikkan pasar taruhan sebelum fight melawan Tyson.

Ada saja yang dikatakan Spinks untuk meruntuhkan psikologi Tyson. Tyson bakal dia bikin jatuh dan knocked out. Nyatanya, justru Spinks tersungkur dihajar Mike Tyson on the ring. Memalukan...!!

Di arena pilkada, Timses Ahok pernah bluffing berdasarkan survei abal-abal. Angkanya tinggi sekali. Anies-Sandi dinyatakan underdog. Alhasil, Ahok tumbang. Memalukan...!!

Salah satu ciri orang panik: inkonsisten. Di awal, Pacul bilang "ecek-ecek". Elektabilitas Ganjar-Yasin disebut 62%. Lalu dia berkata tetap waspada, tidak tau strategi SS, ada orang kuat di belakang SS, Anies-Sandi dan belajar strategi pemenangan ke Korea Selatan.

Lah, kalo udah yakin menang, ngapain pula berguru sampe ke Korea Selatan. Jelas, Pacul sedang panik.

Di sisi lain, Timses Sudirman-Ida tahu bahwa di detik-detik terakhir, sekelompok Pro Yasin akan memainkan kartu memecah suara NU.

Mereka akan merilis propaganda Ganjar bakal masuk bui dan Yasin yang bakal jadi gubernur. Jadi, mereka berharap sekali Ganjar terbukti terlibat skandal E-KTP.

Syahdan, sebaiknya kader Marhaen dan PDI-P blocking ke Sudirman-Ida saja dari sekarang.

Lagi pula, rakyat Jateng tampaknya sangat cerdas memilih program dan kualitas daripada silsilah keturunan. Mereka lebih memilih figur dengan program baik daripada dipimpin anak kyai tanpa program jelas.

Psywar Pacul mandul bila dihadapkan dengan grafik progres elektabilitas Sudirman Said.

Mantan Menteri ESDM anti korupsi ini memulai dengan angka elektabilitas 1.2% di bulan Juli 2017.

Pacul pasti mendadak galau bila disodori fakta survei koran-koran nasional yang beri angka 79% untuk Ganjar, padahal sekarang, survei internalnya hasilkan angka 62%. Artinya turun 17% dalam dua minggu. Ini pasti salah nyanyian Setya Novanto.

Sebaliknya, koran yang sama sebut elektabilitas Sudirman Said hanya 11%. Sedangkan Pacul bilang angkanya 22%. Artinya naik 2x lipat. Sudirman Said memang spektakuler.

Angka-angka ini sebenarnya ironis. Ganjar sudah berkuasa 5 tahun, sudah borong puluhan unit mobil baru, sudah sewa "Event Organizer" untuk pasang spanduk dan baliho, tapi alas...hasilnya cuma segitu.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber :Portal Islam 

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite


10Berita, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta, Jawa Tengah, menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari Rp7.600/liter menjadi Rp7.800/liter akan mempengaruhi inflasi.

“Kalau dilihat dari data, Januari lalu angka inflasi sebesar 0,49 persen, sedangkan pada Februari turun menjadi 0,48 persen. Untuk Maret dipastikan naik lagi menjadi 0,49 persen,” ujar Kepala BI Kanwil Surakarta Bandoe Widiarto di Solo, Senin (26/03).

Bandoe Widiarto menjelaskan kenaikan inflasi tersebut wajar mengingat BBM nonsubsidi memberikan andil sebesar 0,33 persen terhadap inflasi secara keseluruhan.

Ia mengatakan kontribusi pertalite cukup tinggi karena pengguna BBM nonsubsidi tersebut sangat banyak.”Mereka ini adalah yang berpindah dari premium tetapi juga enggan kembali ke premium meski harga pertalite naik karena khawatir perpindahan tersebut akan merusak mesin kendaraan,” katanya.

Terkait dengan kenaikan harga pertalite tersebut Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim mengatakan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menaikkan harga BBM tersebut. “Apalagi saat ini perekonomian kita sedang lesu. Dengan kenaikan semacam ini sepertinya tidak pas,” katanya.

Lukman mengatakan sebagian pengguna pertalite adalah masyarakat kalangan bawah sehingga kenaikan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi mereka.

“Dengan kenaikan harga yang dilakukan secara bertahap ini juga akan membuat stabilitas ekonomi kurang baik. Khawatirnya kalau kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain,” katanya.

Ia berharap ke depan pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum menaikkan harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat. “Kalau untuk kembali mengeluarkan BBM subsidi kan sudah tidak memungkinkan sehingga harus ada pertimbangan matang untuk menaikkan harga BBM,” katanya.

Sumber: republika

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite

Inilah Prediksi Inflasi yang disebabkan Kenaikan Pertalite


10Berita, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta, Jawa Tengah, menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dari Rp7.600/liter menjadi Rp7.800/liter akan mempengaruhi inflasi.

“Kalau dilihat dari data, Januari lalu angka inflasi sebesar 0,49 persen, sedangkan pada Februari turun menjadi 0,48 persen. Untuk Maret dipastikan naik lagi menjadi 0,49 persen,” ujar Kepala BI Kanwil Surakarta Bandoe Widiarto di Solo, Senin (26/03).

Bandoe Widiarto menjelaskan kenaikan inflasi tersebut wajar mengingat BBM nonsubsidi memberikan andil sebesar 0,33 persen terhadap inflasi secara keseluruhan.

Ia mengatakan kontribusi pertalite cukup tinggi karena pengguna BBM nonsubsidi tersebut sangat banyak.”Mereka ini adalah yang berpindah dari premium tetapi juga enggan kembali ke premium meski harga pertalite naik karena khawatir perpindahan tersebut akan merusak mesin kendaraan,” katanya.

Terkait dengan kenaikan harga pertalite tersebut Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim mengatakan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi sebelum menaikkan harga BBM tersebut. “Apalagi saat ini perekonomian kita sedang lesu. Dengan kenaikan semacam ini sepertinya tidak pas,” katanya.

Lukman mengatakan sebagian pengguna pertalite adalah masyarakat kalangan bawah sehingga kenaikan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi mereka.

“Dengan kenaikan harga yang dilakukan secara bertahap ini juga akan membuat stabilitas ekonomi kurang baik. Khawatirnya kalau kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi kenaikan harga barang yang lain,” katanya.

Ia berharap ke depan pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum menaikkan harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat. “Kalau untuk kembali mengeluarkan BBM subsidi kan sudah tidak memungkinkan sehingga harus ada pertimbangan matang untuk menaikkan harga BBM,” katanya.

Sumber: republika

Jreeng, Watimpres Jokowi Jadi Komisaris Lippo Grup

Jreeng, Watimpres Jokowi Jadi Komisaris Lippo Grup

10Berita – Pemerintah Jokowi kembali membuat polemik. Kali ini salah seorang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar, dikabarkan telah menjadi Komisaris Lippo Grup.

Hal yang tentunya dapat memunculkan conflict of interest, terlebih media internasional menyebut pemilik Lippo merupakan spionase China di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton.

Menurut Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak, penunjukkan Agum Gumelar sebagai komisaris Lippo harus direspon oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi keamanan nasional, apalagi, kata dia, Agum Gumelar merupakan mantan kepala BIN (Badan Intelijen Negara).

“Jangan sampai Indonesia menjadi negara boneka karena semua rahasia negara didistribusikan ke Lippo. Kita ketahui bersama James dan Keluarga Riady mampu menunjukkan pada dunia tentang hubungan istimewanya dengan Presiden Clinton selama KTT APEC 1993 di Seattle (Washington),” kata Bastian melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/3).

Bastian pun mengungkapkan bahwa salah seorang Asisten Bill Clinton (Huang) telah mengirim informasi rahasia perdagangan ke Grup Lippo yang berkantor pusat di Jakarta.

“Agum Gumelar bisa saja melakukan hal yang sama bila jabatannya sebagai dewan pertimbangan presiden tidak dicopot atau ia mengundurkan diri dari posisi komisaris di Lippo,” ujar politisi DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, kata Bastian, bila negara seperti Amerika Serikat saja bisa diobrak-abrik apalagi Indonesia yang konon ponsel presidennya saja bisa disadap.

“Karenanya Jokowi jangan melakukan pembiaran terhadap posisi Agum Gumelar, atau Jokowi akan dianggap sebagai kaki tangan Lippo dalam menjual rahasia negara,” tukasnya.

Selain itu, ujar Bastian, dengan posisi sebagai dewan pertimbangan presiden, Agum Gumelar bisa saja memberi pertimbangan yang selalu menguntungkan kelompok jaring bambu pimpinan Lippo.

“Tentu saja (hal ini) akan menjerumuskan bangsa ini dalam lubang pemodal, negara ini bisa menjadi boneka mainan para pemodal,” pungkas Bastian. (swa)

Sumber : Eramuslim