Viral Gerakan #2019GantiPresiden di Medsos, Mengejutkan Ini Komentar PKS

Viral Gerakan #2019GantiPresiden di Medsos, Mengejutkan Ini Komentar PKS

10Berita, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti sebuah gerakan yang tengah viral di media sosial dengan nama #2019GantiPresiden. Dia menegaskan gerakan tersebut sah, legal dan konstitusional. Hal itu terjamin pada Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap lima tahun untuk memilih salah satunya Presiden dan Wakil Presiden.

“Gerakan ini juga sah seperti dijelaskan di Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan adalah ditangan rakyat. Jadi gerakan yang menjelaskan urgensi dengan data, analisis dan dengan menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pillres 2019,” terang Mardani saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/3).

Mardani menambahkan, gerakan yang berseliweran di dunia maya itu adalah bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik. Karena, kata Mardani, demokrasi justru memerlukan kompetisi. Dibanding liga Inggris sekalipun, kompetisi Pilpres 2019 justru jauh lebih penting, lebih signifikan dan berdampak tinggi bagi rakyat Indonesia.

“Jadi, gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesis dari gerakan yang sudah bergulir yaitu “Dua Periode” untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional,” ungkap Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Lanjut Mardani, jika selama ini rakyat mungkin dasar memilihnya karena pesona pribadi, ganteng, sederhana, pandai, figur, tegas, dan lain-lainnya. Mardani inginkan kompetisi yang lebih substansi. Salah satunya dengan menelisik karaker kepemimpinannya, kualitas kepribadiannya, track record selama ini, termasuk kebijakan, program hingga kecenderungannya.

Karena itu esensi gerakan tersebut sehat dan baik bagi demokrasi. Berkompetisi yang lebih substantif, yaitu kompetisi gagasan untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Gagasan tentang hutang negara, bagaimana gagasan soal dunia usaha, bagaimana gagasan soal demokrasi yang makin terancam.

Memang gerakannya terkesan seperti ‘kejam’ tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar sadar. Karena itu pula sejak awal dia memperkirakan akan ada reaksi,” tutup Mardani.

Sebelumnya, salah seorang inisiator gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman kaget melihat antusiasnya masyarakat menyambut kampanye tersebut. Neno mengaku awalnya dia hanya membentuk WhatsApp Grup (WAG) untuk grup majelis taklim yang diikutinya. Menurutnya, anggota yang ada di dalam grup WA itu memiliki satu misi, yakni berkeinginan pemilu mendatang menghasilkan presiden baru.

“Kami melarang tidak boleh membicarakan sosok capres. Meski di grup ini terdiri dari berbagai pendukung capres di pilpres nanti,” tegas Neno.

Sumber :Dakwah media 

Read More

INDEF: Reform Agraria Ala Jokowi Bisa Bikin Petani Tambah Miskin

INDEF: Reform Agraria Ala Jokowi Bisa Bikin Petani Tambah Miskin

10Berita, Konsep reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan membagi-bagikan sertifikat tanah kepada para petani kecil dinilai kurang tepat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan semestinya reforma agraria dilakukan dengan mendistribusikan aset, bukan sekedar membagi-bagikan sertifikat tanah.

“Reforma agraria secara konsep dan prakteknya agak kurang nyambung,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/3).

Menurut Bhima, seharusnya reforma agraria dilakukan seperti konsep yang dilakukan oleh Federal Land Development Authority (FELDA) milik Malaysia yang memberdayakan petani-petani miskin untuk menggarap lahan milik pemerintah.

Hal itu kata dia sebenarnya sudah dipraktekkan di pertanian dalam negeri. Contoh paling konkret adalah sistem plasma sebagaimana yang biasa terjadi di perkebunan kelapa sawit.

“Kalau di perkebunan kelapa sawit itu 20 persen lahan kelapa sawit itu harus dikelola oleh petani atau rakyat. Kita ingin perkebunan skema itu juga bisa dipraktekkan di komoditas lainnya, sehingga reforma agraria tadi keberlanjutannya jelas, barangnya mudah dipasarkan dan petani ada peningkatan kesejahteraan karena itu. Kalau bagi-bagi sertifikat, peningkatan kesejahteraannya dimana,” urainya.

Konsep yang digunakan oleh pemerintah pusat justru dikhawatirkan bakal menyebabkan para petani miskin semakin miskin. Pasalnya, tidak mungkin saat kesusahan, para petani tidak mengagunkan sertifikat tanah untuk meminjam duit.

“Jangan sampai ini membuat siklus kemiskinan baru karena petani tadi terjebak oleh utang. Karena petani malah menggadaikan tanah tadi ke perbankan, atau ke rentenir,” tekan Bhima.

Beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat bersitegang dengan Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais. Luhut meradang gara-gara Amien bilang bagi-bagi sertifikat tanah terhadap para petani miskin sebagai kebohongan. Dipertegas soal itu, Bhima mengaku sepakat dengan Amien.

“Secara konsep, memang (Amien Rais) ada benarnya,” pungkas Bhima.

Sumber: rmol

Read More

Rumahmu Nggak Butuh AC Lagi, Kalau Sudah Ada 10 Tanaman Rambat yang Berbunga Terus Ini

Rumahmu Nggak Butuh AC Lagi, Kalau Sudah Ada 10 Tanaman Rambat yang Berbunga Terus Ini

10Berita, Rasanya cuaca zaman sekarang makin ke sini makin panas saja. Nggak heran, ketika berada di dalam ruangan, inginnya setel kipas angin atau AC buat bikin adem hawanya. Padahal, ada lho cara mudah buat mengurangi tingkat kepanasan ruangan di dalam rumah. Salah satunya adalah menanam tanaman rambat pada dinding, kanopi ataupun pagar. Nggak cuma bikin teduh, tanaman rambat juga berfungsi sebagai hiasan yang mempercantik tampilan hunian.

Meski kamu belum punya rumah sendiri, nggak ada salahnya kalau kamu mulai huntingbeberapa pilihan tanaman ini. Uniknya, tanaman-tanaman ini nggak cuma bernuansa hijau dedaunan saja, tapi juga terus berbunga sepanjang harinya. Cantik deh pokoknya!

1. Bugenvil yang kelopak bunganya tipis kayak kertas ini bisa jadi pilihan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman ini bisa bertahan dan tumbuh terus tanpa perlu disiram setiap hari lho!

si bunga kertas via hikarinobe.com

Advertisement

Sebenarnya, bagian yang mirip kertas dan berwarna-warni itu adalah bagian dari daun. Sedang bunga aslinya berwarna putih yang berada di balik kelopak daun tersebut. Nah, kalau sudah tua, batang bugenvil akan mengeras. Makanya, pangkaslah rutin biar bentuknya tetap indah, ya!

2. Morning glory ini cocok banget ditanam di daerah yang panas banget atau dingin banget. Batangnya enteng tapi tetap keras, bunganya akan mekar di pagi hari dan punya aroma yang segar

bunganya mekar di pagi hari via www.sunset.com

Tanaman ini terkesan ringan dan simpel, tapi bisa tumbuh sangat rimbun. Warna kelopak bunganya juga unik tergantung pada peletakannya. Berwarna ungu kalau di daerah panas yang intens kena cahaya matahari, dan berwarna biru kalau di daerah dingin dan kurang cahaya matahari. Perawatannya pun cukup mudah, Morning Glory ini perlu pemupukan tiap 2-2,5 bulan sekali dan penyiraman setiap 5-7 hari sekali.

3.  Buatmu yang tinggal di dataran tinggi yang suhu udaranya sejuk, tanamlah Clematis di dinding atau pagar rumahmu

bunganya mirip melati via photos.hgtv.com

Bunga Clematis bisa bertahan hidup di daerah yang suhu udaranya cenderung rendah. Bunganya mirip melati, tapi sekalinya berbunga, Clematis bisa menghasilkan bunga yang banyak sekali. Aromanya juga harum menenangkan. Jika kamu ingin warna yang lebih atraktif, pilihlah Clematis yang kelopak bunganya berwarna keunguan.

4. Kalau kamu menginginkan tanaman rambat yang bunganya jarang-jarang tapi ukurannya besar dan berwarna cerah, pilih saja Alamanda

Alamanda si bunga kuning via www.pinterest.co.uk

Advertisement

Bunga dengan kelopak warna kuning atau merah muda ini mudah dijumpai di Indonesia. Meski berbunga terus, jumlah bunga Alamanda nggak sebanyak Bugenvil atau Clematis. Biasanya, Alamanda ditanam sebagai pagar hijau. Tapi juga bisa dijadikan tanaman kanopi asal rangkanya kuat. Maklum, tumbuhnya lebat banget.

5. Jika ingin pagar atau dindingmu bernuansa ungu selain Morning Glory, kamu bisa pilih Petrea Volubilis sebagai tanaman rambatnya

kalau yang ini mirip Lavender via annisahometreatment.com

Tanaman yang juga punya nama lain Blue Bird Vine, Purple Wreath, Purple Vine dan Queen’s Wreath ini berasal dari Amerika Tengah, tapi bisa tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Sekilas mirip lavender dengan bunga berwarna ungu cerah yang mekar di sepanjang batangnya. Uniknya, sebelum bunganya gugur, kelopak bunganya perlahan memucat dan berubah menjadi hijau lho!

Letakkan Petrea ini di tempat yang dapat sinar matahari penuh serta lakukan penyiraman sekali sehari.

6. Tanaman yang disebut sebagai Air Mata Pengantin ini mudah ditanam, tumbuhnya sangat cepat, bandel pun mudah perawatannya

Lucu banget! via www.etsy.com

Air Mata Pengantin atau Antigonon leptopus ini sebenarnya adalah gulma. Namun, karena keindahan bunganya yang berwarna pink dan mudahnya perawatan dan nyaris tanpa pemupukan, kamu bisa menjadikannya sebagai tanaman hias di halaman rumah. Nama lainnya dalam Bahasa Inggris antara lain Coralina, Coral vine, dan Bellisima grande. Meski berasal dari Meksiko, Air Mata Pengantin ini cukup familiar di Indonesia kok. Jangan lupa untuk memangkasnya rutin karena tanaman ini tumbuh sangat cepat.

7. Nah, kalau kamu ingin tanaman rambat yang eksklusif, Wisteria bisa jadi pilihan yang menarik

Cantik banget, ‘kan? via www.plantmaster.com

Wisteria merupakan tanaman rambat berkayu yang bisa tumbuh hingga sepanjang 20 meter sampai usia ratusan tahun. Tantangannya, Wisteria ini adalah tanaman subtropis, jadi dibutuhkan kecermatan dalam perawatannya, terutama saat proses pembibitan dan pemindahan ke tanah. Itulah sebabnya, harga Wisteria cukup mahal karena sulit dibiakkan di Indonesia.

8. Ini nih, Mandevilla yang gampang tumbuh di daerah tropis, udah gitu tanamannya cukup kuat menahan serangan hama serangga

cucok banget nih bunganya via 4-seasons-flowers.blogspot.co.id

Memiliki nama latin Mandivella sanderi, tanaman ini merupakan tanaman rambat asal Florida, Amerika Serikat. Mandevilla sangat menyukai panas yang membuat bunganya mudah bermunculan. Bunganya mirip terompet berwarna putih, pink, atau merah, bentuknya bertumpuk seperti mawar. Batangnya yang menjuntai lemas dan nggak selalu mengikuti sulur, jadi sesekali perlu ditali agar rapi. Tanaman ini juga rentan dengan cacing tanah, maka sebaiknya media tanamnya diganti dengan arang kelapa. Jangan lupa gunakan pot ukuran agak besar, ya!

9. Flame of Irian punya ciri bunganya yang cukup besar dan menjuntai berwarna oranye kemerahan. Namun cukup langka dan tergolong mahal harganya

bunganya menggantung via www.pinterest.pt

Flame of Irian atau Melati Irian berasal dari dataran Papua. Meski langka dan mahal, tanaman ini cocok untuk iklim tropis dengan pertumbuhan yang cukup cepat dan mudah dirawat. Tanaman ini pas banget buat kanopi karena bunganya yang menggantung ke bawah. Selain berwarna jingga, ada juga versi yang berwarna biru yang diberi nama Jade Vine atau bunga giok.

10. Buatmu yang suka tanaman rambat dengan bunga-bunga kecil yang tumbuh dengan cepat, Soapwort jawabannya

kecil-kecil banget tapi banyak via www.indigogardensanddesign.com

Tanaman ini punya sifat tahan panas dan akan menghasilkan bunga-bunga kecil berwarna pink dengan sangat banyak. Memang sih, bunganya nggak menghasilkan aroma harum yang semerbak, tapi tampilannya bakal menghiasi pagar maupun dinding rumahmu dengan cantiknya. Perawatannya pun mudah sekali dan nggak butuh perlakuan khusus.

Gimana, cantik bukan? 10 tanaman rambat yang berbunga terus ini bisa jadi hiasan sekaligus bikin adem rumahmu nantinya. Nggak perlu bingung mau menjalarkannya di mana, tanaman rambat ini cocok ditanam di ruang terbuka, seperti di atap, dinding, kanopi, maupun permukaan pagar rumah. Jangan lupa untuk merawatnya tiap hari, ya!

Sumber : Hipwee

Read More

Mayoritas Netizen Muhammadiyah Dukung Fatwa Haram Pilih PSI

Mayoritas Netizen Muhammadiyah Dukung Fatwa Haram Pilih PSI

10Berita – Setelah keluar “Fatwa Haram” memilih PSI yang menggegerkan dunia maya, pihak PSI terus menampik bahwa itu bukan fatwa resmi yang dikeluarkan PP Muhammadiyah.

Kita redaksi sangpencerah.id santai saja menanggapinya. Siapa juga yang bilang itu fatwa resmi Muhammadiyah. Jelas itu fatwa versi netizen Muhammadiyah yang merupakan mayoritas follower Sang Pencerah. Kalau tidak percaya silahkan cek di fanspage : Website Sang Pencerah, komentarnya mayoritas setuju dengan Fatwa Haram memilih PSI.

Harusnya pihak PSI harus bisa instropeksi, kenapa sampai keluar fatwa itu. Bukan malah melakukan pembelaaan diri dan mencari dukungan tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Coba tanya netizen Muhammadiyah, apakah mereka setuju dengan kelakuan PSI ? Kekuatan follower Sang Pencerah adalah mewakili suara hati akar rumput warga Persyarikatan. Website ini berdiri dilatarbelakangi dorongan warga Muhammadiyah di akar rumput agar punya media yang berani untuk meng-counter serangan-serangan negatif tentang Muhammadiyah dan tokohnya dari luar.

Jadi kalau mau kekeh berhadapan dengan mayoritas netizen Muhammadiyah, silahkan terus bermanuver. Kami hanya mengingatkan, tolong dengar suara grassroot jika memang mau sukses di kancah perpolitikan Indonesia.(red)

Sumber : Sangpencerah

Read More

Jreeng, KPK Isyaratkan Tidak Tanggapi Kesaksian Setnov Soal Pramono-Puan

Jreeng, KPK Isyaratkan Tidak Tanggapi Kesaksian Setnov Soal Pramono-Puan

10Berita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan tidak ingin menanggapi ‘nyanyian’ Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Salah satu indikasinya adalah pernyataan jubir KPK, Febri Diansyah yang menyatakan pihaknya akan fokus pada penuntutan terhadap mantan Ketua DPR RI dengan bukti-bukti kuat yang didapat terkait uang hasil korupsi e-KTP yang mengalir ke Setnov.

Febri menengaskan, KPK tak mau larut dalam ‘sinetron’ saling bantah antara Setnov dan orang dekatnya, Made Oka Masagung. Terlebih, KPK yakin fee e-KTP sebesar USD7,3 juta mengalir ke Setnov melalui Made Oka dan Irvanto.

Dengan begitu, ‘nyanyian’ Setnov yang menyebut Made Oka telah menyerahkan uang USD500 ribu kepada Puan Maharani dan Pramono Anung sangat mungkin sulit dilanjutkan dalam sidang Setnov.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

“Di persidangan sudah kami ungkap dan pastikan aliran dana USD 7,3 juta itu terhadap Setya Novanto melalui Irvanto dan Made Oka,” ujar Febri, Selasa (27/3/2018) malam.

Menurut Febri, bukti-bukti keterlibatan Setnov yang terungkap dalam sidang bakal dituangkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Selain mematangkan berkas tuntutan, KPK kemarin terus memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan Irvanto dan Made Oka. Diantaranya, Deisti Astriani Tagor (istri Setnov) dan Innayah (istri Andi Narogong).

Keduanya di mintai keterangan soal PT Murakabi Sejahtera (rekanan peserta lelang e-KTP) yang diduga merupakan perusahaan Setnov selaku beneficial owner.

Dalam persidangan pada hari Kamis 22 Maret lalu di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Setya Novanto menyebut setidaknya ada 10 elit DPR yang ikut kecipratan uang korupsi e-KTP.

Dua di antaranya adalah elit PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung yang kini menjabat di pemerintahan Jokowi. Oleh Setnov, keduanya disebut masing-masing menerima 500 ribu dolar AS.

Pemberian uang kepada Puan dan Pramono itu diketahui Novanto dari Oka yang menceritakan saat berkunjung ke kediamannya. (pjs/ram)

Sumber : Eramuslim

Read More

Untuk Ganti Presiden 2019, Jangan lagi hanya Melihat Kesederhanaan

Untuk Ganti Presiden 2019, Jangan lagi hanya Melihat Kesederhanaan

10Berita, JAKARTA - Masyarakat diseru agar di Pilpres 2019 nanti untuk tidak lagi memilih calon yang hanya berkulitkan kesederhanaan.

“Jika selama ini rakyat memilihnya karena pesona pribadi, ganteng, sederhana, pandai, figur, tegas, dan lain-lain. Kita inginkan kompetisi yang lebih substansi, menelisik karaker kepemimpinannya, kualitas kepribadiannya, track record, termasuk kebijakan, program hingga kecenderungannya,” kata Mardani Ali Sera, Selasa (27/3/2018), melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Dan menurutnya itulah isi dari gerakan dari ganti Presiden 2019 mendatang. Pun menurutnya itu (ganti presiden) adalah salah satu merawat demokrasi. “Karena itu Esensi gerakan #2019GantiPresiden adalah sehat dan baik bagi demokrasi. Berkompetisi yang lebih substantif, menyelesaikan problem bangsa, gagasan tentang hutang negara, bagaimana gagasan soal dunia usaha, gagasan soal demokrasi yang makin terancam.”

Sebelumnya, Mardani menyebut gerakan ganti Presiden bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik.

Jadi, gerakan 2019 ganti Presiden itu menurutnya merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu ‘Dua Periode’ untuk Pak Jokowi.  “Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional. Karena demokrasi justru memerlukan kompetisi.”

Dibanding liga Inggris atau Piala Dunia 2018 sekalipun, lanjutnya, kompetisi Pilpres 2019 justru jauh lebih penting, lebih signifikan dan berimpact tinggi bagi rakyat Indonesia. “Memang gerakan #2019GantiPresiden kesannya seperti 'kejam', tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar kita sadar. Dan karena itu pula sejak awal, kami memperkirakan akan ada reaksi.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Taufik Tantang Ombudsman Kaji Penutupan Jalan di Kedubes Inggris, Berani?

Taufik Tantang Ombudsman Kaji Penutupan Jalan di Kedubes Inggris, Berani?

Foto: Kompas

10Berita -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta Ombudsman RI bersikap adil terkait kajian penutupan jalan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Taufik membandingkan jalan-jalan umum di Ibu Kota yang juga ditutup selama bertahun-tahun demi kepentingan sepihak, seperti di jalan di Kedutaan Besar Inggris dan di sekitar Mabes Polri. Namun, selama ini Ombudsman tutup mata.

“Ombudsman harus berkeadilan. Ombudsman coba dong kaji penutupan jalan di Kedutaan Besar Inggris. Itu bertahun-tahun disitu jalan ditutup lho. Ada nggak pendapat Ombudsman tentang itu? Kaji dong. di Mabes juga, kan ditutup juga tu. Jadi harus berkeadilan juga Ombudsman,” kata Taufik, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Taufik berpendapat, penutupan Jalan Jatibaru diperuntukkan bagi kepentingan rakyat kecil, yaitu pedagang kaki lima.

“Ini untuk kepentingan rakyat kecil (PKL), kok Ombudsman malah lebih proaktif disitu. Sekarang saya tanya Kedutaan Besar Inggris untuk siapa?,” tanya dia.

Karenanya, menurut Taufik, jika sekarang Ombudsman menyebut penutupan Jalan Jatibaru melanggar hukum, apakah penutupan jalan di Kedutaan Besar Inggris dan Mabes Polri tidak termasuk pelanggaran hukum.

“Makanya, saya tanya Ombudsman, kalau ada yang kayak gitu, dilakukan (pengkajian) gak?. Melanggar nggak itu penutupan jalan kalau gitu?. Yang perlu dicatat juga, di Jatibaru itu bukan PKL ditempatkan (permanen), tapi PKL ditata,” beber Ketua DPD Gerindra DKI itu.

“Sekarang PKL mau ditata di mana oleh Ombudsman? (Penempatan PKL di Jatibaru) ini kan (sifatnya) sementara, penataan sementara yang suatu saat akan ketemu yang permanen seperti apa. Makanya dikaji dulu. Mereka ini 15 tahun loh PKL itu, 15 tahun dikejar-kejar. Sekarang (PKL) agak tenang,” jelas Taufik.

Sebelumnya, Ombudsman menyatakan penempatan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, menyalahi aturan (maladministrasi). Bahkan, Ombudsman menyebut hal tersebut perbuatan melawan hukum.

Ombudsman memberi waktu 60 hari kepada Pemprov DKI untuk membebaskan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, dari pedagang kaki lima (PKL).

“Evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ombudsman dalam keterangan persnya.(kl/)

Sumber : teropongsenayan

Read More

#2019GantiPresiden Ramaikan Mudzakarah Kebangsaan Dakta

#2019GantiPresiden Ramaikan Mudzakarah Kebangsaan Dakta

10Berita, Bekasi - Tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden menjadi perhatian serius dan menarik dalam Mudzakarah Kebangsaan yang digelar Dakta Media Network (DMN) di Bekasi, Selasa sore (27/03/2018). Bukan apa-apa, karena penggagas tagar tersebut, Mardani Ali Sera, seorang kandidat Capres dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu narasumber dalam Mudzakarah tersebut. 

Selain Mardani, hadir juga mantan Ketua Umum DPP Hidayatullah Dr Abdul Manan, dan advokat sekaligus aktivis pergerakan Eggy Sudjana. Sebelum ketiganya tampil sebagai narasumber, Ketua Umum DPP Syarikat Islam Hamdan Zoelva menyampaikan pidato kunci yang menjelaskan bahwa Indonesia masih terjajah secara ekonomi dan sosial. 

Menurut penggagas tagar #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera, umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia sudah terlalu lama menitipkan kepemimpinan negeri ini kepada orang yang tidak amanah. Karena itu, 2019 adalah momentum untuk mengambil amanah tersebut agar dikembalikan kepada para ulama, kyai dan habaib serta tokoh-tokoh Islam. 

"Ganti Presiden lima tahun sekali itu sah dan legal konstitusional. Semua orang punya hak konstitusi untuk itu," kata Mardani. 

Indonesia, kata anggota DPR ini, adalah negara yang memiliki konstitusi dimana 15 pasal di dalamnya membahas tentang posisi presiden. Inilah kenapa Indonesia disebut menggunakan sistem presidensiil. "Jadi kalau negara ini bobrok, narkoba, maka yang disalahkan adalah Presiden," kata dia. 

Mardani mengingatkan, untuk dapat mengganti Presiden pada 2019, tidak bisa dilepaskan dari momentum politik pada 2018 yakni Pilkada serentak di 171 daerah. 

"Di Jawa Barat ini dari empat calon, yang setuju 2019 ganti presiden cuma satu pasangan. Siapa dia, kalau mau tahu hubungi saya," ungkap mantan Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi ini dengan nada bercanda. 

 "Jangan biarkan umat Islam ini diberikan cek kosong kepada pemimpin yang tidak peduli kepada aspirasi umat Islam, maka inilah saatnya kita menyuarakan bahwa umat Islam harus bergerak, seperti gerakan 212 kemarin,"
 
Mardani menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk mampu bergerak, dan menyuarakan aspirasi mereka, sehingga di tahun 2019 mendatang negara Indonesia diberikan seorang pemimpin yang mempunyai nilai-nilai islami dalam menjalankan amanatnya.
 
"Umat Islam tidak boleh diam, karena kalo kita diam, berarti kita menyetujui adanya kezhaliman. Karena itu tahun 2019 kita harus punya Presiden baru," tutupnya.

red: shodiq ramadhan

Sumber : SI Online

Read More

Catatan Asyari Usman: MetroTV, Ancaman Mendagri, dan Cara Kerja Ombudsman RI

Catatan Asyari Usman: MetroTV, Ancaman Mendagri, dan Cara Kerja Ombudsman RI

Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior

10Berita, MetroTV lagi, haha. Pagi tadi, TV yang serba-anti ini membahas peringatan dari Ombudsman RI (ORI) terhadap Gubernur Anies Baswedan. Menurut ORI, Anies tidak kompeten mengelola pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Terus, Mendagri mengeluarkan ancaman kepada Anies jika dia tidak mematuhi rekomendasi ORI.

MetroTV menggaungkan ancaman Mendagri untuk membebastugaskan Anies kalau dia tidak mematuhi rekomendasi ORI. Begitu bersemangat Elman Saragih membacakan Editorial Media Indonesia (MI) di MetroTV yang intinya hanya berupa ketidaksukaan mereka terhadap Anies. Mereka membuat caption “Gubernur Ruwet” untuk menggambarkan bahwa Anies tidak mampu menjalankan tugas.

Ada beberapa poin yang dapat kita sarikan dari acara MetroTV itu.

Pertama, bagi stasiun TV ini tidak ada satu pun yang bagus dari Anies-Sandi. Bagi mereka, hanya Ahok yang bisa menjadi gubernur DKI. MetroTV adalah stasiun TV yang paling berbahaya di Indonesia. Konten acaranya, disengaja atau tidak, kebanyakan bersifat menghasut dan memperkuat perpecahan bangsa.

Kedua, ORI pantas dipertanyakan cara kerjanya. Terasa sekali lembaga ini tidak netral. Kita mau bertanya, mengapa ORI tidak berperan ketika proyek reklamasi Teluk Jakarta sarat dengan masalah ekosistem dan dampak sosialnya. Kenapa ORI bersembunyi?

Ketiga, kenapa ORI tidak mengeluarkan sikap terkait pengaduan warga masyarakat yang menduga terjadi penyalahgunaan Istana untuk kepentingan pribadi Jokowi ketika beliau membahas strategi pemenangan Pilpres 2019 bersama pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)?

Keempat, apakah wajar Mendagri mengeluarkan ancaman untuk membebastugaskan Anies hanya gara-gara tidak mematuhi rekomendasi ORI soal pengelolaan pedagang kaki lima Tanah Abang? Kenapa tidak pernah mengancam Ahok ketika dia dulu banyak melakukan kesalahan prosedur?

Semoga MetroTV menyadari sikap partisannya dalam menyajikan pembahasan berbagai isu politik dan sosial. Kalau Anda terus seperti sekarang, itu Anda sedang menjerumuskan masyarakat ke jurang partisan dan potensi konflik.

Kita juga mengimbau Mendagri agar tidak ikut-ikutan partisan seperti MetroTV atau mungkin juga ORI. Anda adalah pejabat publik yang diamanatkan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partisan.

Sumber :Dakwah media 

Read More

Ombudsman Subyektif dan Baru Tajam di Era Anies, Advokat Akan Lakukan "Class Action"

Ombudsman Subyektif dan Baru Tajam di Era Anies, Advokat Akan Lakukan "Class Action"

10Berita, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik sikap Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, Ombudsman telah bersikap subyektif dalam kebijakan penataan Tanah Abang pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami sambut positif keaktifannya, tetapi jangan sampai ada nuansa atau aroma yang subyektif. Sebab, kami melihat, Ombudsman kali ini tuh tajam pada saat ini walaupun tumpul pada waktu yang lalu," kata Sani di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Sani mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang lalu juga ada yang jelas-jelas melanggar. Bahkan, kebijakannya sampai dibatalkan pengadilan. Namun, kata Sani, Ombudsman saat itu tidak memberikan rekomendasi apa pun atas kebijakan itu.

"Kan ada beberapa kebijakan Pemprov yang lalu-lalu itu sampai tingkatan pelanggaran kemudian juga dibatalkan pengadilan. Tetapi, tidak ada laporan dan rekomendasi dari Ombudsman. Contohnya penggusuran Bukit Duri, reklamasi," kata Sani.

Sani mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan turun tangan dengan melihat laporan Ombudsman terhadap Pemprov DKI. Menurut Sani, Ombudsman Jakarta Raya tidak memiliki wewenang untuk mengembangkan laporan itu menjadi rekomendasi.

"Kami melihat ada kesan aroma subyektivitas dalam laporan dari Ombudsman. Pertama, karena Ombudsman Perwakilan Jakarta itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga, tidak oleh perwakilan," kata Sani, seperti dilansir Kompas.

Hal senada disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tak memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi atas kebijakan penataan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, yang dia buat.

"Diingat ya, ini perwakilan Ombudsman RI, bukan dari Ombudsman. Itu dua hal berbeda. Ini adalah perwakilan, yang memiliki otoritas siapa?" kata Anies seusai membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa, 27 Maret 2018, seperti dikutip Tempo.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya membeberkan LHAP kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup Jatibaru, kemarin, Senin, 26 Maret 2018.

Pelaksana tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu mengungkapkan ada empat tindak maladministrasi atas kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan itu.

Sikap tebang pilih Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ini mendapat tanggapan dari advokat yang akan melakukan class action.

"Insya Allah, siang ini launching 'Class Action' kepada Ombudsman terkait dugaan standar ganda penanganan laporan. Bersama kita jaga jangan sampai Ombudsman tumpul ke pejabat tertentu tapi tajam dan tendensius ke Anies-Sandi," kata Habiburrokhman dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang disampaikan di akun twitternya, Rabu (28/3/2018).

Gugatan Class Action adalah suatu tata cara pengajuan gugatan untuk dirinya sendiri dan kepentingan kelompok yang jumlah orangnya banyak yang memiliki kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum dan kesamaan jenis tuntutan antar wakil kelompok dan anggota kelompok.

Insya Allah, siang ini Launching Class Action kpd Ombudsman terkait dugaan standar ganda penanganan laporan. Bersama kita jaga Jangan sampai Ombudsman tumpul ke pejabat tergentu tapi tajam dan tendensius ke ASA.

— Habiburokhman (@habiburokhman) 28 Maret 2018

Ombusman itu siapasih , kok kasus Jln Kali Baru Tanah Abang dia nongol sedangkan kasus Tanah Cengkareng , Suber Waras ,kasus Reklamasi jaman Si Ahok gk kedengeran suaranya .
Apa om Busman saat itu blom lahirkah ?

— Negri Seterah (@RestyCayah) 28 Maret 2018

Kenapa zaman Ahok mingkem bae min @OmbudsmanRI137? Padahal banyak maladministrasi dilakukan. Bahkan ada yg kasusnya sampai PTUN, dan Ahok dikalahkan. Begitu gubernurnya @aniesbaswedan kenapa tiba2 jadi kelihatan GALAK? Jangan salahkan publik kalau menduga itu adalah "pesanan". https://t.co/nrTfn1BhY1

— Pribumi 💚 NKRI (@roninpribumi) 28 Maret 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More