Polisi Ngaku Kesulitan Ungkap Dalang The Family MCA

Polisi Ngaku Kesulitan Ungkap Dalang The Family MCA

10Berita –  Polri telah berjanji akan mengusut tuntas kasus penyebaran hoaks kelompok yang mengatasnamakan diri The Family MCA hingga ke aktor dan pendana utamanya. Namun, hingga saat ini, baik aktor utama maupun pendana The Family MCA belum juga terungkap.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan kepolisian terus mengusut kasus tersebut. Namun, ia mengakui kepolisian mengalami kesulitan dalam mengejar dalang penyebaran hoaks tersebut.

“Seratus tiga puluh juta pengguna medsos di indonesia, ini tidak gampang. Kita menyelidiki 10 saja belum bisa satu hari,” ujar Setyo, Rabu (25/4).

Setyo menuturkan, teknik penyelidikan dan penyidikan siber adalah hal yang rumit. Penyelidikan siber membutuhkan teknik yang tidak biasa .”Teknik ini kan cukup rumit. Jadi, kita perlu teknik khusus, untuk menyelidikinya pasti pelru waktu,” ujarnya.

Kendati ia mengaku sulit, Setyo menyatakan kepolisian serius dalam menangani kasus ini, apalagi terkait kasus penyebaran hoaks yang cukup menjadi konsentrasi Polri saat ini. Terkait kasus The Family MCA ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap tujuh penyebar hoaks yang berada dalam kelompok The Family MCA.

Seorang tersangka bernama Bobby Gustiono ditangkap pada Ahad (4/3). Sementara itu, sejumlah tersangka ditangkap serentak pada Senin (26/2). Muhamad Luth (40 tahun) ditangkap di Sunter, Jakarta Utara. RSD (35 tahun) ditangkap di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. RS ditangkap di Jembrana, Bali. Sementara itu, Yus ditangkap di Sumedang, Jawa Barat. Tersangka lain ditangkap di Palu dengan inisial RC dan seorang lagi di Yogyakarta.

Terakhir, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal, penanganan untuk para tersangka tersebut kini memasuki tahap perlengkapan berkas perkara. “Tidak ada kendalanya, sedang berproses, tinggal perampungan berkas sekaligus pengembangan,” ujar Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (26/3).

Mereka disebut menyebarkan berita hoaks dengan rasa ujaran kebencian sesuai dengan isu yang berkembang dan bernada provokatif. Seperti isu kebangkitan PKI, penculikan ulama, dan penyerangan terhadap nama baik presiden, pemerintah, serta tokoh-tokoh tertentu.

Sebelumnya aktivis senior di bidang media sosial, Mustofa B Nahrawardaya, yang juga Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah menegaskan bahwa jika ada kelompok mengaku bernama MCA dan mengaku sebagai pimpinan atau anggota, Mustofa memastikan mereka adalah MCA palsu.

“Silakan diinterogasi, dimana mereka mendaftarkan diri sebagai anggota MCA? dan jika ada yang mengaku sebagai Pemimpin MCA, silakan diinterogasi, siapa yang memilih dan melantik mereka?” ujarnya.

Mustofa menjelaskan, MCA senantiasa bergerak tanpa bisa diendus bentuk dan jaringannya. Karena memang cara bergerak MCA mirip Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). (rol/hi)

Sumber : Eramuslim

Read More

Sindir Soal TKA, Fadli: Tolong Ada yang Ajari Jokowi Politik

Sindir Soal TKA, Fadli: Tolong Ada yang Ajari Jokowi Politik

10Berita, Presiden Joko Widodo menyebut isu tenaga kerja asing sengaja dijadikan bahan politik. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tak setuju dengan Jokowi.

“Ya memang politik dong, keputusannya aja politik,” kata Fadli di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Fadli tak setuju anggapan isu tenaga kerja asing sengaja digoreng-goreng jelang Pilpres 2019. Dia pun menyebut, Jokowi harus belajar lagi soal politik.

“Tidak digoreng-goreng, kan memang pemerintah mengeluarkan perpres itu dan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing. Bukan digoreng, itu kenyataan dan kita menolak. kalau menolak itu bukan berarti menggoreng,” tegas Fadli.

“Saya kira itu harus diajarilah Pak Presiden itu supaya tahu. kan dia sendiri yang membuat keputusan kan kita merespons dari keputusan itu. Sederhana saja,” imbuh Waketum Gerindra itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disebut membanjiri lapangan kerja di Indonesia. Jokowi menyebut isu itu jadi komoditas politik.

Jokowi mengatakan, saat ini isu TKA yang membanjiri Indonesia itu memang marak dibicarakan. Padahal, kata Jokowi, yang dilakukan pemerintah adalab menyederhanakan regulasi terkait tenaga kerja asing di Indonesia.

“Karena sekarang isunya akhir-akhir ini isunya adalah TKA, Tenaga Kerja Asing. Padahal, sebetulnya yang kita reform adalah bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA. Berbeda,” ujar Jokowi saat peresmian pelepasan ekspor mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari ini.

Jokowi pun mengatakan, isunya ini jadi bahan politik. “Ini lah namanya politik,” katanya. 

Sumber : detik, dakwah media

Read More

Buat Definisi Teroris Sendiri, Facebook Blokir 1,9 Juta Akun

Buat Definisi Teroris Sendiri, Facebook Blokir 1,9 Juta Akun

10Berita, Perusahaan Facebook mengumumkan, Senin lalu (23/04), bahwa pihaknya telah menghapus atau menempatkan tanda peringatan pada 1,9 juta konten ekstremis yang dianggap terkait dengan Organisasi Al-Qaidah atau Daulah Islamiyah (ISIS). Hal ini dilakukan dalam tiga bulan pertama tahun ini, yang berjumlah hampir dua kali lipat dari kuartal sebelunya.

Facebook, jaringan jejaring sosial terbesar di dunia, telah menerbitkan definisi internal untuk istilah “terorisme”, yang sampai hari ini diartikan sesuai kepentingan yang mengeluarkan istilah itu. Hal ini dalam upaya keterbukaan mengenai operasi internal perusahaan.

Uni Eropa menekan Facebook dan pesaingnya untuk menghapus konten ekstremis dengan cepat atau menghadapi undang-undang yang mengharuskannya untuk melakukannya. Sektor ini semakin meningkatkan upaya untuk menunjukkan kemajuan dalam menanggapi tekanan-tekanan ini.

“Sebagian besar dari 1.9 juta konten ekstremis telah dihapus dan sebagian kecil dari konten ini telah diberi label peringatan dengan tujuan untuk tujuan informasi atau tujuan anti-ekstremisme,” kata Facebook resminya.

Facebook menggunakan program otomatis seperti mencocokkan gambar untuk mengungkapkan beberapa materi yang terkait dengan ekstremisme. Penghapusan konten ekstrim membutuhkan rata-rata kurang dari satu menit, kata perusahaan itu.

Facebook melarang” teroris” menggunakan jaringannya. Sementara belum ada definisi jelas apa itu teroris.

Maka, Facebook mendefinisikannya sendiri. Menurut perusahaan itu, terorisme diartikan sebagai “organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang disengaja terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi penduduk sipil, pemerintah atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi”.

Sumber: kiblat

Read More

NAMPOL BANGET! Said Didu Jelaskan Perbedaan TKI dan TKA yang Masuk ke Indonesia

NAMPOL BANGET! Said Didu Jelaskan Perbedaan TKI dan TKA yang Masuk ke Indonesia

10Berita, Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke  Indonesia secara besar-besaran sebagai efek pembangunan infrastruktur dalam skema B to B (business to business) masih hangat dibicarakan oleh publik.

Tak sedikit warga menentang keberadaan TKA yang diklaim sebagai tenaga ahli alih ilmu namun dalam kenyataannya di beberapa lokasi justru menjadi pekerja kasar.

Anehnya, alih-alih membatasi jumlah mereka, pemerintah justru memberi payung hukum untuk melindungi dan memberi jaminan kepada para TKA tersebut.

Suara keras publik terkait keberadaan TKA yang mayoritas berasal dari China ini kerap mendapat bantahan dari para pendukung Jokowi. Umumnya mereka berdalih bahwa masuknya TKA ke Indonesia sama hal nya dengan pengiriman Yenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

"Jika Indonesia bisa kirim TKI, mengapa harus meributkan TKA?", demikian dalih para pendukung kebijakan Jokowi.

Anggapan pendukung Jokowi ini dimentahkan oleh mantan Staf Ahli Menteri BUMN Prof. Said Didu.

Menurut Said Didu, ada 4 perbedaan mendasar antara keberadaan TKI di luar negeri dengan TKA yang masuk ke Indonesia.

1. Pihak negara peminta TKI membutuhkan tenaga  tenaga kerja dari luar negeri. Sementara Indonesia tidak membutuhkan banyak TKA karena di Indonesua masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan.

2. TKI mengisi kekurangan tenaga kerja. Sementara keberadaan TKA justru merebut lapangan kerja WNI.

3. TKI menghasilkan devisa sementara TKA menyedot devisa.

4. Keberadaan TKI untuk membantu mengelola sumber daya di luar negeri. Sementara TKA datang bersama modal untuk menguasai sumber daya alam Indonesia.

Beda TKI di LN dan TKA yg masuk shg ribut : 1) mrk butuh TKI vs kita banyak penganguran, 2) TKI mengisi kekurangan tenaga kerja vs TKA merebut lapangan kerja kita, 3) TKI hasilkan devisa vs TKA sedot devis, 4) TKI utk bantu kelola SDA vs TKA datang bersama modal kuasai SDA kita

— Muhammad Said Didu (@saididu) April 25, 2018

Pernyataan keras Said Didu ini ditanggapi oleh warganet.

Namanya juga rezim penghibur rakyat? Alih2 memberi data tp membandingkan negeri ini dgn negara yg sdh maju dan kaya.

— @hsb (@hasibuandoau) April 25, 2018

Semoga menaker baca.....sederhana kan!!!!

— taufiqpadeesia (@taufiqpadeesia1) April 25, 2018

Sumber :Portal Islam 

Read More

Klopp Beberkan Ritual Mo Salah Sebelum Bertanding, Pantesan Liverpool Menang Terus

Klopp Beberkan Ritual Mo Salah Sebelum Bertanding, Pantesan Liverpool Menang Terus

10Berita - Liverpool baru saja menunjukkan tajinya dengan menggilas AS Roma 5-2 di Stadion Anfield dini hari tadi. Dalam lanjutan semi final Liga Champions pertemuan pertama ini, Mo Salah menyumbang 2 gol dan 2 asist, Sadio Mane menyedekahkan 1 gol, dan Firminho 2 gol. Sementara itu Roma hanya mampu membalas 2 gol dari kaki Edin Dzeko, dan sebuah pinalti dari Diego Perroti.

www.dailystar.co.uk

Kesuksesan besar ini mendapat pujian dari banyak kalangan, tak terkecuali sang pelatih Jorgen Klopp yang memuji penampilan Mo Salah dan kawan-kawan. Banyak orang yang pertanya-tanya pada Klopp sebenarnya mantra atau ritual apa yang dilakukan anak asuhnya sehingga bisa sampai ke tahap yang menakjubkan ini? Klopp hanya tertawa dan menjawab dengan jawaban formalitas; latihan keras, analisa klub lawan, dan mematangkan strategi. Namun Klopp juga membeberkan ritual yang dilakukan Mo Salah, sebuah ritual yang cukup asing bagi pemain Premier Lague pada umumnya.

www.mirror.co.uk

Dikutip dari laman malaysia semuanyabola.com (diakses 25/04/2018), beginilah Klopp mendeskripsikan ritual itu:

“Sangat menakjubkan memiliki pemain ini (Mo Salah), kami punya beberapa ritual sebelum bertanding. Seperti Mo Salah, Mane dan Emre Can, mereka melakukan prosedur mencuci diri sebelum pertandingan (maksudnya berwudzu),” kata Klopp ketika diwawancarai oleh wartawan Channel 4 News.

Ilustrasi wudzu | www.islami.co

Ya, Klopp melihatnya sebagai “prosedur mencuci diri”, sebuah deskripsi dari orang yang belum pernah berwudzu, tentu saja, sebab Klopp memang tidak familiar dengan istilah wudzu. Berwudzu pada hakikatnya adalah bersuci dari hadats kecil ataupun besar. Islam sendiri menyunahkan umatnya untuk berwudzu dalam hal apa pun, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menenangkan hati, dan mendekatkan keridhoan atau keberuntungan. Dan itulah yang dilakukan oleh Mo Salah, Sadio Mane, dan Emre Can.

www.islampos.com

Ketika disinggung tentang kemungkinan Klopp memberikan keleluasaan Mo Salah dan dua pemain muslim Liverpool lain dalam menjalankan “ritual”-nya, seperti salat (dua rakaat sebelum bertanding), misalnya . Klopp lebih memilih tak memberikan komentar yang spesifik, karena beranggapan ranah itu kurang sesuai dibicarakan dan dikaitkan dengan sepak bola. Namun Klopp tetap memberikan kesempatan bagi 3 pemain muslimnya untuk menjalankan kewajiban salat di waktu-waktu yang tepat.

Sumber : SoccerChannel

Read More

Bahas Politik di Masjid Dipersoalkan, Sekjen MUI: Itu Diskriminatif

Bahas Politik di Masjid Dipersoalkan, Sekjen MUI: Itu Diskriminatif

10Berita , Jakarta – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyoroti pihak-pihak yang mempermasalahkan umat Islam yang berbicara politik di masjid. Ia kemudian menyebutkan umat lain yang tidak mendapat perlakuan serupa.

“Pertanyaan saya, apakah gereja tidak pernah bicara politik? Pernah, banyak videonya,” katanya saat ditemui Kiblat.net pada Selasa (24/04/2018).

“Kenapa gereja tidak dipermasalahkan, kenapa kalau orang Islam ditegur?” sambung pria yang menjadi salah satu petinggi Muhammadiyah ini.

Anwar menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan politik diskriminatif. Sehingga umat Islam menjadi terkesan disudutkan.

“Cara-cara diskriminatif akibatnya apa? Umat Islam jadi tertuduh terus, yang tidak beragama Islam tidak tertuduh,” tuturnya.

Sebelumnya muncul sebuah gerakan antipolitisasi masjid yang menyebut diri ‘Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo’ pada sebuah acara publik di kawasan Sarinah, Jakarta pada Ahad lalu. Mereka menyatakan program tersebut akan dilakukan melalui ceramah dan pengajian yang digelar relawan.

Sumber : Kiblat.

Read More

Hai Iblis! Siapa Sajakah Musuhmu dari Umatku?

Hai Iblis! Siapa Sajakah Musuhmu dari Umatku?

10Berita, DALAM riwayat Imam Bukhari diceritakan, suatu ketika Iblis menerima perintah dari Allah SWT untuk menghadap Rasulullah SAW dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan beliau. Kemudian Iblis mengubah wujudnya menjadi seorang lelaki tua yang bersih dan rapi sambil membawa tongkat.

Rasulullah SAW yang menerima kedatangannya bertanya, “Siapa kau?”

“Aku Iblis,” jawab Iblis.

“Ada urusan apa kau datang kemari?” tanya Rasulullah.

“Allah yang memerintahkan kepadaku untuk menemuimu agar dapat menjawab semua pertanyaan darimu,” jelas Iblis.

Rasulullah SAW lalu bertanya, “Hai Iblis! Siapa sajakah musuhmu dari umatku?”

Iblis menjawab, “Ada empat belas macam orang. Yaitu, engkau sendiri (Muhammad SAW), pemimpin yang adil, orang kaya yang rendah hati, pedagang yang jujur, orang alim yang shalatnya khusyu’, orang mukmin yang menasihati sahabatnya, orang mukmin yang menebarkan kasih sayang terhadap sesamanya, orang yang bertobat sampai akhir hayat, orang mukmin yang selalu dalam keadaan suci atau berwudhu, orang yang berhati-hati dari hal-hal yang dilarang, orang mukmin yang berakhlak mulia, orang mukmin yang berguna bagi masyarakat, penghafal Al-Qur’an, dan orang-orang yang gemar bertahajud di saat orang lain tertidur.”

Beliau kembali bertanya, “Hai Iblis! Siapa sajakah yang menjadi sahabatmu?”

“Ada sepuluh orang. Yaitu, hakim yang tidak adil, orang kaya yang sombong, pedagang yang tidak jujur atau khianat, pemabuk, orang yang memutuskan silaturrahim, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, orang yang melalaikan shalat, orang yang enggan berzakat, dan orang yang sering berkhayal (panjang angan-angan).” Urai Iblis, “mereka itulah sahabat dan saudaraku,” tambahnya. []

Sumber : Islampos.

Read More

MA Cabut Pajak Freeport Rp3,9 Triliun, Begitu Istimewakah Freeport?

MA Cabut Pajak Freeport Rp3,9 Triliun, Begitu Istimewakah Freeport?

Tambang PT Freeport di Papua. Foto Reuters

10Berita, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan penghapusan pajak air PT Freeport Indonesia senilai Rp3,95 triliun. Putusan itu sebagai bukti bahwa perusahaan asing yang mengekploitasi di tanah Papua terkesan istimewa.

"Itulah istimewanya Freeport, itu kan pajak daerah. Daerah dapat manfaat apalagi dengan kehadiran Freeport di bumi Papua yang sudah setengah abad," kata Gus Irawan saat dihubungi Okezone, Rabu (25/4/2018).

Kemenangan Freeport melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di MA itu justru membuat Gus Irawan khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa menguasai 51 persen saham atas perusahaan tambang kebangsaan Amerika Serikat (AS) tersebut.

Padahal, di hadapan Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI pemerintah telah teriak-teriak bahwa pemerintah saat ini berhasil telah menguasai sebanyak 51 persen saham Freeport. Putusan MA itu, juga menjadi indikator bahwa Freeport tidak akan menyerahkan sebagian asetnya sebagaimana ditargetkan pemerintah.

"Kondisi ini mengindikasikan bagi saya bahwa divestasi 51 persen saham Freeport yang hingga hari ini masih dalam perundingan masih jauh dari harapan. Terus terang saya pesimis dan kurang percaya Freeport akan serahkan," ujar politisi Gerindra itu.

Seperti diketahui, resmi mengabulkan seluruh PK yang diajukan Freeport atas putusan yang Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017. MA menilai doktrin hukum Kontrak Karya PT Freeport Indonesia bersifat khusus yaitu lex specialis derograt lex geralis dan berlaku sebagai UU bagi pembuatnya (vide 13338 ayat (1) KUHPerdata).

Hal ini lantaran Kontrak Karya PT Freeport Indonesia telah disetujui Pemerintah Indonesia, mendapat rekomendasi DPR, departemen terkait dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan surat Menteri Keuangan Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988.

Mengacu pertimbangan itu, MA berpendapat PT Freeport Indonesia tidak mempunyai kewajiban membayar PAP yang dikenakan Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPD-PAP 973/1783. Sehingga, gugatan yang diajukan Pemprov Papua akan tuduhan tidak membayar pajak air menjadi tidak berdasar.

(fzy)

Sumber :okezone 

Read More

Diduga Tidak Adil, PP KAMMI: Copot Direktur Utama PT Telkom Indonesia

Diduga Tidak Adil, PP KAMMI: Copot Direktur Utama PT Telkom Indonesia

10Berita, JAKARTA – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Alex J. Sinaga untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Telkom Indonesia. Pasalnya Alex diduga melakukan tindakan yang tidak adil dalam pengelolaan dana (Corporate Social Responsibility) CSR PT. Telkom Indonesia.

“Alex seharusnya bersikap adil dalam mendistribusikan bantuan CSR PT. Telkom Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat KAMMI, Phirman Reza, Minggu (22/04), di kantor Sekretariat PP KAMMI, Jakarta.

Phirman menjelaskan bahwa seharusnya bantuan CSR PT. Telkom Indonesia dibagikan merata sesuai proporsi ke berbagai elemen masyarakat indonesia, dan tidak mengkhususkan suku atau agama tertentu. Namun pada kenyataannya, PT. Telkom diduga memberikan CSRnya sangat besar kepada salah satu agama.

“PT Telkom Indonesia memberikan bantuan yang sangat besar yaitu sebesar 3,5 miliar rupiah untuk merenovasi Gereja Paroki St. Martinus Hinga di Desa Hinga, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, NTT. Contoh lain yaitu PT Telkom Indonesia bersama PT Pelindo III, Jumat, menyerahkan bantuan senilai Rp 5 miliar untuk 17 panti asuhan Kristen dan empat gereja di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir Desember 2017 lalu,” papar Phirman seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi voa-islam.com.

Phirman mengatakan, dugaan tindakan pemberian CSR yang mengkhususkan suku atau agama tertentu ini dibuktikan dengan bantuan yang diberikan PT Telkom Indonesia seperti yang disebutkannya.

“Indonesia terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa, bukan milik agama dan suku tertentu. Umat Islam juga merupakan salah satu elemen bangsa yang secara kuantitas hampir menduduki 86% populasi indonesia. Sehingga umat Islam yang mayoritas di Indonesia sewajarnya mendapatkan bantuan lebih besar dari PT Telkom Indonesia karena memang proporsi penganut agama islam besar di Indonesia, jika menilik dari aspek keadilan kontribusi,” ungkap Phirman.

Phirman menambahkan ada beberapa bantuan CSR PT Telkom Indonesia yang tidak sebanding dengan bantuan yang ia jelaskan sebelumnya.

“Jika dibandingkan dengan kampus Ponpes Hidayatullah Aceh, PT Telkom hanya memberikan bantuan berupa 10 unit komputer, 1 buah printer, 1 buah proyektor. Contoh lain, kepada Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada Februari lalu PT Telkom hanya memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah. Saya tidak berniat membandingkan dengan bantuan yang saya jelaskan sebelumnya, namun seharusnya PT Telkom Indonesia bisa adil dalam bersikap,” tegas Sekjen PP KAMMI.

Dalam UU berkaitan dengan CSR ungkap Phirman, sudah jelas bahwa PT Telkom Indonesia harus mendistribuskan bantuan CSR yang dimilikinya untuk komunitas dan masyarakat umum, bukan kelompok atau komunitas tertentu.

“Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) jelas disebutkan bahwa dana CSR digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas suatu daerah dan masyarakat pada umumnya. Sehingga memang seharusnya PT Telkom Indonesia senantiasa bersikap adil dan tidak memihak dalam memberikan bantuan,” ungkap Phirman.

Phirman menambahkan bawah dugaan ketidakadilan Dirut Telkom Indonesia dalam penyaluran dana CSR perusahaan yang dipimpinnya ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan jelas ini bertentangan dengan Pancasila sila kelima.

“Jika hal ini dibiarkan maka bisa menimbulkan gesekan di kalangan masyarakat antar umat beragama. Selain itu tindakan Dirut PT Telkom Indonesia ini sudah bertentangan dengan ideologi bangsa indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” kata Phirman.

Phirman mendesak bahwa perlu adanya evaluasi dan pergantian Pimpinan PT Telkom Indonesia untuk menghindari terulangannya ketidakadilan perilaku pimpinannya.

“KAMMI menuntut agar Pimpinan PT Telkom Indonesia dievaluasi sesegera mungkin oleh Menteri BUMN, agar hal yang serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” tegas Phirman. [syahid/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

MUI: Jangan Sampai Antipolitisasi Masjid Guna Lancarkan Kampanye Politik di Rumah Ibadah Non-muslim

MUI: Jangan Sampai Antipolitisasi Masjid Guna Lancarkan Kampanye Politik di Rumah Ibadah Non-muslim

10Berita, BALIKPAPAN —Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis menyoroti isu yang tengah ramai politisasi masjid.

Menurut Kyai Cholil, masjid adalah rumah Allah yang harus sering dikunjungi oleh umat muslim. Sesuai fungsinya, masjid selain sebagai rumah ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT juga sebagai sarana interaksi dan membangun solidaritas sosial.

“Sejak zaman Nabi saw peran dan fungsi masjid adalah sarana membina hubungan vertikal dan horizontal. Demikian pada zaman khulafaurrasyidin. Bahkan masa kerajaan Islam di Indonesia bangunan masjid sengaja dibuat bagian dalam dan serambi untuk memfungsikan yang bagian dalam adalah sarana ibadan sedangkan serambinya untuk musyawarah warga dengan berbagai topiknya, termasuk masalah politik,” ungkap Kyai Cholil yang disampaikan pada sosialisasi peta dan pedoman dakwah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (24/4/2018).

Lebih lanjut Kyai Cholil melanjutkan, jika masjid dijadikan tempat kampanye dukung mendukung calon pemimpin, atau untuk mencaci maki calon pemimpin lainnya, maka itu yang tidak diperbolehkan.

“Tentu kalau artinya itu sangat setuju dilarang, diserukan antipolitisasi masjid karena tak pantas menggunakan sarana masjid bukan pada fungsinya,” tutur Kyai Cholil.

Kendati demkian, semua pihak juga harus adil dalam persoalan ini. Karena dalam konteks rumah ibadah, maka sejatinya semua tempat ibadah yang diakui di Indonesia harus menjadi sasaran gerakan antipolitisasi.

“Jangan sampai kampanye antipolitisasi masjid demi melancarkan kampanye politik di rumah ibadah non muslim atau untuk memenangkan calonnya yang jauh dari kehidupan dan aktivitas masjid,” tegas Kyai Cholil.

Kyai Cholil mengatakan, kegiatan pengajian dan ceramah di masjid adalah hal wajib diantara temanya tentang politik. Namun yang dibahas tentang politik keadaban dan kebangsaan. “Soal politik kekuasaan dan dukung mendukung calon cukup disampaikan di luar masjid agar tak memicu konflik bagi jamaah masjid yang beda pilihan,” kata Kyai Cholil.* [Syaf/]

Sumber :voa-islam.com

Read More