OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 08 Mei 2018

Politisi: KPK jangan jadi Banci Kaleng kala Dengar Nama Puan di Kasus e-KTP

Politisi: KPK jangan jadi Banci Kaleng kala Dengar Nama Puan di Kasus e-KTP



10Berita, JAKARTA  Disebutnya nama anak Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani di kasus e-KTP oleh Mantan Ketum Golkar, Setya Novanto lagi-lagi mendapatkan perhatian luas, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut misalnya saja diharapkan mampu berlaku aktif terhadap dua nama tersebut.

“MEGA KORUPSI INI SAATNYA DIUNGKAP. Setya Novanto sudah buka pintunya, @KPK_RI silahkan masuk. Jangan jadi banci kaleng ketika mendengar nama PUAN MAHARANI,” kata politisi Demokrat, Ferdinand Hutahean, Selasa (8/5/2018), saat mengomentari judul berita di salah satu media: ‘Kubu Setnov Tantang KPK Bongkar Keterlibatan Puan dan Pramono Anung di Kasus e-KTP’, di akun Twitter pribadi miliknya.


Sebelumnya memang diketahui, Setnov menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung telah kecipratan uang panas proyek e-KTP sebesar 500 ribu Dollar Amerika.

Setnov mengetahui adanya aliran dana  uang e-KTP tersebut ke Puan Maharani dan Pramono Anung yakni dari pernyataan dua pengusaha, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov. Hingga kini dua nama tersebut tak kunjung diperiksa oleh KPK. (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Taksi Area Masjidil Haram 'Makkah Cab' akan Diluncurkan

Taksi Area Masjidil Haram 'Makkah Cab' akan Diluncurkan

10Berita , JEDDAH -- Pemerintah Arab Saudi akan meluncurkan taksi yang didedikasikan untuk melayani jamaah umrah dan pengunjung yang datang ke Masjid Al Haram di Makkah. Ketua Otoritas Transportasi Umum (PTA), Rumaih Al-Rumaih, mengatakan bahwa taksi yang dinamai dengan 'Haram Cab' itu akan beroperasi di area pusat Masjid Al Haram di Makkah. Sementara itu, taksi biasa lainnya akan dilarang memasuki area pusat.

Dilansir dari Saudi Gazette, Selasa (8/6), ia mengatakan taksi Haram akan memiliki layar yang membawa tanda-tanda dalam semua bahasa utama, guna membantu jamaah haji dan umrah. Dengan adanya taksi ini, izin yang diberikan akan memungkinkan investor untuk memiliki 200 taksi Haram.

Al-Rumaih mengatakan, proyek transportasi umum utama akan dijalankan di Jeddah. Dia mengatakan, terdapat proyek transportasi baru yang akan dijalankan dengan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Termasuk, proyek yang menghubungkan Yanbu Al-Sinaia dengan Pelabuhan Ekonomi Raja Abdullah dan Pelabuhan laut Jeddah, saluran listrik antara Riyadh dan Dammam, dan mengembangkan dermaga kering dan zona logistik yang baru di Riyadh.

Dia juga menyebutkan peluang investasi di stasiun kereta Haramain, yang akan menampung 120 ribu penumpang per jam. Penumpang tiba dan berangkat dari stasiun tersebut melalui 10 platform. Selain itu, pemerintah Saudi juga akan meluncurkan layanan alternatif di Riyadh dan Jeddah. Layanan tersebut di antaranya dengan enam jalur di Jeddah dengan 76 bus, dan enam jalur di Riyadh dengan 131 bus.

Sumber : IHRAM.CO.ID

KEGADUHAN, Karena Pemerintah Pilahara Buzzer dan Timses

KEGADUHAN, Karena Pemerintah Pilahara Buzzer dan Timses


Oleh: Ismail Fahmi, PhD
(Social Network Analys)

Tadi di Gedung Djoeang 45, ndak tahu kenapa saya diminta jadi penanggap bersama HS Dillon, Eva Sundari, dan dua penanggap lain, atas paparan dari Buya Syafii, Prof Mahfud MD, dan Prof Hariyono. Semua bicara soal politik, pilkada, pilpres, hoax, polarisasi, dll.

Karena saya bukan ahli di bidang itu, maka saya bicara dengan memodelkan fenomena hiruk pikuk di media sosial dan offline di Indonesia kini, dengan model kualitas transmisi dalam telekomunikasi yaitu "S/N Ratio" atau "Signal to Noise ratio". Agar dimaafkan oleh hadirin, saya bilang bahwa saya lulusan ITB, jurusan elektro, jadi minta ijin pake istilah telekomunikasi 😁

Dalam modeling ini, saya bilang bahwa bangsa Indonesia sudah terlalu jauh terjebak dalam pusaran noise (kebisingan/kegaduhan). Noise dibalas noise. Noise seperti hoax, hate speech, defamation, mis information, protes, dan kritik. Signal di balik noise ini tidak digali, tidak diamplifikasi. Yang diperkuat malah noisenya.

"The signal is the truth. The noise is what distracts us from the truth." Demikian tulis Nate Silver, seorang guru prediksi US, dalam bukunya 'The Signal and the Noise'.

Di balik noise itu ada sinyal yang harus ditangkap pemerintah, diakomodasi dalam kebijakan. Sinyal apa? Kedaulatan dan kemandirian rakyat. Keberpihakan pada rakyat. Ungkapan tersembunyi dari penderitaan dan kesulitan rakyat. Dampak kebijakan yang malah menyusahkan rakyat. Atau usulan dan gagasan dari publik bagi kemandirian. Harusnya sinyal-sinyal ini yang ditangkap pemerintah.

Sekarang yang terjadi sebaliknya. Kritik dan protes diperlakukan sama dengan hate speech dll. Digempur balik oleh tim pemerintah. Sinyal menjadi noise lagi. Bahkan tak jarang noise-noise baru diciptakan untuk meredam noise sebelumnya. Lalu dibalas lagi oleh oposisi dengan noise baru, dan seterusnya. Kita ping pong noise. "And we are distracted from the truth" (Dan kita teralihkan dari kebenaran -red).

Di depan forum para pendukung Jokowi ini saya sampaikan, siapapun yang tahun 2019 jadi presiden, harus segera membubarkan tim sukses dan buzzernya. Tidak boleh lagi ada buzzer bagi pemerintahan aktif, karena lebih banyak menguatkan noise dari pada sinyal.

Tim pendukung diganti dengan tim analis big data, data scientist, domain expert, yang bertugas menjadi telinga bagi pemerintah. Menangkap sinyal, mengabaikan noise, dan memastikan sinyal itu diperkuat dalam kebijakan yang pro rakyat.

Dengan strategi ini, diharapkan tidak ada lagi polarisasi di media sosial dan offline antara yang pro dan kontra pemerintah. Yang ada adalah pemerintah yang punya telinga lebar untuk mendengar aspirasi rakyatnya dalam bentuk apapun, dan rakyat yang bebas menyampaikan gagasan, kritik, protes, dll.


Disamping itu, saya juga sedikit beri masukan ke Prof Mahfud soal MCA berdasarkan data Drone Emprit. Bagaimana MCA lahir, siapa aja yang di sana, yang tidak monilitik. Bagaimana polarisasi di media sosial terbangun dari tahun 2014 hingga 2018. Bagaimana ping pong noise di atas terbangun.

Juga pandangan dari penanggap lain bahwa #2019GantiPresiden adalah upaya untuk menggagalkan pilpres saya tanggapi, dengan pandangan alternatif bahwa ini tak lebih dari antitesis #Jokowi2Periode yang udah lama ada sebelumnya. Tujuannya untuk melihat berapa besar dukungan terhadap ide ini dan mendorong alternatif buat maju.

Di akhir acara, tentunya saya minta maaf kepada panitia kalau mungkin terlalu keras dan kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Percayalah, ini demi NKRI.

(Ismail Fahmi dan HS Dilon)

Sebelum menyampaikan pandangan ini, awalnya saya ragu untuk bicara apa adanya. Tapi, saya belajar dari pak HS Dillon yang pertama kali memberi tanggapan. Dengan lugas, blak-blakan, dan independen, beliau menyampaikan kritik ke PDIP sebagai partai penguasa, padahal di sebelah beliau ada Eva Sundari. Nah, contoh ini yang saya butuhkan. Selanjutnya, saya lakukan hal yang sama. Be myself. Thanks Pak Dillon atas pelajaran independensinya dalam berpikir dan bertindak.

7 Mei 2018

(Gedung Djoeang 45, Jakarta)

Sumber: fb penulis, PI

Eggi Sudjana: Tangkap Dave Revano!

Eggi Sudjana: Tangkap Dave Revano!


10Berita –  Ibu Komariyah, orangtua dari MRS, bocah yang meninggal ketika pembagian sembako di Monas, melakukan pencabutan laporan atas kasus ini. Melalui Kuasa Hukumnya, Irfan Iskandar, surat pencabutan dilayangkan ke Polda Metro Jaya, Sabtu (5/5) malam.

Ia mengatakan, alasan keluarga melakukan pencabutan karena sudah menerima takdir anaknya meninggal. Serta ada perdamaian yang dilakukan dengan pihak panitia.

“Itu juga (berdamai), tapi yang paling prinsip karena mereka sudah merasa itu ketentuan Tuhan bahwa umur manusia Tuhan yang tentukan,” ujar Irfan.

Eggi Sudjana selaku pengacara dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, kasus pembagian sembako yang berujung maut ini disebabkan oleh kelalaian dari panitia.

“Jadi menurut teori sebab-akibat, enggak mungkin ada kematian kalau tidak ada sebab. Sebabnya adalah adanya kerumunan orang, kemudian anak ini terinjak-injak, jadi perlu dilakukan penyelidikan secara lebih detail lagi oleh pihak kepolisian,” kata Eggi, Senin (7/5).

Kelalaian panitia tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diproses oleh hukum. Menurut dia, terdapat berbagai indikasi pidana ini, yaitu (1) adanya kegiatan, (2) adanya kumpulan orang banyak, (3) adanya bagi-bagi sembako, (4) ada anak yang tewas, (5) adanya penyandang dana dalam hal iming-iming pembagian sembako, dan (6) terdapat proses kristenisasi.

“Ini namanya delik biasa bukan delik aduan. Sehingga pengaduannya dicabut tidak masalah. Karena itu polisi harus memeriksa. Kemudian, di dalam konteks ketua panitia telah melakukan kesalahan administrasi dengan cara mencabut UU Pemda atau Pemprov DKI, sehingga ada pemalsuan dokumen di sini. Itu berat hukumannya, ada pasal 243 KUHP, ada juga pasal kelalaian tadi sanksinya 5 tahun,” terang dia.

“Kemudian ada kegiatan doa bersama dalam lintas agama. Nah, di dalam Islam dalam Surat Al-Kafirun dijelaskan lakum diinukum wa liyaadiin. Untuk ini, saya minta Majelis Ulama (Indonesia) bertindak,” sambungnya.

Ia menekankan, hal yang paling perlu diselidiki, yaitu soal pendanaan. Pasalnya, dengan dibaginya jumlah yang besar maka secara logika, dana yang didapatkan besar.

“Kalau ada pejabat yang bantu, harus segera diverifikasi karena izinnya nggak ada,” tegas dia.

Ia menduga, dengan dicabutnya laporan ini terdapat intervensi yang dilakukan kepada orang tua korban. Namun, kendati demikian, Eggi menjelaskan, suatu pidana tidak akan bisa hilang hanya karena meminta maaf; dengan kata lain, proses hukum tetap terus berjalan.

“Ada rayuan-rayuan jangan diteruskan (laporannya), nanti dikasih iming-iming. Dikasih uang 5 jutaan kalau nggak salah, si orangtua ini daripada bisa kena dihukum, maka dia cabut laporannya. Ini pidana, nggak bisa hilang hanya karena minta maaf. Misalnya nabrak orang, mana ada yang sengaja, orang itu tetap dihukum,” tukasnya.

Maka dari itu, Eggi mendesak kepada pihak kepolisian agar segera memeriksa dan mengamankan ketua panitia bagi-bagi sembako, Dave Revano.

“Kita mendesak pihak kepolisian dan diamankan ketua panitianya ini, jangan-jangan dia bisa ke luar negeri karena dekat dengan para pejabat, bahkan dia katanya Jokower,” pungkas dia.

Senada dengannya, pengamat hukum Kamil Pasha mengatakan delik yang dilaporkan (kelalaian yang mengakibatkan kematian), merupakan delik umum atau delik biasa, bukan delik aduan. Seharusnya, lanjut dia, laporan tidak dapat dicabut, dan tidak otomatis menghentikan proses penyelidikan serta penyidikan.

“Bahkan jika ditemukan alat bukti yang cukup, harus dilanjutkan kepada penetapan tersangka guna diteruskan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan,” tegas Kamil.

Ia menyandingkan tragedi pembagian zakat di Pasuruan beberapa tahun lalu, yang menimbulkan korban jiwa, diproses hingga ke pengadilan. Karenanya, ia mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap dua kasus yang serupa.

“Jangan sampai untuk pembagian zakat diproses hukum, sedangkan untuk kasus lainnya berupa perayaan agama tertentu berkedok pembagian sembako tidak diproses, hal tersebut jelas dapat melukai rasa keadilan masyarakat,” tandasnya. []

Sumber :swamedium

Dua Bocah Tewas di Monas, Ketua Panitia: Terinjak Sedikit Wajar; Warganet ngamuk: Bangs*t!

Dua Bocah Tewas di Monas, Ketua Panitia: Terinjak Sedikit Wajar; Warganet ngamuk: Bangs*t!


10Berita, Dua Bocah Tewas di Monas, Ketua Panitia: Terinjak Sedikit Wajar

Ketua panitia acara bagi-bagi sembako, Dave Revano Santosa, menanggapi insiden dua bocah tewas di Monas dalam kegiatan yang berlangsung pada 28 April 2018. 

Keduanya terinjak-injak massa ketika mengantre makanan dan mengalami dehidrasi dengan kondisi Monas yang panas dan dijejali sekitar 300 ribu orang warga lapisan bawah dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang.

“Namanya acara segitu banyak orang, pasti ada yang namanya kesenggol dan terinjak," kata Henry Indraguna, kuasa hukum Dave, di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin, 7 Mei 2018. "Ya namanya kerumunan massa, terinjak sedikit wajar, tapi bukan diinjak-injak," ujar lagi.

Selama delapan jam, Dave Santosa diperiksa di Polda Metro Jaya pada Senin lalu. Dia didampingi Henry,  penagacaranya.  Polisi menanyakan kegiatan di Monas yang menewaskan  Muhammad RIzki Syahputra, 10 tahun, dan Mahesa Junaedi, 12 tahun.

Link: https://metro.tempo.co/read/1086777/dua-bocah-tewas-di-monas-ketua-panitia-terinjak-sedikit-wajar

— Tempo News Room (@temponewsroom) 8 Mei 2018


***

PERNYATAAN Ketua Panitia Acara Dave Revano yang merupakan pendukung Jokowi-Ahok ini (dulu Ketua Fasiliator Forum Relawan Jokowi), mendapat kecaman luas warganet.

@ajiecrown03"Terinjak dan meninggal koq wajar.... edan tenan...."

@zakyfuadz"Panitia cebong ASU"

@Raviarkam"Gue sumpahin anak2 lu atau sodara2 lu mati dgn cara yg smaa..  Bangs*t!"

@Iman_BOGEURZ87"Nyawa pribumi yg miskin tak ada harganya."

@GarudaNangkuti"Kalau anak kamu mati diinjak orang silahkan bilang wajar."

@novinugroho90"Coba sini mukamu tak injak2 wajar apa gak ?? Jancox"

@bundamuth"Ciri2 org biadab: menganggap nyawa orang kecil ga ada harganya 😠"

Terinjak dan meninggal koq wajar.... edan tenan....

— Ajie Crown (@ajiecrown03) 8 Mei 2018


Panitia cebong ASU

— Z (@zakyfuadz) 8 Mei 2018


ada rasa pede berlebih pada setiap cebong, merasa kebal hukum.. cek saja, jarang cebong dipenjara karena sikap & ucapannya.. seolah yakin, polisi berpihak pada mereka, maaf.. #2019GantiPresiden https://t.co/ddXdbv4ANi

— Kipas Angin 97 (@Beras_Pera) 8 Mei 2018


Gue sumpahin anak2 lu atau sodara2 lu mati dgn cara yg smaa.. Bangs*t!

— BOY CRUSH 🐦 (@Raviarkam) 8 Mei 2018


Nyawa pribumi yg miskin tak ada harganya

— 2019 Presiden Baru (@Iman_BOGEURZ87) 8 Mei 2018


Lebih tepatnya nyawa anak muslim dan miskin bang.. Gw yakin kalau korban nye ini anak Non muslim dan si penyelenggara dri orang2 islam, bakal di kejar sampe masuk sel

— BOY CRUSH 🐦 (@Raviarkam) 8 Mei 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Yusril: Pak Jokowi, Stop! Hentikan Kriminalisasi Habib Rizieq, Chat Pornografi Ini Kriminalisasi! Fitnah!

Yusril: Pak Jokowi, Stop! Hentikan Kriminalisasi Habib Rizieq, Chat Pornografi Ini Kriminalisasi! Fitnah!


10Berita, BANTEN - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya membela para ulama dan habaib yang dikriminalisasi.

Hal itu dikatakan Yusril dalam pidatonya di Tabligh Akbar Forum Umat Islam Banten yang dihadiri sekitar 10 ribu massa di Alun-Alun Pandeglang, Banten, Ahad (6/5/2018) sore.

"Ustadz-ustadz, ulama, kyai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan kita bela semua."

"Para habaib wabil khusus Habib Rizieq, kita bela!"

"Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi saya bilang 'Habib Rizieq ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan', Kasus chat pornografi ini fitnah kepada beliau. Stop! Hentikan Kriminalisasi."

Simak selengkapnya video orasi Prof Yusril...

Sumber : PORTAL ISLAM

Sandiaga Uno; Rakyat Ingin Lapangan Kerja, Lapangan Kerja, Lapangan Kerja

Sandiaga Uno; Rakyat Ingin Lapangan Kerja, Lapangan Kerja, Lapangan Kerja

10Berita – Koordinator Tim Pemenangan Pemilu Gerindra, Sandiaga Uno mengaku rutin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dan yang terbaru adalah pertemuan yang digelar pada Senin (7/05) malam, membahas mengenai hasil serapan aspirasi masyarakat yang ditangkap Sandi.

“Saya laporkan hasil safari ke tokoh masyarakat dan tokoh politik bangsa,” ujarnya di Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/5).

Ujar Wagub DKI Jakarta, pertemuan ini juga membahas mengenai safari politik yang dilakukan Prabowo di Jawa Timur pekan kemarin. Hasilnya, ada kecocokan antara aspirasi yang ditampung Sandi dan Prabowo, yakni masyarakat inginkan lapangan pekerjaan.

“Isunya nyambung sama dengan apa yang ditemui Pak Prabowo di Jawa Timur, yaitu lapangan kerja, lapangan kerja, lapangan kerja,” tukasnya.

Dibawah komando Anies-Sandi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebesar 6,02%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pemerintahan Jokowi yang berada di angka 5, 06%. ()

Sumber : rmol, Eramuslim.com 

Laporan Dicabut, Wakapolri: Tidak Ada Urusan, Tetap Diusut.

Laporan Dicabut, Wakapolri: Tidak Ada Urusan, Tetap Diusut.


10Berita, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Syafruddin melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan penyelidikan insiden meninggalnya dua anak saat mengantre sembako dalam pesta rakyat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

“Sudah diusut. Nah, ini saya melapor ke Presiden,” kata Syafruddin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5).

Meskipun ibunda salah satu korban meninggal, Rizki Syahputra, yakni Komariah, mencabut laporan ke polisi, Syafruddin menegaskan, kepolisian akan terus mengusut kasus ini dan menetapkan pelakunya.

“Tidak ada berhenti-berhenti. Akan mencari pelaku. Tidak ada urusan. Mau cabut laporan, mau apa, tetap. Harus konsisten,” ujar dia.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya tetap memeriksa panitia penyelenggara pembagian sembako acara pesta rakyat di Monas, Dave Revano Santosa, meskipun orang tua korban mencabut laporan.

Menurut Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Jerry Siagian, penyelidikan tetap dilanjutkan karena polisi telah membuat laporan polisi model A sebelum orang tua korban, Komariah, membuat laporan kepolisian.

Komariah sebelumnya melaporkan kasus kematian putranya ke Bareskrim Polri. Namun, Bareskrim Polri melimpahkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Kendati demikian, Komariah kemudian mencabut laporan tersebut.

Muhammad Fayyadh, kuasa hukum keluarga korban meninggal saat pembagian sembako di Monas pada Sabtu (28/4) pekan lalu, menjelaskan kronologi meninggalnya Rizki. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari orang tua korban, Komariah.

Fayyadh mengatakan, ibu korban mendapatkan tiga kupon berupa sembako, makan gratis, dan hadiah untuk acara yang digelar oleh Forum Untukmu Indonesia (FUI). Kupon diterima dari Sri yang merupakan warga RW 12 Pademangan Barat, Jakarta Utara.

Wanita yang akrab disapa Mbak Sri itu beralasan, ia harus berdagang di Ancol, Jakarta Pusat. Sehingga, ia tak bisa datang ke acara pembagian sembako tersebut. Komariah dan korban berangkat ke titik kumpul di Ruko Permata Ancol diantar kakak Rizki, Adi Ashari. Dari lokasi tersebut, keduanya berangkat ke Monas menggunakan bus Mayasari Bakti.

“Dalam bus yang dinaiki Komariah dan korban, kondisnya penuh sesak. Saat itu ada dua panitia bernama Putri dan Eni,” katanya.

Bus berhenti sekitar 500 meter dari pintu masuk Monas. Sebelum menukar kupon sembako, Komariah dan korban sempat berkeliling sekitar tempat acara. Pukul 11.30 WIB, Komariah memutuskan ikut antrean kupon makan gratis.

Saat itu, hanya ada tujuh atau delapan orang yang mengantre. Namun, tiba-tiba ada dorongan massa dari belakang. Komariah masih menggenggam tangan korban. “Kemudian, ada dorongan massa dari depan. Saat itu, keduanya berada di tengah desakan massa. Korban terinjak-injak,” ujarnya.

Komariah berupaya mengamankan korban. Ia mendorong massa untuk bisa keluar dari kerumunan. Kemudian, Komariah menepi di bawah pohon. Saat itu, korban dalam kondisi muntah-muntah dan kejang.

Komariah yang panik meminta pertolongan. Ada lima orang di dekatnya. Komariah pikir, mereka adalah panitia. Sayangnya, mereka tidak memberikan pertolongan. Kemudian, ada seorang perempuan mendekati Komariah. Komariah meminta perempuan tersebut menghubungi Adi Ashari melaporkan apa yang terjadi terhadapnya dan korban.

Korban kemudian dibawa ke posko kesehatan. Salah satu dokter merujuk korban untuk dibawa ke RSUD Tarakan, Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB. Korban sampai di IGD RSUD Tarakan pukul 14.00 WIB dan mendapat penanganan serius.

Korban dipindahkan ke ruang PICU karena tak ada perkembangan pukul 02.00 WIB. Pada pukul 04.45, dokter mengabaran korban meninggal dunia.

Sumber: republika

DAHSYATNYA Hasil Kerja Jokowi, Warganet: Ngalahin Legenda Bandung Bondowoso Pembuat Candi Prambanan

DAHSYATNYA Hasil Kerja Jokowi, Warganet: Ngalahin Legenda Bandung Bondowoso Pembuat Candi Prambanan


10Berita, Bukan pendukung Jokowi namanya bila tak menyanjung Presiden yang terkenal sebagai pencetus pembangunan infrastruktur secara kilat itu.

Bagi para pendukungnya, semua proyek yang diresmikan Jokowi merupakan hasil kerja keras maha dahsyat presiden asal Solo tersebut.

Saking hebatnya, Jokowi bisa membangun Trans Papua dan merangkul warga Papua yang selama ini tak pernah diperhatikan oleh presiden sebelumnya.

Mohon diingat... itu klaim para pendukung Jokowi.

Klaim itu diunggah laman Fanpage Kata Kita

Foto "Trans Papua" yang diklaim hasil kerja keras Jokowi dan diunggah oleh laman Kata Kita ternyata ditertawakan warganet.

Mengapa?

Lagi-lagi karena foto yang disebar oleh pendukung Jokowi adalah foto yang salah alias HOAX!

Foto yang diklaim sebagai Trans Papua yang dibangun Jokowi ternyata adalah salah satu ruas Tol Cipularang.

Foto pada laman fanpage Kata Kita tersebut ternyata DICOMOT dari berita berjudul "Per 1 November, Tarif 15 Ruas Tol Naik"  yang dirilis KataData.
(Link: https://katadata.co.id/berita/2015/10/30/per-1-november-tarif-15-ruas-tol-naik)

Sebagai tambahan informasi, situs Kata Data tidak memiliki keterkaitan dengan laman Kata Kita.

Kabar bohong yang disebar pendukung Jokowi sebenarnya bukan sekali dua kali saja dilakukan. Mereka berkali-kali mengunggah foto berbagai proyek infrastruktur dan mengakuinya sebagai keberhasilan Jokowi. Semua semata-mata dilakukan untuk membuktikan bahwa Jokowi sudah bekerja hebat.

Kebohongan pendukung Jokowi ini pun mengundang decak keheranan warganet.

— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@MbahUyok) May 7, 2018

Zaman informasi serba terbuka kok masih aja kampanye tipu-tipu.
Ngga kasian ya sama junjungan yg semakin nyungsep elektabilitas nya?

— 🌑 🌑 (@nrsdik) May 7, 2018

Wajarlah kerjanya sebar hoax... cebongers dan kalajengkingers kan ga bisa bedain mana hoax mana fakta... semua dipercaya tnp cross check.

Ckckckck....

— #2019GantiPresiden❤ComeTrue (@sailordreamer) May 8, 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Wakil Ketua MPR Kritik Fasilitas Negara Dipakai Rapat Parpol Pendukung Pemerintah

Wakil Ketua MPR Kritik Fasilitas Negara Dipakai Rapat Parpol Pendukung Pemerintah

10Berita – Pertemuan sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah yang dilakukan di kantor Sekretariat Kabinet (Seskab), Komplek Istana, Jakarta, Senin (7/5), menuai banyak kritikan karena dilakukan di dalam Komplek Istana.

Kritikan datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menyebut sekalipun pertemuan diundang oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seharusnya bisa dilakukan di luar Komplek Istana.

“Harusnya kan juga mementingkan fatsun dan aturan-aturan. Alangkah lebih elok kalau Seskab pun selenggarakan di luar kantor Setkab,” ujar politisi senior PKS ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

HNW menilai, posisi politik saat ini utamanya jelang Pilpres 2019, sudah terpecah menjadi dua kubu. Kubu itu adalah pendukung pemerintah dan opisisi di luar pemerintah.

Menurutnya, pertemuan yang juga dihadiri partai politik non kabinet tetapi mendukung Jokowi itu sudah bukan lagi membahas soal negara. Tetapi lebih pada konteks politik Pilpres pemenangan Jokowi periode kedua.

“Ini kan politik murni, politik praktis. Sekarang kan ada namanya koalisi pendukung pemerintah, lakukan saja dalam konteks itu agar tidak menghadirkan kontroversi,” jelas HNW.

Sebelumnya, kritik serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, karena pertemuan itu adalah kepentingan partai bukan untuk negara.


“Harusnya dicari tempat lain, misalnya di salah satu markas partai atau rumah ketua umumnya. Kalau di Istana ya jadi abuse of power,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Adapun sekjen parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NaDem, PPP, Partai Hanura, PKPI, Partai Perindo dan PSI. Sementara, PAN tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, angkat bicara soal pertemuan sembilan sekretaris jenderal (sekjen) partai pendukung Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu membahas soal pesan pemerintah yang harus disampaikan pada kader-kadernya.

Hal itu juga sekaligus untuk membantu pemerintah menjawab berbagai isu yang dilancarkan lawan-lawan politik. Mengingat pemilu dan pilpres bakal digelar satu tahun lagi. (fj)

Sumber :Eramuslim