Jubir Pemerintah Ngabalin: Jokowi Menjalankan Tugas Mulia Mewakili Tuhan di Muka Bumi, Warganet: "Wakil tuhan kok tukang bohong"

Jubir Pemerintah Ngabalin: Jokowi Menjalankan Tugas Mulia Mewakili Tuhan di Muka Bumi, Warganet: "Wakil tuhan kok tukang bohong"

10Berita, JAKARTA - Jubir pemerintah yang baru diangkat, Ali Mochtar Ngabalin langsung tancap gas membela Presiden Joko Widodo.

Politisi Golkar yang selalu tampil khas dengan sorban di kepalanya ini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja sangat baik, mengemban tugas mulia sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

"Saya berkewajiban kasih tahu bahwa pemerintah (Jokowi) ini baik, pemerintah ini menjalankan tugas mulia mewakili Tuhan di muka bumi," kata Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin di hadapan wartawan.

Ali Mochtar Ngabalin :
“Pemerintah Jokowi Baik,
Menjalankan Tugas Mulia,
Dan Merupakan Wakil Tuhan,
Di Muka Bumi.”

Pertanyaannya...
Wakil Tuhan Yang Mana, Kok Suka Ingkar Janji ? pic.twitter.com/PXeSfSTgqZ

— Agus Susanto (@Cobeh64) 25 Mei 2018

Pernyataan Ngabalin ini sontak mendapat beragam tanggapan warganet.

"Wakil tuhan kok tukang bohong," ujar @diahafifah1965.

"Lhaaaaa...
Kata Ali Mochtar Ngabalin,
"Jokowi Adalah Wakil Tuhan !"
Tapi..
Kata Royson Jordany Tjahja
"Jokowi Kacung Gue !"
Mana Yang Lebih Bisa Dipercaya Omongannya?" sindir Agus Susanto(@Cobeh64).

Lhaaaaa...
Kata Ali Mochtar Ngabalin,
"Jokowi Adalah Wakil Tuhan !"
Tapi..
Kata Royson Jordany Tjahja
"Jokowi Kacung Gue !"
Mana Yang Lebih Bisa Dipercaya Omongannya ? pic.twitter.com/YaDc8qCJfp

— Agus Susanto (@Cobeh64) 25 Mei 2018

Wakil tuhan kok tukang bohong

— Diah Afifah (@diahafifah1965) 25 Mei 2018

Astaghfirullahaladzim... masuk istana lalu memujanya nggak kepalang tanggung. Coba liat dulu kondisi negeri ini. Kami memerlukan pemimpin yg ngerti kondisi rakyatnya. Yang adil kepada rakyatnya. Jangan hanya program yg bagus tapi kenyataannya tdk sesuai dg yg diomongkan

— edi-bahasan mantapks (@Rabuansyahmuzam) 25 Mei 2018

Ulama saja pd di kriminalisasi, keadilan jg nyata tdk ada buat rakyat tambah ngigau pejabat negara ... Semoga ente cepat kena azab pak krn kopiah mu tdk sejalan dgn ucapannya...

— Suryapro (@Suryapr37700870) 25 Mei 2018

Kok Yo pas. Namanya Ngabalin buat jubir tukang Ngibul. Jadi kerjaannya Ngabalin ya ngibulin

— Fisher-Men (@reytechno) 25 Mei 2018

Tuhan yg manaaa ???
Tuhan kite ga pernah ingkar janji soalnyaa (apelagi sering !!)

Kamvreeeet

— och!n (@ochin_lead) 25 Mei 2018

Sumber:Portal Islam

Read More

Landasan Gak Jelas, Impor Beras 500.000 Ton Beras Harus Batal!

Landasan Gak Jelas, Impor Beras 500.000 Ton Beras Harus Batal!

10Berita – Impor beras tahap II sebesar 500 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus dibatalkan. Ini karena impor tersebut tidak memiliki landasan yang jelas.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengingatkan Kemendag bahwa kebijakan impor beras tidak bisa dilakukan serampangan. Impor tersebut harus mengacu kepada UU.

Aturan-aturan yang perlu diperhatikan adalah impor hanya boleh dilakukan jika pasokan di dalam negeri kurang dan sudah mendapat rekomendasi dari kementerian teknis, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan).

Edhy melihat, dua hal tadi tidak terpenuhi. Saat ini, pasokan beras dalam negeri cukup. Kemudian, Kementan juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor.

“Kalau mau impor, harus atas izin kementerian teknis, impor beras harus melalui Kementerian Pertanian (Kementan),” ucap pentolan Gerindra ini, Jumat (25/8).

Edhy menambahkan, selain stok beras nasional masih aman, Kementan sebagai otoritas pangan nasional sudah memiliki perhitungan bahwa hasil panen beras nasional berada di atas target kebutuhan nasional. Atas dasar itu dia meminta agar rencana impor beras 500 ribu ton dibatalkan.

“Kami di DPR meminta (impor beras) ini tidak diteruskan. Sebab, Bulog juga sudah menjamin stok tercukupi,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan bahwa pihaknya tidak membutuhkan beras impor. Sebab, gudang-gudang Bulog sudah penuh dengan beras dari petani lokal. Kalau impor dilakukan, beras tersebut bisa rusak karena terlalu lama disimpan.

Buwas, sapaan Budi Waseso, mengingatkan bahwa impor tersebut tidak baik. Terlebih saat ini nilai tukar rupiah sedang loyo terhadap dolar AS.

“Impor pasti berkaitan dengan valuta asing. Jadi, jangan buru-buru mengimpor. Bulog itu dananya kan pinjam ke bank. Kalau dolarnya begini, kami tidak sembarangan impor, harus hitung betul,” ungkapnya. []

Sumber :rakyatmerdeka

Read More

Unjukrasa Mahasiswa Diberangus Ala Orde Baru, Relawan Menarik Dukungan Terhadap Jokowi

Unjukrasa Mahasiswa Diberangus Ala Orde Baru, Relawan Menarik Dukungan Terhadap Jokowi

(foto: geotimes.co.id)

10Berita, Aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu digelar aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Istana Negara Jakarta bertajuk “Refleksi 20 Tahun Reformasi; Jokowi Pemimpin Haram”, mendapat reaksi keras dari aparat Kepolisian yang mengawal aksi tersebut, tindakan represif aparat ini dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini disampaikan Amirullah Hidayat selaku Kordinator Korsa, yang notabene merupakan relawan pendukung Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Namun sekarang Amirullah menegaskan akan mencabut dukungan mereka terhadap Pemerintahan Jokowi, sebab dinilai rezim telah gagal menyejahterakan rakyat dan mangkir terhadap janji kampanye dulu.

Unjuk rasa “Refleksi 20 Tahun Reformasi; Jokowi Pemimpin Haram” (foto: rmol.co)

Menurutnya kesewenang wenangan rezim melalui tindakan represif aparatnya, sama sekali tak bisa diterima. Bahkan sejumlah mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka ditangkapi dan diintimidasi, Ia menilai demokrasi mengalami kemunduran persis seperti era Orde baru.

“Cara-cara seperti ini menunjukan bahwa Joko Widodo adalah Presiden Antikritik, dan menunjukan bahwa pemerintah hari ini sudah menggunakan cara cara Orde Baru dalam penanganan unjuk rasa, bahkan lebih kejam,”ujar Amirullah, seperti dilansir laman pojoksatu.co.id (21/05/2018).

Tindakan represif aparat terhadap aktivis mahasiswa (foto: eramuslim.com)

Kader Muda Muhammadiyah ini juga mengingatkan Jokowi untuk tidak melupakan sejarah bahwa Ia merupakan produk reformasi hasil dari perjuangan mahasiswa. Dalam kesempatan ini Amirullah mengecam aksi represif rezim terhadap Mahasiswa.

“Kalau kita perhatikan tindakan kekerasan seperti ini sudah sering terjadi, mau jadi apa bangsa ini jika setiap aksi unjuk rasa dilakukan penanganan dengan kekerasan ” tegas Amirullah.

Amirullah Hidayat (foto; sangpencerah.id)

Dilaporkan terdapat lima orang mahasiswa ditangkap aparat Kepolisian dalam Insiden tersebut. Diantara mereka adalah Ketua HMI MPO Cabang Jakarta Al Azhar Musa, Alfian (pengurus cabang), Luki Mahendra (Ketua KPC Cabang Jakarta), Arfir dan Arnold (anggota komisariat). Sementara itu beberapa makasiswa korban pemukulan Polisi dirawat di Rumah sakit Tarakan.

Sumber:

pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/05/22/usung-jokowi-pemimpin-haram-aktivis-hmi-ditangkapi-ala-orde-baru-relawan-makin-tak-simpatik/amp/

Read More

Soal ASN, Mardani Sebut Pemerintah Sedang Gali Kuburnya Sendiri

Soal ASN, Mardani Sebut Pemerintah Sedang Gali Kuburnya Sendiri

10Berita – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut pemerintah sedang menggali kuburnya sendiri bila terus memakai pendekatan kekuasaan.

Hal itu diutarakan Mardani menanggapi munculnya surat edaran yang berisi ancaman hukuman kepada aparatur sipil negara (ASN) yang salah satunya berisi tentang penyebaran berita provokasi dan ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Di negara demokrasi ASN sekarang banyak sekali ancaman hukumannya. Padahal harus dapat dibedakan ASN sebagai alat Negara dan ASN alat kekuasaan. ASN itu netral sebagai alat Negara bukan alat kekuasaan,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/5).

Sebagai Negara demokrasi dan Negara hukum, terang Mardani, ASN sama seperti warga lainnya punya kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Justru ketika hak itu di bonsai maka ASN berpeluang jadi alat kekuasaan.

“Padahal sama seperti aparat penegakan hukum atau kawan-kawan TNI dan Polri, ASN adalah alat Negara, bukan alat kekuasaan. Mereka bekerja untuk Negara bukan untuk kekuasaan,” tuturnya.

Banyaknya aturan-aturan ancaman bagi ASN yang berpendapat di sosial media menjadi perhatian Mardani.

Sebab, cara pemerintah mengelola ASN sangatlah paranoid sama seperti mengelola dinamika di masyarakat.

“Ini menggunakan kekuasaan, sanksi, pecat atau polisikan. Ini bukan Negara otoriter. Ini bukan UniSoviet dahulu yang dibangun dengan pendekatan ketakutan. Ini Negara demokratis dan tiap orang punya hak menyatakan pendapatnya. Jika terus seperti ini maka masyarakat sipil perlu berhati-hati Negara ini sudah lampu kuning,” paparnya.

“Perlakukan ASN dengan dewasa dan percayai mereka sebagai individu yang faham hak dan kewajiban di ikuti dengan edukasi. Tapi kalau pemerintah pendekatannya ancaman/bertabur sangsi seperti itu, memang kian layak #2019GantiPresiden,” pungkasnya. ()

Sumber : tsc, Eramuslim.com 

Read More

Mahasiswa Houston Teriaki Dubes AS untuk PBB ‘Kaki Tangan Teroris dan Penjajah Zionis’

Mahasiswa Houston Teriaki Dubes AS untuk PBB ‘Kaki Tangan Teroris dan Penjajah Zionis’

10Berita, Aktivis dan mahasiswa pro-Palestina memotong pidato utusan AS di PBB, Nikki Haley, di University of Houston pada Selasa 22 Mei 2018 lalu. Para mahsiswa yang berunjuk rasa dalam aksi solidaritas untuk Palestina itu mengganggu pidato Haley dengan mengatakan, “Haley sebagai antek teroris/penjajah”. (mariam z/Twitter)

TEXAS (SALAM-ONLINE): Nikki Haley, duta besar Amerika Serikat untuk PBB, pidatonya diinterupsi. Pidato Haley itu terganggu dan dicela oleh aktivis mahasiswa pro-Palestina di University of Houston, Texas, AS, pada Selasa (22/5/2018) sore.

Ketika dia memulai pidatonya dengan mengatakan, “Saya di sini dalam beberapa minggu ini mengikuti agenda yang sangat sibuk terkait kebijakan luar negeri Amerika”, seorang aktivis mahasiswa berdiri dan berteriak:

“Nikki Haley, darah ada di tanganmu! Anda terus menandatangani pembantaian warga pribumi (Palestina, red); Anda adalah kaki tangan para teroris dan penjajah!”
Gangguan dan celaan terhadap Nikki Haley itu mendapat aplaus dan tepuk tangan yang luas. Aktivis lainnya kemudian melanjutkan untuk melantunkan, “Nikki, Nikki, tidak bisakah kamu lihat? Anda sedang melakukan pembunuhan massal…” Lantunan itu menenggelamkan upaya keamanan untuk mendorong mereka keluar.

Haley terkenal karena pandangannya yang sangat anti-Palestina dan merupakan salah satu anggota pemerintahan Trump yang paling pro penjajah “Israel”. Haley menjadi pendukung besar yang tidak proporsional untuk “Israel” di PBB.

Sebagai reaksi atas pembantaian terhadap demonstran Palestina yang tidak bersenjata oleh militer “Israel”, Haley membuat klaim bahwa “tidak ada ‘negara’ yang bertindak dengan menahan diri lebih besar dari Israel”.

Lebih dari 65 orang Palestina terbunuh dan lebih dari 2.700 orang terluka dalam aksi damai yang tidak bersenjata. Haley menyalahkan Hamas dan menutup mata terhadap tanggung jawab apa pun atas kekerasan yang dilakukan militer penjajah “Israel”. (S)

Sumber: Middle East Monitor,  Salam Online.

Read More

NAHKAN! Terdakwa Kasus Terorisme: Pelaku Bom di Surabaya Tak Paham Islam, Orang Sakit Jiwa

NAHKAN! Terdakwa Kasus Terorisme: Pelaku Bom di Surabaya Tak Paham Islam, Orang Sakit Jiwa

10Berita, JAKARTA - Terdakwa perkara bom Thamrin, Aman Abdurrahman, menanggapi soal aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya.

Aman menilai aksi teror bom yang dilakukan oleh Dita Oepriarto (46 tahun) yang mengajak istri dan anaknya adalah aksi tak masuk akal. Menurutnya, Dita sekeluarga tak paham soal makna jihad.

"Saya katakan juga agar dipahami oleh media, kejadian di Surabaya, kejadian ibu yang menuntun anak meledakkan diri di parkiran gereja adalah tindakan yang tidak mungkin muncul dari orang yang memahami ajaran Islam dalam jihad. Bahkan tidak mungkin muncul dari orang yang sehat akalnya," kata Aman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 25 Mei 2018.

Aksi teror bom di Markas Polrestabes Surabaya oleh Tri Murtiano (50 tahun) pun dikecamnya. Apalagi juga melibatkan anak.

Menurut dia, semua aksi teror bom di Surabaya adalah tindakan keji yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwanya.

"Begitu juga kejadian seorang ayah yang membawa anak kecil kejadian di depan polisi, si anak terpental dan alhamdulillah masih hidup. Itu merupakan tindakan keji dengan dalih jihad. Dari kejadian di Surabaya itu saya katakan, orang-orang yang melakukannya atau merestuinya atau mengajarkan, atau menamakan jihad adalah orang-orang yang sakit jiwa," ujar Aman.

Maka dari itu, Aman mengecam kedua kejadian tersebut. Ia menegaskan kembali bahwa Islam tak mengajarkan aksi teror, apalagi dengan meledakkan diri.

"Dua kejadian di Surabaya itu saya katakan, orang-orang yang melakukan atau merestuinya atau mengajarkan atau menamakannya jihad adalah orang-orang yang sakit jiwanya dan frustrasi dengan kehidupan. Islam berlepas dari tindakan semacam itu," ujar Aman.

Sumber: VIVA

[video - sidang Aman Abdurrahman hari ini]

Read More

Terungkap, Roy Rekam Video Ancam Bunuh Jokowi di Sekolah; Bayangkan Kalau Dilakukan Anak Rohis?

Terungkap, Roy Rekam Video Ancam Bunuh Jokowi di Sekolah; Bayangkan Kalau Dilakukan Anak Rohis?

10Berita, JAKARTA - Sebuah fakta baru terungkap dalam kasus ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan remaja bernama Roy alias S.

Dari hasil pemeriksaan, remaja berusia 16 tahun itu mengaku merekam video ancaman pembunuhan dengan cara-cara keji ke Jokowi di salah satu ruang di sekolahnya.

"(Direkam) Di sekolahnya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 24 Mei 2018, seperti dilansir VIVA.co.id.

Menurut Argo, belum diketahui kapan video itu direkam dan siapa saja yang terlibat dalam perekaman video ancaman pembunuhan itu.

"Ya, di sekolah. Kita kan belum belum mendapat keterangan yang lain. Karena, ini kan bukan dia yang melakukan (merekam)," ucapnya.

Dalam rekaman itu, Roy mengatakan ingin membunuh Jokowi dengan cara yang keji, yakni menembaknya, memancung kepalanya dan membakar rumahnya.

"Gua tembak, ini kacung gua. Gua pasung kepalanya. Jokowi gila. Gua bakar rumahnya, Presiden Jokowi, gua tantang elu, cari gua 24 jam, kalau elu enggak cariin gua, gua menang," seperti itulah kutipan ucapan Roy.

Link: https://www.viva.co.id/berita/metro/1039741-terungkap-roy-rekam-video-ancam-bunuh-jokowi-di-sekolah

***

Coba bayangkan ini dilakukan anak Rohis? Apa yang akan terjadi? Cap Teroris?

Tudingan Islam Radikal?

Bibit-bibit Radikalis?

kalo itu anak rohis pasti pak pol cari nama ortu, saudara2nya, kakek neneknya, tetangga, guru, kepsek, teman maen gundu waktu kecil, ukuran celana, ukuran baju, zodiaknya smp bila perlu nama kucingnya dicari juga...

— nink's a-i (@IslamiAinul) 25 Mei 2018

[video]

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Isu Kudeta Kerajaan Saudi Makin Panas, Putra Mahkota Dikabarkan Tewas

Isu Kudeta Kerajaan Saudi Makin Panas, Putra Mahkota Dikabarkan Tewas

10Berita , SAUDI - Kerajaan Arab Saudi merilis foto putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) saat memimpin rapat pada Selasa (22/5/2018) waktu setempat. Foto ini dikeluarkan di tengah spekulasi liar yang menyebut MBS telah ditangkap atau tewas dalam upaya kudeta pada April lalu. Desas desus MBS disekap dan dibunuh dihembuskan media di Iran, Kayhan dan Rusia, Sputnik yang mengutip Kayhan.

Isu ini merebak karena MBS sudah tidak pernah menunjukkan batang hidungnya sejak 21 April lalu. Media Iran langsung berbon­dong-bondong memberitakan ada upaya kudeta kepada MBS.

Saat itu, suara tembakan di­laporkan terdengar di dalam kom­pleks Istana Saudi. Media Iran memberitakan bahwa saat itu se­dang ada upaya kudeta. Sedangkan kepolisian Saudi melalui kantor berita SPA mengklarifikasi isu kudeta yang beredar, dengan menyatakan suara tembakan itu merupakan aksi petugas keaman­an Istana Saudi saat menembaki drone misterius yang mendekati kompleks istana.

Namun laporan media Iran, Kayhan menyebut MBS ditang­kap atau tewas dalam kudeta saat itu. Laporan ini tidak bisa diklarifikasi kebenarannya.

"Setidaknya dua peluru menge­nai bin Salman dalam bentrokan 21 April di Riyadh dan bahkan mungkin saja dia (MBS) tewas," sebut laporan Kayhan saat itu.

Kayhan melontarkan spekula­si ini sembari mencurigai absen­nya MBS dalam foto bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo yang berkunjung ke Riyadh untuk pertama kali pada akhir April lalu. Hanya Raja Salman dan Menlu Saudi, Adel al-Jubeir, yang berfoto dengan Pompeo.

"Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa absennya Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi, selama nyaris 30 hari disebabkan karena sebuah insiden yang disembu­nyikan dari publik," klaim Kay­han dalam laporannya.

Spekulasi Kayhan dan media-media lain soal MBS ditangkap atau tewas itu dimentahkan oleh foto terbaru yang dirilis SPA. Tidak hanya itu, juru bicara kantor pers Putra Mahkota Saudi juga memposting foto MBS se­dang memimpin rapat via akun Twitter-nya.

Dilansir media Pakistan, Geo TV dan media Inggris, Daily Mail, foto terbaru MBS itu diri­lis melalui kantor berita Saudi, Saudi Press Agency (SPA), Se­lasa (22/5) waktu setempat.

Disebutkan dalam foto itu bahwa MBS sedang memimpin rapat Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan.

Media lokal Saudi, Arab News, dalam laporan yang mengutip SPA melaporkan bahwa rapat yang dipimpin MBS ini digelar di Istana Al-Salam di Jeddah.

MBS diketahui merupakan chairman dari Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Saudi, yang bertugas mengkaji isu-isu ekonomi dan pemban­gunan.

Disebutkan juga oleh SPA bahwa MBS sempat menelepon Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, yang sedang dirawat di rumah sakit karena komplikasi usai menjalani operasi ringan, pekan lalu.

MBS menelepon Abbas untuk mengetahui kondisi kesehatan­nya. Tidak hanya itu, SPA juga menyebut bahwa MBS meng­hadiri sesi rapat kabinet yang juga dihadiri Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. ()

Sumber :RMOL

Read More

Pengacara Senior: Salah Besar! Oknum Polisi Katakan ABG Pengancam Jokowi Hanya Bercanda

Pengacara Senior: Salah Besar! Oknum Polisi Katakan ABG Pengancam Jokowi Hanya Bercanda

10Berita, ABG pengancam Presiden Joko Widodo yang videonya viral telah ditangkap kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan, pihak kepolisian menyatakan bahwa remaja yang mengaku bernama Roy Sanjani itu hanya bercanda atau kenakalan remaja saja.

Pengacara senior Ach. Supyadi mengecam pernyataan oknum kepolisian tersebut. Menurut Supyadi, mengancam Presiden merupakan suatu kejahatan terhadap pimpinan negara yang bisa dipidana.

“Mengancam presiden itu merupakan suatu kejahatan kepada pimpinan negara dan itu adalah pidana, SALAH BESAR jika ada oknum yang mengatakan si pengancam Presiden ini hanya bercanda lalu tidak diberi tindakan hukum, jika ada yang demikian saya berani katakan oknum tersebut GOBLOK,” tegas Supyadi di akun Twitter @adv_supyadi.

Penegasan @adv_supyadi itu menjawab pertanyaan akun @ASALe_ yang sebelumnya menulis: “Mas @adv_supyadi di link ini kan kata petugas seperti ini mas, lah misalkan ada yang candaan bilang bahwa mau menembak presiden dan membakar rumah presiden, apa itu gapapa dan sah-sah saja kah mas??”

@ASALe_ melampirkan link tulisan bertajuk “Polri Ingatkan Candaan Soal Bom Bisa Berujung Pidana”.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, motif ABG yang mengancam akan menembak Presiden Joko Widodo hanya bercanda bersama temannya. Pria berinisial S (16) itu juga ingin mengetes kemampuan polisi untuk menangkapnya.

“Ini merupakan kenakalan remaja. Kenapa? Ya karena pada saat dia berkumpul dengan temannya, dia mengatakan, ‘Kamu berani nggak kamu? Nanti kalau berani, kamu bisa nggak ditangkap polisi?’ Jadi mengetes ini berdua, mengetes polisi. Kira-kira polisi mampu tidak menangkap dia. Jadi anak-anak ini bercanda, lucu-lucuan,” kata Argo seperti dikutip detik.com (23/05).

Video viral “Roy Sanjani” yang berdurasi sekitar 19 detik itu diunggah oleh akun Instagram @jojo_ismyname. Akun itu juga membubuhkan keterangan mengenai video itu. “Anak muda ini Ancam tembak jokowi.. Gak terima presidenku dibuat seperti ini..!!:

Sumber : intelijen.co.id

Read More

Terbongkar! Inilah Daftar Parpol Paling Korup Di Indonesia 2014-2017

Terbongkar! Inilah Daftar Parpol Paling Korup Di Indonesia 2014-2017

Referensi pihak ketiga

10Berita, Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengungkapkan menurut catatan ICW selama dua tahun belakangan sebanyak 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar para kepala daerah merupakan kader partai politik.

"Kalau dua tahun terakhir di data kami sedikitnya ada 11 kepala daerah yang kena OTT KPK. Semuanya kader partai, kecuali Bupati Batubara. Beliau maju independen," ungkap Almas.

Menurut Almas, korupsi kelas kakap umumnya memang melibatkan pejabat yang juga kader partai politik baik itu kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD ataupun menteri. "Sebenarnya tidak spesifik menyasar kader partai. Tapi kan KPK ini banyak menindak kasus korupsi politik atau korupsi kelas kakap," tutur Almas.

Adapun, sambung Almas, dari data yang ia himpun selama ini mayoritas yang terjaring dalam tindak pidana korupsi adalah kader dari empat partai besar yakni PDIP, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat. "Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara

kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan," terang Almas.

Sehingga, lanjut Almas, perbaikan tata kelola partai politik seperti restorasi terhadap UU Parpol, menurut dia, menjadi langkah penting untuk mendorong perbaikan partai. Ia pun mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo segera mendorong revisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol).

Revisi UU tentang Partai Politik sebenarnya sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Tapi, dalam tiga tahun terakhir, revisi UU Partai Politik belum pernah masuk agenda Prolegnas Prioritas di DPR RI. "Pemerintah baru akan menaikan subsidi dengan hanya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sehingga tidak menyentuh pembenahan parpol di sektor lainnya, yakni kaderisasi, demokrasi internal, trasparansi dan akuntabilitas anggaran, serta sanksi bagi parpol yang melanggar aturan." kata Almas.

Sumber: detik.com

Read More