OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 29 Mei 2018

Kasus Korupsi e-KTP Gerus Elektabilitas Ganjar Pranowo

Kasus Korupsi e-KTP Gerus Elektabilitas Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo

10Berita, Jakarta - Kasus korupsi e-KTP menggerus elektabilitas politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo sebagai calon gubernur (Cagub) Jawa Tengah (Jateng).

Berdasarkan hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menyebut, elektabilitas Ganjar bersama cawagubnya, Taj Yasin yang diusung PDIP, PPP, Demokrat, dan NasDem berada jauh di bawah pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung partai koalisi Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.
Survei yang digelar sejak tanggal 9 Mei-22 Mei 2018 lalu itu menemukan bahwa tingkat elektabilitas Ganjar hanya sebesar 43,8 persen. Sementara mantan Menteri ESDM, Sudirman Said memiliki tingkat elektabilitas sebesar 51,3 persen. Sisanya, 4,9 persen responden tidak menjawab.
Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono menjelaskan, alasan dari jawaban responden yang diberikan secara spontan itu para responden memilih Sudirman Said karena ingin Jawa Tengah dipimpin oleh tokoh yang tidak tersandera oleh kasus korupsi e- KTP.
"Sementara yang 43,8 persen memilih Ganjar Pranowo beralasan jika Ganjar terlibat kasus e-KTP maka masih ada wagubnya yang akan menggantikan," kata Arifin, dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jakarta, Senin (27/5).
Kata Arifin, survei LKPI juga menemukan sebanyak 70,6 persen mengatakan Sudirman Said adalah tokoh yang bersih dari korupsi yang justru membongkar dugaan skandal korupsi `papa minta saham` yang sempat heboh karena menyeret nama Ketua DPR RI ketika itu, Setya Novanto.
"Sementara hanya 20,1 persen responden yang mengatakan Ganjar Pranowo bersih dari korupsi (tak terlibat kasus e-KTP)," tandasnya.
Nama Ganjar memang disebut-sebut dalam persidangan kasus e-KTP. Yang mana beberapa terdakwa kasus itu, salah satunya Setya Novanto sudah menyebut Ganjar Pranowo menerima fee proyek e-KTP sebesar 500 ribu US dollar.
Ganjar pun sudah tegas membantah. Ganjar Pranowo pun dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu bakal diperiksa sebagai saksi terkait tersangka Markus Nari.
"Hampir 79,6 persen responden percaya pengakuan Setya Novanto yang mengatakan Ganjar Pranowo menerima uang fee proyek KTP, dan sebanyak 16,7 tidak percaya," beber Arifin.
Sementara itu, semasa menjabat sebagai Menteri ESDM, Sudirman Said justru mengungkap rekaman suara yang diduga milik Setya Novanto dengan Dirut PT Freeport ketika itu, Maroef Sjamsoeddin.
Dalam rekaman suara itu, suara yang diduga milik Setnov meminta 11 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang. Aksi Sudirman Said itu kemudian berbuntut pada mundurnya Setnov sebagai Ketua DPR RI.
"Sebanyak 90,8 persen responden percaya Sudirman Said benar mengungkap praktek rente di Freeport yang melibatkan Setya Novanto dan sebanyak 9,2 persen tidak tahu," imbuh Arifin.
Namun, selang beberapa lama, Sudirman dicopot dari posisi Menteri ESDM. Arifin bilang sebagian besar responden percaya kalau didepaknya Sudirman dari kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) karena sudah membongkar kasus `papa minta saham`.
"Dimana sebanyak 95,4 persen responden meyakini kalau Sudirman Said dicopot sebagai Menteri ESDM karena membongkar skandal papa minta saham Freeport dan bukan karena kinerjanya yang buruk selama menjadi Menteri ESDM," jelasnya.
Arifin menegaskan, kesimpulan dari hasil survey ini adalah masyarakat Jawa Tengah sangat menginginkan pemimpinnya adalah sosok yang jujur dan bersih serta tidak terindikasi mencuri uang negara.
"Dan itu ada pada sosok Sudirman Said yang memiliki pasangan Cawagaub Ida Fauziyah," katanya.
Survei LKPI kali ini melibatkan 2.220 orang warga Jawa Tengah yang memiliki DPT sebagai responden. Mereka tersebar di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Penelitian dengan tema "Jawa Tengah Mencari Pemimpin Bersih" ini mengunakan metode multi stage random sampling dengan margin of error -/+ 2,08 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber :Junas. News  

Data e-KTP Tercecer dan Bisa Disalahgunakan, Politisi: Makin Yakin #2019GantiPresiden

Data e-KTP Tercecer dan Bisa Disalahgunakan, Politisi: Makin Yakin #2019GantiPresiden



10Berita, JAKARTA - Masih tentang dugaan kelalaian Mendagri sehingga mengakibatkan ada kasus ribuan KTP elektronik yang tercecer, dan ada lebih dari 805 ribuan e-KTP rusak yang ditemukan di gudang aset Kemendagri, Bogor, maka politisi PKS menyerukan agar segera melakukan investigasi menyeluruh. Menurutnya semua harus dibenahi.

“Setelah rame di media, baru tergerak untuk memusnahkan e-KTP dengan gunting secara manual. Sejak 2014 ke mana saja dan siapa yang mengawasi? E-KTP rusak dan valid, secara fisik sama dan tidak ada bedanya. Ini jelas Bisa disalahgunakan. Makin yakin #2019GantiPresiden,” katanya, belum lama ini, di akun Twitter pribadi miliknya.


Intinya, menurut dia: Data Kependudukan dan e-KTP mahal, harus diperlalukan dengan seksama penuh kehati-hatian. Dan bukan cuma soal mahal, tapi data kependudukan itu terkait keamanan negara dan warganya. “Yang dipertaruhkan adalah kedaulatan dan keamanan negara. #2019GantiPresiden.”

Di sisi lain ia menyinggung ada kasus impor beras, ekonomi sulit, TKA, pengangguran, utang membengkak, kasus blunder 200 dai, kasus gaji selangit, kasus eKTP dan masih terus panjang masalah-masalah lainnya, maka rakyat perlu bersiap 2019 Ganti Presiden.

“Negara dapat digugat karena terbukti banyak data-data warganya yang tercecer. Ini masalah serius dan besar. Karena melanggar UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Masalah semakin banyak #2019GantiPresiden.” (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Jokowi Ungkap Siapa yang Menetapkan Gaji Pimpinan BPIP

Jokowi Ungkap Siapa yang Menetapkan Gaji Pimpinan BPIP

Presiden Joko Widodo

10Berita , JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait gaji atau hak keuangan yang diterima pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

Jokowi menegaskan hal itu sudah dianalisis dan dikalkulasi.

Tapi Jokowi menegaskan bahwa hitung-hitungan soal hak keuangan yang mencapai lebih dari Rp 100 juta itu bukan berasal dari dirinya.

"Sekali lagi itu bukan, bukan... bukan dari hitung-hitungan dari kita," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Menurut Jokowi, yang melakukan analisa dan kalkulasi mengenai besaran hak keuangantersebut adalah kementerian terkait.

Analisa mengenai jabatan ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara jumlah dan nilai gaji dikalkulasi di Kementerian Keuangan.

"Itu kan ada mekanismenya," tegas Jokowi.

Berdasarkan mekanisme itu lah, pada 23 Mei lalu, Jokowi setuju untuk menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang menjadi payung hukumnya.

Dengan Perpres itu, Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000.

Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Sumber : Sripoku.com

[PilGub Jateng] Pertarungan Tak Imbang Terduga Pelaku Korupsi dan Ksatria Pemberantas Korupsi

[PilGub Jateng] Pertarungan Tak Imbang Terduga Pelaku Korupsi dan Ksatria Pemberantas Korupsi


10Berita, Semalam saya terlibat diskusi sengit dengan seorang 'Ganjaran' dari Jawa Tengah. Temanya seputar korupsi E-KTP. Dia keras minta bukti Ganjar terima duit fee.

Kasus korupsi memang pelik. Jarang ada pelaku gunakan kwitansi. Kecuali OTT, pelaku kadang masih nggak ngaku sekalipun disodori bukti rekaman suara.

Setya Novanto tetep nggak ngaku terima uang sekali pun divonis 15 tahun penjara.

Kasus korupsi bikin puyeng.

"Korupsi itu merepotkan. Mas Ganjar bolak-balik ke KPK karena harus bersaksi," kata Sudirman Said.

Ganjar dan Sudirman Said pernah memberantas korupsi. Ganjar obrak-abrik pungli 10 ribu di Jembatan Timbang. Sudirman Said pernah bongkar skandal suap "Papa Minta Saham" dan menggagalkan tender rekonstruksi tsunami Aceh. Kedua kasus yang diberantas Sudirman Said nominalnya ratusan milyar.

Dalam kasus E-KTP, paling sedikit ada 4 orang yang menyatakan Ganjar terima duit. Mereka adalah Nazarudin, Miryam "Gadis Ahok", Setya Novanto dan Irvanto Pambudi.

Satu-satunya yang menyangkal Ganjar tidak terima duit ya Ganjar sendiri.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber :Portal Islam 

TERCYDUK! Saat Oposisi Megawati Kritik Penambahan Wakil Menteri Karena Membebani Anggaran, Sekarang Digaji 112 Juta!

TERCYDUK! Saat Oposisi Megawati Kritik Penambahan Wakil Menteri Karena Membebani Anggaran, Sekarang Digaji 112 Juta!


10Berita,  INI NAMANYA OPOSISI TIDAK KREDIBEL! Saat Oposisi Menentang jabatan-jabatan yang hanya membebani Anggaran Keuangan Negara. Namun ketika sudah berkuasa malah digaji ratusan juta untuk jabatan yang diada-adakan.

SAAT OPOSISI

[14 Okt 2011]
Megawati Kritik Penambahan Wakil Menteri SBY

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik penambahan posisi wakil menteri dalam kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, penambahan posisi itu hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sehingga APBN nanti akan sangat terbebani. Jadi bagaimana bisa efektif kalu keadaan seperti itu berjalan terus," kata Mega di Kantor Pusat DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 14 Oktober 2011.

"Terkait dengan penambahan wakil menteri itu, pertanyaan saya apakah semua tempat akan diisi ya? Itu yang pertanyaan yang sedang saya pikirkan."

Link: http://www.viva.co.id/berita/politik/255699-megawati-kritik-penambahan-wakil-menteri-sby

***

SAAT KINI BERKUASA

[27 Mei 2018]
Jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Digaji Rp 112 Juta

Presiden Joko Widodo menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 kemarin, gaji Megawati Rp 112.548.000.

Link: https://news.detik.com/berita/d-4040949/jadi-ketua-dewan-pengarah-bpip-megawati-digaji-rp-112-juta

***

BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) adalah lembaga baru yang dibentuk Presiden Jokowi. Semula bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Dalam deskripsinya BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Badan ini memiliki struktur Ketua Dewan Pengarah (Megawati), 8 Anggota Dewan Pengarah (Mahfud MD dkk), Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus.

Dengan rincian gaji berdasar Perpres Nomor 42/2018:

- Ketua Dewan Pengarah Rp 112.548.000
- Anggota Dewan Pengarah Rp 100.811.000
- Kepala BPIP Rp 76.500.000
- Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000
- Deputi BPIP Rp 51.000.000
- Staf Khusus BPIP Rp 36.500.000

Ditengah utang meroket, defisit anggaran yang terus bertambah, ehh malah nambah-nambah lembaga baru yang sangat membebani Keuangan Negara.

Waktu jadi oposisi koar-koar jangan membebani APBN!!!

Sumber : PORTAL ISLAM

ILC tvOne Akhirnya Berani Angkat Topik Temuan "Tercecernya E-KTP", Sebelumnya Mau Bahas Topik Lain Tapi Diprotes Warganet

ILC tvOne Akhirnya Berani Angkat Topik Temuan "Tercecernya E-KTP", Sebelumnya Mau Bahas Topik Lain Tapi Diprotes Warganet


10Berita,  Acara dialog TV paling favorite pemirsa tanah air, Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne edisi nanti malam, Selasa (29/5/2018), akhirnya mengangkat Topik yang lagi hangat menyita publik "Temuan Tercecernya E-KTP".

"Dear Pencinta ILC: Setelah mempertimbangkan faktor kehangatan berita, judul diskusi ILC malam ini kami ganti menjadi, "Melacak Misteri Tercecernya Ribuan E-KTP. " Semoga Pencinta ILC lebih berkenan. Selamat menyaksikan," demikian disampaikan Presiden ILC Karni Ilyas melalui akun twitternya siang tadi, Selasa (29/5).

Sebelumnya, kemarin pada Senin, Karni Ilyas mengumumkan topik ILC adalah "Layakkan Mantan Koruptor Nyaleg".

Namun banyak warganet yang protes. Karena dinilai itu bukan topik yang lagi hangat. Masih banyak topik hangat yang menyita publik yang bisa diangkat di ILC.

"Kok ga sesuai yg lg hot?
➡️temuan Gudang EKTP
➡️Gaji ratusan juta Mega Mahfud dkk
➡️penghinaan dan ancam tembak RI1," komen akun @maspiyuuu.


"Alamat sepi penonton, krn malas tdk sesuai nurani kerakyatan...," timpal akun @Navy30nkri.

"Besok bisa libur dulu nonton ILC yg di angkat Kurang hangat di publik," ujar @WiberMelayu1.

"Garing ah..judul ILC besok," komen @KdEzone.

Alhamdulillah, desakan dan kritik warganet didengar Karni Ilyas, yang akhirnya mengganti topik ILC menjadi "Temuan Tercecernya E-KTP".

Mari kita tonton!

Dear Pencinta ILC: Setelah mempertimbangkan faktor kehangatan berita, judul diskusi ILC malam ini kami ganti menjadi, "Melacak Misteri Tercecernya Ribuan E-KTP. " Semoga Pencinta ILC lebih berkenan. Selamat menyaksikan.

— Karni ilyas (@karniilyas) 29 Mei 2018

— IndonesiaLawyersClub (@ILC_tvOnenews) 29 Mei 2018


Alamat sepi penonton, krn malas tdk sesuai nurani kerakyatan...

— Pencari Keadilan Hukum (@Navy30nkri) 28 Mei 2018


Gak usah di nonton sebab itu cuma pengalihan dan habisin waktu aja

Media maenstrim sekarang sudah pada tumpul.

Gak ada yg berani ngangkat

— Nurul Ainun (@NurulAi14459911) 28 Mei 2018


Sumber :Portal Islam

Politisi: UKP Itu untuk Apa? Mau Ajari Bangsa Ini Saling Toleransi? Ngajari Ayam Bertelur?

Politisi: UKP Itu untuk Apa? Mau Ajari Bangsa Ini Saling Toleransi? Ngajari Ayam Bertelur?


10Berita, JAKARTA  Entah apa tugas UKP atau Unit Kerja Pancasila (UKP) itu. Entah apa juga unit itu ada? Jika hanya untuk mengajarkan toleransi kepada bangsa Indonesia, maka itu seperti ingin mengajarkan ayam bertelur.

“Saya sampai hari ini tidak mengerti apa tupoksi dari Unit Kerja Pancasila itu. Mau ngapain? Untuk apa? Mau ngajarin bangsa ini toleransi?” Tanya Ferdinand Hutahean, politisi Demokrat, belum lama ini, di akun Twitter pribadi miliknya.


Bahkan jika diketahui dan jika ingin jujur, bahwa bangsa Indonesia ini sebetulnya tidak ada masalah dengan toleransi. Masalah yang sesungguhnya terjadi jika dilihat adalah ketidakseimbangan penguasa melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya.

“Saya malah melihat jauh sebelum Pancasila ada, sebelum Indonesia merdeka, Nusantara telah menjadi negeri penuh toleransi. Jangan ajari kami toleransi. Dengan toleransi yang cukup tinggi sejak Nusantara ada, lantas untuk apa itu Unit Kerja? Ngajarin ayam bertelur? 

Cukup kalian para penguasa itu tidak menindas rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak akan ada isu-isu intoleransi. Intoleransi muncul karena justru kekuasaan intoleran.” (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Jika Cawapres Jokowi Non Parpol, Ini Sikap Tegas Golkar

Jika Cawapres Jokowi Non Parpol, Ini Sikap Tegas Golkar

Jokowi-Gatot Nurmantyo. (Tribunnews.com)

10Berita, Bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghangat. Hal itu dipicu degan rilis hasil survei oleh Alvara Research Center. Menghangatnya bursa cawapres Jokowi karena menempatkan sosok non parpol sebagai kandidat utama pendamping Jokowi.

Munculnya sosok non parpol yang berada di urutan teratas tentu membuat parpol pendukung kebakaran jenggot. Pasalnya, parpol pendukung brharap cawapres diambil dari salah satu kader parpol yang jadi pendukung.

Jokowi-AHY. (Politiktoday.com)

Seperti dikutip Viva.co.id (28/5/2018), survei yang dilakukan Alvara Research Center pada April hingga Mei 2018 menempatkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi cawapres bagi Jokowi. Tingkat persetujuan terhadap pasangan Jokowi-Gatot paling tinggi, yakni 62,6%.

Tingkat persetujuan tertinggi kedua adalah Jokowi berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencapai 53,3%, serta Jokowi-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 53,0%. "Tokoh yang mendapat persetujuan tertinggi sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo adalah Gatot Nurmantyo," ujar CEO Alvara Research, Hasanuddin Ali.

Jokowi-Muhaimin Iskandar. (Inilah.com)

Menurut Hasanuddin, Gatot unggul karena tingkat popularitasnya memang tinggi, dan ia juga sudah banyak digadang untuk maju di Pilpres. Sementara, tingkat keterkenalan AHY cukup signifikan karena ia pernah berlaga di Pilkada DKI 2017. Cak Imin juga mendapat tingkat persetujuan yang tinggi karena gencar menggembar-gemborkan dirinya sebagai cawapres bagi Jokowi.

Disisi lain, kubu parpol pendukung Jokowi pun langsung bereaksi. Dikutip Detik.com (28/2018), anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Anwar Arifin menuturkan, kemungkinan Presiden Jokowi mengambil cawapres yang bukan berasal dari parpol akan beresiko tinggi. Kemungkinan akan muncul kekecewaan jika mengambil dari non-parpol.

"Itu mungkin bisa terjadi tapi resikonya besar. Artinya dalam politik ada namanya harapan-harapan dan ada namanya kekecewaan," kata Anwar.

Jokowi-Airlangga Hartarto. (Merdeka.com)

Anwar mengaku Golkar belum memikirkan sikap yang akan diambil jika pada akhirnya Jokowi tak memilih sang Ketum Airlangga Hartarto sebagai pendampingnya. Termasuk sikap untuk berpindah koalisi jika Jokowi tak pilih Airlangga.

Seperti diketahui, hingga saat ini Jokowi belum mengumumkan siapa sosok yang akan mendampinginya sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Beberapa nama bahkan telah menyatakan kesiapan untuk mendampingi Jokowi di antaranya Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). ()

Sumber :skhnews

Amien Rais Ungkap Tiga Tanda Indonesia Bakal Punya Presiden Baru

Amien Rais Ungkap Tiga Tanda Indonesia Bakal Punya Presiden Baru


10Berita  - Mantan Ketua MPR, Amien Rais menyakini tahun depan Indonesia akan punya presiden baru, karena sudah dikuatkan 3 kejadian politik sebagai tanda-tanda.

Hal tersebut disampaikan saat Amien Rais menjadi pengisi ceramah di Masjid Hj Sudalmiyah Rais Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kartasura, Sukoharjo. Dia mengajak jemaah berdoa agar tahun depan Indonesia memiliki presiden baru.

"Doakan 11 April tahun depan kita punya presiden yang baru, yang tidak merusak demokrasi," kata Amien Rais.

Dia meyakini doa tersebut akan terwujud. Bahkan dia menyebut, dalam dua tahun terakhir ini muncul tanda-tanda yang meyakinkan bahwa harapan itu semakin realistis.

Tanda-tanda yang dimaksud ialah mengenai Pilgub DKI dan Pemilu Malaysia. Dalam dua pemilu itu, calon yang digadang-gadang bakal menang, ternyata kalah secara tak terduga.

"Saya mengikuti Pemilu Raya di Kuala Lumpur. Tidak ada survei yang mengatakan Mahathir menang, ternyata menang telak. Kalau Anda masih enggak percaya, Anda ini kata Rhoma Irama 'terlalu'," ujarnya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga melihat tanda-tanda lain yang menunjukkan rezim Joko Widodo akan jatuh. Hal ini terlihat dari banyak blunder yang dilakukan pemerintah.

"Saya mengamati, seorang pemimpin yang mau jatuh itu biasanya melangkah dari salah ke keliru. Dari keliru ke salah lagi, lalu bikin baru, terus ndlesep. Ini sudah kelihatan," bebernya, dilansir laman Detikcom.

Contoh blunder yang dia maksud, antara lain kebijakan daftar 200 mubalig rekomendasi Kementerian Agama. Seperti diberitakan, Amien termasuk tokoh yang lantang meminta Menteri Agama mencabut kebijakan itu.

"Menteri Agama, cabut itu rekomendasi mubalig. Tapi malah dipertahankan, katanya akan kita perpanjang. Jadi betul-betul enggak paham," tutupnya.

Sumber : RAKYATKU.COM

Ratna Sarumpaet : Pak Jokowi Mungkin Lupa Kalau Biaya Non Stop Pencitraan Hamburkan Uang Negara

Ratna Sarumpaet : Pak Jokowi Mungkin Lupa Kalau Biaya Non Stop Pencitraan Hamburkan Uang Negara


Jokowi dan ratna Sarumpaet - kolase/tribunwow

10Berita  - Seniman sekaligus aktivis Ratna Sarumpaet menanggapi video pidato Presiden Joko Widodo.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari postingan akun Twitternya yang diunggah pada Selasa (29/5/2018).

Awalnya, akun @HukumDan menggunggah pidato Jokowi yang marah-marah soal penghambur-hamburan uang oleh pihak kementerian dan lembaga daerah.

"Rp 2,5 miliar, justru yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, ATK dan lain-lain.

Ini tidak bisalah di seperti ini.

Ini hampir semuanya, model-model seperti ini, di kementerian, di lembaga, sama," kata Jokowi.

@HukumDan: Jokowi ngamuk soal Anggaran .
Semua lembaga kementrian dan lain lain menghambur hamburan anggaran.

ini tidak bisa dibiarkan.
#eh

Menghamburkan uang untuk ketua dan anggota BPIP ratusan juta rupiah setiap bulan biarkan saja.

Menanggapi hal itu, Ratna Sarumpaetkemudian mengatakan jika Jokowi mungkin lupa dengan biaya pencitraan yang dilakukannya.

Ia pun menyinggung biata perjalanan, biaya sepeda, hingga biaya pembagian sertifikat yang dinilai menghambur-hamburkan uang.

@RatnaSpaet: Pak @jokowi mungkin lupa kalau biaya2 non stop pencitraan beliau,

biaya2 perjalanan beliau ngatar sepeda, bagi2 sertifikat dll paling banyak meng-hambur2kan uang negara.

Postingan Ratna Sarumpaet(Capture/Twitter)

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan dan Pegawai BPIP.

Besaran hak keuangan yang diberikan mulai dari Rp 19.500.000 hingga Rp 112.548.000.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri memperoleh hak keuangan sebesar Rp 112.548.000.

Sementara itu, anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan senilai Rp 100.811.000.

Diketahui, terdapat delapan orang yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP.

Diantaranya, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'aruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan Yudi Latief yang menjabat sebagai Kepala BPIP mendapat hak keuangan sebesar Rp 76.500.000.

Sementara itu, Mahfud MD mengaku jika pihaknya tak pernah meminta gaji dari pemerintah.

Lantaran tak mau rakus, karena pejuang pancasila tak mungkin makan uang yang tak wajar. (/Lailatun Niqmah)

Sumber :TribunWow.com