OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Jumat, 01 Juni 2018

Fadli Zon Desak Aparat Lakukan Investigasi Persekusi Radar Bogor

Fadli Zon Desak Aparat Lakukan Investigasi Persekusi Radar Bogor


Fadli Zon bersama CEO Radar Bogor Grup Hazairin Sitepu

10Berita, JAKARTA  – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mendesak aparat keamanan melakukan investigasi atas persekusi yang dilakukan massa Partai PDIP pada Rabu lalu.

“Aparat keamanan harus segera melakukan penyelidikan. Tidak boleh dibiarkan ada oknum merusak lembaga pers,” katanya kepada Radar Bogor di Gedung Graha Pena, Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (01/06/2018).

Menurutnya, penyerangan yang menimpa Radar Bogor adalah sebuah persekusi. Karena tidak boleh ada penggeredukan terhadap kantor media.

“Kejadian ini bukan yang pertama kali. Tahun 2014 juga menimpa Tv One,” tambahnya.

Ketua DPP Partai Gerindra menilai, kalau politik Indonesia seperti itu, sangat berbahaya. Hanya melahirkan kekacauan. Padahal Indonesia selalu diagungkan sebagai negara demokrasi, negara beradab dan pancasila.

“Tetapi cara yang dilakukan terhadap Radar Bogor tidak mencerminkan pancasilais,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kantor Radar Bogor diseruduk massa PDIP pada Rabu sore, atas pemberitaan yang memajang foto Ketua Umum  PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan judul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta’.

Sumber : Jurnal Islam 

Desa Terdingin di Indonesia, Kadang Suhu Mencapai Titik Beku

Desa Terdingin di Indonesia, Kadang Suhu Mencapai Titik Beku

 

Puncak Jaya © Kabar Papua

10Berita, Kota yang menjadi bagian dari Kabupaten Puncak Jaya Wijaya, Provinsi Papua ini memiliki daratan seluas 883 km persegi dan berada pada ketinggian 2.448 mdpl dan diketahui menjadi kota paling dingin di Indonesia, yaitu Distrik Mulia atau Kota Mulia.

Wilayah ini menjadi kawasan permukiman penduduk tertinggi di Indonesia lantaran berada di ketinggian 2.448 mdpl. Distrik Mulia memiliki jumlah penduduk mencapai 24.649 jiwa, dengan luas wilayah 883 km2.

Distrik Mulia di Kabupaten Puncak Jaya, Papu | tribunnews.com

Pada malam hari, suhu di kota ini mencapai 9 derat celcius. Bahkan, karena jaraknya tidak begitu jauh dari Pegunungan Jaya Wijaya, membuat suhu udara di wilayah ini bisa turun hingga mencapai titik beku. Selain itu, untuk curah hujan di kawasan Kabupaten Puncak Jaya Wijaya menurut data dari Badan Meteorologi dan Geofisika terjadi hampir sepanjang tahun.

Sekolah negeri di Distrik Mulia | Sekolah Kita

Untuk bisa menikmati suhu paling dingin di Indonesia ini, dapat ditempuh selama satu jam dari kota Jayapura menggunakan pesawat kecil jenis Caravan yang hanya memuat sembilan penumpang.

Karena Distrik Mulia berada di lembah gunung, maka pesawat harus melewati sela-sela gunung sesaat sebelum mendarat.

Perjalanan darat | ediginting.com

Selain itu, bisa juga menggunakan jalur darat untuk menuju Distrik Mulia dengan jarak tempuh selama 16 jam. Tantangannya, perjalanan jalur darat ini harus melewati jalan berupa tanah dan bebatuan. Bahkan, melewati pegunungan yang berbukit dengan jurang curam di sisi kiri dan kanan.

Sumber :UC News 

Ajib! HEBOH GAJI BPIP.. Bukannya Minta Maaf Pada Rakyat, Jokowi Malah Minta Maaf pada Megawati

Ajib! HEBOH GAJI BPIP.. Bukannya Minta Maaf Pada Rakyat, Jokowi Malah Minta Maaf pada Megawati


10Berita,  Gaji BPIP Jadi Polemik, Jokowi Minta Maaf pada Megawati

Megawati mengatakan, ia sempat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas polemik gaji BPIP ini. Bahkan, kata Megawati, Jokowi sempat minta maaf.

"Tadi saya pun ditanya oleh Bapak Presiden, dan beliau minta maaf. Saya bilang sudahlah, saya ini sering kali 'dimeriahkan' di medsos," kata Megawati di Ev Hive Gedung Filateli, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Link: https://www.liputan6.com/news/read/3545151/gaji-bpip-jadi-polemik-jokowi-minta-maaf-pada-megawati

***

Kok makin aneh?

"Presiden minta maaf pada Ibu Mega . "Hak keuangan" yang diberikan Presiden padanya membuat Ibu Mega diolok-olok rakyat.

Tidakkah sebaliknya Presiden harus merasa bersalah dan minta maaf pada rakyat karena membuat keputusan yang tak sensitif di hadapan kesulitan hidup rakyat?" ujar @RachlanNashidik mengomentari.

"Sebagai "anak yang berbakti", tentu ibu asuh harus lebih diutamakan dibanding anak asuh (rakyat) nya," timpal netizen @izzulislam77.

Presiden minta maaf pada Ibu Mega . "Hak keuangan" yang diberikan Presiden padanya membuat Ibu Mega diolok-olok rakyat.

Tidakkah sebaliknya Presiden harus merasa bersalah dan minta maaf pada rakyat karena membuat keputusan yang tak sensitif di hadapan kesulitan hidup rakyat?

— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) 1 Juni 2018


Sebagai "anak yang berbakti", tentu ibu asuh harus lebih diutamakan dibanding anak asuh (rakyat) nya.

— #2019GantiPresiden (@izzulislam77) 1 Juni 2018


Kapan ya pak jokwi menta maaf pada rakyat badahal yg mndrita kan rakyat.akibat kbjakan.dan janji pada rakyat gk di tepat..berani menta maaf pada rakyat...?

— Zain Al Habsyi (@Zainm9) 1 Juni 2018


Sumber : PORTAL ISLAM

Nah! Bareskrim Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye PSI

Nah! Bareskrim Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye PSI


10Berita -Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pihak kepolisian menetapkan kasus ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengungkapkan jika penghentian kasus ini resmi ditetapkan pada Kamis (31/5). Penghentian disampaikan melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Bareskrim Polri. “Dengan adanya surat tersebut, kasus dugaan pelanggaran ini resmi dihentikan oleh penyidik,” ujar Abhan dalam konferensi pers di di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (31/5) petang.

Dia melanjutkan, hal ini disebabkan perbedaan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Menurut Abhan, pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran kampanye oleh PSI. Dalam masa penyidikan selama 14 hari tersebut sudah dipanggil sejumlah pihak, yakni Ketua Bawaslu, Abhan, penemu iklan, Mochamad Afifuddin, pihak PSI , ahli pidana , ahli bahasa dan KPU.

“Dari hasil penyidikan Bareskrim Polri, yang juga sudah didapatkan dalam pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu pada Rabu (30/5), dinyatakan bahwa dugaan pelanggaran kampanye PSI tidak diteruskan ke proses penuntutan,” tutur Abhan.

Dia melanjutkan, pihak kepolisian mempertimbangkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh salah satu Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Keterangan yang dimaksud disampaikan oleh Wahyu pada saat proses penanganan pelanggaran di Bawaslu pada 16 Mei lalu, dan berbeda dengan keterangan yang disampaikan saat penyidikan di Bareskrim Polri.

Pada saat memberikan keterangan di Bawaslu, Wahyu menyatakan bahwa kasus dugaan pelanggaran oleh PSI memenuhi unsur pelanggaran kampanye di luar jadwal. Atas dasar keterangan tersebut, Bawaslu pada saat itu lalu melanjutkan kasus PSI hingga ke penyidikan. Namun, Abhan mengungkap adanya perbedaan keterangan oleh Wahyu ketika penyidikan di Bareskrim Polri.

Keterangan yang berbeda ini terungkap dari Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh kepolisian. “Perbedaan pernyataan ini kami kira sangat drastis 180 derajad. Intinya berdasarkan BAP, KPU menyebut kasus PSI belum memenuhi unsur kampanye di luar jadwal. Inilah yang menjadikan polisi mengambil kesimpulan bahwa kasus ini tidak jadi dilanjutkan ke tahap penuntutan ke kejaksaan,” tagas Abhan.

PSI diduga melakukan kampanye di luar jadwal lantaran memasang lambang dan nomor urut dalam iklan polling yang ditayangkan salah satu media cetak bulan lalu. Menurut Abhan, PSI dilaporkan dengan pasal pelanggaran tindak pidana kampanye diluar jadwal UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 492.

Untuk prosedur tindak lanjutnya selanjutnya, Bawaslu pun menyerahkan kepada kepolisian. “Ini saya sudah sudah meneruskan ke sini (Bareskrim Polri), nanti kewenangan kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ucap Abhan pertengahan Mei lalu. Untuk pengusutan kasus pelanggaran Pemiliu, penyidik memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan berkas ke Kejaksaan. []

Sumber :republika

Tersinggung Berita Lalu Geruduk dan Lakukan Pemukulan, Ini Tanggapan Presiden PKS

Tersinggung Berita Lalu Geruduk dan Lakukan Pemukulan, Ini Tanggapan Presiden PKS

10Berita, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan, melakukan persekusi dan pemukulan karena tersinggung bukanlah demokrasi. Namun, aksi itu adalah premanisme.

“Jika perbedaan sikap n pilihan politik diselesaikan dg fitnah n provokasi masa agar partai politik diluar dirinya dibubarkan itu bukan demokrasi tapi fasisme. Jika tersinggung diselesaikan dg persekusi n pemukulan pihak lain itu jg bukan demokrasi tp premanisme. #AyoLebihBaik” kata pria yang akrab disapa MSI itu melalui akun Twitter pribadinya @msi_sohibuliman, Kamis (31/5/2018) malam.

Jika perbedaan sikap n pilihan politik diselesaikan dg fitnah n provokasi masa agar partai politik diluar dirinya dibubarkan itu bukan demokrasi tapi fasisme. Jika tersinggung diselesaikan dg persekusi n pemukulan pihak lain itu jg bukan demokrasi tp premanisme. #AyoLebihBaik

— mohamad sohibul iman (@msi_sohibuliman) 31 Mei 2018


Sekitar seratus orang massa PDIP mendatangi kantor media Radar Bogor di Jalan KH. R. Abdullah Bin Muhammad Nuh, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (30/5/2018) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka marah dan memukul salah seorang staf kantor yang bertugas. (Baca: Massa PDIP Geruduk Kantor Radar Bogor, Satu Staf Dipukul)



Massa menggeruduk kantor Media Radar Bogor karena pemberitaan yang diterbitkan media tersebut pada pagi harinya dengan judul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta".

"Mereka datang dengan marah-marah, membentak, mengejar staf kami yang ada di depan, dan merusak dengan sengaja properti kami," kata Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja.

Selain membentak dan memaki, massa juga sempat melakukan dorong-dorongan terhadap Tegar dan beberapa karyawan. Bahkan salah seorang staf Radar Bogor dipukul namun berhasil ditangkis.

"Secara fisik, satu orang staf kami ada yang dipukul tapi ditangkis. Itu terjadi di belakang Aula Radar Bogor di lantai satu. Saya juga didorong-dorong," lanjutnya. [Ibnu K/]

Sumber :Tarbiyah

Dulu AIDIT Juga "Klaim" Pembela Pancasila, Setahun Kemudian TERBUKTI Jadi Pengkhianat Pancasila

Dulu AIDIT Juga "Klaim" Pembela Pancasila, Setahun Kemudian TERBUKTI Jadi Pengkhianat Pancasila



10BERITA - Hari ini, 1 Juni 2018, tepat Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Akhir-akhir ini marak orang-orang yang mengklaim paling Pancasila, lalu kelompok lain dianggap kurang/tidak Pancasila. 

Sesungguhnya Pancasila adalah pengamalan bukan klaim.

Dulu DN Aidit mengklaim "MEMBELA PANTJASILA". Ditulis dalam buku tahun 1964.

Lalu apa yang terjadi? Terbukti setahun kemudian Aidit (Ketua Comite Central PKI) dan kelompoknya melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dalam peristiwa yang dikenal G-30S/PKI tahun 1965.

#JASMERAH JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH

Bagi Umat Islam, Pancasila adalah selaras dengan ajaran Islam. Sila-sila dalam Pancasila ada semua rujukannya dalam Al-Quran. Sehingga orang yang ta'at beragama sudah pasti Pancasilais.

Sementara yang ngaku-ngaku pancasilais belum tentu taat beragama. Bahkan mungkin pancasilais palsu.

Aidit adalah fakta sejarah pengkhianat pancasila, tapi mengaku-ngaku pembela pancasila.

MARI KITA AMALKAN PANCASILA, BUKAN SEKEDAR KLAIM. Apalagi cuma DIKOMERSILKAN dengan segepok UANG.

[video - PANCASILA DALAM ISLAM]

Sumber: portal islam 


PAN: Ngabalin Jadikan Amien Rais Bahan Cari Muka Ke Jokowi

PAN: Ngabalin Jadikan Amien Rais Bahan Cari Muka Ke Jokowi


10Berita – Staf Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin tengah menjadikan Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais sebagai bahan cari muka kepada Presiden Joko Widodo.

Ngabalin berkeberatan apabila Persaudaraan Alumni 212 dijadikan alat berpolitik praktis. Ngabalin pun meminta Amien Rais dipecat dari posisi ketua dewan pembina PA 212.

Wasekjen PAN, Surya Imam Wahyudi mengaku pihaknya tidak mau ambil pusing dengan kelakukan Ngabalin. Hal tersebut sangat wajar mengingat Ngabalin baru saja masuk lingkungan Istana.

“Saya kira yang bersangkutan sedang over acting dan menjadikan Pak Amien sebagai bahan untuk mencari sensasi (ke Jokowi). Tapi saya kira wajar karena dia baru masuk lingkungan istana dan ingin disorot,” ujar Imam dalam pesan singkatnya, Kamis (31/5).

Kalaupun Amien kerap kali mengkritik pemerintah bersama PA 212, Iman tegaskan bahwa itu adalah hak berpendapat dan tidak bisa disebut sebagai satu manuver politik.

Terpenting, kata Imam, pertanyaan besarnya siapa Ngabalin dan apa peranannya di PA 212, sampai berani melakukan intervensi berlebihan dengan meminta Amien dipecat.

“Lagi pula siapa Ngabalin mau intervensi PA 212? Keterlibatannya di saat aksi 212 lalu juga tidak signifikan,” pungkasnya. []

Sumber :rakyatmerdeka

“Hidden Agenda” Di Balik Tumpukan KTP-el

“Hidden Agenda” Di Balik Tumpukan KTP-el


10Berita – Kurang dari sebulan menjelang pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, publik dihentakkan dengan ditemukannya karungan ktp elektronik yang ditemukan jatuh berserakan didaerah bogor, serta temuan pabrik penyimpanan e.ktp yang menurut viral berita mainstream adalah tempat menaruh e.ktp rusak dan usang.

Entah bagaimana awal muasal ceritanya sehingga e.ktp tersebut bisa terjatuh dan berceceran dijalanan, kemudian entah bagaimana asal muasal ceritanya e.ktp yang katanya barang rusak tersebut bisa disimpan sedemikian lamanya disebuah gudang dan baru diketahui publik menjelang pilkada serentak akan dilaksanakan? Ada agenda apa sebenarnya ini? Dan siapa yang membuat agenda terselubung tersebut.

Disini saya ingin membahasnya agak sedikit berbeda dari analisa kebanyakan orang yang banyak beredar di dunia maya maupun, ulasan para pengamat lainnya yang berkembang saat ini. Salah satunya dari ilmu intelijen yang hampir tidak ada analisa dari banyak pengamat dan pemerhati yang ada, “menyangkut terjatuhnya karung e.ktp dibogor serta ditemukannya gudang penyimpanan e.ktp rusak”.

Terlihat jelas adanya suatu pengkondisian atau semacam pra-kondisi yang sifatnya sangat sistematik dan menjadi “potensi gangguan” keamanan negara. Ketika awal penemuan dua karung e.ktp yang terjatuh beberapa waktu yang lalu di daerah bogor sampai ditemukannya sebuah gudang tempat penyimpanan e.ktp usang atau rusak tersebut, yang katanya berada di gudang milik kementrian dalam negeri tersebut.

Kemudian setelah ditemukan karung e.ktp dan gudang lantas menjadi semacam “snow ball”, yang menggelinding jauh dan menjadi santapan media massa, baik cetak maupun elektronik. Yang pada akhirnya isyu e.ktp ini dibawa lari kepada persoalan politik, salah satunya yaitu; “dengan adanya keinginan penundaan jadwal pilkada serentak, serta akan adanya potensi kecurangan pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak di 27 juni 2018 nanti”.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Jelas sudah isyu ini menggelinding dan telah menjadi “ancaman gangguan”, yang sengaja didesain serta digoreng oleh pihak penguasa sebagai alat atau proses menebar ancaman dan ketakutan di masyarakat, sekaligus sebagai alat ukur pembenaranan rezim pemerintah pusat untuk menunda pilkada yang akan dilakukan secara serentak tersebut. Karena apabila pilkada serentak tersebut dilanjutkan, sangat rentan untuk terjadi Chaos, sebagai dampak dari ditemukannya e.ktp tersebut.

Mungkin pendapat saya terlalu prematur, karena sampai hari ini memang belum ada “gangguan nyata”, sebagai akibat atau dampak penemuan karungan e.ktp dan gudang penyimpanan e.ktp tersebut. Akan tetapi secara politis hal tersebut telah menimbulkan kegaduhan politik yang luar biasa antara pihak eksekutif dengan legislatif, serta kegaduhan dilevel masyarakat luas dalam hal ini grass-rooth.

Secara pribadi saya melihat penemuan gudang e.ktp ini sebagai suatu “Klandestin”, yang paling komplek dan rumit, karena sepertinya penemuan ini sengaja digulirkan. Secara umum penemuan e.ktp telah sangat dikondisikan atau kemungkinan besar ini bisa didefinisikan sebagai suatu gerakan rahasia, atau gerakan bawah tanah (operasi senyap), atau bisa juga sekaligus disebut sebagai sebuah upaya penggalangan, atau mobilisasi dengan tujuan tertentu agar terblow’up secara luas dan menjadi episentrum perhatian publik.

Klandestin dalam penemuan e.ktp juga dibarengi dengan infiltrasi (penyusupan). Dalam infiltrasi tersebut, sepertinya ada orang yang sengaja menjatuhkan dua karung e.ktp dan kemudian masuk sampai ke gudang yang merupakan tempat ditemukannya ribuan blanko e.ktp tersebut. lalu skenario gaduh pun di mulai dengan sangat terstruktur rapi.

Disini terlihat jelas penciptaan rencana yang begitu matang, Karena adanya upaya untuk menggunakan segala fasilitas yang memungkinkan, melibatkan banyak instrumen, adanya penggunaan sarana birokrasi, memanfaatkan indoktrinasi media dan membuat berbagai opini di media sosial, agar tercipta mainset berfikir di masyarakat akan ada suasana chaos sebagai dampak dari penemuan gudang e.ktp ini, serta adanya suasana untuk menciptakan chaos di internal pemerintah, serta penggunaan data statistik tentang e.ktp baik oleh personal maupun kelembagaan.

Dari hasil analisa diatas saya melihat adanya sebuah kegiatan yang di desain dengan sangat rapi dan sangat terstruktur untuk tujuan tertentu yaitu 5W+1H (What, Who, Where, When, Why, dan How)?. Yang jelas ending dari persoalan ini adalah agar tercipta suasana tidak kondusif, mencekam dan menakutkan yang berujung chaos didalam pilkada nanti.

← Halaman sebelumnya Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3

Pilkada mana yang akan terjadi chaos? Sepertinya bukan di jawa-barat, karena jabar menjadi tempat ditemukannya gudang e.ktp tersebut, jadi karena sebab itulah kelompok terlatih ini enggan memulai konflik dan polemik di jawa-barat dan akan dengan legowo melepaskan jawa-barat. Apakah jawa-tengah? Sepertinya jawa-tengah persaingan dua kandidat masih 50:50 atau berimbang, dan potensi untuk kisruh di jateng relatif masih bisa dikendalikan, karena tuan presiden berasal dari jawa tengah dan oleh karena itu daerah tersebut bisa dibilang aman terkendali.

Lalu bagaimana dengan jawa-timur? Apakah akan terjadi benturan atau chaos disana!! Kemungkinan konflik disana sangat besar, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya persoalan historis yaitu; “kisah perang saudara kerajaan majapahit (perang paregreg) dan pecahnya perang saudara kerajaan singhasari”. Selain itu beberapa waktu yang lalu saya mendapat informasi adanya pemindahan napi kasus narkoba ke sejumlah lapas di jawa-timur. Untuk tujuan apa pemindahan para napi tersebut? Salah satunya terjadi karena over kapasitas lapas.

Agak sulit memang dalam membuat analisa dari paradigma intelijen tentang penemuan dua karung e.ktp serta gudang penyimpanan e.ktp tersebut, karena memang harus ada data yang akurat dan informasi yang menunjang terhadap adanya suasana cipta kondisi, akan terjadinya benturan dalam pilkada di jatim tersebut. Sebab secara historis di jawa timur itu pernah terjadi peperangan seperti yang saya jelaskan diatas tersebut.

Untuk itu sebaiknya persoalan penemuan gudang e.ktp ini harus disikapi dengan sangat matang oleh para pejabat publik, khususnya kelompok oposisi tidak boleh terburu-buru dalam membuat statement di ruang publik, agar tidak terjadi kegaduhan yang lebih dalam di masyarakat, karena memang tujuan penemuan gudang ini adalah agar kegaduhan terus meningkat dalam segi eskalasi.

Disisi ini, saya melihat dibutuhkan kedewasaan berfikir semua pihak dalam melihat persoalan ini secara konfrehensif, agar pilkada tetap berjalan sesuai rencana dan meminta kepada para relawan dan partai politik untuk menghindari konflik yang bisa berdampak pada konflik horizontal, karena ada pihak yang sepertinya memang ingin membenturkan pilkada 2018 agar terjadi chaos di daerah jawa dengan populasi penduduk yang begitu padat.

Sebagai pesan penutup, semoga saja ditahun politik ini, di masa pilkada serentak 27 juni 2018 dapat berjalan dengan kondusif dan aman, sehingga tahun 2019 bangsa ini bisa keluar dari segala kesulitan dan permasalahan yang terjadi, yaitu dengan berjalannya estafet suksesi pergantian kepemimpinan nasional. []

*Oleh: Pradipa Yoedhanegara, Penulis adalah Pemerhati masalah bangsa

Sumber : swamedium

Tanggapi BNPT, Sekjen KNRP: Pembantai Rakyat Palestina Itu yang Teroris

Tanggapi BNPT, Sekjen KNRP: Pembantai Rakyat Palestina Itu yang Teroris


Suhartono TB, MA. (Foto: MNM/Salam-Online)

10Berita, JAKARTA  Pernyataan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Hamli bahwa penyebab adanya teroris salah satunya adalah karena solidaritas komunal terhadap saudaranya yang dizalimi seperti Palestina, tak luput mendapat respons dari Sekjen Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Suhartono TB, MA

Suhartono menilai logika yang digunakan Brigjen (Pol) Hamli itu tidak sehat. Terorisme itu justru, kata dia, dilakukan oleh pihak-pihak yang menzalimi.

“Terorisme itu yang menzalimi, yang membantai, yang membunuh (rakyat Palestina), (yaitu) Israel. Yang membunuh rakyat Rohingya itu, ya teroris, yang membunuh rakyat Palestina itu, ya teroris. Logika itu jangan dibolak-balik,” kata Suhartono kepada Salam-Online saat dijumpai di tempat yang sama dengan Suripto.

Menurut Suhartono , kalau melihat persoalan itu seharusnya dari akarnya. Timbulnya sebabnya apa, pasti ada sesuatu yang tidak beres, pasti ketidak adilan. Suhartono sendiri mengaku bahwa selama dirinya bergelut dengan berbagai aksi solidaritas kemanusiaan, tidak pernah menemukan akar terorisme yang dimaksud Brigjen (Pol) Hamli.

“Jadi selama ini gak pernah ada, yang kita lakukan justru aksi-aksi kemanusiaan,” ungkapnya.

Suhartono tak memungkiri bahwa setiap aksi kemanusiaan memiliki risiko berbenturan dengan pihak yang berkonflik, tapi dia menegaskan bahwa aksi solidaritas ya tetap aksi solidaritas yang tidak dapat dikaitkan dengan terorisme.

“Justru aksi kemanusiaan inilah yang memelihara nurani kita, fitrah kita sebagai manusia,” tegasnya.

Oleh karenanya dia menyatakan mestinya BNPT bekerja sesuai dengan fungsinya, harus lebih hati-hati dalam membuat pernyataan, apalagi sampai menyinggung Palestina. Hal itu, menurutnya, sama saja melukai bangsa Palestina yang selama 70 tahun hidup di dalam penjajahan dan dihantui terorisme penjajah Zionis “Israel”. “Kita mestinya empati. Jangan sampai gara-gara statemen ini, orang jadi takut-takut membantu Palestina,” kata Suhartono.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut solidaritas terhadap Palestina sebagai salah satu penyebab adanya teroris.

“Penyebab teroris adalah ideologi, paham yang salah, solidaritas komunal karena melihat saudaranya dizalimi seperti Palestina, Rohingya, Maluku Ambon,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Hamli dalam diskusi Pemberitaan dan Penyiaran tentang Terorisme di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Menurut Jenderal Polisi bintang satu ini, penyebab lainnya adalah sikap balas dendam keluarga yang menjadi korban. Juga, aksi balas dendam akibat kekejaman yang dialami oleh suatu kelompok, seperti pembantaian yang dialami etnis Rohingya.

“Apakah kita akan menyiarkan besar-besaran konflik di sana? Karena motivasi balas dendam sering muncul,” kata Hamli.

Sumber : Salam Online.

DPR: Ada Apa Direktur BNPT bilang “Solidaritas Palestina Picu Terorisme”?

DPR: Ada Apa Direktur BNPT bilang “Solidaritas Palestina Picu Terorisme”?

10Berita  – Anggota Komisi I DPR RI Dr Sukamta mempertanyakan pernyataan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Hamli yang menyebut solidaritas terhadap Palestina sebagai salah satu penyebab adanya teroris.

“Seolah-olah komponen bangsa yang membela Palestina nanti diasosiasikan dengan teroris. Ini statemen yang berbahaya dan mesti diluruskan,” ujar Sukamta dalam rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri di DPR, Kamis (31/5).

Sukamta menjelaskan perjuangan membela Palestina adalah amanah konstitusi Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi jelas melakukan pembelaan terhadap Palestina.

“Jangan sampai ini menjadi statemen yang justru mendegradasi komponen bangsa yang berusaha membantu semua kerja pemerintah,” jelas Sukamta seperi dilansir Islam News Agency (INA), kantor berita yang diinisiasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut solidaritas terhadap Palestina sebagai salah satu penyebab adanya teroris.

“Penyebab teroris adalah ideologi, paham yang salah, solidaritas komunal karena melihat saudaranya dizalimi seperti Palestina, Rohingya, Maluku Ambon,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Hamli dalam diskusi Pemberitaan dan Penyiaran tentang Terorisme di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

Menurut Hamli, penyebab lainnya adalah sikap balas dendam keluarga yang menjadi korban. Juga, aksi balas dendam akibat kekejaman yang dialami oleh suatu kelompok, seperti pembantaian yang dialami etnis Rohingya.

“Apakah kita akan menyiarkan besar-besaran konflik di sana? Karena motivasi balas dendam sering muncul,” kata dia. (INA/so)

Sumber : Eramuslim