“Kalau Tidak Dekat dengan Allah SWT, Ganti Presiden Akan Susah”

“Kalau Tidak Dekat dengan Allah SWT, Ganti Presiden Akan Susah”

10Berita , Solo –  Anggota DPR-RI dan Dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Mardani Ali Sera memberi wejangan kepada takmir Masjid dan segenap anggota pengajian ummahat se-Soloraya pada acara silaturahim dan sarasehan takmir masjid dan pengajian ummahat se-Soloraya di gedung Ar-Rahman, Pajang, Laweyan, Surakarta pada Ahad malam (1/7/18).

Dalam hal ini, ia diundang bersamaan dengan Neno Warisman dan John Sang Alang. Inisiator gerakan #2019GantiPresiden tersebut menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan oleh ummat saat ini, terlebih kepada para remaja dan pemuda Islam yang akan menggantikan perjuangan untuk Islam.

Pertama, menurutnya umat Islam saat ini harus selalu mencoba untuk dekat kepada Allah. Melakukan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang. Terlebih, jika umat Islam tidak dekat dengan Allah, maka ia menilai ummat Islam akan mengalami kesusahan dalam memperjuangkan agama Allah.

“Kalau kita tidak dekat dengan Allah SWT, ganti presiden itu akan susah,” ungkapnya di atas panggung di depan para peserta.

Karena menurutnya, tujuan dari gerakan #2019GantiPresdien adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gerakan ini, lanjutnya, bukan semata hanya untuk mengganti presiden tapi juga untuk mendekat diri kepada Allah.

“Kedua, kita sangat perlu sekali untuk mendalami agama kita. Belajar, mengasah pikiran,” uajrnya.

Dalam hal ini, ia menceritakan bahwa pada suatu pertemuan dengan Rocky Gerung. Rocky mengatakan, bahwa umat Islam memiliki satu ilmu yang sangat berharga dan bisa memajukan Islam dengan baik di masa depan. Namun, menurut Rocky ilmu tersebut sudah ditinggalkan oleh kebanyakan umat Islam sendiri. Yakni, ilmu mantiq.

Kemudian pada perihal yang ketiga, ia menyampaikan bahwa ummat Islam saat ini harus memiliki sifat ‘Tajjarud’ totalitas dalam mengamalkan ajaran yang diperintah oleh Allah dan Rosul-Nya. Tidak, lanjutnya, melakukan suatu hal dengan setengah-setangah bahkan melalaikan perintah tersebut.

“Totalitas, sungguh-sungguh dalam mengamalkan amal Islam,” katanya.

Sumber : Kiblat.

Read More

KORSA; Jangan-Jangan BBM Naik Buat Modal 2019

KORSA; Jangan-Jangan BBM Naik Buat Modal 2019

10Berita – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Cs pada Minggu kemarin (1/7) secara diam-diam penuh tanda tanya besar. Ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo gagal dan harus berakhir 2019.

Demikian disampaikan Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (2/7).

Amirullah mengatakan, kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah dan tidak mengumumkannya kepada publik menjadi pertanyaan besar, karena dilakukan di tengah-tengah tahun politik 2018 menuju Pilpres 2019.

Dia menilai, Jokowi sapaan akrab kepala negara hanya sibuk pencitraan politik, di saat kenaikan harga BBM alasannya karena harga minyak dunia sedang naik, alasan yang tidak masuk akal.

“Kenaikan harga BBM ini mengundang pertanyaan besar di tengah tahun politik, jangan-jangan kenaikan ini juga untuk cari modal buat pilpres,” ujar Amirullah.

Masih jelas Amirullah, kenaikan harga BBM akan semakin membuat kehidupan rakyat semakin sulit dan terbebani, mengingat harga bahan pokok juga akan ikut naik.

“Harga kebutuhan pokok belum stabil, diam-diam pemerintah menaikkan BBM. Presiden Jokowi harus menjelaskan urusan ini. Jangan hanya sibuk membuat pencitraan politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang juga kader Muhammadiyah ini menambahkan, kebijakan Jokowi yang sudah sering menaikkan harga BBM sebagai bukti kegagalan dalam kepemimpinannya dan tidak layak dipertahankan.

“Seringnya Jokowi menaikkan harga BBM bukti bahwa Jokowi gagal dalam memimpin bangsa ini,” tutup Amirullah. (rmol)

Sumber : rmol

Read More

Seorang Ulama di Nigeria Selamatkan 262 Warga yang Diserang Kelompok Bersenjata

Seorang Ulama di Nigeria Selamatkan 262 Warga yang Diserang Kelompok Bersenjata

10Berita, PLATEAU STATE—Seorang ulama di Nigeria menolong 262 orang Nasrani yang mengaku diserang oleh sekitar 300 pria bersenjata. Mereka melarikan diri ke desa tetangga yang dihuni oleh mayoritas muslim, tempat ulama itu bermukim.

Mereka kemudian di tempatkan di masjid dan di kediaman sang ulama.

“Saya pertama kali menyembunyikan kaum perempuan di rumah saya. Kemudian saya membawa kaum pria ke masjid,” kata ulama tersebut.

Berdasarkan laporan yang dimuat di BBC Pidgin, nama dan wajah sang ulama serta orang-orang desa yang meminta perlindungan tersebut disamarkan demi keamanan mereka.

Ratusan orang terbunuh selama serangan bersenjata di Plateau state.  Ini adalah gelombang kekerasan terbaru yang melanda wilayah tengah Nigeria di mana petani dan penggembala ternak nomaden sering terlibat konflik yang biasanya dilatari akses ke tanah dan hak penggembalaan.

Wilayah ini rentan dari isu ketegangan agama. Para penggembala adalah etnis Fulani dan kebanyakan Muslim, sedangkan para petani yang kebanyakan menganut Kristen berasal dari kelompok etnis Berom.

Ratusan orang telah tewas pada 2018, dan kekerasan seperti ini terus bergulir selama beberapa tahun. Sebuah laporan dari 2016 menyebutkan konflik agama seperti ini di Nigeria lebih menimbulkan banyak korban ketimbang kehadiran kelompok Islam ekstrim Boko Haram.

Salah-seorang penduduk desa itu menggambarkan ketakutan yang mereka alami.

“Pertama kali mereka menyerang desa sebelum kami melarikan diri ke pos keamanan.Tapi mereka kemudian membumihanguskan pos keamanan itu. Kami pun memilih kabur – juga termausk petugas pos keamanan tersebut,” papar penduduk desa tersebut.

Saat kelompok bersenjata  mengetahui bahwa warga desa itu diselamatkan ke dalam masjid, mereka meminta agar mereka dikeluarkan. Tetapi sang ulama menolak permintaan mereka  dan tak mengijinkan mereka masuk ke masjid.

Ulama tersebut juga berusaha terus membujuk kelompok yang mengancam akan membakar masjid dan rumahnya itu. Ulama itu bahkan harus bersujud di lantai di depan orang-orang bersenjata tersebut. Bersama dengan beberapa orang lain dari komunitas Muslim, dia kemudian menangis dan meratap, meminta agar mereka pergi, hingga kelompok bersenjata tersebut akhirnya benar-benar pergi.

Ulama itu menjelaskan bahwa dia menolong orang-orang Nasrani itu karena lebih dari 40 tahun silam, orang-orang Nasrani di wilayah itu membantunya membangun masjid.

Mereka memberikan tanahnya secara gratis kepada komunitas Muslim untuk dibangun tempat ibadah.

“Sejak kami tinggal bersama dengan orang-orang Beroms, kami belum pernah mengalami insiden serangan itu,” kata pemimpin Muslim di sana.

Penduduk desa yang diselamatkan oleh ulama itu mengaku bersyukur dan lega.

“Sejak mereka menyelamatkan kami ke dalam masjid, tidak satu pun dari mereka meninggalkan kami,” kata pimpinan warga desa yang melarikan diri itu, “Mereka juga memberikan kami makan siang dan malam, dan kami harus berterima kasih.”

Orang-orang dari desa tetangga itu tinggal di rumah ulama itu selama lima hari – sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat penampungan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

Lebih dari 2,000 orang tinggal di tempat penampungan itu bersama orang-orang dekat atau kawannya. Orang-orang desa tetangga yang melarikan diri ke masjid tidak dapat kembali ke desa mereka.

Otoritas Nigeria mengatakan lima komunitas pedesaan menjadi target serangan – yang semuanya berlangsung dalam lima jam. Tetapi penduduk setempat membantah angka resmi itu, dengan mengatakan bahwa ada 11 komunitas yang diserang. []

SUMBER: BBC, Islampos.

Read More

Penentu Pemenang PILKADA, Pemberi Suara Atau Penghitung Suara?

Penentu Pemenang PILKADA, Pemberi Suara Atau Penghitung Suara?

10Berita, Kisruh Pilkada serentak belum usai. Server KPU 'sengaja' dinonaktifkan secara berkala untuk mencegah serangan "hacker". Sementara setidaknya puluhan juta pasang mata memantau dengan ketat penghitungan suara. Sedikit saja ada ketidakcocokan dengan dokumen C 1 yang dipegang para saksi, habis sudah kredibilitas KPU di mata rakyat.

Hitung-hitungan di KPU menjadi perhatian banyak pihak pasalnya dari hasil hitungan final yang diproses di KPU itulah kelak diputuskan pemenang Pemilu. Maka jika KPU mengeluarkan hasil yang berbeda dengan bukti fisik dokumen C1 dan memenangkan calon tertentu yang secara secara faktual kalah berdasarkan dokumen C1 bisa diindikasikan telah terjadi kecurangan dalam Pemilu tersebut.

Apakah ini artinya KPU sebagai penghitung suara dan cara menghitungnya jauh lebih penting ketimbang rakyat yang memberikan suara? Bisa jadi.

Diktator Rusia Joseph Stalin pernah menyatakan hal ini seabad lalu. Menyitir beberapa pendapat para tokoh sebelum dirinya, Stalin menyatakan,"The people who cast the votes decide nothing, the people who count the votes decide everything" (Orang-orang yang memberikan suara tidak memutuskan apapun, orang-orang yang menghitung suara memutuskan segalanya).

Maka jika penentuan kemenangan mutlak berada di tangan KPU, sewajarnya bila rakyat kritis mempertanyakan kinerja KPU dan cara-cara penghitungan yang sangat rentan untuk dapat disalahgunakan memenangkan kelompok tertentu (baca: penguasa). [*]

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Fuad Bawazier; BBM Naik Bilang Aja, Jangan Bohongi Rakyat

Fuad Bawazier; BBM Naik Bilang Aja, Jangan Bohongi Rakyat

10Berita – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier angkat bicara terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax Cs oleh pemerintah. Dimana, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pada tahun 2018 tidak ada kenaikan harga BBM.

“Ini membuktikan tidak ada satu kata dengan perbuatannya,” kata Fuad saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/7).

Selain beda kata dengan tindakan, hal ini juga cermin dari tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina.

“Ya kalau mau naik bilang saja ke rakyat, jangan dibohongin gitu dong rakyat,” sindirnya.

Fuad menduga, pemerintah terpaksa menaikan harga BBM lantaran sudah terlalu banyak utang.

“Motifnya adalah pemerintah semakin banyak utang, makanya ketika BBM naik tidak bisa apa-apa,” pungkasnya.
Tidak hanya Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan di bulan Maret lalu menegaskan tidak akan menaikan harga BBM berupa solar dan premium serta tarif listrik hingga akhir 2019.

“Ada yang tanya ini karena tahun politik. Tidak, ini untuk masalah daya beli masyarakat saja,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan di kantor Kementerian ESDM, Senin (5/3), lansir CNN. (rmol/CNN/ram)

Sumber : Eramuslim

Read More

Dari Solo kampung Jokowi, Gerak Jalan Ribuan Warga wujud Politik Simbolik ''Ganti Presiden 2019''

Dari Solo kampung Jokowi, Gerak Jalan Ribuan Warga wujud Politik Simbolik ''Ganti Presiden 2019''

10Berita - Gerak jalan santai ribuan warga di Solo , asal Jokowi, dengan seruan ‘’Ganti Presiden 2019’’ Minggu kemarin menjadi pesan simbolik bahwa di kampong halamannya saja, Jokowi sudah tidak diinginkan warganya lagi akibat memburuknya ekonomi dan Islamphobia lingkaran Jokowi, suatu fakta rusaknya relsi Jokowi dengan kaum Muslim. Di Jakarta, hari Minggu yang sama, jalan sehat car free day di Bundaran HI dan kawasan seputarnya diwarnai seruan warga ‘’Ganti Presiden 2019’’. Itu jelas bukan kebetulan.

Gerakan ’ #2019GantiPresiden’’ yang menginginkan berakhirnya status quo Jokowi tak lepas dari memburuknya ekonomi dan anjloknya rupiah era Jokowi. Lawatan Rizal Ramli dan Prabowo ke daerah-daerah di Jabar, Jateng, Jatim dan luar Jawa (Sumatera maupun Kalimantan dan Sulawesi-Maluku) telah menangkap pesan rakyat yang ingin pergantian presiden, dan semangat itu memperkuat oposisi dan berdampak kuat bagi arus perubahan di Indonesia.

‘’Fakta politiknya merefleksikan bahwa rakyat ingin perubahan ’’ kata Dr Reza Dienaputra MA, dosen senior Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dan anggota IKA Unpad dan Kagama.

Kehendak perubahan ini memiliki benang merah dengan fakta pilkada 2018 kemarin yakni mengapa di Jabar dan Jateng menjadi heboh diantara 171 pilkada serentak tahun ini, dimana di wilayah itu pilkada terasa pilpres 2019. Dua kandidat, Asyik di Jabar dan Sudirman-Ida di Jateng sangat tegas posisinya yakni kalau menang, mereka mengusung ‘’ #2019GantiPresiden’’.

Gerakan perubahan ini menjadi efektif karena di Jabar, hampir semua calon gubernur itu mendukung Jokowi kecuali pasangan Asyik yang mengusung ‘’ #2019GantiPresiden’’.

Di Jateng pun, naiknya suara Sudirman-Ida didorong oleh semangat perubahan ‘’Ganti Presiden 2019’’ yang menjadi seruan Sudirman-Ida dalam kampanye pilgub.

Bukan kebetulan kalau di dua wilayah itu pula, lonjakan dukungan Asyik dan Sudirman-Ida sangat luar biasa pada sepekan terakhir, yang tak lagi terpantau survey, disebabkan semboyan ‘’ #2019GantiPresiden’’. Aura ‘’ #2019GantiPresiden’’ itu sudah merembes sampai ke akar rumput masyarakat yang sangat kecewa dengan kegagalan ekonomi Jokowi dan Islamphobia Jokowi terhadap politik Muslim.

‘’Rakyat banyak menganggur, sulit pekerjaan, rakyat tidak sejahtera, mereka ingin perubahan, pesan simboliknya itu ganti presiden ,’’ ungkap Bambang Widiatmoko, dosen bahasa dan sastra Unisma Bekasi dan alumnus Universitas Padjadjaran

Denny JA PhD, pendiri LSI, mengatakan, pilkada 2018 memang sudah selesai. Namun aura pilpres 2019 semakin terasa. "Melihat begitu panasnya perlawan di Jabar dan Jateng atas hasil quick count, juga mungkin atas hasil real count KPU nanti, bersiaplah untuk pertarungan Pilpres 2019 yang akan sengit," kata Denny.

Perubahan dan spirit ’ #2019GantiPresiden’’ itu membutuhkan sosok pemimpin yang tangguh dan memiliki keinginan kuat serta semangat tinggi dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jika masyarakat menginginkan terwujudnya perubahan, maka mereka juga harus siap berkorban dan benar-benar harus menjatuhkan pilihannya sesuai dengan bisikan nuraninya dan tidak terpengaruh dengan adanya pressure dan iming iming money politics. (ff)

Sumber :Konfrontasi 

Read More

WADUH... Jokowi Ambil Alih PDIP Atau Megawati Duetkan Prabowo-Puan

WADUH... Jokowi Ambil Alih PDIP Atau Megawati Duetkan Prabowo-Puan

10Berita  Pilkada Serentak 2018 tentunya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu 2014, PDIP harus meneguk pil pahit di Pilkada Serentak ini. Terkhusus kekalahan PDIP di Jawa Timur yang merupakan basis PDIP atau istilahnya kendang banteng.

Sudah sejak lama Jawa Timur dikatakan sebagai kendang banteng. Salah satu yang membuat PDIP mejadi raja disana adalah karena pengaruh nama Soekarno atau Soekarnoisme yang sangat kental di daerah tersebut. Namun Pilkada Serentak kali ini memperlihatkan pengaruh Soekarnoisme mulai pudar dan tergantikan dengan Jokowi-isme.

Analisanya sederhana, pertama terkait arahan Jokowi kepada Airlangga Hartarto untuk memenangkan Khofifah-Emil di Jawa Timur. Arahan tersebut dibuka oleh Airlangga beberapa hari menjelang hari pencoblosan di depan awak media. Pernyataan Airlangga terkait dukungan Jokowi tersebut ditenggarai ikut menentukan kemenangan pasangan Khofifah-Emil Dardak.

Analisa kedua, yaitu tidak mempannya statement Megawati yang menjual isu Soekarnoisme ke tengah masyarakat Jawa Timur. Kendati Megawati menaikkan nama Puti Guntur Soekarno yang notabene cucu Soekarno, ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengaruh suara yang diperoleh.

Untuk memperbaiki perolehan suara PDIP di Pemilu 2019, sepertinya Megawati harus berpikir ulang terkait posisinya di PDIP. Jika Megawati tetap dengan arogansinya sebagai pemilik PDIP, maka kemungkinan PDIP akan tenggelam di 2019 akan semakin besar. Namun jika Megawati mau meregenerasi kepemimpinan PDIP ke tangan Jokowi, bisa jadi PDIP akan menjadi lebih besar.

Terkecuali, PDIP ingin membalas dendam atas pengkhianatan Jokowi di Pilkada Serentak 2018 ini. Hitung-hitungannya tentu harus matang. Terkait siapa dan berkoalisi dengan partai apa yang bisa menumbangkan Jokowi. Kemungkinan itu saat ini hanya melekat pada nama Prabowo Subianto.

Dalam beberapa jajak pendapat, nama Prabowo merupakan salah satu penantang kuat Jokowi di 2019. Prabowo juga merupakan salah satu patron gerakan 2019 ganti presiden. Wacana pertemuan Prabowo dengan elite PDIP pun sudah terdengar desas-desusnya semenjak sebelum lebaran kemaren.

Dalam dunia politik, tidak ada kata mustahil. Semuanya bersifat cair. Megawati dan Prabowo mempunyai sejarah kebersamaan yang cukup kuat dalam membentuk koalisi.

Pada tahun 2009, Megawati dan Prabowo pernah berpasangan maju sebagai capres dan cawapres. Namun, nasib baik belum berpihak kepada mereka. Pilpres 2009 dimenangkan oleh SBY untuk periode keduanya menjadi Presiden RI.

Kekompakan Megawati-Prabowo juga diperlihatkan pada saat Pilgub DKI Jakarta 2012. PDIP dan Gerindra berhasil mengantarkan Jokowi dan Ahok menjadi kampiun di DKI. Namun, kekompakan ini terhenti karena Prabowo merasa dikhianati oleh PDIP yang dianggapnya tidak menjalankan perjanjian Batu Tulis (dimana dalam perjanjian PDIP akan mengusung Prabowo sebagai Capres 2014 -red).

Jika ditelisik kebelakang, sebenarnya pada tahun 2014 posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP terdesak oleh dukungan relawan Jokowi yang menekan Megawati untuk mengusung Jokowi menjadi Presiden. Artinya, dukungan PDIP terhadap Jokowi bisa dikatakan bukan keinginan murni Megawati. Oleh karena itu, Megawati sampai membuat kontrak tertulis dengan Jokowi yang dianggap sebagai petugas partai.

Untuk mengalahkan Jokowi di 2019, tentunya salah satu opsinya adalah mengembalikan koalisi PDIP dan Gerindra. PDIP bisa membayar kesalahannya dimasa lalu yang dianggap membohongi perjanjian Batu Tulis dengan mengusung penuh Prabowo sebagai calon Presiden 2019. Untuk tetap mempertahankan eksistensinya, PDIP bisa mengusulkan Puan Maharani atau Budi Gunawan sebagai opsi calon wakil presiden Prabowo.

Agustus sudah semakin dekat. PDIP pun harus membuat keputusan yang tepat sekaligus tepat. Merelakan tonggak estafet PDIP ke Jokowi, atau merobohkan kedigdayaan Jokowi dengan kembali berkoalisi dengan Prabowo Subianto.

Badrun Johar, Pengamat Politik

Sumber: http://politiktoday.com/jokowi-ambil-alih-pdip-atau-megawati-duetkan-prabowo-puan/

Read More

Jokowi Jangan Anggap Remeh Pelemahan Rupiah

Jokowi Jangan Anggap Remeh Pelemahan Rupiah

10Berita – Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza menilai, Bank Indonesia (BI) harus memiliki pengaturan tempo (timing) yang cermat, tepat, dan cepat terkait kondisi rupiah saat ini.

Alasannya BI sebutnya tidak selalu berada di pasar dalam setiap titik dan waktu. BI harus memastikan bahwa jangan sampai kecepatan pelemahan rupiah melebihi kecepatan intervensi BI.

“Tetapi perlu diingat pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal kenaikan suku bunga The Fed, tetapi disumbang juga oleh faktor internal yaitu kinerja perekonomian nasional,” kata Handi di Jakarta, Senin (02/07).

Salah satunya, kata Handi, adalah kondisi current account barang dan jasa menjadi salah satu pemicu pelemahan rupiah. Tren defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembelian terhadap mata uang dolar AS lebih tinggi, dibandingkan dengan rupiah. Current account adalah semua transaksi barang dan jasa yang dicatat dalam neraca perdagangan.

Handi menguraikan berdasarkan data BPS, nilai impor semenjak Januari 2018 mengalami defisit perdagangan mencapai US$670 juta. Defisit itu terjadi karena nilai impor yang mencapai US$15,3 miliar, sedangkan kinerja ekspor hanya US$14,46 miliar. Lebih parah lagi neraca perdagangan bulan Mei 2018 mengalami defisit sebesar US$ 1,52 miliar. Hal ini disebabkan nilai impor lebih tinggi sebesar US$ 17,64 miliar dibandingkan dengan nilai ekspor yang sebesar US$ 16,12 miliar.

“Oleh sebab itu BI tidak bisa sendiri dalam menjaga dampak yang ditimbulkan dari pelemahan rupiah saat ini. Perlu ada bauran kebijakan moneter dan fiskal (policy mix) oleh regulator yang tepat. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dimaksimalkan dalam rangka menjaga neraca pembayaran, cadangan devisa, defisit, dan inflasi,” ungkapnya.

Berdasarkan data BI, lanjut Handi, dalam menjaga stabilitas rupiah, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 6,89 persen dari US$132 miliar pada Januari menjadi US$122,9 miliar pada Mei 2018.

Ia mendesak pemerintah tidak boleh lagi menganggap enteng pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, melalui pernyataan para pejabatnya. Justru pemerintah harus menunjukkan kewaspadaan yang mendalam. Pemerintah harus memastikan setiap pengeluaran yang terkait kurs dalam kondisi terkendali. Apalagi asumsi kurs dalam APBN 2018 masih dipertahankan sebesar Rp 13.400, bisa dipastikan kondisi tersebut akan berdampak terhadap belanja subsidi BBM serta pembayaran pokok maupun bunga utang yang semakin menumpuk. Jika tidak ditangani secara hati-hati, bahaya krisis ekonomi akan siap mengancam kapan saja.

“Yang paling penting harus dijaga oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Apalagi stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir, harus menjadi signal bagi pemerintah untuk mulai realistis dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi mengesampingkan stabilitas perekonomian masyarakat,” ujar Handi.

Ia menilai banyak kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah menaikkan harga BBM, tarif tol, dan harga pangan, semuanya akan bermuara pada daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

“Ditambah lagi Pemilu Presiden sudah di depan mata,” pungkasnya. (tn)

Sumber : Eramuslim 

Read More

MAKJLEB! Soal Kerusuhan Etnis di Kalbar Pasca Pilkada, Rizal Ramli: Bukannya Ini Tugas BPIP?

MAKJLEB! Soal Kerusuhan Etnis di Kalbar Pasca Pilkada, Rizal Ramli: Bukannya Ini Tugas BPIP?

10Berita, Kericuhan sempat terjadi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) yang diduga buntut dari hasil quick count Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar, Jumat 29 Juni 2018 petang. Hingga saat ini sebanyak 119 orang dilaporkan masih mengungsi untuk mengamankan diri.

Peristiwa ini bermula dari sekelompok massa yang berjumlah seratusan orang membakar ban di tengah jalan dan memanggang babi di sekitar lokasi Terminal Ngabang, Kabupaten Landak. Mereka membakar ban karena terpicu sebuah postingan di media sosial yang dinilai menghina mantan Gubernur Kalbar, Cornelis. Selain itu, juga karena kecewa calon gubernur (cagub) jagoannya, Margret Natasa-Suryadman Gidot kalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekitar Terminal Dara Itam Ngabang yang dalam wilayah Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Landak.

Sekitar pukul 18.10 WIB, massa kemudian bergerak ke lapangan Bardan yang banyak terdapat warung di pinggirnya. Beberapa orang merusak sejumlah warung, memecah kaca gerobak, menumbangkan alat pemanggang, dan memukuli meja dengan mandau. Melihat hal itu, para pemilik warung yang kebanyakan pendatang kemudian pergi meninggalkan warung untuk menyelamatkan diri.

Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio dan Dandim 1201/Mph Letkol Arm Anom Wirasunnu sekitar pukul 18.30 WIB, datang ke lokasi untuk menenangkan massa. Setelah diberikan pengertian, sebagian massa membubarkan diri, tapi sebagian lain masih bertahan, sehingga aparat tetap berjaga-jaga.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar Heri Saman turun tangan dan mengimbau massa untuk membubarkan diri. Melalui sambungan telepon, mantan Gubernur Kalbar Cornelis juga meminta massa tenang dan tidak terprovokasi postingan di media sosial. Sebab bisa berakibat merusak keamanan Kabupaten Landak.

Sementara itu, sebanyak 119 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak memilih meninggalkan Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak untuk mengamankan diri. Mereka pergi ke Yonzipur 6/SD yang berada di Jalan Raya Anjungan Kabupaten Mempawah.

Sekretaris FKUB Kota Pontianak, Pdt. Iwan Luwuk, sangat menyayangkan kejadian yang terjadi di beberapa tempat pascapilkada serentak pada 27 Juni 2018. Menurutnya, kejadian itu sudah dapat diredam.

"FKUB mengajak semua warga Kalbar untuk tetap menjaga kondisi kalbar tetap kondusif dan aman serta kerukunan dan keharmonisan dalam keberagaman terjaga. Kami akan berusaha menghubungi semua paslon untuk bisa bersama-sama meredam ini," katanya.

Menanggapi kabar tersebut, Rizal Ramli pun berkomentar.

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) July 2, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Selain Prabowo, PKS Pertimbangkan Anies Untuk Capres

Selain Prabowo, PKS Pertimbangkan Anies Untuk Capres

10Berita -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui mempertimbangkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden yang bakal diusung. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan rencana mengusung Anies sebagai Capres dari partainya tergantung dukungan dari partai-partai lain dan rakyat.

“Ya mungkin saja (usung Anies), kalau partai-partai mendukung beliau dan kemungkinan rakyat menginginkan beliau jadi presiden dia,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

DPP PKS, kata Hidayat, juga menampung aspirasi kader terkait kombinasi pasangan Capres-Cawapres. Muncul aspirasi untuk menduetkan Anies dan Ahmad Heryawan.

“Semuanya aspirasi kami tampung termasuk yang mewacanakan Anies-Aher kan dari kader PKS,” ujarnya.

Meski muncul nama Anies, Hidayat menyebut PKS tidak menghilangkan nama Prabowo dari bursa pencapresan. Nama Prabowo masih menjadi calon yang diprioritaskan diusung oleh PKS.

“Beliau termasuk, pak Prabowo Gerindra pasti masuk ke dalam radar penting dalam PKS dicalonkan. Tapi sekali lagi ini adalah dinamika yang masih berjalan dan PKS mengapresiasi,” ungkapnya.

“Bisa jadi nanti Prabowo-Aher, bisa juga apapun yang lain sesuai apa yang disepakati dengan partai-partai yang menyepakati yang memungkinkan untuk mencalonkan capres dan wapres, kalau partainya tidak sampai 20 persen tidak bisa juga kita putuskan,” sambung Hidayat.

Hidayat mengungkapkan alasan PKS masih melirik nama Prabowo karena suara partainya dan Gerindra cukup untuk mencalonkan Capres-Cawapres di Pemilu 2019. PKS tidak bisa menolak jika Gerindra mengajukan nama Prabowo sebagai Capres.

“Pertama karena PKS dengan Gerindra memungkinkan mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kalau Gerindra mengajukan pak Prabowo tentu PKS tidak bisa menolak,” jelas dia.(kl/)

Sumber :merdeka

Read More