Gerindra, PKS, PAN Sepakat Koalisi Usung Prabowo Jadi Capres

Gerindra, PKS, PAN Sepakat Koalisi Usung Prabowo Jadi Capres

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (14/7). (Dok. Istimewa)

10Berita,  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sepakat mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Dengan demikian, koalisi antara Gerindra-PKS-PAN resmi terbentuk. Kesepakatan itu juga sekaligus mengakhiri kabar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal diusung PKS sebagai capres.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan kesepakatan terjalin saat sejumlah tokoh tersebut bertemu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara pada Sabtu (14/7/2018) siang. Sugiono turut hadir dalam pertemuan bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

"Dalam pertemuan itu disepakati Presiden tetap Prabowo dan untuk wakil akan dibahas pada pertemuan berikutnya," kata Sugiono saat dihubungi.

Sugino menjelaskan pertemuan dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup.

Prabowo, Sohibul, Zulkifli, dan Amien sempat pula makan siang bersama. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama. Meski begitu, ada hasil berupa kesepakatan untuk bersama-sama mengusung Prabowo kembali sebagai capres pada pilpres mendatang.

"Pertemuan berlangsung hingga satu jam lebih karena Pak Amien harus ke Airport menuju Yogyakarta," kata Sugiono.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180714161630-32-314034/gerindra-pks-pan-sepakat-koalisi-usung-prabowo-jadi-capres

Read More

Ini Kata KH Ja’far Shodiq, Korban Penghadangan Gerombolan Massa di Tarakan

Ini Kata KH Ja’far Shodiq, Korban Penghadangan Gerombolan Massa di Tarakan

10Berita, Wakil Ketua Umum  DPP Front Pembela Islam (FPI), KH Ja’far Shodiq menjadi korban penghadangan gerombolan massa, di Bandara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Aksi penghadangan tersebut berakhir dengan pemulangan kembali pengurus DPP FPI ke Jakarta, dari rencana sebelumnya mereka akan berdakwah di Tarakan.

“Jadi ana berangkat dari Jakarta jam 04.20 WIB memakai Garuda. Sampai di Kaltara sekitar jam 08.00 WITA pagi. Kita langsung di bawa ke rungan tunggu oleh pihak kepolisian, alasannya tidak bisa masuk karena ada yang menolak. Lalu ketua bidang organisasi FPI Haji Hasan kemudian menghubungi panitia dan panitia juga tidak bisa masuk karena diblokir sama aparat. Kita negosiasi dan difasilitasi oleh FKUB yang minta supaya kita bisa ketemu panitia, tapi nggak bisa. Intinya kita nggak bisa keluar dari Bandara nggak boleh keluar dari Bandara,” kata KH Ja’far Shodiq kepada Panjimas.com, Sabtu (14/7/2018).

KH Ja’far Shodiq, menuturkan dirinya tak tahu menahu siapa pihak yang menggelar aksi menolak FPI di Bandara. Ia pun mengecam tindakan intoleran tersebut.

“Kita nggak pernah tahu dari mana dan kelompok apa, yang pasti mereka menolak kedatangan kita,” tuturnya.

Terkait tindakan yang akan diambil FPI menyikapi gerombolan massa yang melakukan penolakan, KH Ja’far Shodiq menyampaikan akan bermusyawarah terhadap para pengurus.

Sumber : panjimas.com

Read More

Kudet Soal Pergub Reklamasi, Ernest Prakasa DISLEDDING Elisa Sutanudjaja

Kudet Soal Pergub Reklamasi, Ernest Prakasa DISLEDDING Elisa Sutanudjaja

10Berita, Polemik penerbitan Pergub No 58/2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Juni lalu sudah berakhir.

Secara tegas Anies menyatakan bahwa pergub dibuat BUKAN untuk melanjutkan reklamasi, melainkan untuk menata pengelolaan untuk pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi.

Namun rupanya kasus kesalahpahaman ini masih digunakan oleh pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekaligus Comica Ernest Prakasa.

Melalui akun media sosialnya, Ernest mengomentari berita lawas terkait Pergub Reklamasi tersebut.

MANTAP - Anies Baswedan memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta lewat penerbitan Pergub No,58/2018," tulis Ernest, Sabtu 14 Juli 2018.

— Ernest Prakasa (@ernestprakasa) July 14, 2018

Cuitan Ernest langsung disambar oleh aktivis perkotaan Elisa Sutanudjaja.

"Coba dibaca dulu Pergubnya yg baik koh. Terus baca sejarah reklamasi dan Keppres, Perpres dan segala perkembangannya.

Yg soal ini sudah beres polemiknya dr bulan Juni kemarin. Telat dapat brief koh?

Jadi koh gak usah cari aktivis tolak reklamasi, masih kenceng nolaknya kok," tulis Elisa.

Coba dibaca dulu Pergubnya yg baik koh. Terus baca sejarah reklamasi dan Keppres, Perpres dan segala perkembangannya.

Yg soal ini sudah beres polemiknya dr bulan Juni kemarin. Telat dapat brief koh?

Jadi koh gak usah cari aktivis tolak reklamasi, masih kenceng nolaknya kok. https://t.co/MffX6zjIVQ

— Elisa Sutanudjaja (@elisa_jkt) July 14, 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Dimasukkan Surga Tapi Protes, Akhirnya Ini yang Terjadi

Dimasukkan Surga Tapi Protes, Akhirnya Ini yang Terjadi

ilustrasi

10Berita, Rasulullah mengabarkan, kelak di akhirat ada orang yang setelah amal baiknya dinyatakan lebih banyak, ia pun mendapat kabar gembira masuk surga. Namun, ia protes.

Mengapa protes? Sebab Allah menyuruhnya masuk surga karena rahmatNya.

“Masuklah ke surgaKu karena rahmatKu”

Ia merasa masuk surga karena amalnya. Karena telah banyak puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Hisabnya pun menunjukkan amal baik jauh lebih banyak dibandingkan amal buruk.

“Ya Allah, aku masuk ke surgaMu karena amalku” protesnya.

“Masuklah ke surgaKu karena rahmatKu”

“Aku masuk ke surgaMu karena amalku.”

Demikian dialog itu sampai tiga kali. Kamudian Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang amal baiknya dibandingkan salah satu nikmatNya. Cukup nikmat bola mata.

Begitu ditimbang, ternyata seluruh amal baik itu kalah berat dibandingkan nikmat satu bola mata. Seluruh amal baiknya tidak cukup untuk membayar nikmat satu bola mata.

Akhirnya ia sadar. “Ya Allah, aku masuk ke surgaMu karena rahmatMu”

Amal-amal kita tidak sebanyak amal orang shalih yang usianya sangat panjang itu. Maka kita lebih tidak bisa mengandalkan amal dibanding dia. Maka mari mengharap rahmatNya.

Sumber : Tarbiyah 

Read More

Pakar Geopolitik Soroti Misi Terselubung RRC di Balik Kantor Polisi Bersama

Pakar Geopolitik Soroti Misi Terselubung RRC di Balik Kantor Polisi Bersama

10Berita -Adanya kerjasama Polres Ketapang dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok, sempat viral menghebohkan dunia maya. Sebuah foto menunjukkan plakat bertuliskan Kantor Polisi Bersama antara Polres Ketapang dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangzu Resor Suzhou, jadi perbincangan banyak orang. Bahkan karena hal tersebut, Kapolres Ketapang AKBP Sunario akhirnya dicopot dari jabatannya.

Terkait hal itu, pengamat Geopolitik, Hendrajit, mengungkapkan, hal tersebut sungguh keterlaluan. Bahkan menurutnya, praktik tersebut merupakan salah satu upaya menancapkan pengaruh di kawasan tersebut.

Ia meminta, pemerintah perlu mewaspadai misi terselubung dibalik kerja maupun dominasi China atas sejumlah proyek infrastruktur.

“China memang kerap melakukan kerjasama maupun memberikan bantuannya di sektor infrastruktur. Namun dalam perkembanganya nanti bukan hanya modal yang masuk tapi juga orangnya akan masuk, dan juga pabriknya. Pada tingkat tertentu nanti, ada daerah kantong China seperti era penjajahan Belanda dulu dengan kedok investasi,” lanjut Hendrajit di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Namun ia menyayangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tidak memahami misi terselubung China (Tiongkok). Karena itu menurut dia, tidak mengherankan, Jokowi begitu mudahnya memberikan proyek infrastruktur tanpa memiliki pemahaman geopolitik.

Padahal, menurut Hendrajit China akan terus berupaya untuk menguasai wilayah strategis di Indonesia. “Suatu hal yang bahaya ketika politik luar negeri, tidak dibarengi kebijakan politik dan didasari kesadaran geopolitik. Padahal itu sangat penting menjadi dasar kerangka kebijakan ekonomi,” terang Hendrajit.

Tak Mengherankan

Sementara itu, Pengamat Politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengingatkan agar aparat keamanan dan intelijen lebih meningkatkan kewaspadaan. Amir mensinyalir, kawasan-kawasan yang minim pengawasan maupun minim armada keamanan berpotensi rawan untuk dipengaruhi.

“Harus diwaspadai karena Cina Daratan mempunyai agenda untuk menghancurkan bangsa ini. Terutama melalui narkotika ataupun para imigran yang mulai masuk ke kawasan Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Menurutnya, sekalipun secara ekonomis kebijakan kerjasama akan melahirkan keuntungan secara materi, namun untuk jangka panjang dari sudut pandang geostrategi dan geopolitik hal tersebut dapat menimbulkan resistensi signifikan keamanan dan kedaulatan NKRI.

Ia mengatakan, tak heran jika pihak China berniat untuk melakukan kerjasama dibidang keamanan. Karena bagaimanapun juga, banyak kepentingan China yang harus dijaga di republik ini.

“Tidaklah mengagetkan di beberapa wilayah seperti di Singkawang, Bangka Belitung, Kalimantan, banyak Komplek Perumahan/Pabrik investasi China. Sehingga mereka pasti butuh pengamanan,” ujar dia.

Disisi lain menurutnya beberapa proyek yang ada dan melibatkan Cina tentu terdapat dalih-dalih tersendiri. Terutama, terkait bantuan luar negeri yang diberikan oleh Cina.

Heboh

Sebelumnya diberitakan pada Kamis, (12/7/2018) malam dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto plakat kerjasama antara Polres Ketapang dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok.

Pada plakat terdapat bendera Merah Putih dan bendera Cina. Persis di bawah bendera terdapat tulisan Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang disertai dalam bentuk tulisan aksara Cina.

Kemudian terdapat tulisan, Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou disertai aksara Cina. Tertulis pula, Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park disertai aksara Cina.

Pada bagian bawah terdapat tulisan dengan ukuran font lebih besar yakni Kantor Polisi Bersama. Plakat juga memuat lambang Polri dan kepolisian Tiongkok.

Klarifikasi

Setelah heboh di dunia maya, Kapolres Ketapang AKBP Sunario  memberikan klarifikasi terkait hal ini lewat sebuah video. Sunario mengaku langsung menolak kerjasama yang ditawarkan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok terkait Kantor Polisi Bersama di kawasan Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park.

“Tadi pagi mereka berkunjung ke Ketapang dan singgah ke Polres. Dia mau ngajak kerjasama dan membawa contoh plakat. Itu yang beredar,” ujar Sunario.

Lantaran bukan menjadi kewenangannya untuk bekerjasama dengan negara asing, Kapolres Ketapang AKBP Sunario menolaknya.

“Saya bilang. Kalau mau kerjasama itu adanya di Mabes Polri. Tidak bisa di Ketapang. Kalau sudah bekerjasama dengan Mabes Polri, baru,” papar Sunario. []

Sumber :harianterbut

Read More

DUH! Wiranto Coba Kudeta Oesman Sapta di Hanura?

DUH! Wiranto Coba Kudeta Oesman Sapta di Hanura?

10Berita, Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang menilai Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menggelar pertemuan terlarang yang diketahui untuk menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta atas Gugatan Terhadap SK Menkumham Nomor: M.HH-01.AH.11.01. Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018 pada Rabu 11 Juli 2018 lalu.

Hal tersebut dibantah oleh Wiranto, dalam surat Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, tanggal 5 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta. Namun pihak Hanura tetap menganggap Wiranto tak jujur. Sebab, antara dalil-dalil yang dikemukakan dengan fakta-fakta yang dijadikan dasar bantahan dirasa tidak sinkron dengan fakta yang ada.

“Informasi yang disampaikan oleh Wiranto berbeda dengan isi press release Komenko Polhukam tanggal 11 Juli 2018 yang membantah pernyataan pengurus Partai Hanura tentang intervensi Menko Polhukam,” ujar Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu 14 Juli 2018.

Wiranto juga sempat menyatakan bahwa Rakortas tanggal 5 Juli 2018 dilakukan dalam rangka implementasi tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Tindak Lanjut Pasca Putusan PTUN atas SK. Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018.

“Padahal dalam Surat Undangan Komenko Polhukam, tanggal 4 Juli 2018, ada agenda tunggal, yaitu Membahas Tindak Lanjut Pasca Putusan PTUN atas gugatan terhadap SK. Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, dengan pimpinan Rakortas Menko Polhukam sendiri,” kata dia.

Menurut Petrus, Menko Polhukam yang langsung memimpin Rakortas tanggal 5 Juli 2018, “Membahas Tindak Lanjut Pasca Putusan PTUN Jakarta atas SK. Menkumham No. M.HH-01AH.11.01 Tahun 2018”, maka yang boleh mempublish hasil Rakortas Tingkat Menteri kepada DPP Partai Hanura, hanyalah Menko Polhukam.

“Namun, yang terjadi justru Wiranto dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dalam suratnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura tanggal 5 Juli 2018, menjelaskan seakan-akan Rakortas telah menyepakati diberlakukannya SK. Menkumham No. M.HH-22.AH.11.01 tanggal 12 Oktober 2017 yang masih menjadi obyek sengketa di PTUN dan dalam proses banding,” tandasnya.

Maka itulah, Petrus menilai, Wiranto patut diduga telah menyalahgunakan hasil Rakortas Tingkat Menteri karena telah dijadikan bahan Instruksi Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Partai Hanura kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta.

“Instruksi seperti itu seharusnya dikeluarkan oleh dan atas nama Menko Polhukam kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura sebagai pihak yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap eksitensi Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2019,” jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortas Tingkat Menteri dilakukan dalam rangka implementasi tugas dan fungsi Kemenko Polhukam di bidang politik untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan mendiskusikan pendapat hukum untuk memastikan tindak lanjut pasca Putusan PTUN atas gugatan terhadap SK. Menkumham agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terkait dengan pemilu mempunyai kesamaan pandangan dan tidak salah tafsir terhadap Keputusan PTUN.

Hal itu justru berbeda dengan yang dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura tanggal 5 Juli 2018, pada point b., dimana Rakortas di Kemenko Polhukam pada tanggal 5 Juli 2018 yang dihadiri unsur-unsur dari KPU, DKPP, Kemenkumham, PTUN Jakarta dan Mahkamah Agung, sepakat bahwa bagi Partai Hanura tahapan pencalegan selanjutnya, diarahkan mengacu pada SK. Menkumham No. M.HH-22.AH.11.01 tanggal 12 Oktober 2017 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding.

“Hal ini tak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Pasal 13 PKPU 20/2018 serta esensi dari sikap banding Menkumham, akan tetapi juga ini merupakan sebuah “percobaan kudeta” terhadap kepemimpinan Ketua Umum DPP. Partai Hanura Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar melalui forum Rapat Rakortas Tingkat Menteri,” kata dia.

Selain itu, Petrus juga mengapreaiasi sikap Menkumham dengan Suratnya tanggal 6 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI dan DPP. Partai Hanura dan surat KPU RI kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 9 Juli 2018 yang menegaskan bahwa kepengurusan Partai Hanura saat ini adalah kepengurusan berdasarkan SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018.

“Dan kepengurusan Partai Hanura tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sah adalah kepengurusan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. Sikap ini berbeda dengan dalil Wiranto bahwa Rakortas menyepakati pencalegan diarahkan mengacu kepada SK Menkumham No. M.HH-22.AH.11.01, tanggal 12 Oktober 2017,” jelasnya.

“Sikap Menkumham dan KPU ini membuktikan bahwa Rakortas Tingkat Menteri Polhukam tanggal 5 Juli 2018 tidak mengambil kesepakatan apa-apa atau ada kesepakatan tetapi tidak diakui keabsahan dan legitimasinya,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Petrus menegaskan soal perlunya ada klarifikasi secara jujur tidak saja oleh Kemenko Polhukam tetapi juga oleh Dirjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Ketua PTUN Jakarta.

Sumber: RMOL

Read More

Pakar Geopolitik Soroti Misi Terselubung RRC di Balik Kantor Polisi Bersama

Pakar Geopolitik Soroti Misi Terselubung RRC di Balik Kantor Polisi Bersama

10Berita -Adanya kerjasama Polres Ketapang dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok, sempat viral menghebohkan dunia maya. Sebuah foto menunjukkan plakat bertuliskan Kantor Polisi Bersama antara Polres Ketapang dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangzu Resor Suzhou, jadi perbincangan banyak orang. Bahkan karena hal tersebut, Kapolres Ketapang AKBP Sunario akhirnya dicopot dari jabatannya.

Terkait hal itu, pengamat Geopolitik, Hendrajit, mengungkapkan, hal tersebut sungguh keterlaluan. Bahkan menurutnya, praktik tersebut merupakan salah satu upaya menancapkan pengaruh di kawasan tersebut.

Ia meminta, pemerintah perlu mewaspadai misi terselubung dibalik kerja maupun dominasi China atas sejumlah proyek infrastruktur.

“China memang kerap melakukan kerjasama maupun memberikan bantuannya di sektor infrastruktur. Namun dalam perkembanganya nanti bukan hanya modal yang masuk tapi juga orangnya akan masuk, dan juga pabriknya. Pada tingkat tertentu nanti, ada daerah kantong China seperti era penjajahan Belanda dulu dengan kedok investasi,” lanjut Hendrajit di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Namun ia menyayangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tidak memahami misi terselubung China (Tiongkok). Karena itu menurut dia, tidak mengherankan, Jokowi begitu mudahnya memberikan proyek infrastruktur tanpa memiliki pemahaman geopolitik.

Padahal, menurut Hendrajit China akan terus berupaya untuk menguasai wilayah strategis di Indonesia. “Suatu hal yang bahaya ketika politik luar negeri, tidak dibarengi kebijakan politik dan didasari kesadaran geopolitik. Padahal itu sangat penting menjadi dasar kerangka kebijakan ekonomi,” terang Hendrajit.

Tak Mengherankan

Sementara itu, Pengamat Politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengingatkan agar aparat keamanan dan intelijen lebih meningkatkan kewaspadaan. Amir mensinyalir, kawasan-kawasan yang minim pengawasan maupun minim armada keamanan berpotensi rawan untuk dipengaruhi.

“Harus diwaspadai karena Cina Daratan mempunyai agenda untuk menghancurkan bangsa ini. Terutama melalui narkotika ataupun para imigran yang mulai masuk ke kawasan Indonesia,” katanya di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Menurutnya, sekalipun secara ekonomis kebijakan kerjasama akan melahirkan keuntungan secara materi, namun untuk jangka panjang dari sudut pandang geostrategi dan geopolitik hal tersebut dapat menimbulkan resistensi signifikan keamanan dan kedaulatan NKRI.

Ia mengatakan, tak heran jika pihak China berniat untuk melakukan kerjasama dibidang keamanan. Karena bagaimanapun juga, banyak kepentingan China yang harus dijaga di republik ini.

“Tidaklah mengagetkan di beberapa wilayah seperti di Singkawang, Bangka Belitung, Kalimantan, banyak Komplek Perumahan/Pabrik investasi China. Sehingga mereka pasti butuh pengamanan,” ujar dia.

Disisi lain menurutnya beberapa proyek yang ada dan melibatkan Cina tentu terdapat dalih-dalih tersendiri. Terutama, terkait bantuan luar negeri yang diberikan oleh Cina.

Heboh

Sebelumnya diberitakan pada Kamis, (12/7/2018) malam dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto plakat kerjasama antara Polres Ketapang dengan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok.

Pada plakat terdapat bendera Merah Putih dan bendera Cina. Persis di bawah bendera terdapat tulisan Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang disertai dalam bentuk tulisan aksara Cina.

Kemudian terdapat tulisan, Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou disertai aksara Cina. Tertulis pula, Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park disertai aksara Cina.

Pada bagian bawah terdapat tulisan dengan ukuran font lebih besar yakni Kantor Polisi Bersama. Plakat juga memuat lambang Polri dan kepolisian Tiongkok.

Klarifikasi

Setelah heboh di dunia maya, Kapolres Ketapang AKBP Sunario  memberikan klarifikasi terkait hal ini lewat sebuah video. Sunario mengaku langsung menolak kerjasama yang ditawarkan Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok terkait Kantor Polisi Bersama di kawasan Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park.

“Tadi pagi mereka berkunjung ke Ketapang dan singgah ke Polres. Dia mau ngajak kerjasama dan membawa contoh plakat. Itu yang beredar,” ujar Sunario.

Lantaran bukan menjadi kewenangannya untuk bekerjasama dengan negara asing, Kapolres Ketapang AKBP Sunario menolaknya.

“Saya bilang. Kalau mau kerjasama itu adanya di Mabes Polri. Tidak bisa di Ketapang. Kalau sudah bekerjasama dengan Mabes Polri, baru,” papar Sunario. []

Sumber :harianterbut

Read More

Demonstran di Inggris Tolak Kunjungan Trump

Demonstran di Inggris Tolak Kunjungan Trump

10Berita, LONDON— Lebih dari 64.000 orang terdaftar sebagai demonstran yang menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) donald Trump di London, Inggris.

Massa melambai-lambaikan spanduk dan memukul panci di jalan-jalan, menyerukan agar pemimpin Amerika itu diusir dari Inggris.

“Dump Trump,” bunyi salah satu spanduk yang diusung para demonstran.

“Jauhkan tangan Anda yang mungil dari hak-hak perempuan,” bunyi spanduk lainnya.

Selama demo berlangsung, massa juga meneriakkan, “Donald Trump harus pergi!”

Sebelumnya, para aktivis menerbangkan balon raksasa yang menggambarkan sosok Presiden Trump sebagai bayi yang mengenakan popok warna oranye yang menggeram. Balon bayi Trump diterbangkan di atas gedung parlemen.

Trump, yang tiba di Inggris pada hari Kamis (12/7/2018) untuk kunjungan resmi selama 4 hari, mengatakan bahwa protes yang direncanakan terhadapnya di London dan kota-kota Inggris lainnya membuatnya merasa tidak diinginkan sehingga dia menghindari Ibu Kota Inggris.

Dia menghindari demonstrasi pada hari Jumat (13/7/2018) dengan bertemu Perdana Menteri  May dan Ratu Elizabeth II di luar London.

“Saya kira ketika mereka mengeluarkan balon udara untuk membuat saya merasa tidak diinginkan, tidak ada alasan bagi saya untuk pergi ke London,” kata Trump.

Kehadiran Trump di London merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Inggris sejak dia menjabat menjadi Presiden AS. []

SUMBER: REUTERS | THE SUN

Read More

Koplak! Harga Telur Tinggi Disebut Karena Banyak Warga Hajatan

Koplak! Harga Telur Tinggi Disebut Karena Banyak Warga Hajatan

10Berita -Harga telur ayam di sejumlah pasar di Kota Tegal, Jateng, Rp 28 ribu per kilogram (per kg) atau naik Rp 2 ribu per kg dari pekan sebelumnya yakni Rp 26 ribu per kg.

Angka tersebut berdasarkan survei Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkop UKM dan Perdagangan) Kota Tegal di Pasar Pagi, Pasar Kejambon, dan Pasar Langon.

“Jumat lalu Rp 26 ribu per kg. Ini dari kemarin Rp 28 ribu per kg,” kata Kepala Bidang Perdagangan Wineksi Dwi Prabandari saat ditemui di Kantor Dinkop UKM dan Perdagangan, Jalan Hang Tuah, Kamis (12/7).

Wineksi mengatakan, kenaikan harga telur ayam juga terjadi di beberapa daerah lainnya . Misalnya di Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Cilacap.

Menurut Wineksi, kenaikan ini disebabkan permintaan yang meningkat di bulan Syawal. Telur ayam banyak dibutuhkan masyarakat untuk acara seperti hajatan dan lainnya.

Wineksi bercerita, bulan sebelumnya, harga telur ayam cukup stabil di kisaran Rp 21 ribu per kg. “Tiba-tiba ini saja. Di provinsi juga sudah ramai soal kenaikan harga telur ayam,” ujar Wineksi.

Wineksi mengemukakan, kenaikan harga telur dimulai dari tingkat distributor. Dari informasi yang dia terima, supermarket pun mulai melakukan pembatasan pembelian telur ayam untuk konsumen, karena persediaannya menipis.

Adapun telur ayam yang ada di pasaran Kota Tegal berasal dari luar daerah , yakni dari Kabupaten Tegal, karena Kota Bahari bukan daerah penghasil.

Salah satu pedagang di Pasar Pagi, Kuroh, menyebut kan, kenaikan harga telur juga dipengaruhi kondisi cuaca. Apabila cuaca dingin, produksi telur ayam menurun, karena ayam susah untuk bertelur. “Saya sendiri membeli dari pemasok yang mengambil dari distributor. Jadi, dapat dikatakan sebagai tangan ketiga,” ujar Kuroh di salah satu sudut Pasar Pagi.

Selain harga telur ayam, Dinkop UKM dan Perdagangan melaporkan harga daging sapi masih Rp130 ribu per kg, daging ayam Rp 42 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp 53 ribu per kg.

Kenaikan harga telur juga terjadi di wilayah Bumiayu. Pantauan di sejumlah pedagang, harga telur ayam ras dihargai Rp 28 ribu per kilogram. “Masih ada selisih jika dibandingkan saat sebelum Lebaran. telur Rp 24 ribu per kilogram,” ungkap Hendra, 44, pedagang eceran di pasar Bumiayu, Kamis (12/7).

Dia mengaku, tidak hanya telur yang naik. Harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Yakni masih dibanderol antara Rp 38 ribu hinga Rp 40 ribu per kilogram. Padahal sebelum Lebaran, daging ayam ras dijual Rp 35 ribu per kilogram. [jpnn]

Sumber : jpnn

Read More

Awas, Jangan Sembarangan Sebarkan Screencapture Percakapan WhatsApp

Awas, Jangan Sembarangan Sebarkan Screencapture Percakapan WhatsApp

Ilustrasi

10Berita , JAKARTA - Perlindungan informasi pribadi sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU ITE, antara lain termuat dalam pasal 26.

Pasal tersebut mengatur “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Baru-baru ini beredar informasi yang mengingatkan masyarakat bahwa mengambil tangkapan layar, screencapture, percakapan di grup WhatsApp tidak boleh dilakukan kecuali seizin orang yang namanya berada di tangkapan layar tersebut.

Salah seorang pegiat media sosial, Enda Nasution, berpendapat etika tersebut berlaku dalam percakapan bersifat pribadi, yang terjadi diantara dua orang. Percakapan tersebut biasanya memuat nama atau nomor telepon lawan bicara.

“Itu merupakan ruang pribadi, tanpa izin dari salah satunya, pihak yang lain tidak punya hak untuk screencapture lalu menyebarkan,” kata Enda, Jumat (13/7/2018).

Tapi, ketika masuk ke grup percakapan, batasan antara ruang pribadi dengan ruang publik belum jelas, dikatakan Enda, belum ada kesepakatan untuk menyatakan berapa banyak orang dalam sebuah grup untuk menyebut percakapan tersebut masuk ke ruang pribadi atau ruang publik.

“Kalau grup berisi lebih dari 100 orang, misalnya, tidak bisa dibilang pribadi,” kata dia.

Hal demikian juga berlaku untuk akun media sosial yang dikunci, sebaiknya tidak mengambil tangkapan layar terhadap konten dari akun tersebut kemudian menyebarkannya tanpa izin.

Namun, Enda mengingatkan wilayah media sosial ini juga tergolong abu-abu untuk batasan pribadi dengan publik, misalnya jika seseorang memiliki akun media sosial dengan pengikut 100 orang, dia memiliki konsekuensi apa yang dibagikannya akan dilihat oleh orang-orang tersebut.

“Dia punya potensi untuk dilihat oleh pengikut-nya,” kata Enda.

Enda memberikan saran agar pengguna media sosial bijak menentukan mana hal yang bisa diketahui umum, mana yang tidak.

“Kalau memang informasi itu tidak ingin diketahui (orang lain), sebaiknya jangan diunggah,” kata dia.

Sumber : Bisnis.com

Read More