Golkar Masih Kroscek Penangkapan KPK Terhadap Anggotanya

Golkar Masih Kroscek Penangkapan KPK Terhadap Anggotanya

Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan "Berani Lapor Hebat" di gedung KPK C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (26/3/2018).

10Berita, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap anggota DPR berinisial E. Pesakitan ini disebut-sebut merupakan politisi dari Partai Golkar.

Anggota Fraksi Golkar, Firman Subagyo, mengaku sudah mendengar kabar rekannya ditangkap KPK. Namun dia belum mendapat informasi resmi.

“Kita lagi mencari informasi kebenarannya seperti apa, meski informasi yang diteirma bisa dipercaya, tapi sekarang posisinya sedang mengkroscek. Kita tunggu kabar resmi dari kuningan (KPK -red),” ucap Firman kepada kumparan, Jumat (13/7).

Sementara Ketua DPP Golkar, TB Ace Hasan Syadzily juga menyatakan bahwa dirinya juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait penangkapan ini.

“Saya mendengar, tapi kita tuggu penjelasan resmi KPK, kronologinya bagaimana. Nanti partai akan bersikap,” ucap Ace.

Seperti yang diketahui, informas OTT itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Namun, Agus belum mau mengungkap secara detail informasi penangkapan tersebut.

“Ada kegiatan (OTT) di Jakarta. Tunggu konferensi pers,” kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (13/7).

Sumber :Aktual 

Read More

Shalat Jum’at Bersama, Cara Muslim London Menentang Trump

Shalat Jum’at Bersama, Cara Muslim London Menentang Trump

10Berita, LONDON  – Ribuan demonstran membanjiri jalan-jalan di London untuk mengirim pesan kepada Presiden AS Donald Trump yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Inggris.

Demonstrasi itu menampilkan beragam ideologi dan kecenderungan politik, semuanya bersatu untuk menentang kefanatikan Trump, yang menurut mereka bertentangan dengan ideologi di Inggris.

Sementara puluhan orang mulai berkumpul di luar Oxford Circus Station di London, memegang peluit dan topeng “Trump busuk”, Rowan Bayomi (19), memulai protes dengan hal yang berbeda.

Berbekal sajadah dan plakat, pengunjuk rasa muda itu bergabung dengan ratusan Muslim lainnya yang datang ke taman Cavendish Square, beberapa meter dari lokasi demonstrasi utama, untuk mengadakan sholat Jum’at.

Sholat Jum’at di tempat terbuka ini diselenggarakan oleh Friends of Al-Aqsa dan Asosiasi Muslim Inggris. Tindakan tersebut dilakukan sebagai solidaritas mereka terhadap Muslim Amerika yang hidup di bawah kekuasaanTrump.

Kunjungan Trump menjadi kontroversial dalam beberapa jam setelah kedatangannya.

Para pengkritiknya mengatakan bahwa presiden AS membawa retorika fanatiknya ke Inggris yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap para imigran dan Muslim.

Trump menghina walikota Muslim pertama di London, Sadiq Khan, pada Selasa (10/7) dan mengatakan bahwa para imigran akan merugikan Eropa.

Sadar akan penghinaan Trump, pengunjuk rasa Muslim bergabung dengan ribuan demonstran di jantung kota London untuk mengecam kehadiran presiden AS di negara itu.

“Ini adalah cara kami melawan Trump dan apa yang dia perjuangkan,” kata Bayoumi kepada Middle East Eye.

“Kami tahu Trump akan datang, dan kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam menentang orang ini dengan cara yang mewakili iman dan pesan kami.”

Bayomi, mengenakan abaya hitam dan jilbab berwarna merah muda, mulai berjalan menuju Regent Street. Mengikuti jejak aktivis Muslim lainnya, dia memegang poster oranye yang berisi gambar sebuah keranjang yang dihiasi dengan kalimat “Dump Trump”. (Rafa/)

Sumber :arrahmah.com

Read More

Sebut Negara Untung Gegara Pelemahan Rupiah, Sri Mulyani Benar-Benar Ngaco

Sebut Negara Untung Gegara Pelemahan Rupiah, Sri Mulyani Benar-Benar Ngaco

10Berita – Menteri Keuangan Sri Mulyani benar-benar ngaco. Pernyataan dia bahwa negara untung Rp 8 triliun di balik pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuktikan tingkat kecerdasan dan batas kesadaran yang tidak bisa ditolerir karena sangat melampaui batas.

“Apa yang disampaikan Sri Mulyani itu menghilangkan fakta bahwa Negara berada pada kerugian yang nyata,” kata Kordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adru Zulpianto, Sabtu (14/7).

Pada faktanya, kata dia, melemahnya rupiah membuat BI menggelontorkan  Rp 18 triliun untuk intervensi pasar sekunder agar rupiah kembali menguat. Sementara di pasar primer yang bukan dalam konteks intervensi BI sudah dikeluarkan dana Rp 42 triliun.

Sedangkan cadangan devisa (Cadev) Negara sejak tiga bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 5,1 miliar dolar AS dari bulan April sebesar 124,9 miliar dolar AS, dan pada akhir Juni menjadi sebesar 119,8 miliar dolar AS.

Parahnya, kata Adru, pelemahan rupiah yang melampaui kisaran Menteri Keuangan membuat PLN menanggung rugi Rp 6 triliun seiring biaya operasional yang tembus hingga Rp 10 triliun. Ini terjadi karena di setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100, biaya produksi PLN meningkat sebesar Rp 1,3 triliun.

“Konsekuensinya laba yang didapatkan PLN akan berkurang, sehingga bukan tidak mungkin tarif listrik bagi rakyat akan kembali dinaikkan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya ketika laba PLN merosot 71,67% dari sebesar Rp 15.6 Triliun menjadi Rp 4,42 triliun,” imbuh dia.

Pelemahan rupiah juga akan berimbas pada meningkatnya biaya untuk bertahan hidup. Kenaikan harga telur sudah mengawali efek lemahnya rupiah yang kemudian akan berimbas pada kenaikan harga di semtor industri makanan. Kemudian menyusul pada kenaikan sektor manufaktur dan ritel dalam negeri yang mengandalkan bahan produksinya dari impor.

Karena itulah menurut dia, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah gagal menjaga perekonomian dalam negeri. Selama ini Sri Mulyani terlalu fokus berhutang dan mengimpor dari luar negeri ketimbang mengembangkan ekonomi dalam negeri dengan menggencarkan ekspor barang jadi dan mengembangkan sumber daya alam dalam negeri dengan harga yang tidak dibeli murah kepada Negara lain.

“Kami menilai bahwa kegagalan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan selama ini ditengarai karena terlalu fokus membuat kebijakan ekonomi dalam negeri lebih menguntungkan bagi Negara lain ketimbang menguntungkan sektor ekonomi dalam negeri yang dapat menguntungkan bangsa dan Negara Indonesia,” tukas Adru Zulpianto. (rmol)

Sumber : Eramuslim

Read More

Survei Median; Mayoritas Masyarakat Rasakan Ekonomi di Era Jokowi Buruk

Survei Median; Mayoritas Masyarakat Rasakan Ekonomi di Era Jokowi Buruk

10Berita – Lembaga survei Media Survei Nasional ( Median) menggelar survei terbaru tentang evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi, 10 bulan menjelang pemikihan presiden (Pilpres). Survei ini mencoba merekam penilaian publik terhadap kinerja pemerintah.

Menurut direktur eksekutif Median, Rico Marbun, terdapat penilaian yang baik dan buruk dari masyarakat terhadap beberapa aspek. Beberapa aspek yang dianggap sudah baik di mata masyarakat menurut Rico antara lain pendidikan, keamanan, dan perpolitikan nasional.

“Pada aspek pendidikan, publik yang puas mencapai 67,4 persen, dan 32,1 persen menganggap belum memuaskan. Dari aspek keamanan, publik yang puas 56,1 persen, dan mereka yang tidak puas 43,5 persen. Sedangkan aspek perpolitikan nasional, 56,0 persen dianggap baik, dan 41,5 dianggap tidak baik,” terang Rico di Jakarta, Minggu (15/7/2018).

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun memaparkan hasil survei.

Sedangkan beberapa aspek yang dianggap kurang memuaskan publik antara lain, kondisi ekonomi, harga-harga bahan kebutuhan pokok, dan lapangan pekerjaan.

“Dari aspek ekonomi hanya 48,3 persen yang dianggap baik, sedangkan 51,5 dianggap buruk. Terkait harga-harga kebutuhan pokok, sebesar 41,4 persen yang merasa sudah baik, dan 58,5 persen merasa tidak baik. Sedangkan terkait kemudahan lapangan pekerjaan, hanya 39,2 persen dianggap baik, sedangakan 60,3 persen anggap buruk,” terangnya.

Survei juga merekam tentang apa saja keberhasilan pemerintah di mata publik, dengan meminta responden menyebutkan secara bebas, keberhasilan pemerintah yang paling dirasakan. Menurut Rico, total keseluruhan sektor yang dianggap berhasil hanya mencapai 42,8 persen.

“Dari seluruh keberhasilan itu, ditemukan 10 besar sektor yang dianggap paling berhasil di mata publik, antara lain pembangunan infrastruktur 15,5 persen, perbaikan jalan 5,1 persen, pendidikan gratis 3,1 persen, kesehatan gratis 3,7 persen, bantuan rakyat miskin 2,3 persen, keamanan 1,4 persen, pembwrantasan korupsi 3,1 persen, ekonomi membaik 1,2 persen, raskin merata 0,8 persen, dan dana desa 0,8 persen,” katanya.

Rico menambahkan, bahwa survei juga meminta publik menyebutkan sektor yang dianggap gagal dan belum dirasakan hasilnya.

Menurutnya, dari sektor-sektor yang disebut gagal oleh responden itu, total berjumlah 54,2 persen.

“Sedangkan 10 besar sektor yang dianggap gagal antara lain ekonomi sulit 11,4 persen, lapangan kerja sulit 5,7 persen, sembako mahal 5,7 persen, korupsi 3,3 persen, pendidikan 2,7 persen, kesejahteraan masyarakat 2,0 persen, BBM mahal 1,9 persen, hukum dan keadilan 1,7 persen, tarif listrik 1,7 persen, pembangunan tak merata 1,5 persen,” terangnya.

Survei ini digelar pada 3-14 Juni 2018, terhadap 1.200 responden pemilik hak suara, melalui teknik multistage random sampling dan margin of error sebesar 2,9 persen. Hasil survei menunjukkan dinamika politik yang terjadi selama masa pengambilan data. (tn)

Sumber : Republika.co.id

Read More

Waketum FPI Dipersekusi Massa di Bandara Tarakan, Kok Bisa Bandara Membiarkan Massa Melanggar UU Seperti Itu?

Waketum FPI Dipersekusi Massa di Bandara Tarakan, Kok Bisa Bandara Membiarkan Massa Melanggar UU Seperti Itu?

BANDARpost, Pada hari Sabtu 14 Juli 2018, rombongan Dakwah Islam DPP FPI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP FPI K.H. Ja'far Shiddiq berencana menuju Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara untuk menghadiri Musyawarah Daerah DPD FPI Kalimantan Utara sekaligus untuk bersilaturahmi dengan para Alim Ulama setempat.

Namun tiba-tiba kedatangan rombongan FPI di Bandara Tarakan Sabtu pagi itu dihadang dan dipersekusi oleh sekelompok massa yang diduga adalah kawanan preman dan berjumlah sekitar 30 - 40 orang.

Rombongan FPI yang datang ke Tarakan ini terdiri dari para Ulama dan Ustadz seperti K.H. Ja'far Shiddiq, Ustadz Haris Ubaidillah dan lain-lain. Namun para penghadang dan pelaku persekusi terhadap mereka itu dikabarkan mayoritasnya justru adalah non Muslim.

Padahal di Kalimantan Utara umat Islam adalah Mayoritas dengan jumlah 65,75 Persen, sementara pemeluk Kristen Protestan hanya 25,17 Persen dan Katolik lebih sedikit lagi hanya 7,60 Persen.

Namun anehnya massa penghadang ini nampak dibiarkan bebas keluar masuk ke area Bandara. Padahal area Bandara sesuai amanat Undang-Undang seharusnya steril, tidak boleh dimasuki oleh para pendemo.

Masyarakat dilarang menyampaikan pendapat atau berdemo di obyek vital transportasi nasional seperti bandara, pelabuhan dan stasiun.

Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 18 Mei 2017.

“Penyampaian pendapat di muka umum sebaiknya dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek vital nasional,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, JA Barata dalam keterangannya pada 19 Mei 2017.

Dalam surat edaran, dijelaskan bahwa bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan terminal angkutan adalah obyek vital transportasi. Sehingga tempat tersebut harus dilindungi dari gangguan keamanan

Sementara umat Islam yang bersiap menjemput rombongan FPI justru dihadang, dilarang masuk ke area Bandara oleh aparat.

Aparat kemudian memutuskan memulangkan Waketum DPP FPI KH Ja'far Shiddiq bersama rombongan ke Jakarta tanpa mendiskusikan sama sekali dengan pihak FPI Kalimantan Utara.

Sikap FPI

Foto: Waketum DPP FPI KH Ja'far Shodiq (tengah) didampingi Ustadz Haris Ubaidillah dan para pengurus FPI lainnya di Bandara Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (14/7/2018)

Menghadapi penghadangan dan persekusi ini, Waketum FPI KH Ja'far Shiddiq justru tetap bersabar dan menghindari konflik dengan berkata, "Di dalam situasi begini kita harus mengedepankan Musyawarah," ujarnya, seperti dikutip FaktaKini.com.

Masya Allah... Inilah bukti bahwa FPI selalu mengutamakan jalur dialog, jalur musyawarah.

Sementara pihak "perusuh Bandara" di Tarakan yang mempersekusi para pengurus FPI ini adalah kelompok pelanggar aturan terbukti dengan melakukan aksi demo dan persekusi di Bandara.

Mereka orang-orang yang menyerang para pengurus FPI ini adalah kelompok brutal, anarkis, intoleran, anti kebhinnekaan dan anti keberagaman dan kejadian persekusi di Tarakan Kalimantan Utara hari ini adalah buktinya.

Berikut video penghadangan dan persekusi yang menimpa rombongan dakwah FPI.

[video]

Hari ini terjd penolakan pengurus FPI pusat di bandara tarakan kaltara. Pengurus FPI kaltara dihadang masuk ke bandara oleh aparat, namun demonstran di biarkan masuk ke bandara. Sangat sistematis!!! Kerjaan siapa ya? pic.twitter.com/Z7cAGeaFaG

— Lembaga Informasi Front (@LembagaF) 14 Juli 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Di Tengah Hangatnya Pencalonan Capres, Anies-Presiden PKS Bertemu

Di Tengah Hangatnya Pencalonan Capres, Anies-Presiden PKS Bertemu

pks

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (14/07/2018).

10Berita – Di tengah situasi hangatnya politik jelang pendaftaran calon presiden-wakil presiden, Anies Baswedan menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (14/07/2018).

Meski begitu, menurut Sohibul Iman, pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pertemuan silaturahim Lebaran yang tertunda. Tak disebutkan pembahasan soal pencalonan presiden maupun wakil presiden untuk mengikuti Pemilu 2019.

Menurut Sohibul Iman, sebenarnya ia dan Anies sudah menjadwalkan pertemuan Lebaran. Karena satu dan lain hal, silaturahim lebaran baru bisa dihelat hari ini.

“Silaturahim Lebaran tiga kali kami janjian, beliau mau datang ke rumah saya tapi ternyata waktunya enggak (ketemu) ini ya. Kedua beliau rutin sering update soal DKI,” papar Sohibul Iman usai pertemuan dengan Anies Baswedan dalam siaran pers PKS kepada hidayatullah.com.

Anies yang berada di samping Sohibul Iman membenarkan jika ia sebenarnya sudah tiga kali mengagendakan silaturahim lebaran dengan Sohibul Iman.

Dalam silaturahim yang berlangsung akrab tersebut, Anies mengaku berdiskusi banyak hal dengan Sohibul Iman.

“Tadi silaturahim, bahas banyak hal, saya banyak cerita, progres tentang program Jakarta rencana di DKI. Karena apa yang kami perjuangkan hari ini adalah bagian dari perjuangan dari PKS dan Gerinda,” ujar Anies.

Sebelumnya santer disebut-sebut Anies akan diusung oleh PKS sebagai capres berpasangan dengan tokoh PKS Ahmad Heryawan (Aher).

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan, partai koalisi menyetujui jika Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019, bukan sebagai calon Wakil Presiden.

“Wacana Anies Baswedan sebagai Cawapres Prabowo Subianto sangat kecil kemungkinan terealisasi, partai koalisi lebih setuju untuk mengusung Anies sebagai Capres bukan Cawapres. Pengorbanan umat dan rakyat jakarta terlalu besar jika Anies hanya cawapres,” ujar Suhud dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (08/07/2018) lansir Antara.

Suhud mengatakan, PKS telah mengusulkan pasangan Anies-Ahmad Heryawan sebagai opsi yang sangat menjanjikan sebagai pasangan untuk melawan petahana.

“Anies-Aher pasangan yang sangat ideal. Keduanya muda, kepala daerah berprestasi, kompeten, pintar dan religius,” ujarnya.

Menurut dia, Pilpres 2019 membutuhkan figur baru untuk melawan Jokowi.

Sebelumnya Anies Baswedan telah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk berbicara masalah Pilpres 2019. Gerindra menyebut seluruh partai koalisi yakni PKS dan PAN setuju jika Anies mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Diketahui, pendaftaran pemilihan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 akan dibuka pada 4-10 Agustus 2018.

Hal tersebut sesuai dengan salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

VIRAL Foto Plakat Kantor Bersama RI-Tiongkok, Kapolri Didesak Mundur

VIRAL Foto Plakat Kantor Bersama RI-Tiongkok, Kapolri Didesak Mundur

10Berita, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian didesak mundur dari jabatannya, karena dianggap lalai dan bahkan tidak mengetahui adanya Kantor Polisi Resor Tiongkok di bumi Indonesia.

Hadirnya kantor polisi negara lain di Indonesia telah mengangkangi kedaulatan Polri dan juga kedaulatan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya itu, aparat Polri sendiri dianggap mengebiri kedaulatan rakyat Indonesia dengan dibiarkannya polisi Tiongkok beroperasi di wilayah hukum Indonesia melalui pendirian kantor tersebut.

Ketua Forum Advokat Muda NKRI Natal Hasudungan Purba menegaskan, kedaulatan Indonesia kian tercoreng moreng dengan munculnya kantor polisi milik Tiongkok di Ketapang, Kalimantan Barat.

"Masak ada kantor Polres Tiongkok bisa berdiri dan beroperasi di Indonesia? Ke mana saja polisi Indonesia? Bukan hanya kapolda, kapolres dan kapolsek di sana yang harus dipecat dan harus bertanggung jawab, kapolri pun harus mundur, harus dicopot. Malu dong ada begitu di negara ini," tutur Natal Purba dalam keterangan persnya.

Natal menyesalkan penegakan hukum dan loyalitas aparat hukum Indonesia yang tidak berpihak kepada kedaulatan NKRI. Menurut dia, Indonesia sedang diobok-obok oleh kepentingan asing, dan pejabat maupun aparaturnya terkesan cuek.

"Bukan hanya masa bodo, malah para oknum pejabat dan oknum aparatur hukum kita yang menginjak rakyat kita sendiri. Mengancam masyarakat agar diam, tidak bersuara. Ini kekacauan," ujarnya.

Selama ini, lanjut Natal Purba, jika ada peristiwa seperti ini, pimpinan tertinggi instansi terkait selalu berupaya menyelamatkan diri dengan hanya mengorbankan anak buahnya di tingkat bawah.

Menurut Natal, hadirnya kantor Polres Tiongkok di Ketapang itu, menunjukkan para petinggi dan pejabat Indonesia sangat diragukan loyalitas dan komitmennya terhadap masyarakat Indonesia dan NKRI.

"Kita punya Polri, tetapi malah berpihak ke Polri negeri asing, kita punya pejabat tetapi malah berpihak kepada kepentingan asing. Pengelolaan negara macam apa begitu? Para pimpinan, terutama kapolri dan jajarannya harus bertanggung jawab, mundur atau dicopot," pungkas Natal.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Polisi Mohammad Iqbal menegaskan, Kapolres Ketapang AKBP Sunario dicopot dari jabatannya menyusul beredarnya gambar plakat kerja sama Polres Ketapang, Kalbar dengan Kepolisian Tiongkok di media sosial.

Menurut Brigjen Iqbal, AKBP Sunario dicopot karena telah melakukan hal-hal yang bukan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.

"Kapolres Ketapang dibebastugaskan dari jabatan yang sekarang karena apa yang dilakukan Kapolres tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Polri, di mana ada kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain," kata Iqbal, Jumat 13 Juli 2018 lalu.

Iqbal mengatakan, Sunario dicopot sebagai kapolres Ketapang dan dimutasi ke Polda Kalbar untuk diperiksa terkait kasus ini.

Hal ini tercantum dalam surat telegram nomor ST/1726/VII/KEP./2018 tertanggal 13 Juli 2018. Selanjutnya, AKBP Yury Nurhidayat yang sebelumnya menjabat sebagai kapolres Singkawang ditunjuk untuk menempati posisi kapolres Ketapang. Mutasi ini ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Arief Sulistyanto.

Sumber: RMOL

Read More

Terduga Teroris Ditembak di Jogja, DPR Diminta Bentuk Tim Pengawas Densus 88

Terduga Teroris Ditembak di Jogja, DPR Diminta Bentuk Tim Pengawas Densus 88

10Berita , Jakarta- Pasca penembakan terduga teroris di Jogja, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menegaskan bahwa DPR harus segera membentuk tim pengawas Densus 88. Menurutnya, tim tersebut untuk mengawasi secara penuh kinerja Densus 88.

“Sehubungan dengan kembali ditembakmatinya beberapa warga negara (seperti di Yogyakarta semalam (14/7) dengan narasi monolog ‘terduga teroris’, DPR harus segera menunaikan mandatnya dengan membentuk Timwas dengan melibatkan tokoh masyarakat sipil independen (pasal 43J UU Terorisme),” katanya kepada Kiblat.net melalui keterangan tertulis pada Ahad (15/07/2018).

“Timwas ini diharapkan diberikan Full authority (kewenangan penuh) untuk dapat memerika penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 dan BNPT dari hulu sampai hilir,” sambungnya.

Maneger juga menyebutkan bahwa LPSK perlu lebih proaktif menunaikan mandatnya memenuhi hak-hak korban teroris. Hak-hak tersebut, kata dia, yaitu medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikosisial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi.

“Semua itu diatur dalam pasal 35A-B UU Terorisme. Dan pada UU Terorisme sebelumnya hanya 2 hak yang diatur yaitu kompensasi dan restitusi,” tukasnya.

Sebelumnya, Tiga terduga teroris tewas ditembak Densus 88 di Jalan Kaliurang Kilometer 10 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (14/07/2018) petang. Kejadian ini bermula dari pengejaran Densus 88 terhadap empat orang yang mengendarai sepeda motor.

Saat hendak ditangkap, dua orang tersebut menyerang polisi menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung.

Setelah melakukan penyerangan, dua orang itu lari ke rumah warga, kemudian salah satunya kembali ke arah polisi sambil mengacungkan senjata tajam. Tim Densus 88 melepaskan tembakan.

Dua pelaku lain juga berusaha menyerang polisi menggunakan senjata tajam kepada polisi yang akan menangkap. Akibatnya, Polisi mengalami luka di tangan. Dua pelaku pun turut ditembak hingga tewas.

Sumber : Kiblat.

Read More

Aplikasi Haji Pintar 2018 Sudah Tersedia untuk Diunduh

Aplikasi Haji Pintar 2018 Sudah Tersedia untuk Diunduh

10Berita, Jakarta () --- Kementerian Agama menghadirkan kembali layanan berbasis digital pada musim haji tahun ini. Versi terbaru aplikasi Haji Pintar kini sudah ada dan bisa didownload di Google Play Store.

"Alhamdulillah saat ini aplikasi Haji Pintar sudah bisa diunduh," terang Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis,  di Jakarta, Minggu (15/07).

Menurut Sri Ilham, aplikasi ini menggunakan ikon gambar Kabah dengan tulisan "HAJI PINTAR". Sejumlah layanan tersaji dalam aplikasi ini,  antara lain: informasi seputar akomodasi, transportasi,  dan konsumsi yang akan diterima jemaah selama di Saudi. 

"Dengan memasukan nomor kloter,  misal JKG 01 untuk jemaah kloter satu embarkasi Jakarta-Pondok Gede, maka jemaah sudah bisa mengetahui di mana hotel mereka saat di Madinah dan Makkah," terangnya. 

Selain itu,  ada juga info jadwal penerbangan,  cuaca di Arab Saudi,  Hajipedia (istilah seputar haji dan umrah), serta sejumlah video tutorial penggunaan sarana prasarana yang akan diterima jemaah selama di Tanah Suci.

"Aplikasi ini juga menyediakan fitur pengaduan bagi jemaah yang berangkat tahun ini. Jemaah haji dapat menyampaikan persoalan yang didapati selama menjalankan ibadah haji dengan akses login menggunakan nomor paspornya," jelas Sri Ilham. 

Sri Ilham berharap,  layanan ini dapat memberikan kemudahan kepada jemaah dalam mengakses beragam informasi seputar ibadah haji tahun 2018. 

"Bagi calon jemaah haji yang belum berangkat tersedia juga layanan perkiraan atau estimasi keberangkatan. Calon jemaah haji bisa mengecek perkiraan tahun keberangkatan mereka dengan memasukan nomor porsi pendaftaran," tutupnya.

Sumber : Kemenag

Read More

Prabowo Subianto; Negara Kita Sedang Sakit, Elitnya Suka Menipu Rakyat

Prabowo Subianto; Negara Kita Sedang Sakit, Elitnya Suka Menipu Rakyat

10Berita – Ketum Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta Pusat. Prabowo menilai Negara Indonesia saat ini sedang sakit.

“Saudara-saudara, kita kumpul saat negara kita dalam keadaan, menurut saya, saya kira kita masih boleh berpendapat di negara ini, saya berpendapat bahwa negara kita dalam keadaan sakit,” kata Prabowo dalam sambutannya di aula Masjid Al-Furqon, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7).

Selain Prabowo, sejumlah tokoh hadir dalam acara itu, di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Amien Rais, dan jajaran DDII.

Prabowo mencontohkan, jika manusia sakit, dibawa ke dokter, laboratorium, periksa darah, otak, dan jantung. Begitu juga dengan suatu negara.

“Suatu negara sama juga, di luar negeri, negara dikatakan the body of politics, the political body, badan. Jadi, kalau badan sakit, ya harus diperiksa, tapi elite bangsa Indonesia tidak mau percaya dengan hasil laboratorium,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut elite bangsa suka menipu, baik menipu rakyat maupun diri sendiri.

“Jadi, kalau kita ke laboratorium, kolesterol kita 300, kita justru marah dengan laboratorium itu, kenapa kau kasih 300, ‘Lo, ini hasil Bapak’, ‘Coba ubah.’ Inilah sifat elite bangsa Indonesia, suka menipu rakyat dan menipu diri sendiri,” tuturnya.

Prabowo menekankan elite bangsa harus bertanggung jawab soal kondisi ini.

“Pendapat saya, negara kita ini sakit, dan elite bangsa bertanggung jawab atas sakit negeri ini. Saat ini bangsa kita, menurut saya, hati beku, hanya memikirkan diri sendiri, serakah, dan bodoh. Jadi sudah serakah, bodoh lagi,” ucapnya. (dtk)

Sumber : Eramuslim

Read More