Ini Biaya Termurah Umrah Setelah Bisa Berangkat Lagi…

Ini Biaya Termurah Umrah Setelah Bisa Berangkat Lagi…

10Berita  -Kementerian Agama memastikan jemaah umrah bisa kembali berangkat setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu bagi WNI.

Terhitung sejak 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju Arab Saudi.

Kendati demikian, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi Amirsyah mengatakan biaya umrah mengalami kenaikan. Untuk satu perjalanan pulang-pergi minimal membutuhkan biaya Rp 30 juta sampai Rp 35 juta.

“(Gambaran biaya umroh) sekitar Rp 30 sampai Rp 35 jutaan,” ujar Syam kepada detikcom, Selasa (30/11/2021).

Mulanya, ongkos umroh dibanderol mulai dari Rp 20 jutaan kemudian naik Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta dan kini dikabarkan minimal ongkos umroh menjadi Rp 30 juta.

Komponen kenaikan biaya umrah disebutnya karena ada kebijakan karantina di Arab Saudi bagi calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm serta yang belum menerima vaksin booster. Masa karantina di Arab Saudi itu selama tiga hari, baru setelahnya calon jemaah bisa melaksanakan rangkaian ibadah umrah.

Sama halnya ketika tiba di Indonesia, para jemaah juga kembali diwajibkan untuk melaksanakan karantina selama 7 hari, sehingga masa perjalanan umrah akan lebih lama, sekitar 19 hari.

“Harga akan jadi meningkat tinggi (dari) pengeluaran ini dan lebih mahal sehingga tidak masuk akal untuk bisa orang pergi umrah semurah-murahnya harga ekonomi jatohnya jadi mahal juga,” tuturnya.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat memberi dukungan dengan adanya vaksin tigaooster dan mengurangi masa karantina menjadi 3 hari seperti sebelumnya.

“Tentunya apabila di tahun depan nanti sudah ada booster untuk Sinovac dan Sinopharm itu akan lebih memudahkan untuk jemaah agar tidak terkena karantina di Arab Saudi. Begitu juga dengan vaksin ketiga bagi mereka yang non-Sinovac dan Sinovam. Semoga saja kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia karantinanya tidak ada lagi ya walaupun minimal kembali ke tiga hari sebelum masa 7 hari kemarin ini,” jelasnya.

Read More

Bintang Kejora Berkibar Lagi, Politisi PKS Pertanyakan Sikap Densus 88 dan TNI-AD

Bintang Kejora Berkibar Lagi, Politisi PKS Pertanyakan Sikap Densus 88 dan TNI-AD

Hidayat Nur Wahid (ist)

eramuslim.com — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut masyarakat menunggu sikap Densus 88 dan TNI AD di Papua usai pernyataan Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Pernyataan terbuka dari Jurubicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom diyakini sudah terdengar hingga telinga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan TNI-AD.

Keyakinan itu disampaikan langsung Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi pengumuman dari Sebby Sambom bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan di Kabupaten Intan Jaya pada hari ini, Selasa (30/11).

“Tentunya ancaman dan pernyataan-pernyataan terbuka dari Sebby Sambom, jubir TPNPB OPM seperti ini, sudah didengar dan diketahui oleh Densus 88 dan TNI AD,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi sesaat lalu.

Saat ini, kata politisi PKS itu, masyarakat tinggal menunggu sikap dari mereka untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

“Apalagi Menkopolhukam pada April 2021 sudah nyatakan KKB di Papua organisasi teroris,” tutup Hidayat Nur Wahid.

Pengibaran bendera Bintang Kejora diklaim Sebby Sambom dilakukan karena bertepatan dengan hari kemerdekaan rakyat Papua Barat. (pojoksatu)

Read More

212 Virus Mematikan Bagi Penguasa

212 Virus Mematikan Bagi Penguasa

 

10Berita - Oleh: Yusuf Blegur*

Seiring berlangsungnya wabah pandemi global, bukan hanya virus Corona yang ditakuti rezim pemerintah. Bahkan pandemi yang berkepanjangan itu terkesan terus dipelihara. Bukan saja bisa dimanfaatkan untuk korupsi bansos, bisnis PCR dan peralatan sarana kesehatan lainnya, pandemi bisa dijadikan motif efektif untuk mengebiri demokrasi.

Di tengah pandemi yang tak jelas ujungnya, sesungguhnya ada kekuatan gerakan moral rakyat yang disebut 212. Massa aksi yang lahir dari kebuntuan konstitusi dan demokrasi, telah menyeruak di hati sanubari dan jiwa rakyat.

Tak ubahnya virus yang berbahaya dan mematikan. Perlemen jalanan fenomenal dan monumental yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. 212, di hadapan rezim tetaplah menjadi ancaman nyata dan terbukti berbahaya bagi kelanggengan kekuasaan.

Layaknya menghadap pandemi, pemerintah dengan berbagai cara berusaha mengantisipasi dan jika perlu melakukan rekayasa menghentikan atau menggembosi. 212 esensinya merupakan representasi kekuatan Islam di Indonesia melawan hegemoni dan dominasi kapitalisme dan komunisme global.

Boleh jadi 212 merupakan kanalisasi politik umat Islam yang selama ini termarginalkan. Umat Islam seperti menemukan ruang dan wadah yang berusaha bangkit dalam keterpurukan. Bukan hanya ajang silaturahim dan menjalin ukuwah Islamiyah. Umat Islam juga berhasil membangun konsolidasi demokrasinya sendiri. umat Islam seperti melakukan pembangkangan dan perlawanan dari pelbagai intimidasi, tekanan dan teror yang terjadi selama ini.

Konsistensi dan Pengkhianatan

Belakangan berkembang rumor
adanya upaya melemahkan aksi 212. Tidak cukup dari kekuasaan dan irisannya. Reuni unjuk rasa terbesar di Indonesia, malah mungkin yang terbesar di dunia yang pernah dilakukan di Monumen Nasional Jakarta. Berkembang adanya manuver untuk membonsai dan atau menggagalkannya dari kalangan internal. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Bin Smith. Ada semacam tindakan melacur dan mengkhianati semangat momen 212. Upaya tercela dan aib itu cenderung justru datang dari beberapa orang yang dianggap ikut membangun dan berjuang dalam 212 sejak tahun 2016 yang lalu.

Meskipun tetap akan dilaksanakan. Kegiatan reuni 212, telah mengalami penurunan dari sisi substansi acara dan teknis pelaksanaannya. Selain bergesernya tempat acara dari yang terbiasa di Monas. Kini malah dipindahkan di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor. Mungkin juga terbagi kehadiran massanya di Patung Kuda, Jl. Merdeka Barat Jakarta. Bisa jadi terkendala perijinan teknis atau adanya kepentingan-kepentingan politik dari rezim atau dari notabene orang dalam 212.

Betapapun aksi reuni 212 pada akhirnya membuka tabir kesetiaan dan istiqomah umat Islam. Juga adanya kecenderungan pengkhianatan orang-orang di dalamnya. Umat Islam yang memang sudah menunggu momen itu, tak pernah kehilangan semangat dan motivasi mengikuti reuni akbar yang strategis dan penuh makna tersebut. Aksi yang pernah menumbangkan pejabat yang menista agama Islam. Sejatinya merupakan satu-satunya harapan dan peluang terbesar umat Islam di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dan dan keinginannya.

Rasanya, umat Islam harus bersabar dan tetap bertahan menunggu momen yang lebih tepat dan efektif. Biar bagaimanapun kekuasan tak akan pernah diam dan membiarkan efek domino aksi reuni 212 merusak dan menghancurkan konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Bukan mustahil bisa berimplikasi pada kepentingan internasional.

Karena pada dasarnya setiap kepentingan yang menghambat dan menjadi musuh terhadap aksi 212 merupakan sesuatu yang sama, berupa kapitalisme maupun komunisme yang bertumpu pada sekulerisasi dan liberalisasi. Baik pada wajah lokal oligarki maupun transnasional. Serta dalam tampilan kekuasaan represif dan tirani.

Semoga umat tetap berpegang teguh dan istiqomah dalam ghiroh Islam. Insyaa Allah saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran.

*Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.

(Sumber: FNN)

Read More

Jakarta Kembali PPKM Level 2 karena Pemerintah Pusat Fobia Demo?

Jakarta Kembali PPKM Level 2 karena Pemerintah Pusat Fobia Demo?

10Berita  -Penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat dinilai belum menunjukan penyelesaian secara komprehensif dan profesional.

Salah satu indikasinya adalah status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya yang kembali naik menjadi level 2. Padahal, dalam beberapa pekan terakhir bertahan di PPKM level 1.

“Naiknya level PPKM ibukota Jakarta ke level 2 adalah salah satu indikasi ketidakpastian situasi tolok ukur terkait antara jumlah pasien Covid-19 yang dirawat dengan status levelisasi PPKM itu sendiri,” kata pengamat sosial dan politik, Adian Radiatus, kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (1/12).

Adian menduga, penentuan PPKM hanya berdasar memakai “insting” kekuasaan belaka karena sebab nonmedis.

“Misalnya karena fobia demo yang akhir-akhir ini intensitasnya meninggi,” jelas Adian.

Adian menambahkan, dengan kondisi yang sudah sedemikian terkendali, masalah pandemi Covid-19 sebaiknya diakhiri saja dan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan sebagai bentuk penyakit nonpendemi.

“Sehingga pasien Covid-19 ditangani sebagaimana lazimnya orang. 

Read More

Netizen Ngamuk Gegara Jokowi Terapkan UU Cipta Kerja: Rezim Ini Bukan Pro Rakyat & UUD, Tapi Nurutin Kemauan China!

Netizen Ngamuk Gegara Jokowi Terapkan UU Cipta Kerja: Rezim Ini Bukan Pro Rakyat & UUD, Tapi Nurutin Kemauan China!

 

10Berita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan terbaru.

Rupanya, orang nomor satu di RI tersebut akan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/Omnibus Law beserta peraturan turunannya.

Kabarnya, UU Cipta Kerja tersebut akan berlaku hingga dua tahun kedepan.

Untuk itu, Jokowi meminta agar para investor dan pengusaha tak perlu khawatir.

Ia menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja tak akan mempengaruhi proses investasi.

Meski begitu, Jokowi mengaku telah memerintahkan para menteri di kabinetnya untuk segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Menggapi hal tersebut, Politisi Partai Demokrat Abdullah Rasyid lantas buka suara melalui akun Twitter pribadinya @Rasy_Abdullah.

Dalam unggahannya, Abdullah menilai keputusan Jokowi sangat mengganggu kewarasan.

UU itu, kata dia, sudah dinyatakan inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Namun, nyatanya Jokowi tetap memberlakukan UU Cipta Kerja.

"Jelas INKONSTITUSIONAL dan BERTENTANGAN dengan UUD NKRI 1945. Jika tetap diberlakukan, tentu sangat mengganggu kewarasan," katanya dilansir dari akun Twitter @Rasy_Abdullah pada Selasa, 30 November 2021.

Lebih jauh, Abdullah menegaskan, kini saatnya Jokowi membuktikan kepada publik apakah berpihak pada rakyat atau oligarki.

"Inilah saat @jokowi membuktikan, dirinya Pemimpin pro rakyat atau pro oligarki," tegasnya.

Tak berhenti disitu, Abdullah juga mengtakan, pembuktian Jokowi akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

"Pembuktian ini akan jadi legacy buat generasi," ujarnya.

Unggahan tersebut, rupanya turut dibanjiri beragam komentar dari netizen.

"Tandanya minta 3 periode, Krn kedunguan anak bangsa," ucap akun @askotmandiri.

"Dah ga percaya dr dulu...," ujar akun @Masrahmad13.

"Bukan pro rakyat dan oligarki,PRO UUD 1945 ato nggak,sptnya masuk jebakan partai senior,kmrn mau dijebak dengan balap formula teman ,Rp KL teman JD Brutus siapa tau,liat Soeharto dikhianati oleh Brutus brutus," terang akun @chaeagusto.

"Rezim ini sudah tidak menjadikan UUD'45 sebagai acuan untuk mengelola bangsa dan negeri ini, tetapi yg jadi acuan adalah kemauan para pengusaha dan penjajah(cina), negeri ini sudah dalam jajahan cina dan bukti dari pengabaian UUD'45," kata akun @HMTata3.

"Dan Jokowi tetap pake itu UU cipta lapangan kerja ? Jadi paham kan Jokowi pro siapa ? Padahal pengusaha jg pasti akan hati2 bahkan cenderung mundur dgn aturan undang-undang yg syarat sengketa di masyarakat ! Terbukti MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional. # pemimpin ga peka," ucap akun @Asrofi44Asrofi.

"Presidennya rakyat apa presidennya cukong?," ujar akun @heroesumantri.

Sebelumnya, MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

MK menyatakan UU Cipta Kerja tidak mengikat hukum secara bersyarat. Karena itu, pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan.

Apabila dalam kurun waktu tersebut pemerintah tak kunjung memperbaiki UU Cipta Kerja, maka peraturan lama otomatis akan diberlakukan kembali. [galamedia]

Read More

Kata Jokowi: Kita Sama Sekali Tak Impor Beras Tahun Ini!

Kata Jokowi: Kita Sama Sekali Tak Impor Beras Tahun Ini!

 

10Berita - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras secara nasional aman. Bahkan pada 2021 atau tahun ini pemerintah tak melakukan impor beras sama sekali.

"Tahun 2021, sampai hari ini, kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik," ujar Jokowi usai menanam padi bersama petani di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (30/11/2021).

Jokowi mengatakan secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur mampu memproduksi 5,7 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun menyuplai daerah lainnya secara nasional.

Ia yakin kemampuan produksi beras di Jatim akan meningkat apalagi ada tambahan dua bendungan besar yang baru saja diresmikan.

"Saya rasa ini ada sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani sehingga memunculkan total produksi di seluruh tanah air ini menjadi merangkak naik," tuturnya.

Selain menanam padi, Jokowi juga menyerap permasalahan yang terjadi pada petani. Itu berkaitan dengan pupuk, alat produksi, dan lain sebagainya.

"Akan kita bicarakan di Jakarta dan agar juga Menteri Pertanian menyelesaikan hal kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini secepat-cepatnya," pungkas dia. [okezone]

Read More

Kata Eko Kuntadhi: Reuni 212 di Az Zikra Bogor Politisasi Ayat dan Mayat, Belum Move on Nih 😃

Kata Eko Kuntadhi: Reuni 212 di Az Zikra Bogor Politisasi Ayat dan Mayat, Belum Move on Nih 😃

 

10Berita - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menanggapi perpindahan lokasi Reuni 212 ke Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Lokasi Reuni 212 pindah ke Masjid Az Zikra Bogor karena tak mendapat izin dari Polda Metro Jaya untuk melaksanakan Reuni 212 di Monas, Jakarta.

Reuni 212 di Az Zikra Bogor akan dirangkaikan dengan takziyah wafatnya putra mendiang Ustadz Arifin Ilham, Ameer Azzikra.

“Reuni 212 mau digelar di Masjid Azzikra, Sentul. Sekalian takziyah wafatnya putra Arifin Ilham, Ameer Azzikra,” kata Eko Kuntadhi, melalui akun Twitternya, @_ekokuntadhi, Selasa (30/10).

Eko menyebut Reuni 212 di Az Zikra Bogor merupakan bentuk politisasi ayat dan mayat.

“Tuh, kan. Gak jauh-jauh. Politisasi ayat dan mayat lagi,” kata Eko.

Eko menyindir Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mengeksploitasi simbol-simbol agama.

“Gerombolan itu cuma merasa menang sekali. Pilkada Gubernur 2017. Itu juga dengan eksploitasi simbol-simbol agama yang brutal. Demo 212 adalah simbolnya,” cetus Eko.

“Jadi kalau tiap tahun maunya Reuni 212, itu psikologi orang kalah. Psikologi loser. Reuni itulah satu-satunya kebanggaan,” tandas Eko.

Ridwan Kamil Bujuk Warga Tak Ikut Reuni 212

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak warga untuk tidak ikut angkat Reuni 212 di Bogor.

Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar ini juga berharap kegiatan Reuni 212 tidak dilaksanakan.

“Saya meminta agar warga menahan diri dengan tak melakukan kegiatan yang bersifat massal,” jelas Ridwan Kamil, Selasa 30 November 2021.

Emil menambahkan, saat ini potensi penularan Covid-19 masih mungkin terjadi.

“Ya sebaiknya menahan diri, kan Covid belum surut, belum selesai,” jelasnya.

Ditegaskannnya, semua kegiatan yang mengundang massa besar itu berpotensi melanggar protokol kesehatan.

“Potensi pelanggaran prokes, karena dinamika di lapangan, orang berkerumun ribuan orang,” tandas Ridwan Kamil. [pojoksatu]

Read More

Jubir Luhut Persilakan Audit PT GSI, Ada Tapinya, Wkwk... Pake Main Ancam

Jubir Luhut Persilakan Audit PT GSI, Ada Tapinya, Wkwk... Pake Main Ancam

 

10Berita - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyambut baik upaya audit yang akan dilakukan oleh pihak Kaukus Masyarakat Sipil kepada PT Genomerik Solidaritas Indonesia (PT GSI) terkait dugaan mengenai bisnis tes PCR.

"Silakan saja untuk audit ajukan permohonan ke PT GSI. Toba Sejahtera hanya pemilik saham minoritas di kewirausahaan sosial itu, namun dari Pak Luhut tidak ada keberatan untuk audit dimaksud," kata Jodi, Selasa 30 November 2021.

Jodi menegaskan bahwa Menko Luhut memiliki keberanian untuk dibuktikan mengenai keterlibatannya dalam dugaan kasus bisnis tes PCR, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya tersebut.

"Pak Menko Luhut berani karena benar dan dari awal tidak ada yang ditutupi," ujarnya.

Bahkan, Jodi menantang jika apabila hasil audit tersebut tidak menemukan bukti bahwa Menko Luhut terlibat melakukan bisnis tes PCR, maka pihak yang mengaudit ini harus memenuhi permintaan pihaknya untuk juga ikut menyumbangkan donasi berupa test PCR gratis bagi masyarakat.

Meski tak menjelaskan apa dasar dan maksud dari kewajiban pihak pengaudit melakukan hal yang dimintakan pihaknya tersebut, namun Jodi menegaskan jika hal itu hanya agar masalah ini terlihat 'fair' sambil menuding bahwa pihak pengaudit hanya berniat membuat gaduh suasana.

"Oleh karena itu jika di kemudian hari setelah dilakukan audit, tidak ditemukan apa-apa kami minta kelompok yang meminta dilakukan audit ini bisa menyumbang donasi PCR gratis untuk  masyarakat dan nakes, minimal 50 ribu tes PCR dan menyumbang alat genome sequencing ke universitas seperti yang dilakukan Pak Luhut dan teman teman beliau," kaya Jodi.

"Paling tidak mereka melakukan bakti sosial yang sepadan. Supaya fair, masyarakat juga bisa melihat niat baik mereka, jangan bisanya membuat gaduh," ujar Jodi.

Tak hanya itu, Jodi juga menyoroti komentar-komentar Novel Baswedan dalam konferensi pers yang sebelumnya digelar, dan menuding bahwa Novel telah melakukan penghakiman serta menunjukkan sikap tidak seperti seorang auditor.

"Komentar-komentarnya sudah menghakimi dan seperti algojo dan sudah membuat kesimpulan sendiri, bukan seperti auditor yang bebas dari prejudice. 'Wedeni' (seram) juga ya pola dan cara berpikir penyidik/auditor seperti itu," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menjawab tantangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan audit terhadap dugaan keterlibatan Menko Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR melalui PT GSI Lab.

Tantangan Menko Luhut direspons sejumlah tokoh dengan menyatakan kesediaannya menjadi 'Auditor Rakyat', dan membentuk posko-posko pengaduan atas dugaan kongkalingkong bisnis PCR yang melibatkan pejabat negara. [viva]

Read More

Terungkap dari Dokumen Bocor, Presiden China Perintahkan Kekerasan pada Muslim Uighur, Biadab!

Terungkap dari Dokumen Bocor, Presiden China Perintahkan Kekerasan pada Muslim Uighur, Biadab! 

 

10Berita - Beberapa dokumen bocor mengungkap Presiden Xi Jinping memerintahkan langsung tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Beberapa dokumen bocor mengungkap bagaimana para petinggi Partai Komunis China, termasuk Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang, memerintahkan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Dokumen yang disebut “Xinjiang Papers” itu berisi pidato-pidato para petinggi yang menyerukan penahanan massal hingga kerja paksa terhadap Muslim Uighur.

Dikutip dari BBC, beberapa dokumen sebelumnya telah bocor selama pangadilan independent di Inggris pada September lalu. Namun sebagian belum pernah diterbitkan.

Xi dan Li disebut membuat pernyataan langsung yang terkait pada kebijakan terhadap Muslim Uighur, termasuk kamp interniran, sterilisasi masal, asimilasi paksa, pendidikan ulang, hingga kerja paksa.

China mendapatkan tekanan dari dunia internasional atas dugaan melakukan pelanggaraan hak asasi manusia di Xinjiang.

Namun Beijing berulang kali menyangkal telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur.

Pemerintah China menyebut tindakan keras di Xinjiang diperlukan untuk mencegah terorisme dan membasmi ekstremisme. (pojoksatu)

Read More

Pentolan Teror*s Demius Magayang Ternyata Pejabat, Polisi Dalami Dana Desa untuk Operasional KKB

Pentolan Teror*s Demius Magayang Ternyata Pejabat, Polisi Dalami Dana Desa untuk Operasional KKB

 

10Berita - Polda Papua dalami dugaan penggunaan dana desa untuk operasional teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, pasca penangkapan Demius Magayang, komandan operasi KKB Yahukimo yang ternyata pejabat pemerintahan desa.

Penyelidikan pihak Reskrim Polda Papua dilakukan setelah penangkapan Demius Magayang oleh Satgas Nemangkawi dan personel Polres Yahukimo beberapa waktu lalu. Demius Magayang selain sebagai tokoh sentral kelompok KKB Yahukimo, ternyata dia juga sebagai kepala kampung aktif di wilayah Sesepi, Distrik Kwelamdua, Kabupaten Yahukimo.

Atas jabatan Demius Magayang ini, pihak kepolisian Polda Papua menduga ada penyelewengan dana desa. Tim penyidik Direktorat Kriminal Umum terus mendalami sepak terjang demius magayang selama bergabung dengan kelompok bersenjata.

“Dari hasil penyidikan yang dilakukan, Demius Magayang alias Temius Magayang merupakan salah satu pimpinan kelompok bersenjata yang selama ini melakukan aksi kejahatan di Yahukimo dan paling dicari karena terlibat sejumlah kejahatan di Yahukimo dalam dua tahun terakhir,”ujar Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, Selasa (30/11/2021).

Sejumlah kejahatan yang dilakukan, diantaranya pembunuhan dua personel TNI Satgas Pamrahwan di Bandara Nop Goliat Dekai, pembunuhan staf KPU Henry Jovinsky dan beberapa kasus pembunuhan lainnya.

Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap pekerjaan Demius Magayang yakni menjabat kepala desa aktif di Desa Sesepi, Distrik Kwelamdua, Kabupaten Yahukimo.

Dengan status sebagai kepala desa, maka saat ini Polda Papua tengah mendalami dugaan penggunaan dana desa untuk operasional kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal menyebutkan, Temius Magayang merupakan Komandan Operasi KKB XVI Wilayah Yahukimo dan sekaligus buronan Daftar Pencarian Orang (DPO) sederet kasus pembunuhan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

"Temius Magayang pelaku penganiayaan berat terhadap staf KPUD Yahukimo Henry Jovinski," kata Kamal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Kejahatan lain yang dilakukan Temius Magayang, kata Kamal, yakni pembunuhan terhadap Muhamad Toyib di Jalan Bandar pada tanggal 18 Mei 2021, dan pembunuhan terhadap dua orang anggota Satgas Pemrahwan 432/SWJ di ujung Bandara Nop Goliat Dekai.

Kamal menerangkan, Temius Magayang ditangkap oleh tim gabungan Satgas Operasi Nemangkawi bersama Polres Yahukimo pada Sabtu (27/11) kemarin.

Tim gabungan, kata Kamal, berhasil mengetahui keberadaan DPO atas nama Temius Magayang di seputaran PT Indopapua Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. (okezone)

Read More