KSAD Lembut kepada KKB Papua, Keras kepada Peserta Reuni 212

KSAD Lembut kepada KKB Papua, Keras kepada Peserta Reuni 212

Penulis: Damai Hari Lubis

Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212

Reuni 212 Tidak Kontra NKRI dan Tidak Ada Indikasi Musuhi TNI

Jend. Dudung Abdul Rachman selaku KSAD TNI sesuai Konstitusi harus dekat dengan semua unsur golongan secara Lintas SARA.

Namun disayangkan pernyataan Kasad TNI Jend. Dudung Hari ini 30 Nov. 2021 pada  acara podcast Dedy Corbuizer mengatakan yang subtansinya mirip sebuah “ancaman  “, karena dirinya mengatakan : ” tidak harus takut dengan kelompok Reuni 212. Tujuan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan masyarakat ” dan juga ia mengatakan:

“Kenapa kita harus takut dengan itu (Reuni 212),”

Sedangkan pernyataannya yang ditujukan kepada Masyarakat Calon Peserta Reuni 212 jika dikomparasi dengan pernyataan dirinya pada 23 November 202, terhadap KB Papua bahwa ” Satgas TNI di Papua Tidak Harus Memerangi KKB “.

Ini sebuah keanehan dan tanda tanya besar bagi ummat muslim. Mengapa pernyataan Kasad terhadap rencana reuni 212 dan terhadap KKB Papua amat bertolak belakang ?.

Terhadap KKB ia sangat lembek. Padahal jelas KKB Papua menyatakan ingin memerdekakan wilayah Papua, mereka inginkan disintegrasi dari wilayah NKRI dan pergerakan KKB sudah menelan banyak korban nyawa rakyat sipil dan juga sudah menimbulkan korban nyawa Anggota TNI dan juga anggota  Polri, yang sedang menjalankan perintah Negara.

Maka dari kedua Narasi yang disampaikan Kasad TNI, terkesan amat kontras. Kasad TNI Dudung seolah menganggap atau ingin menempatkan kelompok 212 merupakan pihak anarkis atau suka membuat rusuh dan seolah 212 ingin kontra dengan TNI, sehingga 212 diibaratkan layaknya musuh TNI ? Padahal tidak demikian Komunitas 212 yang pastinya juga merupakan bagian dari ummat islam , dan dalam setiap aksinya selalu tertib, sejuk dan  menjaga keamanan serta menjaga kebersihan dengan cara memungut atau mengumpulkan semua sampah pada setiap usai melakukan aksi aksinya.

Read More

Baiknya Jenderal Dudung Fokus ke OPM daripada Sibuk Urus Reuni 212

Baiknya Jenderal Dudung Fokus ke OPM daripada Sibuk Urus Reuni 212

 

10Berita - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman diminta fokus pada ancaman nyata yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya adalah ancaman dari Kelompok Kriminal Besenjata (KKB) yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Di mana kelompok ini mengklaim telah membunuh sembilan aparat TNI dan Polri beberapa waktu lalu.

Permintaan itu disampaikan politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, yang ingin agar KSAD Dudung tidak menguras tenaga untuk hadapi Reuni 212.

“Lebih baik Jenderal Dudung fokus kesini daripada sibuk ngurusin reuni 212 yang selama ini aman-aman saja. Iya nggak sih?” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (1/12).

Lewat Podcast dengan Deddy Corbuzier, Jenderal Dudung tegas mengatakan bahwa jajaran TNI AD akan turun tangan jika Reuni PA 212 yang digelar di Masjid Az-Zikra di Bogor, Jawa Barat. Kondisi itu dilakukan jika reuni menimbulkan kekacauan atau pelanggaran hukum lainnya.

"Turunlah kita, pasti dengan polisi. Pasti polisi dengan TNI. Kita selama ini berkolaborasi baik dengan polisi," katanya. (rmol)

Read More

Tuding Ada Oknum BUMN Hambat Mobil Listrik, Menteri Bahlil: Yang Tidak Setuju Silakan Mundur! Sindiran Ahok?

Tuding Ada Oknum BUMN Hambat Mobil Listrik, Menteri Bahlil: Yang Tidak Setuju Silakan Mundur! Sindiran Ahok? 

 

10Berita - Pernyataan tegas disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia terkait dengan proyek pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Bahkan Bahlil menuding ada oknum pejabat yang berusaha menghambat proyek yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo ini, mulai dari pengusaha, pejabat, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Mencium ada oknum pengganjal mobil listrik, Bahlil secara lantang meminta kepada pihak-pihak yang tak setuju untuk mundur dari jabatannya.

"Kepada pengusaha, pejabat atau oknum di BUMN yang tidak setuju dengan transformasi ekonomi ini, saya harap untuk mundur," tegas Bahlil dalam konferensi persnya, Rabu (1/12).

Bahlil menjelaskan, hilirisasi dalam mendorong transformasi ekonomi salah satunya dalam bentuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hilirisasi adalah syarat mutlak agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Bahlil mengamini bila pengembangan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari pengolahan nikel, pembuatan baterai tidak selalu berjalan mulus.

"Ini bukan hal yang gampang, ada yang mau main-main, ini terjadi, termasuk di ekosistem baterai listrik. Mereka hanya ingin kita ekspor bahan mentah," lanjut Bahlil.

Oleh karenanya, ia mengaku siap menghadapi siapapun yang mengganggu upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia lewat hilirisasi.

"Karena negara harus maju. Kami enggak segan untuk maju terus, sebagai bentuk bagi bangsa dan negara. Kalau bicara merah putih, sekarang enggak punya warna-warna lain untuk kepentingan rakyat dan negara," tandas Bahlil. (RMOL)

Read More

Ahok Dijuluki Si ‘Anjing Penjaga’ BUMN

Ahok Dijuluki Si ‘Anjing Penjaga’ BUMN

 
 

10Berita - Kritik tajam Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencuri atensi publik.

Sejak dulu, karakter Ahok yang cuap-cuap tanpa rasa takut jika melihat adanya penyimpangan tak pernah berubah.

Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad mengacungi jempol atas keberanian Ahok mengkritik BUMN. Ia bahkan menyebut Ahok perlu diberi vitamin tambahan agar terus menjadi ‘anjing penjaga’ BUMN khususnya di Pertamina.

“Orang ini kalau ngomong gak ada takut-takutnya. Kayaknya @basuki_btp perlu dikasih ‘imunity’ biar trus menjadi “Anjing penjaga” di BUMN khususnya di Pertamina,” celoteh Yusuf Muhammad menanggapi petikan video wawancara Ahok di Twitter, dikutip pada Rabu (1/12/2021).

Diberitakan sebelumnya, Ahok dengan nada bicara menggelegar meminta Pertamina mengoreksi semua kontrak yang merugikan perusahaan. Pasalnya banyak kontrak kerja yang justru menguntungkan pihak lain di luar BUMN.

“Jadi kadang-kadang, mohon maaf, banyak oknum Direksi BUMN seolah-olah takut, padahal juga maling,” ketus Ahok dikutip dari Youtube Panggil Saya BTP.

Ahok juga mengungkap adanya oknum di dalam BUMN yang sengaja bernegosiasi dengan pihak swasta ketika orang tersebut masih menjabat.

Biasanya negosiasi dilakukan dengan menjanjikan posisi sebagai komisaris usai oknum di BUMN itu pensiun. (fajar)

Read More

Sentil Dudung Soal Baliho HRS, Christ Wamea: Rakyat kok Dianggap Musuh!

Sentil Dudung Soal Baliho HRS, Christ Wamea: Rakyat kok Dianggap Musuh!

 

10Berita - Pengamat politik Papua, Christ Wamea, memberikan pernyataan atas ucapan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman soal baliho Rizieq Shihab.

Ia mengaku heran dengan ucapan KSAS Dudung Abdurachman yang berkata bahwa darahnya panas hingga mendidih melihat aksi pendukung Rizieq Shihab.

Oleh karena itu, ia pun mempertanyakan alasan kenapa Dudung Abdurachman menganggap rakyat tersebut musuh.

Rakyat kok dianggap musuh,” ucap Christ Wamea sebagaimana yang dikutip dari Twitter via pikiran rakyat, Rabu, 1 Desember 2021.

Diwartakan sebelumnya, Dudung mengungkapkan pengalamannya menghadapi para pendukung Rizieq Shihab kepada Deddy Corbuzier.

“Kan kemarin itu saya masuk ke Kodam Jaya itu saya melihat Baliho bergelimpangan,” ujar Dudung dalam kanal Youtube Deddy Corbuzier.

Dudung lantas menyoroti para peserta aksi yang meneriaki baliho HRS seperti disembah.

“Udah gitu nada-nadanya kok seruan-seruan jihad, revolusi akhlak lah, udah baliho juga ada yang disembah-sembah,” tutur Dudung kembali.

Dengan begitu, Dudung mengaku tidak terima jika Presiden Jokowi dihina dengan perkataan yang kurang baik oleh para aksi massa.

“Ya, saya lihat itu beraninya sekali dia mengatakan Presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus, sebagai warga negara mengganti nama presiden kita yang tidak benar,” ucapnya.

“Mendidih darah saya tuh kaya gitu tuh, panas, akhirnya Polisi, Kapolda waktu itu, saya dengan Pol PP (menurunkan baliho),” lanjutnya.

Yang cukup membuat Dudung semakin kesal adalah tingkah polah para aksi massa tersebut yang meminta baliho dipasang kembali.

“Kan gendeng itu kalau kaya gitu, memang mereka ini siapa? Saya bilang gitu,” papar Dudung. (terkini)

Read More

Enak Aja! China Kok Protes Pengeboran Minyak dan Latihan Militer Indonesia?

Enak Aja! China Kok Protes Pengeboran Minyak dan Latihan Militer Indonesia?

 

10Berita - Enak aja! China kok protes pengeboran minyak dan latihan militer Indonesia? Ada kabar kurang mengenakkan terhadap pemerintah Indonesia.

Pasalnya, pemerintah China dikabarkan meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim yang dianggap kedua negara sebagai bagian wilayah mereka ketika ketegangan memuncak di perairan Laut China Selatan (LCS).

Seperti dilansir dari Reuters, Rabu 1 Desember 2021, informasi itu disampaikan empat sumber yang mengetahui persoalan ini kepada Kantor Berita Reuters.

Permintaan atau ‘nota protes’ itu merupakan tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam (SDA) antara kedua negara di wilayah yang bergejolak dengan kepentingan strategis dan ekonomi global.

Reuters juga melaporkan, satu surat dari para diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di ring lepas pantai sementara lantaran itu dianggap terjadi dalam wilayah China.

Hal itu disampaikan seorang anggota Komisi Keamanan Nasional pada DPR RI Muhammad Farhan, yang mendapat pengarahan soal surat tersebut.

“Jawaban kami sangat tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” tegas Farhan kepada Reuters.

Secara terpisah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat privat dan isinya tidak bisa dibagikan. Juru bicara itu sendiri menolak untuk berkomentar lebih jauh.

Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar China di Jakarta belum memberikan komentarnya terkait protes tersebut.

Tiga sumber lainnya, yang disebut Reuters telah mendapat pengarahan soal isu tersebut mengonfirmasi keberadaan surat protes dari China itu.

Dua sumber di antaranya bahkan menyebut China berulang kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran.

Sebelumnya, Indonesia sendiri menekankan bagian ujung selatan dari Laut China Selatan merupakan zona ekonomi eksklusifnya di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut dan menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara tahun 2017.

China keberatan dengan perubahan nama itu, dan tetap bersikeras menyatakan jalur perairan itu berada dalam klaim teritorialnya di Laut China Selatan yang ditandai dengan ‘sembilan garis putus-putus’ berbentuk huruf U, yang diklaimnya sebagai batas yang dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2016 lalu.

“Itu (surat dari China) sedikit mengancam karena itu menjadi upaya pertama diplomat-diplomat China mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” beber Farhan kepada Reuters.

China merupakan mitra dagang terbesar dan sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia, yang menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia menjadi perekonomian papan atas.

Farhan beserta dua sumber lainnya kepada Reuters mengungkapkan, pemerintah Indonesia tetap diam soal hal ini demi menghindari konflik maupun pertengkaran diplomatik dengan China.

Farhan menambahkan, China dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang digelar pada Agustus 2021 lalu, yang terjadi saat ketegangan memuncak.

Latihan militer yang diikuti 4.500 tentara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) itu menjadi acara rutin sejak 2009.

Menurut Farhan, itu menjadi protes pertama China terhadap Indonesia.

“Dalam surat resmi mereka, pemerintah China menyampaikan kekhawatiran mereka soal stabilitas keamanan di area tersebut,” imbuhnya. [/terkini]

Read More

Tantang Letjen Dudung, Nicho Silalahi: Noh yang Buat Kacau Teroris Papua, Kapan ke Sana?

Tantang Letjen Dudung, Nicho Silalahi: Noh yang Buat Kacau Teroris Papua, Kapan ke Sana?

10Berita – Aktivis kemanusiaan Nicho Silalahi menyoroti pernyataan Letjen Dudung yang berbicara mengenai rencana aksi PA 212.

Sebelumnya, Dudung menanggapi rencana aksi PA 212 yang akan dilaksanakan Kamis, 2 Desember 2021 besok. Dudung menegaskan TNI bakal turun andai jika reuni itu kacau dan menimbulkan pemberontakan.

Kendati itu, ia menegaskan bahwa TNI akan turun mengamankan kegiatan reuni itu dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Tidak mungkin TNI terjun sendirian.

“Turunlah, pasti dengan polisi. Polisi minta bantuan TNI. Selama ini kan kolaborasi, tujuannya mengamankan rakyat. Kenapa harus takut sama itu?” jelas Dudung saat ditanyai Deddy Corbuzier, dikutip dari Gelora.

Melihat hal itu, Nicho lantas memberikan pernyataan menohok kepada Letjen Dudung. Menurutnya, semenjak dilakukan reuni 212 selama ini, tidak ada yang namanya terjadi kekacauan.

“Ini yang buat gue geli lihat Ahli Strategi perang terhadap baliho yang menggunakan panser,” ujarnya, dikutip terkini.id dari Twitternya.

“Sepanjang aksi 212 dan reuninya ga pernah gue lihat ada kekacauan bahkan penuh kekeluargaan sehingga pasangan nikah Kristenpun terlindungi,” ucapnya.

Sumber: 

Read More

Bukan Cuma Uganda, Negara-Negara Ini juga Kena ‘Jebakan’ Utang Cina. Indonesia Masuk Target?

Bukan Cuma Uganda, Negara-Negara Ini juga Kena ‘Jebakan’ Utang Cina. Indonesia Masuk Target? 

10Berita – Beredar kabar bahwa Uganda, terancam kehilangan satu-satunya bandara internasional milik mereka, karena pemerintahnya gagal membayar utang ke Cina.

Namun, Vianney M Luggya selaku Juru Bicara Otoritas Penerbangan Sipil Uganda, dan Kedutaan Cina di sana, telah membantah.

Luggya bilang, pemerintah Uganda tidak berniat gagal membayar utang kepada Cina.

Maka ia menegaskan, tidak benar jika Uganda, akan kehilangan satu-satunya bandara internasional milik mereka.

Meski demikian, laporan media yang menyebut Uganda, berpotensi kehilangan Bandara Internasional Entebbe, lantaran berutang kepada Cina, telanjur beredar.

Dugaan yang muncul mengatakan, bahwa Cina, telah mengambil alih Bandara Internasional Entebbe Uganda di Afrika Timur.

Mengutip Economic Times, Senin (29/11/2021) lalu, pemerintah Uganda telah mendapat pinjaman dari Bank Exim China.

Di mana utang yang mencapai US$ 207 juta itu, disebut akan digunakan untuk memperluas Bandara Internasional Entebbe.

Jangka waktu dari pinjaman itu sendiri adalah 20 tahun, termasuk masa tenggang tujuh tahun.

Namun, pembayaran utang menjadi tersendat, lantaran kabarnya, pihak bandara tengah mengalami krisis.

Sementara Presiden Uganda Yoweri Museveni, kabarnya juga telah mengirim delegasi ke Cina; untuk negosiasi ulang utang.

Jika benar, ini bukan pertama kalinya Uganda, menegosiasikan utang. Sebab, pada Maret 2021 lalu, pemerintahannya juga sudah melakukan hal serupa.

Baca Juga:

• Selain Resmi, RI juga Punya Utang ‘Tersembunyi’ Ratusan Triliun dari Cina

Potret itulah yang kemudian membuat Uganda, disebut masuk ‘perangkap’ utang Cina.

Namun, jika mengamati secara lebih luas, Uganda bukan satu-satunya negara yang terkena ‘jebakan’ utangan Cina.

Pasalnya, ada juga negara-negara lain yang mengalami nasib serupa, sampai-sampai harus menghadapi konsekuensi.

Nigeria

Menurut peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, Nigeria juga pernah ‘terjebak’.

Di saat merasakan kegagalan alias bangkrut, model pembiayaan Nigeria adalah utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman [dalam jangka panjang].

Cina memberi pinjaman dengan syarat, Nigeria harus menggunakan bahan baku serta buruh kasar asal negeri mereka untuk pembangunan infrastruktur.

“Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang. Akhirnya mereka tidak bisa bayar utang,” kata Rizal.

“[Ada] Banyak. Beberapa negara, di antaranya Angola, mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga,” sambungnya.

Zimbabwe

Sebelumnya, Rizal membahas tentang negara-negara yang berutang untuk pembangunan infrastruktur.

Selain Nigeria, hal ini juga dilakukan oleh Angola, Zimbabwe, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang; tidak terkecuali, Cina.

Namun, kata Rizal, tidak semua negara dapat hasil positif, setelah menjadikan utang sebagai penopang pembangunan infrastruktur.

Sebab, ada beberapa negara yang justru harus mengalami kebangkrutan, seperti Nigeria tadi.

Rizal menyampaikan hal ini pada 21 Maret 2018 lalu. “Jadi, ada bad story dan success story.”

“Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka,” bebernya.

Walaupun utangan juga tidak melulu digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara.

Ini terlihat sejak 1998, bagaimana Zimbabwe, mengirim pasukan serta membeli peralatan dari Cina.

Tujuannya tak lain untuk membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda.

Pemerintah Zimbabwe pun harus berutang kepada Cina untuk membiayai aktivitas tersebut.

Jika diakumulasikan, utangan mereka mencapai US$ 4 juta, atau Rp54,8 triliun dengan kurs Rp13.700.

Akhirnya, karena tidak mampu membayar utang, Zimbabwe harus mengikuti keinginan Cina.

Cina minta Zimbabwe mengganti mata uang mereka menjadi yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Risiko itu pun berlaku sejak 1 Januari 2016.

Catatan: Zimbabwe gagal membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Sri Lanka

Di tahun 2018 lalu, Sri Lanka juga tercatat harus merelakan pelabuhan serta bandara miliknya untuk dikelola oleh Cina.

Awalnya, Cina membiayai proyek pelabuhan Hambantota [yang terletak di Pantai Selatan], melalui utangan sebesar US$ 1,5 miliar.

Bantuan itu Cina beri kepada Sri Lanka di tahun 2010.

Namun, pada 2017, Sri Lanka malah harus merelakan pelabuhan tersebut kepada Cina, lantaran tidak mampu membayar utang.

Keputusan yang berlaku sejak Sri Lanka menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik Cina, selama 99 tahun.

Kala itu, Sri Lanka berutang sebesar US$ 8 miliar kepada Cina.

Jika dihitung, untuk membayar utang luar negeri kepada Cina–dan negara lain–Sri Lanka akan menghabiskan 94 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Analis senior di Australian Strategic Policy Institue, Malcolm Davis, pun memberikan penilaiannya.

Menurutnya, pengambilalihan pelabuhan itu menguntungkan, karena membuat Cina dapat lebih mudah mengekspor barang ke India.

“Pelabuhan itu tidak hanya menjadi jalur yang strategis ke India bagi Cina, tetapi juga memberi Cina, posisi yang menguntungkan.”

“Untuk mengekspor barang-barangnya ke dalam lingkup ekonomi India, sehingga mencapai sejumlah tujuan strategis dalam hal itu,” jelasnya.

Negara Kita Bagaimana?

Berkaca pada Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, dan Uganda, bagaimana nasib negara kita?

Mengingat lembaga riset Amerika Serikat, Aiddata, menempatkan Indonesia, sebagai salah satu negara penerima utang terselubung [hidden debt] terbesar dari Cina.

Utang terselubung itu mengalir ke sejumlah proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN dan swasta.

Pada 2000-2017, nilai utangan mencapai USD 34,38 miliar atau–dengan kurs saat ini–setara Rp488,9 triliun.

Adapun proyek Indonesia yang didanai utangan Cina, antara lain bendungan, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.

Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, misalnya.

Waduk terbesar kedua di Indonesia itu dibangun dengan dana USD 215,62 juta dari CEXIM-China.

Sebagaimana penuturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Lalu, Tol Medan-Kualanamu sepanjang 61,8 km. Biaya untuk proyek tersebut juga dari utang luar negeri [CEXIM-China] sebesar USD 122,43 juta.

Teranyar, adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa investasi sebesar USD 5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.

Namun, akhirnya, akibat pembengkakan biaya, sekarang pemerintah ikut mendanainya lewat APBN.

Risiko Utangan Terselubung dari Cina

Utang terselubung dari Cina, dihasilkan melalui skema bisnis dengan BUMN pun perusahaan patungan dan swasta.

Memang, utang-utang itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah, sekaligus bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.

Utang terselubung Cina tersebut juga tidak masuk dalam skema Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

Namun, utang yang dilakukan oleh BUMN, SPV [special purpose vehicle], perusahaan patungan, dan swasta itu tetap bisa menyeret pemerintah.

Jika terjadi wanprestasi, sebagaimana pengakuan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.

“Jika wanprestasi, berisiko nyerempet pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi, @prastow, Jumat (15/10/2021).

Sementara terkait utang BUMN yang dijamin, Prastowo memastikan, utang itu dianggap kewajiban kontinjensi pemerintah.

Kewajiban kontinjensi tersebut juga tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan pemerintah, sepanjang mitigasi risiko default dijalankan.

“Ini yang terjadi saat ini: zero default atas jaminan pemerintah,” kata Pras.

Sumber: Ngelmu.co.

Read More

Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf

Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf

10Berita, Lucu media ini aneh-aneh saja, untuk membuat rasa penasaran membelokkan makna dari fakta. Judul “Mengapa Amien Rais Minta Maaf kepada Jokowi” tentu tendensius. Padahal itu cuplikan ungkapan atas kekesalan atau kritik Ketua Majelis Syuro Partai Ummat atas jalannya pemerintahan Jokowi yang perlu mencegah munculnya “people power”.

“Mohon maaf, ya, pak Jokowi rezim Anda lebih parah” Nah inilah konten mohon maaf tersebut. Kalimat halus khas Amien Rais yang menohok telak. Melengkapi kritik tajam atas berbagai perundang-undangan yang dibuat rezim Jokowi di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam, kelistrikan, perbankan dan pertambangan.

“Mohon maaf” Itu frasa sindiran “merangkul memukul”. Dalam tinju itu bukan “clinch” yang merangkul untuk menjaga jarak sebagai wujud melemah, melainkan “rope a dope” bersandar di tambang sambil memukul. Mohammad Ali terkenal dengan strategi “rope a dope”. Kalimat ”Mohon maaf” itu bersandar di tambang sementara “rezim anda lebih parah” artinya memukul.

Amien Rais dan Jokowi keduanya orang Solo yang “head to head” saling memahami karakter, hanya saja mungkin karena Amien Rais alumni Notre Dame University dan Chicago University tentu lebih berkultur blak-blakan ketimbang Jokowi yang lebih berkelok-kelok. Orang menyebut banyak hoaks.

Dahulu Amien Rais juga dikenal sebagai figur terdepan untuk mendesak Presiden Soeharto lengser. “Tetangga dekat” kelahiran Kemusuk Sleman, Soeharto pada tahun 1998 seperti berhadapan dengan Amien Rais. Berujung pada peristiwa Reformasi. Habibie, Gusdur, dan Megawati kemudian menjadi Presiden saat Amien Rais menjadi Ketua MPR.

Orde Baru di bawah Soeharto tentu memiliki problema yang parah. Politik yang cenderung otoriter dan militeristik dan kondisi ekonomi yang awal bagus kemudian merosot sehingga untuk mengatasi krisis ekonomi terpaksa berhutang besar kepada IMF. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela. Amien Rais yang menyeru agar Soeharto menyudahi kekuasaannya.

Kini Amien Rais tetap menunjukkan jiwa dan sikap konsisten untuk ber “nahi munkar” mengingatkan pemerintahan Jokowi yang dinilai telah keluar rel. Lebih berbahaya dan destruktif bagi bangsa di banding Presiden pendahulunya.

“Mohon maaf, ya, pak Jokowi rezim Anda lebih parah”.

M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 1 Desember 2021

Sumber: SUARAISLAM.ID.

Read More

RG: Yang Koar-Koar Radikalisme Biasanya Untuk Nutupin Kasus Korupsi. Oo... Gitu Ya!

RG: Yang Koar-Koar Radikalisme Biasanya Untuk Nutupin Kasus Korupsi. Oo... Gitu Ya! 

10Berita – Siapapun Anda, Jika Anda Ikut Menyanyikan Lagu Radikalisme, Berarti Anda Bekerjasama Menutupi Kebusukan Rampok Negara !!!Rocky Gerung: Jualan Isu Radikalisme Untuk Tutupi Kasus Korupsi

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Pemerintah menjual isu Radikalisme dalam kasus penangkapan tiga ulama oleh Densus 88.Menurut Rocky, isu tersebut sengaja digunakan oleh Pemerintah untuk menciptakan isu baru.

“Jadi Islam selalu akan disodorkan ketika nggak ada isu. Maka disodorkanlah isu Islam,” kata Rocky Gerung dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube-nya, Selasa.Ia juga mengatakan bahwa isu tersebut digunakan Pemerintah untuk menutupi kasus korupsi dan bisnis tes PCR yang dilakukan oleh sejumlah pejabat.

“Jadi pemerintah betul-betul main cuma di dua bidang itu aja, atau dia menutupi korupsi atau dia justru dalam upaya menutupi korupsi dan termasuk PCR ini disodorkan isu baru soal radikalisme,” tuturnya.Mantan Dosen Universitas Indonesia itu juga menyebutkan jika pihak yang akan menjadi korban dari kemunculan isu baru seputar radikalisme adalah orang-orang yang dianggap satu nafas dengan Habib Rizieq.

“Dan korbannya pasti adalah mereka yang dianggap senafas dengan Habib Rizieq,” imbuh Rocky.“Padahal sebetulnya fraksi-fraksi dalam Islam itu kan beragam sekali. Pemerintah pukul rata saja untuk mengelabui opini publik itu sebetulnya, bahwa ada kegiatan yang membahayakan negara,” lanjutnya.

Jualan isu radikalisme dan terorisme juga dilakukan partai-partai pendukung pemerintah.Terbaru Sekjen PDIP saat bicara di webinar Partai Perindo mengatakan Negara tidak boleh kalah dengan gempuran radikalisme dan terorisme.

Koar-koar radikalisme, sementara dana bansos diembat. [konfrontasi]

Read More