DPR: Tak Bermanfaat Bagi Rakyat, Proyek Kereta Cepat Malah Untungkan Meikarta
10Berita -Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Thohir menilai, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi negara. Justru keuntungan dibalik proyek tersebut dinikmati pihak swasta.
“Ternyata pihak swasta lebih diuntungkan daripada BUMN itu sendiri padahal pemilik kereta cepat adalah konsorsium BUMN dan Cina. Tapi yang telah mendapatkan keuntungan lebih awal kelompok Meikarta,” kata Hafisz saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/08/2017).
“Mestinya proyek kereta cepat itu mampu menaikkan pendapatan BUMN yang terlibat, minimal menaikkan harga saham. Sehingga kita mendapatkan keuntungan dari capital gain share BUMN kita,” sambungnya.
Namun faktanya, kata dia, BUMN tak mampu menangkap peluang tersebut
“Akan tetapi itu belum terjadi, sementara pihak swasta telah membukukan pemasukan hampir Rp 1 triliun dari hanya menjual kertas konsep,” ungkapnya.
Mestinya, kata dia, BUMN yang dapat keistimewaan keuntungan lebih dulu.
“Namun rupanya BUMN kita agak terlambat melihat peluang ini. Padahal tanpa PT KAI tanpa PTPN tanpa Jasamarga dan Wika, maka mana mungkin Meikarta akan bisa seperti ini. Jadi peluang ini disia-siakan oleh BUMN kita sendiri. Sangat disayangkan,” sesal politisi PAN itu.
Saat ditanya berapa anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah digunakan, Hafisz mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya tidak tahu pinjaman tersebut pemakaiannya sampai kemana. Karena saya tidak punya akses lagi kepada BUMN yang terlibat sejak pindah ke Komisi XI,” pungkas mantan Ketua Komisi VI DPR tersebut. (kl/ts)
Sumber: Eramuslim
Selasa, 22 Agustus 2017
Home »
NASIONAL
,
POLITIK
» DPR: Tak Bermanfaat Bagi Rakyat, Proyek Kereta Cepat Malah Untungkan Meikarta
DPR: Tak Bermanfaat Bagi Rakyat, Proyek Kereta Cepat Malah Untungkan Meikarta
By 10 BERITA 8/22/2017 07:38:00 AM
Related Posts:
Nge-Like Postingan Nyinyir, PNS Juga Bisa Dihukum Nge-Like Postingan Nyinyir, PNS Juga Bisa Dihukum 10Berita – Aparatur sipil negara (ASN) harus makin hati-hati menggunakan media sosial. Pasalnya, mengunggah kiriman nyinyir yang berbau ujaran kebencian bisa dihukum, pali… Read More
Kongres Sunda Akan Bahas Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat Kongres Sunda Akan Bahas Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat FOTO udara pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 5 September 2019.*/ANTARA 10Berita, BANDUNG.- Pergantian … Read More
Polisi Larang Demo, BEM SI Melawan: Semakin Dilarang, Semakin Mau Melakukan Polisi Larang Demo, BEM SI Melawan: Semakin Dilarang, Semakin Mau Melakukan 10Berita - Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy memberlakukan diskresi untuk tidak meberikan surat tanda penerimaan terhadap setiap unjuk ras… Read More
Said Didu: Lebih Baik PNS Dilarang Pakai Medsos, Hanya Boleh Baca Berita yang Disiapkan Pemerintah Said Didu: Lebih Baik PNS Dilarang Pakai Medsos, Hanya Boleh Baca Berita yang Disiapkan Pemerintah 10Berita - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dicibir Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said… Read More
YLBHI: Catatan Buruk Jokowi Terkait HAM Saat Angkat Wiranto YLBHI: Catatan Buruk Jokowi Terkait HAM Saat Angkat Wiranto 10Berita– Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut kesalahan Presiden Joko Widodo di periode pertama adalah mengangkat Wiranto sebagai Menko Polh… Read More