Beda Cara Jokowi, Ahok, dan Anies Tangani PKL Tanah Abang

Beda Cara Jokowi, Ahok, dan Anies Tangani PKL Tanah Abang

10Berita, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi salah satu persoalan pelik di Jakarta. Ini lantaran PKL dianggap sebagai biang kemacetan dan juga kesemrawutan kota.

Beragam langkah telah ditempuh para pemimpin Jakarta dalam mengatasi permasalahan ini. Mulai dari era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga Anies Baswedan. Mereka mengeluarkan jurus-jurus jitunya agar masalah PKL tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Namun begitu lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya. Beda kepala, tentu tak sama ide dan terobosannya dalam menerapkan kebijakan. Tak terkecuali dalam mengatasi persoalan PKL Tanah Abang.

Masing-masing gubernur mengaku kebijakannya sebagai pilihan terbaik. Kendati dalam perjalanannya, tentu ada lubang yang perlu ditambal di sana-sini.

Berikut ini cara beda tiga Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, Ahok, dan Anies dalam mengatasi persoalan PKL Tanah Abang. Apa saja:

Pada saat menjadi DKI 1, Joko Widodo atau Jokowi terus menggenjot penertiban PKL Tanah Abang. Pada prinsipnya, Jokowi mengaku tidak keberatan keberadaan PKL asalkan tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun begitu, rencana itu mendapat perlawanan dari PKL. Jokowi mengendus ada praktik pemalakan dari oknum hingga tidak terima untuk direlokasi. Namun begitu, Jokowi mengaku telah mengantongi nama-nama preman yang diduga memeras PKL. 

Ia memastikan, nantinya Langkah serius akan dilakukan untuk menghentikan tindakan tersebut.

"Saya pastikan itu (penarikan liar) ada. Nah, siapa yang narik, siapa yang dapat aliran, ini yang kita cek. Hati-hati. Ini betul-betul kita cek. Kita lihat. Hati-hati itu. Ini penggunaan jalan, aset negara," tegas Jokowi.

Banyaknya persoalan yang menyelimuti PKL Tanah Abang, tak membuat Pemprov DKI patah arang. Nantinya, para PKL akan direlokasi di Blok G, usai gedung tersebut direnovasi.

"Karena memang di Blok G-nya kalau kita lihat kan gelap, kemudian akses semuanya harus diperbaharui semuanya. Tangga-tangga enggak ada, yang di lantai 3 dan 4 nya juga kosong," kata Jokowi, Jumat 19 Juli 2013.

Menurut Jokowi, PKL tidak bersedia menempati kios itu lantaran kondisinya tak nyaman. Pun dengan pembeli. Mereka enggan berbelanja di sana. "Yang penting Blok G-nya kita rampungin! Yakin bisa," tegasnya.

 

Bila para PKL bersedia direlokasi ke blok G, pihaknya akan membebaskan biaya sewa kios hingga 6 bulan. Setelah itu, para PKL dikenakan biaya.

Setelah semuanya rampung, PKL pun siap direlokasi ke Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pedagang mengaku tidak ada alasan untuk menolak ajakan Pemprv DKI tersebut.

"Saya rasa kami tidak punya alasan lagi untuk menolak," kata Taufik, salah seorang pedagang di depan Blok A, Jumat 2 Agustus 2013.

Perubahan sikap Taufik dan para pedagang kaki lima terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan jaminan yang dibutukan mereka.

Jaminan itu antara lain kepastian pengelolaan gedung tidak akan diserahkan kepada swasta dengan tetap dikelola PD Pasar Jaya. Dia menyebutkan, pergantian pengelolaan tersebut bisa berdampak kepada harga sewa kios yang makin melambung.

Sementara itu, pedagang lainnya, Benny mengaku sudah sama sekali tidak berkeberatan demi semakin baiknya kualitas PKL di Tanah Abang. "Kalau ditempatkan jadi rapi, tidak kumuh seperti sekarang," katanya.

Dia juga tidak berkeberatan jika harus membayar biaya sewa Rp 5-6 juta per meter untuk jangka waktu tertentu. "Karena kami diberi pilihan bisa bayar harian," kata dia.

Sudah lama kawasan Blok G Tanah Abang beroperasi kembali. Hanya saja, Blok G tidak seramai lokasi lain di Pasar Tanah Abang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana mengubah kawasan ini menjadi superblok. Tapi, pembangunan kembali Blok G masih harus menunggu pembangunan jembatan.

"Blok G kita akan bongkar jadi bikin jembatannya dulu," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Rencana membangun kembali Blok G memang sudah didengungkan lama. Sampai saat ini belum ada desain pas untuk membentuk Blok G yang benar-benar baru.

"Tahun ini. Kita mau bangun superblok ada rusunnya di bawahnya pasar," tambah Ahok.

Blok G kembali dihidupkan saat era Joko Widodo masih menjadi gubernur. Blok G dijadikan lokasi relokasi pedagang yang biasa berjualan di pinggir jalan. Cara ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan.

Beberapa bulan beroperasi, Blok G sepi pengunjung. Hal ini disebabkan belum adanya akses yang menyambungkan Blok G dengan blok lain di Pasar Tanah Abang.

Ahok pun sempat meninjau kembali kondisi Blok G saat sudah mengantikan Jokowi sebagai gubernur. Kala itu, dia mengawali peninjauan dari Stasiun Tanah Abang lalu berjalan kaki menuju Blok G Tanah Abang.

Ahok berencana membangun jembatan yang bisa digunakan pedagang untuk berdagang seperti di Grand Indonesia. Saat pedagang bisa dipindahkan ke jembatan itu, barulah Blok G dibongkar dan dibangun superblok.

 

Cara berebeda dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam kebijakannya, Anies tidak menindak PKL yang berjualan di trotoar. Bahkan dia memberikan fasilitas satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang.

Di jalan Jati Baru tersebut, pedagang dapat membuka lapaknya dari pagi pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Tak ada arus lalu lintas di tempat tersebut.

Anies mengungkapkan, dengan adanya kawasan khusus PKL, trotoar sepanjang Tanah Abang itu sepenuhnya untuk pejalan kaki. "Seluruh trotoar kanan kiri 100 persen untuk pejalan kaki," ucap Anies.

Penataan kedua, kata Anies, akan ada 10 bus Transjakarta gratis yang akan mengantar pengguna komuter maupun pengunjung Tanah Abang untuk berkeliling.

"Disiapkan 10 bus Transjakarta yang akan beroperasi nonstop tanpa henti, sehingga semua pengguna kereta bisa mudah naik Transjakarta. Bagi pendatang tidak perlu repot bawa mobil, tapi naik Transjakarta," ujar Anies.

Sedangkan untuk ojek pangkalan maupun ojek online, Pemprov menyediakan pangkalan khusus yang berada di Jatibaru bengkel.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sumber : Liputan6