OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Sabtu, 09 Desember 2017

Sikap Jokowi soal Krisis Al-Quds Dinilai Ambigu

Sikap Jokowi soal Krisis Al-Quds Dinilai Ambigu

10Berita , Jakarta – Amerika Serikat melalui presidennya menyatakan telah berkonsultasi dengan para mitra, termasuk Indonesia sebelum mengesahkan Yerusalem (Al-Quds) menjadi ibu kota Israel. Hal itu diungkapkan Dubes AS untuk Indonesia, Joseph Donovan pada Kamis (07/12/2017).

Namun dalam pernyataan terpisah, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan hal lain. “Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” kata Jokowi dalam pernyataan resminya di hari yang sama.

Melihat hal itu, mantan Komisoner Komnas HAM, Natalius Pigai menilai keputusan Jokowi ambigu. “Kenapa Jokowi tidak menyatakan sikap dari awal sebelum AS mengambil keputusan, seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Erdogan di Turki,” tambahnya melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Jumat (08/12/2017).

Diketahui, ketika rencana pengakuan Al-Quds mulai dimunculkan, Erdogan menyatakan bahwa kota itu sebagai “garis merah” bagi umat Islam. Turki mengancam akan memutuskan hubungan dengan Israel jika itu dilakukan.

“Tetapi Kenapa Jokowi baru sekarang terlihat ambigu dalam bersikap setelah rakyat Indonesia dan umat muslim dunia mengecam Amerika,” kata Pigai.

Ia mengimbau supaya rakyat jeli melihat dan mengikuti sepak terjang dan konsistensi pemimpin negara saat ini. Pigai menilai ada inkonsistensi dari Pemerintahan Jokowi, bahkan cenderung tidak bertanggungjawab dengan janji kampanyenya.

“Janji Jokowi dulu menyatakan bahwa ia akan memimpin dan mendukung umat Islam melawan kedigdayaan Israel dan Amerika di tanah Palestina,” ungkapnya.

Namun, kata dia, sebuah hal yang sangat disayangkan ketika rakyat Indonesia mengecam Israel dan Amerika Serikat, Presiden Jokowi malah menunjukkan signal tidak simpati kepada rakyatnya.

“Jokowi sebagai pemimpin sejatinya tidak boleh bermain sirkus, tidak boleh juga berdiplomasi abal-abal. Pemimpin harus tegas dan jelas menunjukkan integritasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, agar Indonesia berkontribusi signifikan atas terciptanya kedamaian abadi di tanah Palestina,” ttutup Pigai.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Sumber: Kiblat.