YLBHI: Proyek Menggila, Kelompok Bisnis Bajak Politik Indonesia
10Berita , Jakarta – Era pemerintahan Joko Widodo dinilai mengalami kebobrokan sistem demokrasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan kelompok-kelompok bisnis memonopoli situasi politik di Indonesia. Sehingga mengakibatkan demokrasi seakan dibajak oleh pelaku bisnis dalam setiap pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum lainnya.
Koordinator YLBHI, Arif Yogi mengatakan rezim Joko Widodo semakin memperkuat kekuasaannya. Hal itu dinilai dari beberapa ciri, antara lain kekerasan justru semakin meningkat, terjadi penghalangan kebebasan berekspresi dan menyampaikan berpendapat. Semua itu terjadi sebab adanya Trending Influence atau pengaruh kelompok tertentu.
“Politik dalam negeri seakan disetir oleh kelompok bisnis, semua itu untuk melancarkan proyek infrastruktur yang menggila. Satu sisi ada penggerakan kekuasaan dengan kekerasan dalam menjalankan proyek negara. Saya melihat ini ancaman merusak marwah reformasi,” kata Arif Yogi dalam wawancara khusus kepada Kiblat.net di Jakarta Pusat, Selasa (09/01/2018).
Dia menjelaskan pengaruh kelompok bisnis sangat kuat dalam politik Indonesia, dari tingkat daerah hingga pusat. Di tingkat daerah kelompok bisnis mencoba menentukan bakal calon kepala daerah yang berpihak dengan proyek mereka. Sebab melalui Pemerintah Daerah (Pemda) peraturan tentang tata kelola wilayah atau tata ruang RT/ RW, izin usaha dan izin-izin lainnya dalam proyek bersumber dari Pemda.
Contoh besar ada reklamasi di Teluk Jakarta dan ada proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi. Arif menilai kepala daerah yang pro kepada mereka lah yang akan melancarkan proyek tersebut. Padahal dalam proyek banyak didapati pelanggaran izin bangun.
“Sehingga saya melihat justru proyek tersebut malah menjadi negoisasi calon Kepala Daerah dalam berkampanye. Kepala Daerah inilah yang akan melancarkan investasi kelompok tertentu, melaluinya menjadikan kondisi tetap stabil sehingga mencegah penolakan dari masyarakat,” ungkapnya.
Arif menambahkan, keadaan semakin memburuk bilamana kekuasaan daerah atau pusat dikuasai oleh anggota TNI atau Polri yang mempunyai kuasa kuat. Akhirnya terjadilah penggusuran secara paksa dengan mengerahkan aparat dalam menjalankan proyek kelompok tertentu.
“Kekerasan terhadap masyarakat akan bertambah buruk jika suatu daerah dipimpin oleh anggota TNI atau Polri. Penggusuran paksa akan kerap terjadi, pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban,” pungkasnya.
Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy
Sumber : Kiblat.
