Blokir pernyataan DK PBB untuk Dukung Palestina, Hamas Kutuk Amerika
10Berita, GAZA – Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada hari Sabtu (7/4/2018) mengutuk AS karena memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelidikan atas tindakan kekerasan Israel di Jalur Gaza.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dengan memblokir resolusi, AS terlibat dalam serangan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata di Gaza, lansir Anadolu Agency, Ahad (8/4/2018).
Dia mengatakan dengan memblokir kecaman Dewan Keamanan pada hari Jumat atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS “mengambil bagian dalam serangan terhadap warga kami.”
AS selama dua pekan berturut-turut memblokir pernyataan Dewan Keamanan yang mendukung hak Palestina untuk melakukan unjuk rasa secara damai dan mendukung seruan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan independen terhadap aksi protes berujung serangan mematikan di Gaza.
Washington adalah satu-satunya anggota Dewan Keamanan dari 15 anggota yang menolak pernyataan mengutuk respon Israel terhadap demonstrasi ‘March for Return’.
Qassem juga mengatakan bahwa AS “mendorong pasukan penjajah untuk melanjutkan kejahatannya.”
Kementerian Luar Negeri Palestina telah meminta masyarakat internasional untuk menemukan formula baru yang akan menolak hak AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan yang berupaya menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen terhadap peristiwa di Gaza.
Jika gagal melakukannya, Dewan Keamanan akan menjadi lembaga yang tidak berdaya dan kehilangan kredibilitas, kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Kementerian iItu juga mengutuk AS karena memveto resolusi Dewan Keamanan untuk kedua kalinya dan mencatat bahwa Washington telah menutup-nutupi pembantaian warga Palestina oleh pasukan Israel.
AS telah menolak permintaan oleh Dewan Keamanan untuk penyelidikan independen dan transparan terhadap insiden kekerasan di mana puluhan warga Palestina menjadi martir akibat penggunaan kekuatan Israel yang tidak proporsional di Jalur Gaza sejak 30 Maret.
Sumber : Jurnalislam.com
