Jokowi Sebut Ada Yang Komplain Izin TKA Berbelit, Yusril: Siapa Yang Komplain Itu?
10Berita -Dalam rapat terbatas (06/04) Presiden Joko Widodo meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.
“Dalam penataan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit, ini penting sekali. Sebab, keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” kata Jokowi.
Alasan adanya komplain dari pengguna TKA itu menjadi salah satu pendorong ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA.
Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan alasan komplain soal prosedur perizinan TKA tersebut.
“Presiden berulangkali mengatakan bahwa ada yang komplain bahwa prosedur perizinan TKA berbelit-belit, sehingga diperlukan Perpres baru untuk memudahkannya. Sejujurnya, siapa yang komplain itu Pak Presiden? Kita ini melayani siapa, bangsa sendiri atau melayani siapa?” tanya Yusril di akun Twitter @Yusrilihza_Mhd.
Dalih lain yang dipertanyakan Yusril adalah tidak adanya protes dari negara yang menerima jutaan TKI. “Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tidak protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Di sini masih banyak yang miskin dan nganggur, untuk apa TKA?” tulis @Yusrilihza_Mhd.
Yusril menyimpulkan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih suka menuruti kemauan China demi kelancaran investasi di Indonesia daripada kepentingan rakyatnya. Hal itu nampak dari sikap Jokowi yang menerbitkan Perpres TKA.
Menurut Yusril, salah satu syarat agar China mau berinvestasi di Indonesia adalah dengan menuruti kemauan negara tirai bambu tersebut. Salah satunya yakni memberikan ruang bagi tenaga kerja asal China untuk bekerja di Indonesia.
Yusril menilai motif Perpres tersebut diterbitkan bukan untuk mengatur masalah ketenagakerjaan. “Jadi motif pemerintah sebenarnya menerbitkan Perpres itu bukan untuk pengaturan masalah tenaga kerjanya, tetapi malah pertimbangan investasinya kepada pihak China,”tutur Yusril seperti dikutip cnnindonesia (24/04).(kl/)
Sumber :itoday,
