Gaji BPIP Dinilai Ugal-ugalan, Ini Langkah Hukum yang Bakal Dilakukan MAKI!
Presiden Jokowi bersama BPIP di Istana. (Gambar: news.detik.com, 27 Mei 2018)
10Berita, Kabar besaran gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai ugal-ugalan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018 telah menimbulkan reaksi negatif banyak kalangan.
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati. (Gambar: news.detik.com, 27 Mei 2018)
Dalam Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati mendapatkan gaji Rp112 juta, sedangkan digaji Rp100 juta. Gaji itu disebut-sebut lebih besar ketimbang gaji Presiden Jokowi sebesar Rp62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan.
Terkait Perpres tersebut, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung untuk mencabutnya.
Ketua MAKI Boyamin Saiman. (Gambar: tribunnews.com, 10 November 2016)
Ketua MAKI Boyamin Saiman menyatakan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan anggota murni memberikan pemikiran dan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan. Sangat berlebihan kalau Presiden Jokowi justru memberikan gaji bulanan (news.detik.com, 27 Mei 2018).
Di tengah situasi ekonomi yang dinilai masih sulit, daya beli masyarakat menurun, angka pengangguran membengkak, dan angka kemiskinan yang terus meningkat, memang tidak seharusnya Presiden Jokowi mengambil keputusan kontroversial. Apalagi, di tahun politik ketika setiap kebijakan Presiden bakal jadi sasaran tembak bagi kubu oposisi untuk menaikkan posisi tawar politiknya.
Sebelum menjadi sumber kegaduhan, pihak Istana sebaiknya memberikan penjelasan kepada publik tentang motif dan alasan besaran gaji BPIP yang bikin mata membelalak lebar itu.
Tugas BPIP sangat erat kaitannya dengan pembinaan ideologi Pancasila. Goalnya adalah agar seluruh warga masyarakat di segenap lapis dan lini kehidupan benar-benar mampu memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup keseharian.
Sungguh ironis kalau tugas BPIP dicederai dengan iming-iming gaji yang menggiurkan. Apa kata masyarakat bawah ketika melakukan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila di tengah-tengah masyarakat setelah mengetahui BPIP bergaji tinggi fasilitas serba "wah".
Tentu akan menimbulkan tanda tanya di benak publik dan justru akan menjadi hambatan serius bagi BPIP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. ***
Sumber : UC News
