Soal Hasil Penelitian, Dr Henri: Benarkah Radikalisme Masuk Masjid?
Sangat disayangkan jika tuduhan radikalisme hanya diarahkan pada masjid dan mengabaikan tempat peribadatan lainnya, ungkapnya.
muh. abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Suasana khutbah Jumat di sebuah masjid perkantoran gedung salah satu BUMN di Kuningan, Jakarta, Ramadhan 1438H/2017.
10Berita – Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, temuan hasil penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintahan baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara, maupun kementerian terindikasi telah disusupi paham radikal tak bisa dianggap sepele.
Menurutnya, harus ada klarifikasi soal temuan itu yang diikuti tindakan-tindakan antisipatif.
Bambang mengatakan, Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan bisa menindaklanjuti temuan itu dengan menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama.
“Undang pula P3M untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah masjid yang disusupi paham radikal tersebut,” ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- dalam rilisnya di Jakarta, Senin (09/07/2018).
Legislator Partai Golkar itu juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendalami temuan P3M. “Untuk melakukan tindakan pencegahan apabila benar ditemukan adanya paham radikal,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Baca juga: Usulan BNPT Awasi Masjid Tiru Thailand, dimana Masjid Diawasi Tentara
Menurut Bamsoet, hasil penelitian P3M itu juga menjadi pengingat bagi BNPT, kementerian/lembaga (KL) dan BUMN untuk selalu mewaspadai radikalisme. Selain itu, menurut Bamsoet, peningkatan pengawasan atas radikalisme juga harus dibarengi dengan pendidikan tentang nasionalisme.
“Meminta BNPT, BUMN, lembaga negara, dan seluruh kementerian di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan di dalam rumah ibadah di lingkungannya dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika,” cetusnya.
Lebih lanjut, Bamsoet meminta Kementerian Agama agar memberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada para tokoh agama dan ulama yang biasa menyampaikan ceramah keagamaan.
“Agar ceramah yang disampaikan bisa memupuk rasa damai dan kekeluargaan antar-umat beragama,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi hasil penelitian tersebut, Peneliti Senior INSISTS Dr Henri Shalahuddin MIRKH, ia mempertanyakannya.
“Benarkah radikalisme masuk masjid?” ungkapnya kepada hidayatullah.com saat dimintai tanggapannya, Selasa (10/07/2018).
Pernyataan Ketua DPR yang mengutip temuan Lembaga P3M bahwa 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintahan baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara, maupun kementerian terindikasi telah disusupi paham radikal, jelasnya, sebenarnya bukanlah berita baru yang menghebohkan.
“Jauh sebelumnya, pada Mei 2003, jurnal Relief (vol. 1. no. 2), juga telah meneliti (baca: memata-matai) khutbah Jumat di sepuluh masjid. Kesimpulannya, bahwa di masjid-masjid itu para khatib selalu mengajarkan hanya Islam agama yang benar. Mereka tidak mau meyakini agama lain juga memiliki kebenaran yang sama. Di kover belakang jurnal ini juga terpampang pernyataan yang provokatif: “…Kenapa kita ribut menyalahkan orang ateis bahwa ateis adalah musuh orang ber-Tuhan. Padahal Tuhan sendiri ateis. Ia tidak ber-Tuhan”,” ungkapnya.
Meskipun kata Hendri tidak dinafikan adanya pemahaman radikal di kalangan sebagian umat Islam, namun sangat disayangkan jika tuduhan radikalisme hanya diarahkan pada masjid dan mengabaikan tempat peribadatan lainnya.
“Ini merupakan langkah kemunduran bagi kehidupan sebuah bangsa yang berketuhanan. Apalagi sebagai solusinya, beliau meminta BNPT, BUMN, lembaga negara, dan seluruh kementerian di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan di dalam rumah ibadah di lingkungannya dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Usulan agar BNPT mengawasi tempat ibadah (dalam hal ini masjid) oleh Ketua DPR ini, tambahnya, mirip yang terjadi di Thailand, dimana beberapa masjid diawasi tentara. “Dan jika ini diterapkan di Indonesia tentunya sangat disayangkan,” ungkapnya.*
Sumber : Hidayatullah.com
