Sindir Jokowi, Rachland: Boro-boro ikut Membangunnya, Tapi Jembatan Karya Banyak Presiden Itu Ia Gratiskan

Jembatan Suramadu| KPPIP.GO.ID

10Berita,  Siang tadi, jembatan Suramaduyang menghubungkan Jawa dan Madura diresmikan Presiden Joko Widodo. Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan tarif kendaraan yang melewati jalan tersebut.

Peresmian dan pembebasan tarif tersebut menjadi perhatian politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Melalui akun Twitter @RachlanNashidik dia menceritakan sekilas sejarah jembatan yang idenya dari Presiden Soekarno.

Dia menekankan bahwa proyek jembatan tersebut merupakan jejak karya banyak Kepala Negara.

"Jembatan Suramadu: jejak karya banyak Presiden. Digagas Soekarno, dilanjutkan perencanaannya oleh Soeharto, Habibie dan Gus Dur, lalu ground breaking oleh Megawati. Dilanjutkan dan dituntaskan pembangunannya oleh SBY. Jokowi? Menggratiskannya sesaat menjelang Pilpres 2019," kata Rachland Nashidik.

"Boro-boro ikut membangunnya. Ikut memikirkan saja tidak. Tapi jembatan karya banyak Presiden itu ia gratiskan. Tentu beliau punya pertimbangan. Kita cuma bisa mencatat: itu ia lakukan sesaat sebelum Pilpres 2019. Dan sesaat setelah harga masuk jalan tol lain justru naik," Rachland Nashidikmenambahkan.

Sedangkan menurut politikus Partai Demokrat Andi Arief jembatan tersebut merupakan proyek mangkrak Megawati Soekarnoputri yang kemudian diselesaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
‏
"Suramadu Projek mangkrak Presiden Megawati 2003 karena kesulitan pembiayaaan, sebagai penerus SBY melanjutkan hingga selesai 2009. Hambalang mangkrak karena KPK hentikan. Tiga tahun terakhir KPK mengijinkan dilanjutkan. Jokowisebagai penerus membiarkan. Cara berbeda penerus," kata dia.

"Jembatan Suramadu ground breaking 2003 oleh Ibu Megawati lalu mangkrak. Tahun 2004 SBY presiden, lalu 2009 Suramadu diresmikan. Apa mungkin jembatan dibangun secara ghaib?#seriusnanya ke @detikcom @kompascom," kata @AndiArief__

Tetapi Presiden Joko Widodo menegaskan pembebasan tarif Jembatan Suramadu bukan urusan politik, tapi urusan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan.

"Kalau mau urusan politik, ya ntar saya gratiskan bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi usai peresmian jembatan tol Suramadu menjadi jembatan non tol siang tadi.

Kepala Negara menjelaskan pada 2015 sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian pada 2016 tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih sudah dipotong 50 persen, tapi belum ada dampak bagi perekonomian Madura.

"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non tol," katanya sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Antara.

Setelah dihitung berapa pemasukan untuk setahun jalan tol itu ternyata tidak banyak dan jembatan itu dibangun dengan dana dari APBN.

"Oleh karena itu kita putuskan digratiskan, dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.

Ia mengakui Gubernur Jawa Timur sudah bekerja keras untuk Madura, demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.

"Tetapi dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.

Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, dan sudah dimulai. Namun karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.

Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi tapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.

"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefitnya ada di masyarakat," kata dia.

Mengenai biaya pemeliharaan, Presiden mengatakan, informasi dari Kementerian PUPR sekitar Rp120 triliun per tahun. "APBN masih mampulah kalau segitu," katanya. []

Sumber : AKURAT.CO