KPK Perlu Dukungan Publik Untuk Hentikan Proyek Meikarta Terkait Kasus Suap
10Berita Jakarta – Setelah suap Meikarta mencuat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius menindaklanjuti kasus tersebut. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyebut ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan proyek di Kabupaten Bekasi itu.
Margarito mengatakan KPK tak memiliki kewenangan mencabut izin Meikarta, setelah berhasil mengungkap kasus suap proyek itu. Tapi, masih ada peluang untuk menghentikan proyek itu.
“Dari segi hukum, KPK memiliki cara untuk menghentikan pembangunan Meikarta. Bagaimana caranya? Sita bangunan itu,” ucap Margarito di Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Dia beralasan penyitaan bisa dilakukan karena izin proyek perusahaan milik James Riady itu didapat dengan menyuap bupati Bekasi dan jajarannya. Karenanya, KPK diminta menindaklanjuti proses hukum terhadap Meikarta.
“Tindakan hukum itu sita, jangan terkecoh dengan sudahnya digeledah rumah James,” kata Margarito.
Menurut Margarito cara lain untuk menghentikan proyek Meikarta adalah pencabutan izin. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi berwenang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mencabut izin itu.
“Masih ada cara untuk mencabut izin ini. Gimana caranya? Perda Bekasi karena mereka yang memiliki wewenang mencabut,” ucap Margarito.
Sementara, Presidium Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Syahganda Neinggolanmengatakan KPK tidak bisa berjalan sendiri untuk menangani kasus Meikarta tersebut. Maka, publik perlu memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah.
“Tidak bisa hanya menyerahkan kepada KPK karena KPK itu juga membutuhkan dukungan publik,” ucapnya.
Dia juga mendesak KPK agar tidak gentar menangani kasus tersebut. “Tidak usah takut, periksa James Riady dan kawan-kawannya,” kata Syahganda. [JEK]
Sumber : Kiblat.net
The post KPK Perlu Dukungan Publik Untuk Hentikan Proyek Meikarta Terkait Kasus Suapappeared first on RAMBAHMEDIA.COM.
