BMKG: Anggaran untuk Beli Pendeteksi Bencana Pernah Dicoret
“Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi early warning systemyang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat,” kata Jokowi saat meninjau daerah terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten.
Namun, BMKG mengakui, untuk pengadaan alat deteksi bencana biasanya kerap menemui kendala. Salah satunya, anggaran tersebut pernah dicoret karena dianggap bukan kebutuhan strategis pemerintah.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono belum merinci penganggaran alat deteksi apa yang sempat dicoret itu. Namun ia mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo yang meminta BMKG membeli alat deteksi dini baru dan menambah dana perawatan.
“Biasanya terkendala di pembahasan kalau enggak strategis ya dicoret. Dengan ada instruksi Presiden maka lembaga yang terkait penganggaran bisa kawal juga,” katanya Rahmat, Selasa (25/12/2018).
Dengan demikian, kata Rahmat, meski sudah ada instruksi Presiden, ia menilai penganggaran alat deteksi dini tak bisa secepatnya direalisasi. Sebab ada mekanisme yang haus dilalui dari mulai perencanaan, pembahasan penganggaran dan pembelian.
“Masalahnya penganggaran tidak serta merta BMKG usulkan anggaran. Tentu harus lalui dewan, Kemenkeu, Bappenas dikaji. Itu prosesnya bersama,” keluhnya.
Apalagi anggaran untuk tahun 2019 sudah disetujui pada tahun ini. Menurut prediksinya, instruksi Presiden mempercepat pengadaan alat deteksi dini baru terealisasi minimal tahun 2020. Situasi bisa berubah, kata dia, bila presiden melakukan intervensi.
“Ini perlu kerja luar biasa. 2019 sudah diketok tahun ini. Minimal 2020 (beli banyak alat deteksi dini). Kecuali ada instruksi Presiden pasti ada mekanisme untuk bisa cairkan uangnya. Kalau saat ini belum masuk di 2019,” jelasnya.
Rahmat pun menyayangkan lambatnya pemerintah merespon permintaan alat deteksi dini jenis bencana gempa dan tsunami dari usulan BMKG. Padahal Indonesia berada di zona rawan banyak bencana. Kehadiran alat deteksi dini juga berdampak pada mitigasi bencana yang akan mengurangi korban.
“Karena bencana sudah mengerikan tahun ini banyak sekali. Kalau pengawasan BMKG terbatas ya kemungkinan besar korban bencana masih banyak tahun depan,” ungkapnya. []
SUMBER: REPUBLIKA.CO.ID
