PKS Tidak Pernah Dengar Reaksi Pemerintah Atas Nasib Muslim Uighur Di China
10Berita - Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun 2018-2019 di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/12), dihujani interupsi soal nasib muslim Uighur di Xinjiang, China.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta dalam interupsinya mengatakan Indonesia harus menghormati kedaulatan China namun masyarakat Indonesia ingin agar warga muslim Uighur dihormati HAM, keyakinan dan budayanya.
"Saya mendesak bisa komunikasi antara pemerintah Indonesia bisa merespons agar Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bisa membantu mengatasi masalah yang dialami 60 juta orang suku Uighur," ujar Sukamta.
Dia menilai selama ini dirinya tidak pernah mendengar reaksi pemerintah Indonesia atas kasus yang dialami suku Uighur sehingga dirinya mendesak pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan pemerintah China.
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak China untuk memberi akses ke "kamp konsentrasi" di Wilayah Otonomi Xinjiang.
PBB ingin melihat langsung dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap sekitar satu juta etnis Muslim Uighur yang ditahan, dengan alasan untuk dididik mengenal budaya China.
Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR itu menilai 60 juta warga Uighur tersebut tidak kecil tapi hidup mereka tertindas di sana.
"Mereka justru mendapatkan perlakuan yang melanggar budaya dan HAM mereka," tandasnya.sumber: rmol
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta dalam interupsinya mengatakan Indonesia harus menghormati kedaulatan China namun masyarakat Indonesia ingin agar warga muslim Uighur dihormati HAM, keyakinan dan budayanya.
"Saya mendesak bisa komunikasi antara pemerintah Indonesia bisa merespons agar Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bisa membantu mengatasi masalah yang dialami 60 juta orang suku Uighur," ujar Sukamta.
Dia menilai selama ini dirinya tidak pernah mendengar reaksi pemerintah Indonesia atas kasus yang dialami suku Uighur sehingga dirinya mendesak pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan pemerintah China.
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak China untuk memberi akses ke "kamp konsentrasi" di Wilayah Otonomi Xinjiang.
PBB ingin melihat langsung dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap sekitar satu juta etnis Muslim Uighur yang ditahan, dengan alasan untuk dididik mengenal budaya China.
Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR itu menilai 60 juta warga Uighur tersebut tidak kecil tapi hidup mereka tertindas di sana.
"Mereka justru mendapatkan perlakuan yang melanggar budaya dan HAM mereka," tandasnya.sumber: rmol
Sumber :
