Referensi pihak ketiga
10Berita -- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan sepekan sebelum debat capres-cawapres membuat banyak pihak mempertanyakan netralitas KPU. Segala bentuk improvisasi KPU dinilai banyak pihak cenderung mengakomodasi kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres.
Pengamat poitik Rocky Gerung menilai bahwa KPU seharusnya tidak terlalu fokus pada aspek teknis, KPU seharusnya lebih memperhatikan kualitas pemilu itu sendiri.
“Sebetulnya orang gak peduli tehnikalitas, karena orang mau liat idenya apa itu,” kata Rocky di acara Indonesian Lawyers Club (ILC) di Tv One dengan tema “Debat Capres 2019: Menguji Netralitas KPU”, Selasa (8/1/2019).
Rocky juga menyoroti cara KPU dalam menyelesaikan hiruk pikuk serta kebingungan yang terjadi di tengah masyarakat terkait hal ini.
“Karena enggak ada kejelasan apa sebetulnya duduk perkaranya itu. Seluruh kebingungan publik akhirnya diselesaikan oleh referensi terakhir dari KPU, yaitu ucapan ketua KPU, bahwa hiruk pikuk ini dimaksudkan untuk mencegah jangan ada wajah yang dipermalukan,” ujar Rocky,seperti dikutip Kiblat.net (9/01/2019).
Menanggapi jawaban tersebut, Rocky bahkan sempat bertanya kepada Wahyu Setiawan selaku perwakilan KPU yang hadir dalam forum ILC.
“Coba saya tanya kepada KPU, dari keempat wajah itu (capres-cawapres, red.) yang berpotensi memalukan publik yang mana?,” tanya Rocky.
“Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa,” jawab Wahyu diplomatis.
Rocky pun menyanggah jawaban tersebut, menurutnya siapapun tak perlu diberi tahu bahwa keempat orang tersebut merupakan putra-putra terbaik bangsa.
“Tentu saja empat-empatnya adalah putra terbaik, kan ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Kondisinya adalah ada yang harus dijaga untuk tidak dipermalukan, pertanyaan saya adalah yang punya potensi. You gak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu,” sanggah Rocky disambut tawa penonton.
Rocky pun menyimpulkan bahwa perilaku KPU ini sebenarnya bukan menunjukkan ketidaknetralan KPU, melainkan ketiadaan integritas KPU sebagai sebuah institusi.
“Netralitas itu gak perlu diuji, sebab netralitas adalah fungsi. Yang diuji adalah integitas, integritaslah yang akan menentukan netral atau tidak, bukan netralitasnya yang diuji,” tandasnya.
Sumber : LINTAS POLITIK