Di Bawah Jokowi, Maluku dan Papua Tetap Miskin
Tak sedang bercanda, tokoh Maluku Amir Hamzah Marasabessy mengatakan, usia Maluku sama dengan usia Kemerdekaan RI. Ironisnya, Maluku merupakan salah satu di antara 5 provinsi termiskin di Indonesia. “Bersama dengan NTT, NTB, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Tiap tahun hanya gonta-ganti nomor saja,” kata Amir dalam diskusi Rabu Biru bertema Keadilan Pembangunan Maluku dan Papua, Apa Solusinya? Acaranya digelar di Sriwijaya Center, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Kalau pemerintah pusat serius ingin membangun Maluku agar setara dengan provinsi di Pulau Jawa, menurut Amir, tidaklah sulit. Perlu keberanian serta konsistensi. “Lakukan moratorium pembangunan di Pulau Jawa selama 75 tahun. Pindahkan pembangunannya ke Maluku. Barulah Maluku bisa setara dengan provinsi lain,”
Dari sisi kekayaan alam, lanjut Amir, Maluku cukup kaya akan hasil laut, pariwisata dan migas. Sayangnya, potensi ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Maluku.
Dari kekayaan laut berupa ikan, menurut Amir, diduga masih terjadi kebocoran sebesar Rp40 triliun per tahun. Jauh di atas APBD Maluku sebesar Rp3,4 triliun. “Dengan APBD sebesar itu mau bangun apa? Angkanya kecil sekali. Bahkan selevel dengan anggaran kabupaten atau kotamadya di Pulau Jawa,” paparnya.
Selain itu, kebijakan dana alokasi umum (DAU) yang berbasiskan luas daratan, sangatlah tidak cocok diterapkan untuk Maluku yang lautnya 97,2% dari luas total. Alhasil, DAU untuk Maluku sangatlah minim.
Hanya saja, kata Amir, Maluku masih punya harapan dengan hadirnya Blok Masela. “Ketika kita berdiskusi degan Bang Rizal Ramli, beliau bilang kalau Blok Masela dikelola dengan baik, bukan hanya mensejahterakan rakyat Maluku, namun juga bisa memberkan kontribusi signiifikan untuk Indonesia. Kita bisa lebih kaya dari Qatar,” paparnya.
Selanjutnya, Amir mengatakan, apabila pasangan Prabowo-Sandiaga terpilih menjadi pemimpn baru periode 2019-2024, perlu memberikan kesempatan seluasnya kepada masyarakat Maluku untuk mengelola kekayaan alam. Dan, janji pemerintahan Jokowi seperti tol laut dan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, semuanya zero.
Sementara, Tokoh Papua Roy Simbiak menilai pemerintah saat ini, masih belum serius dalam membangun Bumi Papua. Stigmatisasi Papua Merdeka masih kental sehingga melukai warga Papua. Kalau ingin berhasil membangun Papua perlu mengedepankan pendekatan kultural ala melanesia. (kl/konfrontasi)
Sumber : Konfrontasi
