Malaysia Gratiskan Tol, Menteri BUMN: Kita Tidak Bisa
Rini Soemarno | Foto: Istimewa
10Berita , Lampung - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, buka suara mengenai kemungkinan untuk menggratiskan sejumlah ruas tol di Indonesia, layaknya Malaysia.
Berbicara usai rapat terbatas di kantor presiden, , Selasa, 26 Februari 2019, dia menegaskan bahwa setiap jalan tol yang tersebar di berbagai wilayah tidak bisa begitu saja digratiskan.
"BUMN ini (pembangunan) tolnya terkait dengan investasi. Kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong (digratiskan)," kata Rini.
"Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta, jalan tol juga banyak dibangun swasta. Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia. Mereka enggak bisa bebasin. Mereka bayar jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali," tambahnya, dilansir CNBC Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintahan Koalisi Pakatan Harapan Malaysia bakal merealisasikan jalan tol gratis bagi warga Malaysia. Ini ditandai dengan dimulainya pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk menegosiasikan akuisisi konsesi jalan.
Negosiasi itu menyasar empat jalan yang kini saham mayoritasnya masih dimiliki perusahaan, menurut Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Empat tol yang dimaksud, yakni Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan Terowongan SMART.
Namun menurut Rini, BUMN sebagai investor di setiap ruas jalan tol tak memiliki kewenangan lebih untuk menentukan tarif. Hal tersebut, lanjutnya, berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tolong ini dibicarakan dengan Kementerian PUPR, karena itu bukan tanggung jawab kami. Kami tanggung jawabnya sebagai investor, kami dapat konsesi, kami membangun sesuai perjanjian. Dengan demikian, cost berapa dan itu tiap tahun di-review," jelasnya.
"Jadi umpamanya PUPR merasa dari investasinya bisa turun, ya kita ikutin. Gitu lho. Bukan dari kita sendiri," imbuh Rini. (*/SB-01)
Sumber : saibumi.com
Rini Soemarno | Foto: Istimewa
10Berita , Lampung - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, buka suara mengenai kemungkinan untuk menggratiskan sejumlah ruas tol di Indonesia, layaknya Malaysia.
Berbicara usai rapat terbatas di kantor presiden, , Selasa, 26 Februari 2019, dia menegaskan bahwa setiap jalan tol yang tersebar di berbagai wilayah tidak bisa begitu saja digratiskan.
"BUMN ini (pembangunan) tolnya terkait dengan investasi. Kita kan pinjam uang, ya enggak bisa dong (digratiskan)," kata Rini.
"Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta, jalan tol juga banyak dibangun swasta. Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia. Mereka enggak bisa bebasin. Mereka bayar jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali," tambahnya, dilansir CNBC Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintahan Koalisi Pakatan Harapan Malaysia bakal merealisasikan jalan tol gratis bagi warga Malaysia. Ini ditandai dengan dimulainya pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk menegosiasikan akuisisi konsesi jalan.
Negosiasi itu menyasar empat jalan yang kini saham mayoritasnya masih dimiliki perusahaan, menurut Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Empat tol yang dimaksud, yakni Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan Terowongan SMART.
Namun menurut Rini, BUMN sebagai investor di setiap ruas jalan tol tak memiliki kewenangan lebih untuk menentukan tarif. Hal tersebut, lanjutnya, berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tolong ini dibicarakan dengan Kementerian PUPR, karena itu bukan tanggung jawab kami. Kami tanggung jawabnya sebagai investor, kami dapat konsesi, kami membangun sesuai perjanjian. Dengan demikian, cost berapa dan itu tiap tahun di-review," jelasnya.
"Jadi umpamanya PUPR merasa dari investasinya bisa turun, ya kita ikutin. Gitu lho. Bukan dari kita sendiri," imbuh Rini. (*/SB-01)
Sumber : saibumi.com
