TNI Ditempatkan di Pos Sipil, LIPI: Demokrasi Kita Tamat
10Berita ,Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat menjadi pembicara dalam diskusi Legislasi di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Pembahasan diskusi ini dengan tema " Cegah Selewengkan Dana Bantuan Sulteng: Bagaimana Regulasi dan Pengawasanya?". Diskusi ini membahas bantuan yang diberikan kepada korban gempa kota Palu, apakah tepat sasaran atau diselewengkan pihak tertentu. Kejadian bencana Palu, Sulteng menjadi tolak ukur pemerintah dimana bantuan dinilai sangat lambat dan tidak tepat sasaran.| AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro angkat bicara terkait wacana TNI bisa ditempatkan disektor sipil.
Menurut Siti Zuhro, jika memang TNI akan ditempatkan ke sektor sipil, bangsa Indonesia akan kembali pada era orde baru yakni terkait dwi fungsi ABRI. Padahal, kata dia, pada tahun 2004 silam, Indonesia berhasil mencabut dwi fungsi ABRI tersebut.
"Ini berarti kita sudah mulai bersentuhan dengan back to dwi fungsi ABRI," ujar Siti Zuhro di Seknas Prabowo-Sandi, Selasa (26/2/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika memang hal itu benar terjadi, maka demokrasi Indonesia sudah tamat. "Kalau diletakkan kembali itu kita back to dwi fungsi ABRI. Berarti demokrasi kita sudah stagnan, sudah selesai wasalam sudah," lanjutnya.
Demokrasi Indonesia tamat, kata dia, karena sudah tidak ada lagi institusi yang melakukan check and balances. Oleh karena itu ia meminta agar tetap mengacu pada Undang-Undang ASN yang ada saat ini yang mengatur kinerja TNI, Polri, dan Birokrasi sipil.
"Jadi tentu kita dalam era demokrasi seperti ini yang diandalkan adalah istilahnya itu bagaimana sipil dengan tugas-tugasnya yang jelas itu dia bisa mengelola negara tentu dengan militer TNI-POLRI tupoksinya juga ada," jelasnya.
"Jadi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi itu dikelola dengan baik sehingga ada check and balances antara DPR dan Eksekutif demikian juga Tentara menjaga pertahama kita, Polisi menjaga keamanan stabilitas sekaligus mengayomi jadi masing masing, jangan terus diadu-adu," pungkasnya.[]
Sumber : AKURAT.CO
10Berita ,Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat menjadi pembicara dalam diskusi Legislasi di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Pembahasan diskusi ini dengan tema " Cegah Selewengkan Dana Bantuan Sulteng: Bagaimana Regulasi dan Pengawasanya?". Diskusi ini membahas bantuan yang diberikan kepada korban gempa kota Palu, apakah tepat sasaran atau diselewengkan pihak tertentu. Kejadian bencana Palu, Sulteng menjadi tolak ukur pemerintah dimana bantuan dinilai sangat lambat dan tidak tepat sasaran.| AKURAT.CO/Sopian
AKURAT.CO, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro angkat bicara terkait wacana TNI bisa ditempatkan disektor sipil.
Menurut Siti Zuhro, jika memang TNI akan ditempatkan ke sektor sipil, bangsa Indonesia akan kembali pada era orde baru yakni terkait dwi fungsi ABRI. Padahal, kata dia, pada tahun 2004 silam, Indonesia berhasil mencabut dwi fungsi ABRI tersebut.
"Ini berarti kita sudah mulai bersentuhan dengan back to dwi fungsi ABRI," ujar Siti Zuhro di Seknas Prabowo-Sandi, Selasa (26/2/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika memang hal itu benar terjadi, maka demokrasi Indonesia sudah tamat. "Kalau diletakkan kembali itu kita back to dwi fungsi ABRI. Berarti demokrasi kita sudah stagnan, sudah selesai wasalam sudah," lanjutnya.
Demokrasi Indonesia tamat, kata dia, karena sudah tidak ada lagi institusi yang melakukan check and balances. Oleh karena itu ia meminta agar tetap mengacu pada Undang-Undang ASN yang ada saat ini yang mengatur kinerja TNI, Polri, dan Birokrasi sipil.
"Jadi tentu kita dalam era demokrasi seperti ini yang diandalkan adalah istilahnya itu bagaimana sipil dengan tugas-tugasnya yang jelas itu dia bisa mengelola negara tentu dengan militer TNI-POLRI tupoksinya juga ada," jelasnya.
"Jadi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi itu dikelola dengan baik sehingga ada check and balances antara DPR dan Eksekutif demikian juga Tentara menjaga pertahama kita, Polisi menjaga keamanan stabilitas sekaligus mengayomi jadi masing masing, jangan terus diadu-adu," pungkasnya.[]
Sumber : AKURAT.CO
