Tiga Fraksi di DPRD DKI Dukung Pelepasan Saham Bir
10Berita, Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman berpendapat, jika pemerintah punya saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras.
Anker bir, produksi PT Delta Djakarta. (commons.wikimedia.org)
Tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepaskan saham Pemprov DKI di perusahaan penyedia bir, PT Delta Djakarta.
Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman menyatakan fraksinya mendukung keputusan itu lantaran hal tersebut merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat.
"Kita mendukung sikap Gubernur untuk melepaskan saham Delta," ujarnya kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pada Rabu (6/3).
Selain keinginan masyarakat, kata dia, pelepasan saham merupakan janji Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur.
Dia menilai sangat wajar jika Anies ingin menepati janjinya. Oleh karena itu, Taufiqurrahman menegaskan upaya tersebut seharusnya tidak dihalang-halangi.
Alasan lainnya, lanjut Taufiq, konsumsi minuman keras diharamkan bagi yang beragama Islam. Dia secara pribadi menentang peredaran dan konsumsi miras.
Ia berpendapat, jika pemerintah memiliki saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras. Ia menyebut, yang mendapat dosa bukan hanya konsumen miras namun juga yang memproduksi.
"Jadi pemda ikut campur tangan dalam memfasilitasi orang untuk ikut minum minuman keras," kata dia.
Ia juga mengatakan jika pertimbangan tidak melepas saham tersebut adalah karena masalah keuntungan, semestinya hal itu tidak perlu diperdebatkan. Menurut dia, pemerintah masih bisa mencari solusi untuk mengumpulkan dana dari tempat lain.
"Berapa puluh miliar sih? Masih bisa lah cari duit dari tempat lain. Jangan dari jualan bir," ucapnya.
Taufiq mengaku belum ada sama sekali pembahasan soal pelepasan saham tersebut di DPRD.
Selain Taufiq, Ketua Fraksi PPP Usman Helmy juga menyatakan fraksinya mendukung pelepasan saham tersebut. Bahkan Usman mengatakan pihaknya sudah jelas mendukung sejak tahun lalu.
"Itu sudah dari tahun lalu ya. Kalau dari PPP sendiri sudah jelas untuk kepentingan umat," ujar Usman.
Ia pun menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat Muslim yang disampaikan kepada Fraksi PPP.
Selain itu, Usman juga mengatakan pihaknya mendukung pembahasan pelepasan saham itu untuk segera dilakukan.
"Sampai sekarang kami masih menunggu arahan dari pimpinan untuk membahas saham itu ya. Kami ingin pelepasan saham itu segera dibahas," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi menyatakan partainya mendukung penjualan saham PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA).
Menurut dia, kepemilikan saham oleh pemprov DKI Jakarta itu bisa dialihkan ke pembiayaan untuk hal yang lebih penting seperti pelayanan masyarakat.
"Ya kita mendukung dan lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, UMKM misalnya, atau di bidang pendidikan, di bidang kesehatan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/3).
Berbeda dengan tiga fraksi tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan mendukung atau tidak.
Ia menjelaskan tidak pernah menerima surat usulan dari Anies. Selain karena masih dikaji, ia masih menunggu pertimbangan pelepasan saham tersebut untuk dianalisis.
"Pak Gubernur sendiri dulu pernah sampaikan bahwa akan ada kajian. Kajian itu kalau dilepas keuntungannya untuk pemda. Ya kalau tidak dilepas apa keuntungannya. Jadi saya pikir kajian itu memang penting untuk kita analisa," kata Ashraf.
Ia mengatakan pihaknya akan terus menunggu usulan tersebut dan menganalisis pertimbangan dari kajian yang disampaikan Anies nanti. Setelah itu baru akan dibicarakan dengan fraksinya.
Terkait dengan tudingan Anies tentang anggota DPRD yang mencari untung dari kepemilikan saham, ia menjawab tidak mengerti maksud tersebut. Ia pun mengatakan jika memang ada yang mencari untung, sebaiknya Anies bisa mengungkapkan.
"Ya saya enggak tahu apa yang dimaksudkan pak Gubernur yang mengambil keuntungan kalau pak Gubernur tahu diungkap saja lah," katanya.
Anies sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
Diketahui, Anies telah menyurati DPRD soal penjualan tersebut sejak Mei tahun lalu.
Anies menilai anggota DPRD DKI yang tidak kunjung membahas persoalan itu masih ingin memiliki saham dari perusahaan bir tersebut.
"Ini Dewan, Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta beberapa hari lalu.
Sumber: cnnindonesia.com
10Berita, Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman berpendapat, jika pemerintah punya saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras.
Anker bir, produksi PT Delta Djakarta. (commons.wikimedia.org)
Tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melepaskan saham Pemprov DKI di perusahaan penyedia bir, PT Delta Djakarta.
Ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman menyatakan fraksinya mendukung keputusan itu lantaran hal tersebut merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat.
"Kita mendukung sikap Gubernur untuk melepaskan saham Delta," ujarnya kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi pada Rabu (6/3).
Selain keinginan masyarakat, kata dia, pelepasan saham merupakan janji Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur.
Dia menilai sangat wajar jika Anies ingin menepati janjinya. Oleh karena itu, Taufiqurrahman menegaskan upaya tersebut seharusnya tidak dihalang-halangi.
Alasan lainnya, lanjut Taufiq, konsumsi minuman keras diharamkan bagi yang beragama Islam. Dia secara pribadi menentang peredaran dan konsumsi miras.
Ia berpendapat, jika pemerintah memiliki saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras. Ia menyebut, yang mendapat dosa bukan hanya konsumen miras namun juga yang memproduksi.
"Jadi pemda ikut campur tangan dalam memfasilitasi orang untuk ikut minum minuman keras," kata dia.
Ia juga mengatakan jika pertimbangan tidak melepas saham tersebut adalah karena masalah keuntungan, semestinya hal itu tidak perlu diperdebatkan. Menurut dia, pemerintah masih bisa mencari solusi untuk mengumpulkan dana dari tempat lain.
"Berapa puluh miliar sih? Masih bisa lah cari duit dari tempat lain. Jangan dari jualan bir," ucapnya.
Taufiq mengaku belum ada sama sekali pembahasan soal pelepasan saham tersebut di DPRD.
Selain Taufiq, Ketua Fraksi PPP Usman Helmy juga menyatakan fraksinya mendukung pelepasan saham tersebut. Bahkan Usman mengatakan pihaknya sudah jelas mendukung sejak tahun lalu.
"Itu sudah dari tahun lalu ya. Kalau dari PPP sendiri sudah jelas untuk kepentingan umat," ujar Usman.
Ia pun menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat Muslim yang disampaikan kepada Fraksi PPP.
Selain itu, Usman juga mengatakan pihaknya mendukung pembahasan pelepasan saham itu untuk segera dilakukan.
"Sampai sekarang kami masih menunggu arahan dari pimpinan untuk membahas saham itu ya. Kami ingin pelepasan saham itu segera dibahas," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi menyatakan partainya mendukung penjualan saham PT Delta Djakarta, Tbk (DLTA).
Menurut dia, kepemilikan saham oleh pemprov DKI Jakarta itu bisa dialihkan ke pembiayaan untuk hal yang lebih penting seperti pelayanan masyarakat.
"Ya kita mendukung dan lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, UMKM misalnya, atau di bidang pendidikan, di bidang kesehatan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/3).
Berbeda dengan tiga fraksi tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan mendukung atau tidak.
Ia menjelaskan tidak pernah menerima surat usulan dari Anies. Selain karena masih dikaji, ia masih menunggu pertimbangan pelepasan saham tersebut untuk dianalisis.
"Pak Gubernur sendiri dulu pernah sampaikan bahwa akan ada kajian. Kajian itu kalau dilepas keuntungannya untuk pemda. Ya kalau tidak dilepas apa keuntungannya. Jadi saya pikir kajian itu memang penting untuk kita analisa," kata Ashraf.
Ia mengatakan pihaknya akan terus menunggu usulan tersebut dan menganalisis pertimbangan dari kajian yang disampaikan Anies nanti. Setelah itu baru akan dibicarakan dengan fraksinya.
Terkait dengan tudingan Anies tentang anggota DPRD yang mencari untung dari kepemilikan saham, ia menjawab tidak mengerti maksud tersebut. Ia pun mengatakan jika memang ada yang mencari untung, sebaiknya Anies bisa mengungkapkan.
"Ya saya enggak tahu apa yang dimaksudkan pak Gubernur yang mengambil keuntungan kalau pak Gubernur tahu diungkap saja lah," katanya.
Anies sebelumnya juga mengatakan akan melaporkan kepada masyarakat jika proses penjualan saham Delta tidak kunjung dilaksanakan lantaran belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.
Diketahui, Anies telah menyurati DPRD soal penjualan tersebut sejak Mei tahun lalu.
Anies menilai anggota DPRD DKI yang tidak kunjung membahas persoalan itu masih ingin memiliki saham dari perusahaan bir tersebut.
"Ini Dewan, Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta beberapa hari lalu.
Sumber: cnnindonesia.com
