Analisis Pengamat soal Kampanye Amplop vs Sukarela Terbukti, Koordinator Massa di Maluku Tagih Rp 50.000 ke Tim Jokowi-Ma’ruf
10Berira, Gubernur Banten Wahidin Halim (pojok kiri) ketika menghadiri kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf di Stadion Maulana Yusuf. Meski Gubernur Banten ini merupakan kader Partai Demokrat, namun secara terang-terangan mendukung capres 01.(istimewa)
Tangerang – Pengamat politik Universitas Paramadina yang juga founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKopi Hendri Satrio mengungkapkan tema kampanye Pilpres 2019 memunculkan massa amplop dan masa sukarela.
Hal tersebut disampaikan Hendri saat mengomentari lautan manusia yang datang secara sukarela saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 7 April 2019.
Hendri Satrio mengatakan, tema kampanye akbar duet Prabowo-Sandi di GBK seolah menunjukkan bentuk dukungan dari masyarakat yang sesungguhnya.
“Jadi ya temanya bisa kampanye ini jadi ‘keamplopan vs keumatan’ begitu. Siapa yang lebih cenderung memilih amplop, siapa yang cenderung memilih umat yang suka rela yang seperti hari ini ditampilkan,” ujar Hendro seperti dilansir TIMES Indonesia.
Menurut Hendri, antusiasme masyarakat yang membludak di kampanye akbar di GBK Minggu pagi tadi patut diapresiasi.
“Sangat diapresiasi, mereka hadir bukan karena amplop, bukan karena nasi bungkus, tapi karena keinginan pribadi,” tukas Hendri.
Analisis Hendri soal massa kampanye ‘amplop’ ternyata terbukti. Seorang koordinator massa kampanye Jokowi-Ma’ruf di Lapangan Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate, Maluku Utara, Minggu, 7 April 2019, menagih uang Rp 50.000 yang dijanjikan tim Jokowi-Ma’ruf untuk setiap orang massa yang hadir.
Karena sudah tiga hari tak kunjung dibayar, sang koordinator melalui media sosial meminta Jokowi mengingatkan timnya supaya membayar Rp 50.000 seperti yang dijanjikan karena dia dikejar sama massa yang dia rekrut.
Koordinator massa kampanye capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Maluku Utara, Kiki Nuraini, mengatakan bahwa sampai saat ini, mereka belum dibayar pihak panitia.
Kiki bilang, kampanye ini diprakarsai oleh Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara. Sesuai kesepakatan awal, peserta kampanye akan diberi duit Rp 50.000 per orang usai kampanye.
“Tapi sampai sekarang dorang (mereka – pihak panitia) belum kasih (uang). Saya ditagih massa kampanye. Karena saya koordinator,” tutur Kiki seperti dilansir kumparan.com, Rabu, 10 April 2019.
Lantaran terus ditagih, Kiki akhirnya protes melalui tulisan yang diunggah di media sosial Facebook. Namun, dua unggahan tersebut akhirnya dihapus.
“Pihak aliansi yang minta. Jadi saya hapus. Tapi mereka janji akan cairkan uangnya. Tapi sampai sekarang belum,” ujar Kiki.
Kiki menyebut, kemarin dirinya bertemu dengan Ketua Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara, Akmal Iskandar Alam. Mereka membahas persoalan ini.
Dalam pertemuan itu, Kiki mengatakan bahwa Akmal sempat meminta untuk menghapus unggahan tersebut agar proses pencairan anggaran segera dilakukan. Bahkan, Kiki mengaku diancam.
“Kalau kita (saya) mau lawan ngana (kamu), bisa. Karena jumlah torang (kami) banyak. Sedangkan ngana (kamu – Kiki) hanya seorang diri,” tutur Kiki menirukan ucapan Akmal.
Setelah dari pertemuan itu, Kiki diminta Akmal menunggu di salah satu pelabuhan penyeberangan speedboat di Ternate.
“Saya menunggu hingga jam 2 malam, tapi mereka tidak datang,” katanya.
Kiki bilang, dalam kampanye tersebut, sejumlah massa dari beberapa kelurahan di Ternate turut dilibatkan. Seperti Kelurahan Tobona, Kampung Pisang, Tanah Tinggi, Bastiong, Mangga Dua, Kalumata, dan beberapa kelurahan lainnya.
“Saya koordinator massa kampanye dari Kelurahan Tobona. Jumlah kami sekitar 80 orang. Tapi kami gabung dengan Kampung Pisang. Jadi sekitar ratusan. Setahu saya sebagian kelurahan sudah dibayar. Kecuali Tobona,” imbuhnya.
Sumber,:
10Berira, Gubernur Banten Wahidin Halim (pojok kiri) ketika menghadiri kampanye akbar Jokowi-Ma’ruf di Stadion Maulana Yusuf. Meski Gubernur Banten ini merupakan kader Partai Demokrat, namun secara terang-terangan mendukung capres 01.(istimewa)
Tangerang – Pengamat politik Universitas Paramadina yang juga founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKopi Hendri Satrio mengungkapkan tema kampanye Pilpres 2019 memunculkan massa amplop dan masa sukarela.
Hal tersebut disampaikan Hendri saat mengomentari lautan manusia yang datang secara sukarela saat Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 7 April 2019.
Hendri Satrio mengatakan, tema kampanye akbar duet Prabowo-Sandi di GBK seolah menunjukkan bentuk dukungan dari masyarakat yang sesungguhnya.
“Jadi ya temanya bisa kampanye ini jadi ‘keamplopan vs keumatan’ begitu. Siapa yang lebih cenderung memilih amplop, siapa yang cenderung memilih umat yang suka rela yang seperti hari ini ditampilkan,” ujar Hendro seperti dilansir TIMES Indonesia.
Menurut Hendri, antusiasme masyarakat yang membludak di kampanye akbar di GBK Minggu pagi tadi patut diapresiasi.
“Sangat diapresiasi, mereka hadir bukan karena amplop, bukan karena nasi bungkus, tapi karena keinginan pribadi,” tukas Hendri.
Analisis Hendri soal massa kampanye ‘amplop’ ternyata terbukti. Seorang koordinator massa kampanye Jokowi-Ma’ruf di Lapangan Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate, Maluku Utara, Minggu, 7 April 2019, menagih uang Rp 50.000 yang dijanjikan tim Jokowi-Ma’ruf untuk setiap orang massa yang hadir.
Karena sudah tiga hari tak kunjung dibayar, sang koordinator melalui media sosial meminta Jokowi mengingatkan timnya supaya membayar Rp 50.000 seperti yang dijanjikan karena dia dikejar sama massa yang dia rekrut.
Koordinator massa kampanye capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Maluku Utara, Kiki Nuraini, mengatakan bahwa sampai saat ini, mereka belum dibayar pihak panitia.
Kiki bilang, kampanye ini diprakarsai oleh Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara. Sesuai kesepakatan awal, peserta kampanye akan diberi duit Rp 50.000 per orang usai kampanye.
“Tapi sampai sekarang dorang (mereka – pihak panitia) belum kasih (uang). Saya ditagih massa kampanye. Karena saya koordinator,” tutur Kiki seperti dilansir kumparan.com, Rabu, 10 April 2019.
Lantaran terus ditagih, Kiki akhirnya protes melalui tulisan yang diunggah di media sosial Facebook. Namun, dua unggahan tersebut akhirnya dihapus.
“Pihak aliansi yang minta. Jadi saya hapus. Tapi mereka janji akan cairkan uangnya. Tapi sampai sekarang belum,” ujar Kiki.
Kiki menyebut, kemarin dirinya bertemu dengan Ketua Aliansi Anak Negeri Indonesia Timur Maluku Utara, Akmal Iskandar Alam. Mereka membahas persoalan ini.
Dalam pertemuan itu, Kiki mengatakan bahwa Akmal sempat meminta untuk menghapus unggahan tersebut agar proses pencairan anggaran segera dilakukan. Bahkan, Kiki mengaku diancam.
“Kalau kita (saya) mau lawan ngana (kamu), bisa. Karena jumlah torang (kami) banyak. Sedangkan ngana (kamu – Kiki) hanya seorang diri,” tutur Kiki menirukan ucapan Akmal.
Setelah dari pertemuan itu, Kiki diminta Akmal menunggu di salah satu pelabuhan penyeberangan speedboat di Ternate.
“Saya menunggu hingga jam 2 malam, tapi mereka tidak datang,” katanya.
Kiki bilang, dalam kampanye tersebut, sejumlah massa dari beberapa kelurahan di Ternate turut dilibatkan. Seperti Kelurahan Tobona, Kampung Pisang, Tanah Tinggi, Bastiong, Mangga Dua, Kalumata, dan beberapa kelurahan lainnya.
“Saya koordinator massa kampanye dari Kelurahan Tobona. Jumlah kami sekitar 80 orang. Tapi kami gabung dengan Kampung Pisang. Jadi sekitar ratusan. Setahu saya sebagian kelurahan sudah dibayar. Kecuali Tobona,” imbuhnya.
Sumber,:
