Wiranto: Media yang Bantu Langgar Hukum, Kalau Perlu Kami Tutup Demi Keamanan Nasional
10Berita, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas terkait kondisi setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.
Dalam sambutannya, Wiranto menyebut rapat koordinasi ini digelar untuk menyoroti kegiatan yang dianggap sudah melanggar hukum setelah pelaksanaan pesta Demokrasi lima tahunan ini.
Salah satunya, kata Wiranto, rapat ini juga membahas ihwal pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengadu-domba tentara polisi atau militer. "Dikatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Seperti itu harus dibuktikan secara hukum, enggak bisa dibiarkan ngomong seenaknya," kata Wiranto di kantornya, Senin, 6 Mei 2019.
Wiranto mengatakan rapat kali ini akan membahas soal pelanggaran hukum yang terjadi baik sebelum atau sesudah Pemilu. Ia mengatakan pelanggaran yang dimaksud tak hanya sebatas insiden di dunia nyata tetapi juga di media sosial.
Untuk itu, dalam rapat tersebut, Wiranto mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang sudah mengambil langkah tegas di media sosial. Namun, Wiranto ingin ada langkah yang lebih konkret. "Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar dia.
Menurut Wiranto, langkah tersebut perlu dilakukan demi keamanan nasional. Sampai berita ini ditulis, rapat masih berlangsung tertutup. Selain Rudiantara, hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sumber: TEMPO
Dalam sambutannya, Wiranto menyebut rapat koordinasi ini digelar untuk menyoroti kegiatan yang dianggap sudah melanggar hukum setelah pelaksanaan pesta Demokrasi lima tahunan ini.
Salah satunya, kata Wiranto, rapat ini juga membahas ihwal pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengadu-domba tentara polisi atau militer. "Dikatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Seperti itu harus dibuktikan secara hukum, enggak bisa dibiarkan ngomong seenaknya," kata Wiranto di kantornya, Senin, 6 Mei 2019.
Wiranto mengatakan rapat kali ini akan membahas soal pelanggaran hukum yang terjadi baik sebelum atau sesudah Pemilu. Ia mengatakan pelanggaran yang dimaksud tak hanya sebatas insiden di dunia nyata tetapi juga di media sosial.
Untuk itu, dalam rapat tersebut, Wiranto mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang sudah mengambil langkah tegas di media sosial. Namun, Wiranto ingin ada langkah yang lebih konkret. "Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujar dia.
Menurut Wiranto, langkah tersebut perlu dilakukan demi keamanan nasional. Sampai berita ini ditulis, rapat masih berlangsung tertutup. Selain Rudiantara, hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sumber: TEMPO
Wiranto: "Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional."bit.ly/2vEmOf9
Bahasa orba mode on.. dulu atas nama kestabilan dan keamanan dalam negeri, kebebasan berpendapat dibungkam negara. Definisi melanggar hukumnya adalah definisi yg ditafsirkan sendiri di istana ..demi apa coba supresif gini?? Demi hajatan OBOR??
Lihat Tweet call me SYA (without ..hrini) lainnya
Rakyat di bungkam bebicara maupun media yang tidak sejalan dgn mareka..Demokrasi berakhir 2019 dengan kecurangan mengila..
Lihat Tweet Demokrasi Curang 
lainnya
lainnyawah,,,,pelanggaran!! bakal gelap gulita nagari ini tanpa media. Jika betul demi alasan keamanan nasional, tutup lah itu situng @kpuid biking resah nasional, pembiaran ribuan pelanggaran yg sudah dilaporkan.
Lihat Tweet hotmanlt lainnya
