OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Rabu, 19 Juni 2019

BW di MK: Saksi Kami dari TNI Dipanggil Provost

BW di MK: Saksi Kami dari TNI Dipanggil Provost

BW mengatakan pihaknya hendak memanggil saksi tersebut tapi tiba-tiba dipanggil Provost.
Bambang Widjojanto
10Berita,Ketua  Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki pemeriksaan saksi dan ahli. Dalam sidang Rabu (19/6) ini, MK mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari kubu pemohon yakni Prabowo-Sandi.
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan pada sidang kali ini pihaknya sedianya menghadirkan saksi dari unsur TNI. Namun demikian, saksi tersebut tidak bisa memberikan keterangan.
"Saya dengar malah dia (saksi kami) dipanggil aparat militer (provost). Makanya saya mau klarifikasi, baru mau kita ajukan tapi sudah dipanggil. Enggak tahu program apa provost," ujar BW sebelum sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).
Mahkamah Konstitusi, Sidang Kedua MK, Sidang Lanjutan
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Dalam sidang sebelumnya pada Selasa (18/6), BW mengungkap saksi dari penegak hukum itu hanya ingin hadir jika diundang langsung MK.
BW mengatakan ada surat yang sudah disiapkan agar MK mengundang penegak hukum tersebut secara langsung, bukan karena dihadirkan oleh tim Prabowo-Sandi.
"Kalau ada perintah MK untuk bisa hadir, maka dia akan hadir," tuturnya.
Akan tetapi hakim MK Suhartoyo menjelaskan, menghadirkan saksi bukanlah kewenangan MK. Sehingga MK tidak memenuhi permintaan itu.
"Prinsipnya saksi apapun yang diajukan adalah itu para pihak. Jadi mahkamah sekali lagi dengan dengan argumentasi itu jangan sampai ada yang merasa keberpihakan," terang Suhartoyo.
Sumber: kumparan