Apa Alasan Vanuatu Kerap Usik RI Soal Papua?
10Berita, AMERIKA SERIKAT - Pekan lalu, Vanuatu kembali mengungkit isu seputar Provinsi Papua Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Itu merupakan langkah kesekian dari negara Pasifik tersebut, yang kerap memanfaatkan platform PBB selama beberapa tahun terakhir untuk menyuarakan dukungannya terhadap referendum di Bumi Cendrawasih.
Vanuatu tak bergerak sendiri. Pada beberapa kesempatan, Port Vila kerap menggandeng segelintir negara Pasifik lain (seperti Kepulauan Solomon) atau organisasi separatis Papua (seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda, yang mana kelompok itu bermarkas di Vanuatu).
Mereka juga secara terbuka melobi negara Pasifik besar untuk mendukung tujuannya, seperti Australia dan Selandia Baru.
Indonesia telah sejak lama mengecam langkah "usil" Vanuatu, yang dinilainya bermuatan politis --kata sejumlah diplomat Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta juga menuduh Port Vila telah sengaja mendukung ULMWP yang berhaluan separatis dan dituding sebagai penyulut rangkaian kerusuhan Papua Agustus-September 2019; tak menghargai prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; hingga "lancang" mencampuri urusan domestik Indonesia.
"Vanuatu harus kembali membaca dan memahami memahami fakta-fakta legal dan sejarah ... agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, lagi dan lagi," kata Rayyanul Sangaji, delegasi Perwakilan Tetap RI untuk Markas PBB New York, saat menyampaikan hak jawab (rights of reply) kepada Majelis Umum PBB pada 28 September 2019, atas langkah Vanuatu yang mengungkit isu tersebut di sidang umum majelis.
"Papua, sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2504," lanjut Rayyanul.
Delegasi Indonesia juga meminta agar semua negara untuk menghormati "kedaulatan dan integritas teritorial" serta mendesak untuk tidak mencampuri persoalan domestik negara lain.
Menurut Rayyanul, langkah provokatif Vanuatu juga menunjukkan dengan terang bahwa aksi separatis di Papua tidak lagi bersifat lokal karena telah didukung negara tersebut (state-sponsored separatism).
Diplomat RI itu menambahkan, dukungan Vanuatu terhadap agenda separatis di Papua hanya membuat konflik di sana kian memanas.
Akibatnya, banyak warga sipil jatuh jadi korban dan sejumlah infrastruktur pun rusak akibat konflik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Vanuatu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong, bahkan memicu konflik. Perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab," kata Rayyanul.(*)
Sumber: KR
10Berita, AMERIKA SERIKAT - Pekan lalu, Vanuatu kembali mengungkit isu seputar Provinsi Papua Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Itu merupakan langkah kesekian dari negara Pasifik tersebut, yang kerap memanfaatkan platform PBB selama beberapa tahun terakhir untuk menyuarakan dukungannya terhadap referendum di Bumi Cendrawasih.
Vanuatu tak bergerak sendiri. Pada beberapa kesempatan, Port Vila kerap menggandeng segelintir negara Pasifik lain (seperti Kepulauan Solomon) atau organisasi separatis Papua (seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda, yang mana kelompok itu bermarkas di Vanuatu).
Mereka juga secara terbuka melobi negara Pasifik besar untuk mendukung tujuannya, seperti Australia dan Selandia Baru.
Indonesia telah sejak lama mengecam langkah "usil" Vanuatu, yang dinilainya bermuatan politis --kata sejumlah diplomat Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta juga menuduh Port Vila telah sengaja mendukung ULMWP yang berhaluan separatis dan dituding sebagai penyulut rangkaian kerusuhan Papua Agustus-September 2019; tak menghargai prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; hingga "lancang" mencampuri urusan domestik Indonesia.
"Vanuatu harus kembali membaca dan memahami memahami fakta-fakta legal dan sejarah ... agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, lagi dan lagi," kata Rayyanul Sangaji, delegasi Perwakilan Tetap RI untuk Markas PBB New York, saat menyampaikan hak jawab (rights of reply) kepada Majelis Umum PBB pada 28 September 2019, atas langkah Vanuatu yang mengungkit isu tersebut di sidang umum majelis.
"Papua, sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia, adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2504," lanjut Rayyanul.
Delegasi Indonesia juga meminta agar semua negara untuk menghormati "kedaulatan dan integritas teritorial" serta mendesak untuk tidak mencampuri persoalan domestik negara lain.
Menurut Rayyanul, langkah provokatif Vanuatu juga menunjukkan dengan terang bahwa aksi separatis di Papua tidak lagi bersifat lokal karena telah didukung negara tersebut (state-sponsored separatism).
Diplomat RI itu menambahkan, dukungan Vanuatu terhadap agenda separatis di Papua hanya membuat konflik di sana kian memanas.
Akibatnya, banyak warga sipil jatuh jadi korban dan sejumlah infrastruktur pun rusak akibat konflik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Vanuatu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong, bahkan memicu konflik. Perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab," kata Rayyanul.(*)
Sumber: KR
