Wiranto Sebut Pengungsi Ambon Bebankan Pemerintah, Maluku Minta Dihapus Dari Peta Indonesia
10Berita, Bebankan Pemerintah, Wiranto Minta Pengungsi Gempa Ambon Kembali ke Rumah
"Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (30/9/2019).
Link: https://www.suara.com/news/2019/09/30/161522/bebankan-pemerintah-wiranto-minta-pengungsi-gempa-ambon-kembali-ke-rumah
Pernyataan Wiranto ini telah melukai masyarakat Maluku.
Maluku minta dihapus dari NKRI, kalau gempa Maluku dianggap membebani keuangan negara.
"Para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku," demikian pernyataan sikap yang disampaikan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) pada 1 Oktober lalu.
Berikut selengkapnya...
PERNYATAAN SIKAP
Menyikapi pernyataan Bpk. Wiranto, Selaku Menko Polhukam RI, yang pada pokoknya menyatakan agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah, maka kami, Badan Pengurus Pusat — Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) menyampaikan Pernyataan Sikap:
1. Bahwa pernyataan Menko Polhukam RItersebut tidak mencerminkan sebagai Pejabat Negara dan seorang Pembantu Presiden,
2. Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak Hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 thn silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,
3. Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini rnasih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong, penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan,
4. Bahwa pernyataan Bpk ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah,
5. Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku.
Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan guna mendapat respon dari pihak Pemerintah cq Kemenko Polhukam Rl.
Jakarta, 1 Okt. 2019
Hormat kami,
Badan Pengurus Pusat KKBMM
Dr. (Cand.) Djamaludin Koedoeboen, SH., MH
Ketua
Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM
Sekjen
