Peneliti LIPI: Masalah Besar Indonesia Ketimpangan Sosial, bukan Radikalisme
Menurutnya, ketimpangan sosial ini diakibatkan dari ekonomi global yang stagnan. Dengan ketimpangan sosial itu muncul gejolak-gejolak yang akhir-akhir ini terjadi.
“Kita sedang mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Jadi yang dihadapi itu bukan radikal radikul. Kalau pemerintah tidak melakukan perubahan yang fundamental maka stagnasasi akan terus terjadi,” ujar Siti Zuhro dalam diskusi Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).
Siti Zuhro menambahkan, di antara indikator ketimpangan sosial itu dapat dirasakan secara nyata yaitu masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Bahkan ketimpangan sosial ini dapat ditemukan tidak jauh dari Ibu Kota Jakarta. Ia mencontohkan di Provinsi Banten yang angka penganggurannya sangat tinggi.
Artinya, ketika ada pengangguran yang tinggi maka dapat dipastikan ditemukan kemiskinan yang signifikan pula.
“Jadi yang harus dipikirkan oleh negara itu bagaimana mengentaskan kemiskinan, agar ketidakharmonisan di tengah-tengah masyakarat juga bisa ditangani,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Siti Zuhroh, negara atau pemerintah harusnya tidak fokus pada permasalahan radikalisme, juga jangan terus-terusan menyeretnya ke ranah politik identitas.
Justru yang harusnya menjadi fokus pemerintah adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, Siti menilai, potensi radikalisasi masih ada jika ketimpangan sosial dan SDM-nya tidak diperbaiki.
Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan lebih terhadap pendidikan politik. Salah satunya, adalah dengan melakukan pembenahan pada skema partai politik. Sebab, kata Siti Zuhroh, sampai sekarang skema dan kualitas partai politik di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.
Apalagi hingga saat ini perbaikan mutu pendidikan politik masih hanya sekadar wacana. Maka tak heran jika setiap menjelang pemilihan umum (Pemilu) selalu bermunculan partai-partai baru.
“Harus ada perbaikan pendidikan politik dan regulasinya. Tidak bisa lagi kita memberikan kebebasan berserikat lalu bikin partai yang terus muncul tiap mau pemilu. Kalau memang kita menganut sistem presidensial maka harus segera dibenahi,” tegas Siti Zuhroh. []
Sumber: Republika.co.id
