PAN dan PSI Cakar-Cakaran?
PSI mengungkit posisi PAN yang sebelumnya menjadi lawan politik Jokowi dalam Pilpres 2019. PSI menyebut PAN bermain di dua kaki.
Sementara itu, PAN membalas dengan menyebut PSI jangan menjadi benalu Koalisi. Atas predikat benalu ini, PSI meminta PAN sebagai ‘Partai Junior’ dalam koalisi agar banyak bertanya kepada partai senior lainnya.
Presiden Jokowi sendiri nampak tidak mempertimbangkan kehadiran PSI dalam pertemuan, karena meskipun PSI partai koalisi namun PSI tidak memiliki kursi di Parlemen. Padahal, diduga kuat pertemuan 7 (tujuh) pimpinan Parpol yang dihadiri Ketua Umum dan Sekjen itu berkaitan dengan amandemen konstitusi untuk mengokohkan kekuasaan Jokowi.
PSI memang tak penting karena tak memiliki nilai tawar dalam diskursus amandemen konstitusi. Saat mengaktifkan pasal 37 UUD 1945, Jokowi membutuhkan suara DPR dan DPD, bukan sebatas koar-koar. Pada isu ini, posisi PSI tak lebih hanya sekedar buzzer.
PSI sendiri menyadari, tak memiliki posisi tawar dalam isu amandemen. Karena itu, PSI segera bermanuver untuk mengingatkan jasa PSI saat mengantarkan Jokowi – Ma’ruf Amien melenggang sebagai Capres-cawapres pada Pilpres 2019.
PSI tak ingin ditinggalkan, setelah berdarah-darah mendukung Jokowi. Sementara PAN, dengan enaknya merapat dan mendapatkan kue kekuasaan. Sebenarnya, saat Gerindra merapat PSI dan partai pendukung lainnya sudah tak nyaman. Karena sebelumnya, berada di posisi sebagai lawan politik saat Pilpres.
PAN sendiri, mengambil keputusan merapat karena lebih menguntungkan secara politik. Meskipun PAN sadar, keputusan ini akan menggerogoti elektabilitas PAN.
Hanya saja, PAN juga menyadari tidak mungkin bisa bertarung full saat Pemilu 2024. Apalagi, setelah hengkangnya Amien Rais dan terbentuknya Partai Umat. Ceruk suara PAN terpecah, sementara di komunitas lain PAN tidak memiliki nilai tawar untuk mengeruk elektabilitas.
Kisruh antara PAN dan PSI, hanyalah konfirmasi bahwa politik dalam sistem demokrasi an sich untuk merebut kekuasaan. Bukan untuk melayani kepentingan umat.
Umat butuh sistem politik dan politisi yang benar-benar membela dan melayani umat. Politisi yang menerapkan Islam, dalam sistem Islam, sehingga terwujud izzul Islam wal Muslimin.
