10Berita - Wakil MPR, Syariefuddin Hasan, meminta pemerintah mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dari ancaman pelanggaran batas wilayah dari negara lain, khususnya China, yang mengklaim daerah itu sebagai bagian dari wilayah negaranya.
“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” kata Hasan, Minggu, 5 Desember 2021.
China mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line).
Klaim itu disampaikan kembali pemerintah China pada bulan ini yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.
Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.
Menurut Hasan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah. China, dia mengingatkan, justru dapat semakin agresif.
Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menolak semua klaim China dan menunjukkan penolakan itu lewat pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.
“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat,” kata dia.
Ia menilai klaim China bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar. Namun, itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.
Bagi dia, Indonesia tidak perlu takut bertindak menolak keras klaim China, meskipun negara itu adalah salah satu mitra dagang terbesar.
“Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangat penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas,” kata dia.
“Indonesia juga adalah pasar yang besar bagi China. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini,” kata dia.
Dalam siaran yang sama, dia meminta pemerintah tidak hanya menempuh jalur diplomatik, karena China kerap tidak konsisten terhadap pernyataan-pernyataanya soal Laut Natuna Utara.
Indonesia, kata dia, harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu selain pengerahan militer penuh juga melibatkan komponen pertahanan lainnya seperti Badan Keamanan Laut, dan Polisi Air.
“Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah banyak negara, termasuk Indonesia,” kata dia. [galamedia]
