10Berita - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut pihaknya melihat elite politik seolah lupa atau amnesia dengan suasana batin rakyat Indonesia setelah menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998 silam.
Hal itu dilontarkannya saat menyampaikan sikap KASBI terkait wacana penundaan pemilu yang seharusnya dilaksanakan 2024 mendatang.
"Kita melihatnya para elite politik seolah-olah lupa atau istilah bahasa kerennya seperti amnesia gitu ya dengan suasana batin rakyat Indonesia yang dulu rela menukarkan airmata dan darahnya," ujar Nining, Rabu (16/3) malam.
Pernyataan tersebut terkait dengan sikap politik menunda pemilu itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Karena menurut pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilakukan lima tahun sekali.
Selanjutnya, perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode melalui amandemen konstitusi. Menurutnya, keduanya adalah upaya yang berbahaya bagi demokrasi konstitusional.
Nining mengatakan KASBI sedang berkomunikasi dengan berbagai macam kelompok untuk menyuarakan sikap umum.
"Kita memang sedang membangun untuk secara bersama-sama bagaimana melakukan kritikan penolakan terhadap penundaan Pemilu,"
Secara organisasi, kata dia, KASBI menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya penundaan pemilu yang terus digulirkan elite politik jelas bukan sekadar testing atau menguji reaksi publik.
Ia juga menyebut pemerintah maupun DPR tidak pernah peduli dengan pendapat rakyat.
"Kenapa kami katakan seperti itu, produk legislasi yang dibuat secara minimnya informasi, ugal-ugalan, terus kemudian juga antikritik, serta abai dengan partisipasi rakyat hingga saat ini ini masih membekas di hati kami, kaum buruh atau masyarakat secara umum," jelasnya.
Nining kemudian mencontohkan sejumlah beleid seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Minerba, UU IKN yang dikebut dengan cara-cara yang sama dan seperti tidak mau mendengarkan protes dan keluhan dari rakyat.
Berkaca dari pengalaman itu, upaya penundaan pemilu harus diwaspadai apalagi sudah terdapat tindakan nyata dari para elit politik untuk merealisasikan penundaan. Selain itu, Menurut Nining dua alasan penundaan pemilu terlalu mengada-ada.
"Nah perpanjangan dan penundaan pemilu dengan dua alasan, perbaikan ekonomi dan kecintaan kepada rakyat ini adalah alasan yang terlalu mengada-ada bagi kami," kata Nining. [cnnindonesia]
