10Berita -Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus heboh di ruang publik.
Bagi yang pro menyatakan penundaan Pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.
Atas alasan itu, pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian, sebelum melangkah ke pemilihan umum.
Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat dengan kepentingan elit politik.
Baru-baru ini, LSM KontraS melalui akun twitternya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu.
Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.
“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022), Minggu (17/4/2022).
Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada tujuh nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.
Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI dan petinggi partai politik. Berikut adalah ke tujuh nama tersebut.
1. Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi.
Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.
Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.
2. Tito Karnavian
Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.
Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.
3. Bahlil Lahadalia
Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu.
Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.
4. Dea Tunggaesti
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
5. Airlangga Hartarto
Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo.
Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.
6. Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.
Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun.
Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.
7. Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan. [suara]
Minggu, 17 April 2022
Home »
» Daftar Nama 7 Pejabat Negara yang Dituding 'Pengkhianat Demokrasi', Nomer Satu Paling Terkenal
Daftar Nama 7 Pejabat Negara yang Dituding 'Pengkhianat Demokrasi', Nomer Satu Paling Terkenal
By 10 BERITA 4/17/2022 03:15:00 PM
Daftar Nama 7 Pejabat Negara yang Dituding 'Pengkhianat Demokrasi', Nomer Satu Paling Terkenal
Related Posts:
Ini Malaikat Penjaga Nabi Muhammad Semasa Muda Ini Malaikat Penjaga Nabi Muhammad Semasa Muda 10Berita, Ibnu Ishaq menceritakan bahwa ketika pendeta Buhaira bersumpah dengan menyebut nama Lata dan Uzza sebagaimana kebiasaan sumpah orang Quraisy, Muhammad muda berkata kep… Read More
Soal Masjid di Papua, Ini Kesepakatan MUI dan PGISoal Masjid di Papua, Ini Kesepakatan MUI dan PGI 10Berita, Jakarta – Pasca meletusnya kasus pelarangan azan yang melibatkan umat Islam dan Kristiani di Sentani, Jayapura belum lama ini, Majelis Ulama Indo… Read More
FENOMENA PARTAI POLITIK DIBAWAH "KETEK INTEL"FENOMENA PARTAI POLITIK DIBAWAH "KETEK INTEL" Oleh: Dedy Wahyudi* 10Berita, Pada 2008, Mantan menteri Rizal Ramli, pada sidang pembunuhan Munir dengan tersangka Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan mengatakan bahwa… Read More
Diancam Luhut, Amien Rais Tetap Tenang, Puasa Daud dan NgajiDiancam Luhut, Amien Rais Tetap Tenang, Puasa Daud dan Ngaji 10Berita , JAKARTA – Putra Amien Rais yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, kembali membela ayahnya yang kini, bisa dibilang, berseteru dengan M… Read More
Menara Masjid Tetap Tak akan DibongkarMenara Masjid Tetap Tak akan Dibongkar 10Berita, Papua - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua menegaskan tidak akan membongkar menara Masjid Al Aqsha, Jayapura yang kini masih dalam pengerjaan.Dilansir&n… Read More