10Berita - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengkritik keras Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang disebut -sebut menjadi dalang di balik isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Masinton Pasaribu bahkan dengan tegas mengatakan, Luhut adalah reinkarnasi Soeharto yang haus kekuasaan, dia ingin tetap berkuasa untuk menimbun harta kekayaan untuk kepentingan diri sendiri, bukan buat rakyat.
"Ini Soeharto baru, ini orang yang kerjanya ingin kekuasaan, mengeruk kekayan rakyat bukan untuk kepentingan rakyat. Siapa yang menyuarakan tiga periode? Luhut, yang menggalangang kepala desa? Luhut, yang menggalang kepala partai dia juga. Ini sudah jelas kan. Itu Brutus istana, lord brutusnya presiden? Ya LBP," kata Masinton dalam sebuah diskusi daring Jumat (8/4/2022).
Lebih lanjut, Masinton mengatakan Luhut adalah sosok pejabat negara berwatak tirani, dia menegaskan apa yang dilakukan Luhut dengan mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden mencoreng demokrasi.
"Kita nggak bisa bicara demoktisasi kalau ada menteri yang punya tendensi berwatak tiran. Ini menurut saya, apa yang dilakukan Menko Maritim, tidak bidangnya. Minta perpanjangan masa Presiden ini pencoleng demokrasi," tuturnya.
Lantaran sudah bertindak di luar kewenangannya dan telah mencoreng nilai - nilai demokrasi, Masinton lantas meminta Presiden Joko Widodo segera mendepak Luhut dari kabinetnya.
"Kita bagaimana memperjuangkan demokrasi itu dengan susah payah. Orang-orang yang berbicara tentang penambahan masa periode presiden datang dari pusat kekuasaan, ini harus diresufle, ini penghianat demokrasi," pintanya.
Dalam kesempatan itu, anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mengawal isu perpanjangan masa jabatan.
Jika ada pejabat atau orang - orang di lingkaran Istana yang kembali memunculkan isu ini, masyarakat diminta tidak tinggal diam.
"Publik harus awasi, ikut menyuarakan kalau ada orang di pusar keuasaan ingin menabrak konstitusi. Itu adalah bibit lahirnya tirani,kita nggak boleh tolelir karena tidak senapas dengan remormasi dan demokrasi," tukasnya. [populis]
%20(Custom)%20(1).jpg)
