10Berita - Reshuffel Kabinet tanpa Wapres yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik, terlebih didominasi oleh ketua Partai Politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyoroti posisi kursi Menteri yang diduki oleh ketua partai politik, menurutnya hal ini dilakukan hanya kepada negoisasi politik semata, bukan berdasarkan kepentingan publik. Dia menyampaikan bahwa perombakan kabinet yang menempatkan sejumlah ketum Parpol sebagai Menteri akan menimbulkan persepsi negoisasi politik. “Lebih ke negoisasi kepada politik kepada partai politik, bukan pada kepentingan publik,” kata Dedi Kurnia Syah, Sabtu 18 Juni 2022. Menurut pendapatnya, jika reshuffle kabinet murni sebagai perbaikan dan mementingkan kepentingan rakyat, maka jabatan penting itu tidak seharusnya dihuni oleh ketua Parpol. Lebih lanjut, Dedi Kurnia menyampaikan bahwa, Istana Negara merupakan markas presiden dan tidak seharunya dijadikan sebagai panggung politik. Namun, yang menjadi sorotannya juga adalah pelantikan Menteri dan wakil Menteri dalam reshuffle kabinet tanpa Wapres Ma’ruf Amin. Dalam reshuffle kabinet itu, sosok Wapres Ma’ruf Amin tidak nampak, yang ada hanyalah presiden Jokowi yang mengundang sejumlah Ketum Parpol untuk makan siang kemudia berjalan beriringan menuju lokasi pelantikan. Menurut pendapat Dedi, ketidak hadiran Ma’ruf Amin dalam acara itu menjadi indikasi bahwa negara saat ini sedang dikuasai oleh Partai Politik. “Tetapi Wapres itu tidak muncul, justru yang muncul ketum Parpol, maka presiden menempatkan negara ini berada dibawah kekuasaan oligarki partai politik,” ujar Dedi Kurnia. Sebagai informasi, ketidak hadiran Ma’ruf Amin dalam acara reshuffle kabinet itu dikarenakan dia memiliki agenda lain, yakni menggelar rangkaian kunjungan kerja ke Bangka Belitung dan Jambi. Informasi ini berdasarkan agenda kegiatan yang diterbitkan oleh Setwapres. Juru bicara Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ma’ruf Amin berdasarkan penugasan dari Presiden Jokowi. [terkini]
