Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kerap menyebut bahwa pemerintah justru kewalahan jika mesti menambah anggaran untuk subsidi.
Hal itu ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu mengungkapkan soal alasan pemerintah yang disebut tidak mampu lagi memikul subsidi.
"Kenapa saat ini pemerintah sdh tdk mampu subsidi, tapi 2008 sanggup? 2008 harga minyak mentah $140, 2022 sktr $100 per barrel," ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya pada Rabu (24/8).
Lanjut, Said Didu juga menuturkan bahwa adanya faktor kurs yang melemah.
"Pertama; 2008, prosentase pendapatan utk bayar utang sktr 13 persen, sekarang prosentasenya sktr 33 persen. Kedua; kurs melemah sktr 60% (dari Rp 9.000 menjadi Rp 14.900)," tandas Said Didu.
Sebelumnya, Said Didu juga menuturkan alasan bahwa kondisi saat ini yang dihadapi Sri Mulyani begitu berat dengan seiringnya bunga utang yang juga mesti ditanggung.
"Saya maklumi beban Ibu saat ini lbh berat dibandingkan dg saat kenaikan crude dunia thn 2008 yg diatas $140, saat ini sktr $100/brl, krn kurs 2008 sktr Rp 9.000, saat ini sktr Rp 14.900 serta APBN berat krn hrs bayar bunga utang lbh Rp400 t smtr 2008 hanya bayar sktr Rp 70 t," tutur Said Didu.
Sementara itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa ada tiga kombinasi pilihan yang sedang dibahas para menteri terkait, mulai dari kenaikan harga, pembatasan kuota dan menaikkan anggaran subsidi.
"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," tutur Sri Mulyani.
Meski ketiga opsi tersebut sedang dibahas bersama para menteri yang terkait, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan soal kondisi daya beli masyarakat dan kondisi APBN. [wartaekonomi]
